TEMPO.CO, Jakarta – Program bantuan sosial disingkat bansos beras menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Bansos diributkan sebagai salah satu sumber kecurangan Pemilu 2024. Program ini dituding dipolitisasi untuk menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon). Pasalnya, pemerintah membagikan banyak bansos di hari-hari mendekati Pilpres 2024.Tudingan ini membuat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas buka suara. Zulhas menepis anggapan bagi-bagi bansos mendekati Pilpres berkaitan dengan kepentingan politis. Menurut dia, pembagian bansos dilakukan karena alasan kebutuhan. Kata dia, banyak masyarakat kelas ekonomi bawah yang memerlukan bantuan pemerintah sesegera mungkin.“Kalau panen kita bergeser petani tidak menanam beras. Oleh karena itu, kalo anggota DPR bagi beras pasti diserbu, artinya banyak masyarakat kita yang kesulitan oleh karena itu bansos diperlukan,” terang Zulhas dalam rapat komisi VI DPR, dikutip Kamis, 13 Maret 2024.Zulhas mengatakan, pada awal 2024 stok beras sempat mengalami kekurangan karena masa tanam petani di Indonesia mengalami kemunduran. Imbasnya, produksi gabah menurun drastis. Pemerintah kemudian menggelontorkan bansos demi menanggulangi dampak paceklik akibat anomali cuaca, El Nino itu. Kata Zulhas, pemberian bansos ini tak terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.“Apakah pemilu atau tidak pemilu, orang rakyatnya tidak menanam padi, enggak panen pasti tidak punya. Masa karena pemilu terus kita stop,” kata Ketua Umum atau Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.Tudingan bansos dipolitisasi ini sempat mencuat pada Desember 2023 lalu. Kala itu petinggi partai politik kubu capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai sosok di balik bansos. Termasuk di antaranya Zulhas selaku Ketum PAN, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.Pada Selasa, 26 Desember 2023, saat menghadiri kampanye Prabowo-Gibran di Kendal, Jawa Tengah, dalam cuplikan pidato yang disiarkan stasiun televisi nasional dan beredar di media sosial, Zulhas menyebut bahwa bansos dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah pemberian Jokowi. Di saat bersamaan, ia juga mempromosikan PAN sebagai partai pendukung Jokowi dan Gibran.“Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan! Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok?” kata Zulhas.Mengaitkan bansos dengan Jokowi juga dilakukan Airlangga Hartarto. Hal ini dilakukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu saat berkunjung ke Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan Desa Mandalika, Lombok, pada Ahad, 14 Januari 2024. Kunjungan tersebut dibarengi dengan pembagian bansos berupa beras 10 kilogram kepada masyarakat setempat.Mulanya Airlangga bertanya kepada masyarakat apakah setuju program bansos dan BLT dilanjutkan. Masyarakat pun menjawab setuju. Airlangga kemudian meminta mereka mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Masyarakat pun mengikuti instruksi Airlangga. Mereka kompak berterima kasih kepada Jokowi atas bansos yang diterimanya.“Terima kasih enggak bu sama bapak presiden? Terima kasih? Jadi tolong ibu bicara terima kasih Pak Jokowi. Tolong direkam. Bisa?” kata AirlanggaBansos diributkan sebagai salah satu sumber kecurangan Pemilu 2024 Baru-baru ini, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024. Anggota DPD asal Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, mengatakan usulan dibentuknya pansus dalam rapat paripurna DPD, Selasa, 5 Maret 2024. Sebelumnya ia juga sudah mengajukan usulan tersebut kepada Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, sejak Agustus 2023.Dilansir dari Koran Tempo edisi 6 Maret 2024, alasan Tamsil mengajukan pembentukan pansus karena menemukan dugaan kecurangan. Menurut dia, dugaan pelanggaran itu antara lain politik uang tim pemenangan peserta pemilu, distribusi bansos disertai foto calon presiden tertentu, serta mobilisasi aparat ataupun kepala desa untuk memenangkan calon presiden tertentu.“Usulan itu berangkat dari sejumlah temuan dugaan kecurangan yang ada di posko pemantau potensi kecurangan pemilu di setiap provinsi, salah satunya di Makassar,” ujar Tamsil, Selasa, 5 Maret 2024.Berbagai kecurangan itu memantik Tamsil untuk terus menyuarakan pembentukan pansus di DPD RI. Bekas anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menganggap pembentukan pansus di DPD opsi alternatif untuk membongkar kecurangan pemilu, di samping pelaporan ke Bawaslu ataupun dengan penggunaan hak angket DPR yang diwacanakan capres 03 Ganjar Pranowo.Pada Februari lalu, hasil survei terbaru Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia terhadap 2.975 responden dari 3.000 TPS yang dilakukan pada 14 Februari 2024 di seluruh Indonesia, mengungkapkan pemilih Prabowo-Gibran mengaku pernah menerima atau masih menerima bansos dari Pemerintah.Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan persentase pemilih Prabowo-Gibran yang pernah mendapatkan bansos mencapai 59,7 persen dari total responden. Kemudian sebanyak 60 persen responden yang sampai saat ini masih menerima bansos dari pemerintah menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo-Gibran.“Pernah menerima atau masih menerima bansos, dukungan terhadap Prabowo dan Gibran masih jadi mayoritas,” kata Burhanuddin.Senada dengan hasil survei pasca pencoblosan atau exit poll yang dilakukan Litbang Kompas pada 14 Februari 2024, sigi menunjukkan seperlima bagian publik atau 20,3 persen menyatakan pernah ditawari bansos sebulan sebelum pencoblosan. Bansos yang ditawarkan itu berupa sembako maupun uang, oleh tim sukses dari parpol ataupun capres.Iklan
Jumlah seperlima bagian responden merupakan proporsi yang sangat besar jika diproporsikan dengan total pemilih yang mencapai 204 juta, yaitu sekitar 51 juta orang. Peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaningtyas mengungkapkan, proporsi tersebut hampir sama dengan data jumlah penerima bansos secara faktual dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.“Di antaranya penerima Program Keluarga Harapan 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM,” katanya.Terbaru, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan naskah akademik untuk mengajukan hak angket DPR soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 sudah rampung disusun. Menurutnya, naskah akademik ini terdiri dari 101 halaman dan turut mencantumkan pula pandangan serta masukan penting Mahfud. Kata Mahfud, salah satu isinya mencakup soal dugaan penyalahgunaan bansos.“Iya, penyalahgunaan bansos terhadap undang-undang APBN dan undang-undang keuangan negara,” pungkas pasangan capres Ganjar Pranowo itu di kediaman Butet Kertaredjasa, Kasihan, Bantul, DIY, Senin, 11 Maret 2024.Penyaluran bansos menjelang Pemilu 2024 sendiri menjadi salah satu topik yang dibahas dalam film dokumenter Dirty Vote. Film yang disutradarai oleh Dandhy Laksono ini dirilis pada Ahad, 11 Februari 2024 melalui kanal YouTube resmi Dirty Vote. Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, salah satu narasumber film, mengkritik berbagai jenis Bansos yang disalurkan pemerintahan menjelang Pemilu.Bivitri menjelaskan, setiap tahun Pemilu sejak 2014 hingga 2024 alokasi dana Bansos selalu meningkat. Pada 2013, menjelang Pemilu 2014, pemerintah mencairkan berbagai Bansos. Salah satunya BLSM 4 bulan dari Juni-September 2013 sebesar Rp 50 ribu per KK per bulan, dengan alokasi dana negara Rp 9,3 triliun. Ada juga bansos dari kementerian sepanjang tahun yang nilainya mencapai lebih dari Rp 69 triliun.Kemudian menuju Pemilu 2019, Bansos kembali dikucurkan dengan nilai yang lebih tinggi. Mulai dari berbagai program Bansos pada Januari 2018 yang menyalurkan Rp 5,3 triliun, hingga Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) sepanjang tahun yang mencapai Rp 77,3 triliun.Berbagai penyaluran program Bansos tersebut terus dilakukan sepanjang tahun 2019 dengan nilai yang lebih tinggi. Contohnya pada Bansos berbagai program di Januari yang mencapai Rp 15,1 triliun. Kemudian ada bansos PKH dan BPNT yang disalurkan sepanjang tahun mencapai angka Rp 97,06 triliun.Menjelang Pemilu 2024, berbagai Bansos kembali dikucurkan. Kali ini lebih gencar sekaligus dengan nilai jumbo. Bahkan melebihi nilai Bansos yang diberikan ke masyarakat saat Pandemi Covid-19. Berikut berbagai jenis Bansos yang dikucurkan pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2023 menjelang Pemilu 2024. Bantuan-bantuan tersebut adalah sebagai berikut:- Bansos beras pada Maret-Mei 2023: Rp 7,9 triliun.- Bansos beras pada September-November 2023: Rp 8 triliun.- Bansos beras pada Desember 2023: Rp 2,7 triliun.- PKH dan Kartu Sembako di sepanjang tahun 2023: Rp 81,2 triliun.- PIP, KIP, bantuan iuran pekerja, dan bansos lain di sepanjang tahun 2023: Rp 82,3 triliun.- PKH dan BPNT di sepanjang tahun 2023: Rp 114,3 triliun.- Subsidi non energi di sepanjang tahun 2023: Rp 185,9 triliun.Tak berhenti sampai di situ, baru Januari 2024, pemerintah pusat kembali menggelontorkan dana bantuan sosial senilai Rp 78,06 triliun. Bansos tersebut dibagi dalam berbagai jenis dan kategori, mulai dari PKH, bantuan beras, BNPT, PIP, hingga BLT El Nino atau yang kini disebut BLT Mitigasi Risiko Pangan. Dari data ini, terlihat perbandingan penyaluran bansos setiap menjelang pemilu yang semakin masif dilakukan oleh pemerintah pusat.HENDRIK KHOIRUL MUHID | ANDIKA DWI | ANANDA RIDHO SULISTYA
Pilihan editor: Bawaslu Janji Tindaklanjuti Laporan Agus Rahardjo Soal Dugaan Kecurangan Pemilu
