Xcloud.id

Jenis Media: News

  • Kasus 4 Pulau Aceh Jadi Pembelajaran Pemerintah Putuskan Kebijakan

    Kasus 4 Pulau Aceh Jadi Pembelajaran Pemerintah Putuskan Kebijakan

    JAKARTA – Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengatakan polemik empat pulau Aceh akan menjadi pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya dalam pengambilan kebijakan tentang Aceh.

    Hal tersebut disampaikan Jusuf Kalla usai menerima kunjungan Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa, 17 Juni.

    “Jadi, bagi kita semua, ini pembelajaran. Ini kasus yang pertama setelah 20 tahun yang lalu bahwa apabila ingin mengambil keputusan, kita membaca betul Undang-Undang Aceh, MoU Helsinki, karena di situ jelas. Apabila ingin membuat keputusan atau apa saja yang berhubungan dengan Aceh harus dengan sepengetahuan dan konsultasi serta persetujuan dengan pemerintah Aceh, tetapi ini tidak dilakukan,” kata JK, sapaan akrab Jusuf Kalla dilansir ANTARA.

    JK juga menekankan pentingnya memahami sejarah serta memahami undang-undang yang ada sebelum mengambil kebijakan atau tindakan.

    JK juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran yang telah bertindak cepat dalam penyelesaian persoalan polemik empat pulau tersebut.

    “Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Presiden, terima kasih Mendagri, dan juga justru Wakil Ketua DPR Pak Dasco, yang memimpin pertemuan ini. Da tentu juga mempunyai pandangan yang baik tentunya,” tutur JK.

    Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud mengunjungi kediaman JK setelah pemerintah mengembalikan status Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek ke dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.

    Malik menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah bertindak cepat untuk menyelesaikan polemik antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara soal empat pulau tersebut.

    “Saya sebagai Wali Nanggroe Aceh mengucapkan alhamdulillah, syukur alhamdulillah atas sudah selesainya masalah polemik empat pulau yang berlaku baru-baru ini. Dengan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Presiden, kepada petinggi-petinggi kita yang menyelesaikan masalahnya, termasuk juga Pak Mendagri,” ujar Tengku Malik.

     

    Malik mengaku sempat khawatir pemerintah salah langkah dalam mengambil keputusan tersebut. Namun, hal yang dikhawatirkan itu tidak terjadi dan dia yakin masyarakat Aceh senang dengan keputusan Presiden soal empat pulau tersebut.

    “Saya cukup senang sekali karena masalahnya sudah diselesaikan dan ini suatu keputusan yang bijaksana. Kalau tidak, saya yang khawatirkan bahwa ada kejadian gejolak lagi di antara Sumatera Utara dan Aceh,” tuturnya

    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada JK yang telah membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jusuf Kalla sudah jauh-jauh hari berhubungan dengan kami. Beliau juga membantu menyelesaikan persoalan ini,” tuturnya.

  • Mualem Tegaskan Aceh Kelola Semua Potensi di 4 Pulau, Migas hingga Biawak

    Mualem Tegaskan Aceh Kelola Semua Potensi di 4 Pulau, Migas hingga Biawak

    Jakarta –

    Pemerintah memutuskan empat pulau di Aceh Singkil sah milik Pemerintah Provinsi Aceh. Gubernur Muzakir Manaf menegaskan pihaknya akan mengelola semua potensi yang ada di empat pulau itu.

    “Apa yang ada di pulau tersebut semuanya Migas, rumput, kelapa, biawak kita kelola semua,” kata Mualem kepada wartawan, dilansir detikSumut, Rabu (18/6/2025).

    Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu menyebutkan, Pemerintah Aceh tidak akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal pengelolaan pulau tersebut. Pulau itu disebut sudah sah milik Tanah Rencong.

    “Tidak. Tidak. Tidak. Tidak ada istilah bersama. Itu hak kita,” jelas Ketua Umum Partai Aceh itu.

    “Sudah hak kita, sudah kembali kepada kita ya kita lah yang kelola untuk masa hadapan,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Pemerintah sudah memutuskan sengketa 4 pulau yang diperebutkan Pemprov Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh. Presiden Prabowo Subianto memutuskan 4 pulau itu sah milik Pemprov Aceh.

    (idh/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemindahan Empat Pulau Aceh Diajukan Edy Rahmayadi Saat Jabat Gubernur

    Pemindahan Empat Pulau Aceh Diajukan Edy Rahmayadi Saat Jabat Gubernur

    MEDAN – Edy Rahmayadi saat menjadi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) pernah mengajukan pemindahan empat pulau di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pengkajian empat pulau ini terjadi pada 2022.

    “Di tahun 2022 dengan Kepmendagri (Keputusan Menteri Dalam Negeri) tentang adanya pencakupan empat pulau ini ke wilayah Tapanuli Tengah. Waktu itu Gubernur Aceh Pak Nova, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi keberatan dengan menunjukkan data historis dan dokumen-dokumen,” katanya dilansir ANTARA, Selasa, 17 Mei.

    Tito mengatakan, salah satu dokumen yang sangat penting yakni surat kesepakatan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumut Raja Inal Siregar.

    “Yang diberikan salah satunya adalah surat dokumen kesepakatan dua gubernur, yang disaksikan menteri saat itu Pak Rudini. Ditandatangani Gubernur Aceh saat itu Pak Ibrahim Hasan sementara dari Sumut Raja Inal Siregar, ini dokumen fakta,” jelas dia.

    “Intinya untuk batas wilayah di poin nomor tiga batas wilayah untuk Tapteng (Tapanuli Tengah) dan Aceh (Provinsi) itu mengacu kepada Staats Blaad No.604 Tahun 1908 dan peta topografi TNI AD tahun 1978,” tegas Tito.

    Mendagri juga mengatakan, adanya peta ini membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempertimbangkan kemungkinan empat pulau masuk ke Aceh.

    “Namun saat itu dokumennya hanya fotocopy, kita tahu dokumen foto copy dalam masalah hukum mudah sekali untuk dipatahkan,” tuturnya.

    Sejak 2022 pada masa Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, lanjut Tito, Kemendagri dan pihak terkait melakukan pengkajian hingga memutuskan empat pulau di Aceh masuk Sumut.

    Adanya temuan dokumen penting surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 111 Tahun 1992, yang ditandatangani pada 24 November 1992 yang menjadi dasar hukum kuat.

    “Oleh karena itu kesepakatan tahun 2022, setelah ada data baru ini semua pihak Sumut, Aceh, Kemendagri dan juga dari pemerintah pusat yang lain, yang masuk dalam Tim Pembakuan Rupabumi sama-sama mencari dokumen ini,” papar Tito.

     

    Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.

    Pengumuman ini disampaikan langsung Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bersama sejumlah pejabat tinggi negara di Kantor Presiden, Jakarta.

    Mensesneg menjelaskan, keputusan Presiden Prabowo Subianto diambil usai rapat terbatas digelar pada hari yang sama, membahas detail administratif dan historis dari keempat pulau tersebut.

    “Rapat terbatas digelar untuk mencari solusi terhadap dinamika seputar status administratif empat pulau yang berada di perbatasan Sumut dan Aceh,” ujar Prasetyo seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

  • Ditantang Kaesang, Bro Ron Daftar Jadi Caketum PSI

    Ditantang Kaesang, Bro Ron Daftar Jadi Caketum PSI

    Jakarta –

    Salah satu kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald A. Sinaga atau yang akrab disapa Bro Ron resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum (caketum) dalam ajang Pemilu Raya PSI. Wakil Ketua DPW Jabar ini mengaku terdorong maju setelah ‘ditantang’ oleh Ketua Umum PSI saat ini, Kaesang Pangarep.

    Dalam konferensi pers pendaftaran di DPP PSI, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025), Bro Ron menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pendukung dan jajaran pengurus daerah yang mengawal langkahnya hingga ke tingkat pusat.

    “Yang mendorong saya maju ini justru netizen dan para kader. Bahkan Mas Kaesang sendiri, waktu ngobrol santai di Jawa Barat, sempat bilang, ‘Berani nggak maju?” ujar Bro Ron.

    Bro Ron menyebut dirinya telah mengantongi dukungan dari 6 DPW dan 35 DPD PSI di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Kepulauan Riau.

    Dalam kesempatan yang sama, ia mengatakan komitmennya membawa PSI lolos ke Senayan pada Pemilu 2029. Menurutnya, dengan waktu 3,5 tahun ke depan, partai punya kesempatan besar untuk benar-benar turun ke rakyat dan membuktikan kerja nyata.

    “PSI nggak mau dikenal lewat billboard doang. Kita nggak mau jadi partai yang baru turun ke masyarakat setahun sebelum pemilu. Kita mulai dari sekarang. Kita ini partai yang ‘menjilat’ rakyat mulai sekarang dalam arti baik ya,” ujarnya.

    “Saya ini sudah punya visi-misi sendiri. Siapa pun yang maju, saya siap. Nggak masalah mau lawannya siapa, yang penting tujuannya sama, membesarkan PSI dan melayani rakyat,” imbuhnya.

    (bel/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Polisi Tangkap Pelaku Pengeroyokan Adik Bahar Smith

    Polisi Tangkap Pelaku Pengeroyokan Adik Bahar Smith

    JAKARTA – Polda Metro Jaya menangkap pelaku penganiayaan dan pencabulan yang dialami oleh adik Bahar bin Smith di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan.

    “Polda Metro Jaya berhasil mengamankan dua pelaku berinisial YLK dan EKK,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dilansir ANTARA, Selasa, 17 Juni.

    Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tangerang Selatan dan Subdirektorat Reserse Mobile (Subdit Resmob) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.

    Keduanya ditangkap di dua lokasi berbeda. YLK diamankan pada Senin (16/6) pukul 19.00 WIB di Jalan Panti Asuhan, Cipinang Cimpedak, Jatinegara, Jakarta Timur.

    “Sedangkan tersangka berinisial EKK diamankan di hari yang sama pukul 03.00 WIB di Jalan Arjuna, Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan,” katanya.

    Peristiwa tersebut berawal saat pelapor berinisial Z, adik laki-laki Bahar bin Smith mendengar suara teriakan.

    “Kemudian pelapor langsung mendatangi sumber suara dan melihat bahwa adik kandung pelapor, yaitu Saudari S sedang dicabuli oleh terlapor dan mulutnya ditutupi dengan menggunakan tangan terlapor,” katanya.

     

    Mengetahui hal tersebut, ketika pelapor telah tiba di sumber suara sempat terjadi baku hantam antara pelapor dan terlapor.

    “Akibat baku hantam tersebut pelapor mengalami luka di tangan kanannya hingga mengalami luka robek,” katanya.

    Ade Ary mengatakan kasus ini masih terus dilakukan pengembangan dan akan diproses secara tuntas.

  • Menteri Imipas Cek BLK Lapas Semarang, Ingatkan soal Peningkatan Kompetensi Napi

    Menteri Imipas Cek BLK Lapas Semarang, Ingatkan soal Peningkatan Kompetensi Napi

    Jakarta –

    Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas I Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Dia berkeliling ke area balai latihan kerja (BLK) di dalam lapas.

    Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (18/6/2025), Agus meninjau lapas bersama Direktur Jenderal Permasyarakatan Mashudi, Plt Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman dan pejabat Kementerian Imipas Kanwil Jateng. Pertama, Menteri Agus melihat pelatihan anyaman rotan dan sabut kelapa yang sudah punya pasar ekspor.

    Lapas Kelas I Semarang menggandeng CV Chewy Louis dalam mengembangkan kemampuan warga binaan di bidang kerajinan sabut kelapa. CV Chewy Louis merupakan perusahaan di bidang kerajinan yang menyulap sabut kelapa dan kayu kopi jadi mainan untuk menstimulus motorik anjing.

    Selanjutnya dia juga mengecek kegiatan pelatihan membuat kain batik, sablon baju, pembuatan roti hingga donat. Menteri Agus menekankan kepada pihak lapas soal optimalisasi fasilitas pelatihan kerja untuk para narapidana.

    “Kita mau memastikan program-program yang kita jalankan selaras arah kebijakan Bapak Presiden. Syukur alhamdulillah tadi melihat suasana komunikasi yang baik antara petugas dengan warga binaan,” ujar Menteri Agus kepada wartawan di lokasi, Rabu (18/6/2025).

    Menteri Imipas Agus Andrianto melakukan kunker ke Lapas Kelas I Semarang, Jawa Tengah (Jateng). (Foto: Audrey Santoso/detikcom)

    “Tentunya ini ke depan menjadi modal yang sangat baik untuk bisa mereka dimanfaatkan untuk kepentingan yang bukan hanya menguntungkan lapas, tapi warga binaan juga dapat manfaat,” imbuh dia.

    (aud/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • VIDEO: Transit di Praha, Prabowo Didatangi PM Ceko Petr Fiala

    VIDEO: Transit di Praha, Prabowo Didatangi PM Ceko Petr Fiala

    VIDEO: Transit di Praha, Prabowo Didatangi PM Ceko Petr Fiala

  • Polisi Gerebek Judi Kasino di Bandung, 63 Orang Diamankan

    Polisi Gerebek Judi Kasino di Bandung, 63 Orang Diamankan

    BANDUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menangkap sebanyak 63 orang dalam penggerebekan praktik perjudian kasino konvensional terselubung di tempat hiburan di kawasan Kosambi, Kota Bandung.

    Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan penggerebekan itu berdasarkan hasil patroli siber serta laporan masyarakat adanya praktik perjudian di lokasi tersebut.

    “Sementara baru kita amankan dulu, kita lidik dulu setelah itu tentu akan dilakukan gelar perkara setelah itu pasal-pasal. Dan ada uang cash Rp359 juta yang sudah kita sita sebagai barang bukti,” kata Hendra dilansir ANTARA, Selasa, 17 Juni.

    Hendra mengungkapkan tempat tersebut berkamuflase sebagai sarana olahraga futsal dan tempat hiburan.

    Namun di dalamnya, polisi menemukan 10 meja judi serta perlengkapan lain seperti dadu, koin pengganti uang, dan peralatan elektronik pendukung.

    Menurut dia, tempat perjudian ini memiliki pembagian area, mulai dari meja standar dengan taruhan minimal Rp300 ribu hingga ruang VIP dengan taruhan mulai dari Rp3 juta.

    “Di ruang VIP ini kita lihat meja bagus, ruangan eksklusif dan ini secara singkat kita sampaikan dari penyidik bahwa pemain di sini ekslusif, dengan taruhan minimal Rp3 juta sampai tidak ada terhitung,” katanya.

     

    Dari lokasi tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti di antaranya, uang tunai sebesar Rp359 juta, 10 set meja kasino untuk permainan jenis Niu Niu dan Baccarat, empat buku rekening bank, 38 unit telepon genggam, satu unit iPad, satu perangkat komputer kasir dan sejumlah kamera CCTV dan perangkat monitor.

    “Lama operasionalnya masih kita lakukan penyelidikan. Apakah sudah lama atau masih baru, dan ini catatan kita untuk penyelidikan dan penyidikan,” kata Hendra.

    Pihaknya juga masih menyelidiki legalitas tempat tersebut, termasuk izin operasional, peredaran minuman keras, dan kemungkinan adanya unsur tindak pidana lain.

    “Tentu, semua yang ada di sini yang berkaitan dengan legalitas. Termasuk tadi kita lakukan pemeriksaan urine apakah mereka menggunakan narkoba, sudah kita lakukan pemeriksaan itu,” kata dia.

  • Komisi III DPR Segera Rapat Panja, Target KUHAP Rampung 2 Kali Masa Sidang

    Komisi III DPR Segera Rapat Panja, Target KUHAP Rampung 2 Kali Masa Sidang

    Jakarta –

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan rapat panja membahas RUU KUHAP akan dimulai pada awal masa sidang DPR. Habiburokhman optimistis RUU KUHAP dapat disahkan dalam dua kali masa sidang.

    “Insyaallah, kalau (DIM) sudah ada kan tinggal berarti menunggu selesai masa reses,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025).

    “Rapat panjanya itu bisa di awal sidang-awal masa sidang yang akan datang. Alhamdulillah,” sambungnya yang baru selesai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah elemen masyarakat untuk menyerap aspirasi mengenai RKUHAP.

    Dia mengatakan, Komisi III DPR telah menerima sejumlah aspirasi masyarakat hingga hari ini. Habiburokhman mengaku terbuka jika terdapat masukan-masukan lain terkait RUU KUHAP.

    “Kalau ada masukan bisa WA, bisa video call, bisa kirim dokumen ke kami. Jadi terus aspirasi dari masyarakat akan kami tampung,” ujarnya.

    Dia berharap KUHAP baru dapat segera terbit. Dia pun menargetkan RUU KUHAP dapat disahkan dalam dua kali masa sidang.

    Untuk diketahui, DPR saat ini tengah dalam masa reses. Masa reses DPR berakhir pada 23 Juni mendatang dan DPR akan memasuki masa sidang baru.

    Sebelumnya, Habiburokhman mengatakan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU KUHAP dari pemerintah sudah ada. Habiburokhman mengaku telah mendapatkan informasi dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengenai DIM tersebut.

    “Jadi sebenernya kalau mau raker kick-off-nya besok pun sudah bisa, tapi nggak apa-apa kita terima dulu audiensi ini,” sambungnya.

    (amw/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemerintah Malaysia Minta Warganya Segera Tinggalkan Iran

    Pemerintah Malaysia Minta Warganya Segera Tinggalkan Iran

    JAKARTA – Pemerintah Malaysia meminta warga negaranya yang saat ini masih berada di Iran untuk segera meninggalkan negara tersebut.

    Hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Malaysia menyusul meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran.

    “Mengingat kondisi yang memburuk dengan cepat, semua warga negara Malaysia yang saat ini berada di Iran sangat didesak untuk segera meninggalkan negara tersebut dengan cara apa pun yang tersedia,” tulis keterangan Wisma Putra dilansir ANTARA, Selasa, 17 Juni. 

    Wisma Putra menyatakan Kementerian Luar Negeri Malaysia, melalui Kedutaan Besar Malaysia di Teheran, memantau situasi keamanan di Republik Islam Iran secara ketat.

    Upaya berkelanjutan itu semakin intensif menyusul tindakan agresi rezim Israel terhadap Iran pada 13 Juni, yang telah meningkatkan ketegangan di kawasan secara signifikan.

    Wisma Putra memandang situasi saat ini masih sangat tidak stabil dan dapat memburuk tanpa peringatan.

    “Keselamatan dan kesejahteraan warga negara Malaysia tetap menjadi prioritas utama kementerian. Saat ini, Kedutaan Besar terus berhubungan dengan semua warga negara Malaysia yang terdaftar di Iran,” jelas keterangan itu.

    Saat ini, semua warga negara Malaysia dinyatakan telah aman dan telah disarankan untuk meninggalkan negara tersebut tanpa penundaan.

    Kedutaan Besar akan terus memberikan bantuan konsuler yang diperlukan untuk memfasilitasi keberangkatan mereka.

    Wisma Putra meminta warga Malaysia menghubungi kedutaan di Teheran jika mengalami keadaan darurat.