Xcloud.id

Tag: Ganjar Pranowo

  • Popularitas Melejit, Purbaya Diperhitungkan Masuk Bursa 2029

    Popularitas Melejit, Purbaya Diperhitungkan Masuk Bursa 2029

    GELORA.CO -Sepak terjang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terus mencuri perhatian publik. Dalam dua bulan terakhir menjabat, kinerjanya yang dinilai solid membuat namanya masuk dalam radar politik nasional dan bahkan mulai diperhitungkan sebagai calon potensial di Pilpres 2029.

    Pengamat politik Adi Prayitno menilai, fenomena ini bukan sekadar isapan jempol. Berdasarkan sejumlah survei terbaru, popularitas dan elektabilitas Purbaya menunjukkan kenaikan signifikan.

    “Melampaui nama-nama beken lain yang selama ini hilir mudik sebagai tokoh nasional yang memenuhi unsur yang dinilai cocok sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, dikutip Minggu, 2 November 2025.

    Menurut Adi, dalam survei yang menanyakan top of mind calon presiden dan wakil presiden—dengan pertanyaan spontan kepada responden siapa yang layak dijagokan jika pemilu digelar hari ini, nama Purbaya muncul cukup dominan.

    “Yang paling tinggi memang masih nama Prabowo Subianto, tentu ini tidak terlepas karena Prabowo adalah Presiden RI saat ini. Tapi di bawah nama Prabowo ada nama yang disebut yaitu Purbaya. Menggeser nama-nama seperti Anies Baswedan, Gibran Rakabuming Raka, Dedi Mulyadi, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo,” jelas Adi.

    Adi menambahkan, hasil itu menunjukkan bahwa Purbaya kini menjadi salah satu figur baru yang patut diperhitungkan di bursa calon pemimpin masa depan. 

    “Artinya, bicara tentang calon presiden 2029, salah satu bonus yang dimiliki oleh Purbaya berkat popularitasnya adalah masuk sebagai runner up,” sambungnya.

    Menariknya, lanjut Adi, ketika survei bergeser pada pertanyaan tentang calon wakil presiden, nama Purbaya justru menempati posisi teratas. 

    “Kalau ditanya top of mind siapa yang paling layak menjadi calon wakil presiden, yang paling tinggi adalah Pak Purbaya, lalu Dedi Mulyadi, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Gibran Rakabuming,” paparnya.

    Dari temuan survei-survei tersebut, Adi menyimpulkan bahwa lonjakan elektabilitas Purbaya tidak lepas dari sorotan publik atas kiprahnya sebagai Menteri Keuangan. 

    “Efek pembicaraan dan popularitas Purbaya dalam dua bulan terakhir cukup luar biasa. Wajar kalau kemudian publik spontan menyebut namanya ketika ditanya siapa yang layak maju di Pilpres 2029,” pungkas Adi.

  • Ahok Ungkap Pernah Ditawari Jabatan Menteri Jika Dukung Prabowo: Saya Bilang, Justru Kalau Ganjar Kalah, Saya Harus Fight!

    Ahok Ungkap Pernah Ditawari Jabatan Menteri Jika Dukung Prabowo: Saya Bilang, Justru Kalau Ganjar Kalah, Saya Harus Fight!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kembali membuat pernyataan mengejutkan.

    Dalam videonya yang beredar, Ahok mengaku pernah ditawari posisi strategis apabila bersedia mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden.

    “Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin,” ujar Ahok, dikutip Sabtu (1/11/2025).

    Dikatakan Ahok, tawaran tersebut tidak berhenti sampai di situ. Ia bahkan dijanjikan akan diangkat menjadi menteri setelah reshuffle kabinet.

    “Terus dia bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle. Saya diangkat jadi menteri,” ungkapnya.

    Namun, Ahok menegaskan dirinya menolak tawaran tersebut.

    Ia justru memilih untuk tetap mendukung Ganjar Pranowo, meski peluangnya untuk menang disebut kecil.

    “Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar,” tegasnya.

    Ahok menyebut, dalam politik tidak seharusnya seseorang menggunakan persepsi yang keliru.

    “Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah. Saya bilang gitu loh,” lanjutnya.

    Ia menegaskan, ketika seseorang merasa calon yang didukung akan kalah, justru seharusnya semakin berjuang, bukan malah mundur.

    “Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia,” imbuhnya.

    Ahok juga mengaku sempat ditakut-takuti oleh sejumlah pihak yang mempertanyakan bagaimana ia akan bertahan jika kehilangan jabatan.

    “Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Saya takut-takutin,” katanya.

  • Elektabilitas Purbaya Melejit Tempel Prabowo Menuju 2029

    Elektabilitas Purbaya Melejit Tempel Prabowo Menuju 2029

    GELORA.CO – Popularitas dan elektabilitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Purbaya Effect) makin melejit dalam menuju Pilpres 2029. 

    Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan IndexPolitica dalam mengukur dan memotret persepsi masyarakat terkait isu politik, sosial dan ekonomi saat ini. 

    “Untuk top of mind calon presiden 2029, Prabowo Subianto berada di urutan pertama dengan 40,12 persen, di peringkat kedua adalah Purbaya Yudhi Sadewa dengan 22,50 persen, di peringkat ketiga adalah Anies Baswedan dengan 13,40 persen, peringkat keempat adalah Ganjar Pranowo dengan 7,12 persen, kemudian kelima adalah Agus Harimurti Yudhoyono dengan 5,12 persen, peringkat keenam adalah Gibran Rakabuming Raka 4,80 persen, posisi ketujuh adalah Dedi Mulyadi dengan 2,5 persen, ke delapan adalah Erick Thohir dengan 1,12 persen,” tulis keterangan dalam rilis IndexPolitica yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.

    Lanjut keterangan tersebut, untuk elektabilitas wakil presiden posisi tertinggi adalah Purbaya Yudhi Sadewa dengan 28,65 persen, kedua adalah Dedi Mulyadi dengan 20,15 persen posisi ketiga adalah Agus Harimurti Yudhoyono dengan 15,75 persen, peringkat keempat adalah Gibran Rakabuming Raka dengan 12,35 persen, posisi kelima adalah Erick Thohir dengan 5,14 persen, keenam adalah Pramono Anung dengan 3,30 persen, posisi ketujuh ada Mahfud MD dengan 3,25 persen dan posisi kedelapan adalah Sandiaga Uno dengan 2,60 persen.

    Menurut Direktur IndexPolitica Indonesia, Denny Charter, dalam waktu singkat Purbaya berhasil mendapatkan popularitas yang tinggi dengan kebijakan dan Tindakannya saat mulai menjabat sebagai Menteri Keuangan RI. 

    “Reshuffle terakhir yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto terselamatkan citranya dari sosok Purbaya. Purbaya bisa diartikan mewakili protest vote yakni mereka yang sudah bertahun-tahun ‘lelah’ dengan style Menteri Keuangan sebelumnya yakni Sri Mulyani. Bukan berarti Sri Mulyani tidak bagus dalam menjalan tugas tetapi lebih kepada keinginan Masyarakat mendapatkan sosok yang antitesis dari Sri Mulyani,” ujar Denny. 

    Sambungnya, hal itu menyebabkan popularitas dan elektabilitas Purbaya melompat jauh sebagaimana analogi dari Chaos Theory dalam ilmu matematika.

    Penelitian dilakukan dari tanggal 1-10 Oktober 2025. Survei dilakukan dengan questioner yang terdiri dari kurang lebih 72 pertanyaan dengan jumlah sampel 1610 responden menggunakan metode multistage random sampling, margin of error 1,6 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. 

  • Tolak Atlet Israel, Herwin Sudikta: Langkah Pramono Anung Mirip Ganjar, Risiko Politiknya Besar

    Tolak Atlet Israel, Herwin Sudikta: Langkah Pramono Anung Mirip Ganjar, Risiko Politiknya Besar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, merespons langkah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menyatakan tidak akan memberikan izin bagi atlet Israel untuk mengikuti Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Indonesia Arena, Jakarta.

    Herwin menyebut sikap Indonesia terhadap Israel sebagai anomali yang selalu diwarnai paradoks.

    “Sikap terhadap Israel di negeri ini memang selalu paradoksal,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Kamis (9/10/2025).

    Ia menyinggung bagaimana mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sempat lantang menolak kehadiran tim Israel dalam ajang Piala Dunia U-20.

    Sikap tersebut, kata Herwin, bahkan diyakini sebagian kalangan sebagai salah satu penyebab kekalahannya dalam Pilpres 2024.

    Kini, menurut Herwin, langkah serupa diambil oleh Pramono Anung yang menolak kehadiran atlet senam Israel di Jakarta.

    “Dengan alasan sederhana tapi tegas, enggak ada manfaatnya, sehingga menimbulkan polemik,” sebutnya.

    Herwin juga menilai bahwa hanya politikus dari PDIP yang tampak berani mengambil sikap terang-terangan menolak Israel, meski paham konsekuensinya besar secara politik.

    “Yang menarik, hanya politisi PDIP yang tampak berani mengambil sikap terang-terangan menolak Israel, meski tahu risikonya besar. Sementara banyak politisi lain memilih aman,” Herwin menuturkan.

    “Cukup berpose dengan bendera Palestina di media sosial, tanpa perlu menanggung konsekuensi diplomatik atau politik,” tambahnya.

    Ia menambahkan bahwa banyak pihak kerap salah kaprah dalam memahami isu Israel-Palestina.

  • Heru Subagia Balas Pernyataan Projo: Jangan Mabuk Isu, Tuduhan Pecah Belah Prabowo-Jokowi Itu Fitnah

    Heru Subagia Balas Pernyataan Projo: Jangan Mabuk Isu, Tuduhan Pecah Belah Prabowo-Jokowi Itu Fitnah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) Projo, Freddy Damanik, yang mengatakan ada pihak ingin menjauhkan Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi.

    Pernyataan itu senada dengan pandangan Waketum PSI, Andy Budiman, soal adanya pihak yang ingin menjauhkan Prabowo dengan Jokowi.

    Heru menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan justru merupakan bentuk fitnah politik yang mengaburkan fakta sebenarnya.

    Ia menegaskan, tuduhan itu mengarah pada pihak-pihak yang selama ini justru ikut berkontestasi dalam Pilpres 2024.

    “Jadi saya tegaskan lagi, kebetulan ini Projo, menuduh bahwa teman-teman yang kalah Pilpres 2024 adalah para pihak yang diyakini sebagai dalang atau aktor di balik usaha untuk menceraiberaikan hubungan politik Prabowo dan Jokowi,” kata Heru kepada fajar.co.id, Selasa (7/10/2025).

    Heru mengingatkan bahwa pada Pilpres 2024, Ketua Umum Projo saat itu, Budi Arie Setiadi, justru pernah terlibat dalam dukungan terhadap Ganjar Pranowo.

    Menurutnya, hal itu seharusnya membuat Projo lebih hati-hati sebelum melontarkan tuduhan.

    “Saya ingatkan kembali, dalam skenario Pilpres 2024, Ketua Projo waktu itu Budi Arie ada dalam satu kelompok mendukung Ganjar. Saya sebagai Ketua Relawan Ganjar Nasional tahu persis soal itu,” ungkap Heru.

    Ia menyebut, pernyataan Freddy Damanik dan Projo menunjukkan bahwa mereka kehilangan kontrol dan arah politik.

    “Sepertinya tuduhan Anda ini fitnah yang luar biasa, mabuk terhadap isu-isu, dan saya meyakini Anda sudah kehilangan kontrol dan jati diri dalam menentukan standar politik,” tegasnya.

  • Yudi Harahap Soal Kode Prabowo untuk Anies: Turbulensi Politik Bisa Datang saat Situasi Tenang

    Yudi Harahap Soal Kode Prabowo untuk Anies: Turbulensi Politik Bisa Datang saat Situasi Tenang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut dirinya tidak menyimpan dendam terhadap Anies Baswedan.

    Hal ini diungkapkan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

    Dikatakan Yudi, ucapan Prabowo itu bisa saja menjadi sinyal politik baru di tengah situasi yang tampak tenang.

    Ia menyebut dinamika politik kerap berubah secara tak terduga.

    “Turbulensi politik terkadang terjadi di saat situasi tenang,” ujar Yudi di trheads (7/10/2025).

    Ia juga menyinggung pernyataan Prabowo yang terkesan ramah terhadap Anies.

    Yudi pun mempertanyakan apakah hal tersebut merupakan tanda bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan diajak bergabung ke pemerintahan.

    “Tiba-tiba Presiden Prabowo bilang tidak dendam dengan Anies Baswedan di Munas PKS. Apakah itu kode keras ajakan ke Kabinet?,” tandasnya.

    Tidak berhenti di situ, ia menyindir realitas politik yang kerap berubah cepat dan penuh kejutan.

    “Sebab ada adagium politik: bermusuhan sementara, persahabatan selamanya,” kuncinya.

    Sebelumnya, pernyataan Anies Baswedan yang memberi nilai 11 dari 100 terhadap kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan kembali ramai dibicarakan, terutama setelah Presiden Prabowo beberapa kali menyinggung hal tersebut di berbagai kesempatan.

    Penilaian itu muncul dalam sesi debat calon presiden (capres) ketika para kandidat saling melempar pertanyaan.

    Dalam momen tersebut, Anies awalnya meminta Ganjar Pranowo menilai kinerja Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang saat itu dipimpin oleh Prabowo.

  • Hasan Nasbi dan Denny Siregar Saling Sindir di Medsos: Sekadar Jadi Penjilat Saja Anda Kurang Kompeten

    Hasan Nasbi dan Denny Siregar Saling Sindir di Medsos: Sekadar Jadi Penjilat Saja Anda Kurang Kompeten

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi dan Aktivis Media Sosial Denny Siregar terlibat saling sindir di platform X.

    Denny Siregar mulanya menyindir cuitan Hasan Nasbi tentang penjilat kekuasaan. Ia mengatakan, Hasan Nasbi sejatinya tidak memiliki moral dan etika dalam kontestasi politik.

    “Ukurannya Hasan Nasbi itu cuman “menang kalah” di pilpres, cuman angka. Disana ga ada moral dan etika. Jadi semisal calonnya adalah monster dan dianggap bisa berkuasa, maka dia akan menjilatnya,” kata Denny lewat akun X pribadinya, dikutip pada Selasa (30/9/2025).

    Hasan Nasbi lantas membalas sindiran itu dengan narasi yang lebih pedas. Ia menyinggung soal ‘jilat menjilat’ pihak yang sedang berkontestasi.

    Hasan Nasbi yang kini menjabat komisaris Pertamina mengejek Denny Siregar yang tidak kompeten ‘menjilat’ pihak yang berkontestasi.

    “Hehe mohon maaf saya luruskan sedikit soal jilat menjilat ya. Yang saya jilat menang dan berkuasa. Yang anda jilat kalah dan ga berkuasa. Sekadar jadi penjilat pun anda kurang kompeten. Tapi biasa itu, yg kurang marah2 sama yang lebih itu wajar,” tuturnya pedas.

    Tak sampai disitu, Hasan juga mencemooh Denny Siregar yang diketahui pernah mendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama dua periode.

    Kemudian pada Pilpres 2024, Denny mendukung Ganjar Pranowo karena dia menganggap calon PDI Perjuangan itu akan didukung Jokowi dan barisan relawannya.

    “Masih teringat jelas selama 9 tahun ada orang yang “menjilat” kekuasaan dengan rumusan langkah catur. Dikit2 langkah catur,” ungkap Hasan Nasbi.

  • Pengamat Nilai Sikap PDIP dan Ganjar Tolak Timnas Sepakbola Israel Visioner

    Pengamat Nilai Sikap PDIP dan Ganjar Tolak Timnas Sepakbola Israel Visioner

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat Politik dan Sosial, Abdul Khodir, Ph.D, menilai sikap PDIP yang disuarakan Ganjar Pranowo pada 2023 terkait penolakan Timnas Israel untuk bermain di Indonesia merupakan hal yang visioner. Apalagi, dunia saat ini mengarahkan dukungan pada Palestina, meski saat itu sikap tersbeut memicu gelombang sentimen negatif terutama di media sosial.

    Kodir menilai langkah PDIP bukanlah keputusan emosional, melainkan refleksi dari sejarah panjang solidaritas Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Namun, opini publik saat itu lebih banyak dipengaruhi logika pragmatis yang berusaha memisahkan olahraga dan politik.

    “Keputusan PDIP dan Ganjar saat itu berakar pada prinsip anti-kolonialisme dan solidaritas kemanusiaan. Sayangnya, sentimen publik bergerak negatif karena narasi yang berkembang di media sosial menganggap penolakan itu merugikan citra Indonesia dan prestasi olahraga nasional,” ujar Abdul Kodir, Sabtu (27/9/2025).

    Dosen Universitas Negeri Malang ini menjelaskan, kritik yang meluas bahkan berdampak langsung pada elektabilitas Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP. Sejumlah survei menunjukkan adanya penurunan dukungan publik yang signifikan.

    “Banyak pihak melihat keputusan ini sebagai politisasi olahraga. Dalam perspektif sosiologi politik, ini menunjukkan betapa kuatnya logika instan publik digital, di mana isu moral seringkali dikalahkan oleh narasi jangka pendek, termasuk nasionalisme yang dikaitkan dengan prestasi olahraga,” jelasnya.

    Namun, situasi kini berbalik seiring perkembangan geopolitik dunia. Dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini, dukungan internasional terhadap pengakuan Palestina semakin menguat.

    “Solidaritas global terhadap Palestina kini menjadi sikap kolektif dunia. Hal ini menunjukkan bahwa posisi PDIP dan Ganjar di masa lalu justru selaras dengan arah sejarah,” ungkap Abdul Kodir.

    Menurutnya, jika melihat ke belakang, sikap PDIP dan Ganjar dapat dianggap visioner karena berdiri pada prinsip yang kini diakui secara luas. Konsistensi tersebut kini memperoleh pembenaran dari perkembangan opini internasional.

    “Episode ini memberi pelajaran penting bahwa keberanian partai dan pemimpin politik untuk berpijak pada nilai kemanusiaan bisa saja menghadapi ujian elektoral. Namun, seiring waktu, kesadaran kolektif dunia akan bergeser dan mengakui posisi yang benar secara moral,” tegasnya.

    Abdul Kodir menambahkan, dinamika ini menunjukkan bahwa politik nilai kerap berhadapan dengan opini publik yang cair dan mudah dipengaruhi sentimen pragmatis. Meski sempat membayar mahal secara politik, sikap PDIP kini dinilai selaras dengan arus global yang mendukung Palestina.

    “Keberanian PDIP dan Ganjar saat itu mungkin dianggap tidak populer, tapi kini tampak sebagai langkah yang konsisten dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan bangsa ini sejak awal kemerdekaan,” pungkas alumnus FISIP Unair ini. [asg/beq]

  • Sorotan Ke Jokowi Soal Dukungan Prabowo-Gibran 2 Periode

    Sorotan Ke Jokowi Soal Dukungan Prabowo-Gibran 2 Periode

    Jakarta –

    Belum genap setahun memerintah Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah didorong untuk menjalankan dua periode pemerintahan. Dorongan ini muncul dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Kepada wartawan, ia mengatakan jika telah memerintah jajaran relawan untuk mendukung Prabowo-Gibran hingga periode mendatang.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu (dukung Prabowo -Gibran dua periode),” kata Jokowi dikutip dari detikJateng, Jumat (19/9/2025).

    “Ya memang sejak apa saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” lanjut dia.

    Sikap Jokowi ini kemudian menuai banyak tanggapan dari sejumlah tokoh politik. Dari PKB, Jazilul Fawaid mengatakan jika jangan terburu-buru untuk memberikan dukungan. Meski demikian, Waketum PKB itu mengatakan akan tetap tegak lurus dengan pemerintahan Prabowo ke depan.

    “Ojo kesusu. Kalau belum saatnya salat, jangan azan dulu. Biarkan Pak Prabowo yang sekarang aktif menjalin berpidato di panggung dunia, biarkan dulu. Ojo kesusu,” kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Sementara itu rival pilpres 2024 Prabowo, Ganjar Pranowo, mengungkapkan jika ia menghormati sikap setiap warga negara. Namun baginya, saat ini yang lebih penting adalah menuntaskan masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat.

    “Mari kita pikirkan yang sekarang. Bantu masyarakat yang kesulitan,” kata Ganjar, dikutip dari detikNews, Senin (22/9).

    Terbaru, tanggapan muncul dari Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan Demokrat hingga saat ini belum membicarakan soal pencapresan. Ia menyebut jika Demokrat saat ini tengah berkonsentrasi menyukseskan jalannya pemerintahan yang berjalan saat ini.

    “Demokrat berupaya dengan serius dan sungguh-sungguh untuk menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo. Para kader Demokrat baik yang di eksekutif maupun legislatif fokus agar pemerintahan ini sukses dan masyarakat merasakan kesuksesan ini sehingga sampai saat ini belum bicara pencapresan,” kara Herman Khaeron kepada wartawan, Selasa (23/9/205).

    Juru Bicara PDIP Guntur Romli pun memberi tanggapan yang berbeda. Terkait sikap Jokowi, ia mengatakan jika hal tersebut wajar. Ia mengatakan jika tindakan tersebut dilakukan Jokowi demi anaknya, Gibran Rakabuming Raka.

    Lalu apa sebenarnya motif ungkapan dukungan prematur Jokowi terhadap Prabowo-Gibran untuk maju di periode kedua nanti? Sejauh mana hal ini akan mempengaruhi dinamika politik di jajaran pendukung Prabowo? Menghadirkan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

    Jelang petang nanti, detikSore akan menghadirkan kembali kelas investasi. Kali ini, topik yang akan dibahas adalah mengelola keuangan dengan metode Money Map. Nantinya dengan metode ini, seseorang diharapkan tidak akan jatuh pada situasi kehabisan uang di pertengahan bulan. Bagaimana strategi Money Map bisa dipraktikkan? Ikuti diskusi nya di Sunsetalk.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • 5 Mahfud MD Cerita Ditelepon Jenderal Senior, Ditawari Kursi Menko Polkam Nasional

    5 Mahfud MD Cerita Ditelepon Jenderal Senior, Ditawari Kursi Menko Polkam Nasional

    Mahfud MD Cerita Ditelepon Jenderal Senior, Ditawari Kursi Menko Polkam
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, membenarkan bahwa dirinya ditawari kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) untuk kabinet bentukan Presiden Prabowo Subianto.
    Pada Minggu (7/9/2025) malam, seorang jenderal senior yang tidak diungkapkan namanya menelepon Mahfud untuk memintanya ke Jakarta.
    “Malam menjelang pelantikan (menteri), menjelang pengumuman
    reshuffle
    , ‘Pak Mahfud di mana?’ ‘Saya di Yogya’. ‘Ke sini (Jakarta)’ katanya oleh sang jenderal,” ujar Mahfud dalam kanal Youtube Mahfud MD Official, Senin (22/9/2025).
    Diketahui, Prabowo resmi mencopot Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam dan melantik sejumlah nama untuk posisi di Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).
    Mahfud pun mengungkapkan, ia bertemu secara langsung dengan jenderal senior tersebut pada Selasa (9/9/2025) dan menawarkan kursi Menko Polkam.
    “Dia bilang begini, ‘Pak Mahfud, ini Menko Polhukam perlu orang yang bisa menjembatani TNI dan Polri. Dan diskusi-diskusi kami kecenderungannya ke Pak Mahfud’,” ujar Mahfud.
    Pada saat itu, Mahfud mengaku tidak menjawab ketika ditanyakan kesediaannya untuk mengisi posisi Menko Polkam.
    Mahfud menyampaikan, jawaban soal bersedia atau tidaknya untuk jabatan itu tidak ia berikan karena komitmen dan etika politik yang dipegangnya.
    “Saya kan dulu sudah menyatakan komitmen, standar etik saya, jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang, yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak,” ujar Mahfud.
    “Standar etik saya sudah diumumkan 22 April (2024) ketika diputus oleh MK, kan banyak yang tanya, ‘Bapak mau masuk ndak?’ Ini standar etik,” sambungnya.
    Menurut Mahfud, banyak nama yang sudah berjuang untuk memenangkan Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
    Sedangkan pada kontestasi tersebut, Mahfud merupakan lawan politiknya dengan menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Ganjar Pranowo.
    “Yang berkeringat untuk Pak Prabowo kan banyak, sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya ndak mungkin apa namanya ‘saya ingin masuk ke situ’ tidak etis,” tegas Mahfud.
    Sebagai informasi, Prabowo resmi mencopot Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam di Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).
    Akhirnya pada Rabu (17/9/2025), Prabowo menunjuk dan melantik nama Djamari Chaniago untuk menjabat sebagai Menko Polkam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.