Xcloud.id

provinsi: DKI Jakarta

  • Jika Desa Tak Diurus, Bahaya untuk Negara

    Jika Desa Tak Diurus, Bahaya untuk Negara

    Jakarta –

    Menteri Desa PDT Yandri Susanto bicara tentang pentingnya merawat desa. Dia mengatakan desa adalah hal yang penting selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo.

    “Kita tidak mau kayak Jepang hari ini, Jepang 94% desa di Jepang kosong. Urbanisasi, mereka meninggalkan desa-desa semua, ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Karena suka tidak suka, desa itu sangat menentukan daya tahan sebuah bangsa,” ucap Yandri saat berbincang dengan detikcom, Selasa (13/1/2026).

    Yandri mengatakan karena desa tidak dirawat, Jepang saat ini ekonominya minus dan memiliki masalah pangan yang besar. Dia pun memuji Presiden Prabowo yang meletakkan pembangunan desa di Asta Cita-nya.

    “Maka sudah bener Pak Presiden itu menempatkan Asta Cita ke-6, membangun dari desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, sangat luar biasa Asta Cita ke-6,” katanya.

    “Jadi kalau desa nggak diurus berbahaya bagi sebuah negara, maka mengurus desa perlu tadi kerja sama,” katanya.

    (zap/dhn)

  • Kantor HAM PBB Desak Otoritas AS Selidiki Penembakan Fatal ICE

    Kantor HAM PBB Desak Otoritas AS Selidiki Penembakan Fatal ICE

    JAKARTA – Kantor hak asasi manusia PBB mendesak otoritas AS untuk melakukan penyelidikan “cepat, independen, dan transparan” atas penembakan fatal oleh petugas ICE, lembaga imigrasi negara adidaya tersebut.

    “Berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, penggunaan kekuatan mematikan secara sengaja hanya diperbolehkan sebagai tindakan terakhir terhadap individu yang mewakili ancaman langsung terhadap nyawa,” kata juru bicara hak asasi manusia PBB, Jeremy Laurence, menekankan perlunya pertanggungjawaban dalam kasus ini dilansir ANTARA dari Anadolu, Selasa, 13 Januar.

    Pernyataan Laurence muncul ketika protes telah menyebar di seluruh AS menyusul penembakan fatal terhadap warga Minneapolis berusia 37 tahun, Renee Good, oleh petugas ICE,Jonathan Ross, di Minnesota.

    “Kami mencatat penyelidikan FBI dan bersikeras perlunya penyelidikan yang cepat, independen, dan transparan atas pembunuhan Nyonya Good,” katanya kepada wartawan di Jenewa.

    Laurence mengatakan semua otoritas harus “mengambil langkah-langkah untuk meredakan ketegangan dan menahan diri dari hasutan kekerasan.”

    Pejabat pemerintahan Trump mengatakan penembakan itu adalah tindakan membela diri, klaim yang ditolak oleh otoritas lokal dan saksi mata, yang menunjukkan rekaman video kejadian tersebut.

    Negara bagian Minnesota di AS dan dua kota terbesarnya—Minneapolis dan St. Paul— pada Senin, mengajukan gugatan terhadap Departemen Keamanan Dalam Negeri federal untuk mengakhiri apa yang mereka sebut sebagai “invasi federal” ke negara bagian mereka. Gugatan tersebut bertujuan untuk menghentikan “peningkatan pengerahan agen federal yang belum pernah terjadi sebelumnya”, yaitu sebanyak lebih dari 2.000 agen.

    Pengajuan tersebut juga menuduh pemerintahan Trump melanggar Amandemen ke-10 Konstitusi AS dengan mengesampingkan hak Minnesota untuk mengatur keamanannya sendiri, yang dalam gugatan tersebut diklasifikasikan sebagai “invasi federal ke Twin Cities.”

  • Warga Sidoarjo Protes Koperasi Merah Putih Dibangun di Lapangan Sepak Bola

    Warga Sidoarjo Protes Koperasi Merah Putih Dibangun di Lapangan Sepak Bola

    Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah warga Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menolak pembangunan gedung Koperasi Merah Putih yang berdiri di atas tanah kas desa (TKD). Warga menilai pembangunan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa melalui sosialisasi dan pelibatan masyarakat, khususnya pengurus RT dan RW.

    Selain persoalan prosedur, lahan yang digunakan juga dipersoalkan karena selama ini merupakan tanah aktif yang berfungsi sebagai lapangan sepak bola dan pusat berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan warga.

    Ketua RT 28 RW 07 Dusun Madubronto, Desa Sidorejo, Edi Santoso mengungkapkan bahwa pembangunan gedung yang saat ini masih berupa fondasi telah berlangsung sekitar satu bulan. Namun, hingga pekerjaan dimulai, warga sama sekali tidak mengetahui rencana tersebut.

    “Kami awalnya tidak tahu apa-apa. Tidak pernah ada undangan Musdes, tidak ada pemberitahuan. Warga bertanya ke saya, padahal saya sendiri tidak tahu. Bahkan waktu material bangunan datang, saya juga tidak tahu itu untuk apa,” ujar Madubronto kepada wartawan di Surabaya, Rabu (14/1/2026).

    Ia menegaskan, tidak pernah ada sosialisasi resmi dari pemerintah desa kepada warga maupun kepada pengurus RT dan RW terkait rencana pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih.

    Edi juga mengungkapkan bahwa Musyawarah Desa (Musdes) yang membahas pembangunan tersebut hanya dihadiri oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan perangkat desa.

    “Memang ada musdes, tapi yang hadir hanya LPM dan perangkat desa. RT dan RW di Desa Sidorejo sama sekali tidak dilibatkan,” ucapnya.

    Keluhan serupa disampaikan Ardy, salah satu warga Sidorejo. Ia menyayangkan pembangunan gedung koperasi yang mengambil alih lahan aktif milik desa, padahal masih tersedia tanah kas desa lain yang tidak digunakan untuk aktivitas warga.

    “Selama ini tanah itu dipakai untuk olahraga dan kegiatan warga desa. Masih banyak tanah kas desa lain, kenapa justru yang aktif ini yang dipakai,” kata Ardy.

    Menurut Ardy, warga sejatinya tidak menolak keberadaan Koperasi Merah Putih di Desa Sidorejo. Penolakan muncul karena lokasi pembangunan dinilai tidak tepat serta dilakukan tanpa adanya keterbukaan dan musyawarah dengan masyarakat.

    “Warga mendukung koperasi, tapi menolak tempatnya. Tidak ada sosialisasi, tidak ada dialog. Mayoritas warga ingin lapangan itu dikembalikan seperti semula,” pungkasnya.

    Hingga kini, warga Desa Sidorejo berharap pemerintah desa segera membuka ruang dialog dan melakukan musyawarah terbuka dengan masyarakat guna mencari solusi terbaik terkait kelanjutan pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih di atas Tanah Kas Desa tersebut.

  • Ini Penyebab Sinyal Internet di Natuna Lemot Berhari-hari

    Ini Penyebab Sinyal Internet di Natuna Lemot Berhari-hari

    Liputan6.com, Jakarta – Warga di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepuluan Riau mengeluhkan lemahnya sinyal Telkomsel dalam waktu beberapa hari ini. Seorang warga Desa Klarik, Rian Tabrani mengatakan ada beberapa desa merasakan dampaknya sinyal melemah untuk internet.

    “Untuk di desa kami Klarik, telepon masih normal cuman untuk internet sinyal melemah terutama untuk mengunakan aplikasi,” Kata Rian saat dikonfirmasi Liputan6.com. Selasa (13/1/2026).

    Lemotnya sinyal internet disebabkan oleh robohnya tower telekomunikasi. Menurut Rian, bahkan ada satu desa yang tidak terjangkau sinyal telepon maupun internet.

    “Ada sekitar 200 KK di desa Gunung Durian, Bunguran utara, tidak bisa nelepon dan internet karena tak ada sinyal, akibat towor roboh,” ucap Rian.

    Rian menyebutkan dari informasi yang diperolehnya, pemerintah daerah setempat sudah berkoordinasi dengan pihak Telkomsel dan perusahan yang membangun tower.

    “Informasinya akan dibuatkan tower sementara,” tuturnya.

    Tower telekomunikasi di Natuna tersebut roboh akibat cuaca ekstrem disertai angin kencang. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (8/1/2026), sekira pukul 23.45 WIB, berdasarkan laporan warga dan hasil koordinasi dengan pihak Telkomsel.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Natuna Ikhwan Sholihin menjelaskan, kejadian robohnya tower tersebut murni disebabkan faktor alam. Saat itu, kondisi cuaca di wilayah Natuna sedang mengalami angin kencang yang cukup ekstrem.

    “Memang kejadiannya malam Kamis sekitar pukul 23.45 WIB. Dari hasil koordinasi kami dengan Telkomsel, tower tersebut roboh akibat cuaca ekstrem dan angin kencang,” ujar Ikhwan kepada Liputan6.com.

    Meski demikian, ia memastikan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan bangunan warga akibat insiden tersebut.

    “Alhamdulillah tidak ada korban, baik korban jiwa maupun kerusakan bangunan di sekitar lokasi,” ucapnya

    Terkait gangguan layanan, Kadis Kominfo mengakui adanya penurunan kualitas sinyal di area sekitar tower yang roboh. Namun, layanan komunikasi masih tetap berjalan meski tidak optimal.

    “Sinyal masih ada, hanya kualitasnya menurun. Misalnya yang biasanya penuh, sekarang tinggal dua atau tiga bar,” jelasnya.

    Tower Disebut bukan Aset Telkomsel

    Dia juga meluruskan bahwa tower yang roboh tersebut bukan merupakan aset milik Telkomsel. Tower itu merupakan milik provider infrastruktur jaringan yang menjadi mitra Telkomsel, sementara Telkomsel hanya menempatkan perangkat pemancar di tower tersebut.

    “Tower itu bukan milik Telkomsel, tapi milik provider pengelola infrastruktur jaringan. Telkomsel hanya menumpangkan perangkatnya di situ,” katanya.

    Sebagai langkah penanganan, Telkomsel disebut akan menurunkan tim teknis dari Batam ke lokasi kejadian. Saat ini, konektivitas sementara diupayakan dengan memaksimalkan jangkauan dari tower terdekat.

    “Mereka sudah turun langsung ke lapangan dan berupaya menjaga kualitas layanan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan jaringan dari tower terdekat,” ujarnya.

    Untuk pembangunan kembali tower yang roboh, Kadis Kominfo menyampaikan bahwa prosesnya sudah berjalan dan ditangani langsung oleh pihak pengelola infrastruktur. Targetnya, tower tersebut dapat kembali berdiri dalam bulan ini.

    “Sekarang masih tahap pengerjaan. Targetnya bulan ini selesai, tentu dengan catatan tidak ada kendala teknis, cuaca, maupun transportasi, karena perangkatnya juga didatangkan dari luar,” ujarnya.

  • Dulu Getol Kritik Utang RI, Kini Prabowo Bakal Tarik Utang Rp832,2 Triliun Tahun Ini

    Dulu Getol Kritik Utang RI, Kini Prabowo Bakal Tarik Utang Rp832,2 Triliun Tahun Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo bakal menarik utang sebesar Rp832,2 triliun atau naik dari target pembiayaan utang 2025 sebesar Rp775,9 triliun. Tertuang dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) Tahun Anggaran 2026.

    Hal ini menuai sorotan, mengingat Prabowo sebelum menjadi presiden kerap mengkritik utang Indonesia. Misalnya saat dia bertandang ke rumah dinas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkfili Hasan Senin 25 Juni 2018.

    Kala itu, Prabowo memaparkan bahaya ekonomi Indonesia karena utang luar negeri yang terus menumpuk.

    Dia menunjukkan data dari sejumlah lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Serta data dari Bloomberg.

    Di kesempatan lain, Prabowo juga mengungkapkan hal serupa. Itu dia sampaikan saat wawancara dengan jurnalis senior, Alfito Deannova.

    “Ada pemimpin yang bangga pinjam uang, bagaimana kita menjalankan pembangunan ekonomi dengan menjalankan pinjam uang,” kata Prabowo kala itu.

    “Ngak ada Pak, perusahaan di dunia, saya kira negara pun, yang tenang kalau hanya bayar overhead,” tambahnya.

    Selama ini, kata Prabowo, pemerintah berlindung di balik rasio yang masih normal. Tapi menurutnya tidak sesederhana itu.

    “Tapi dia ada nilai yang bisa dia kompensasi. Dia ada produksi, sekarang Anda lihat kita punya produksi menurun, ekspor menurun,” terangnya.

    Di sisi lain, dia mengakui infrastruktur yang dibangun dari utang penting. Tapi mestinya infrastruktur tak asal dibangun.

    “Kita harus tanya, infrastruktur itu memang penting. Tapi infrastruktur itu harus mendukung produksi, bukan infrastruktur untuk infrastruktur,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Dulu Getol Kritik Utang RI, Kini Prabowo Bakal Tarik Utang Rp832,2 Triliun Tahun Ini

    Dulu Getol Kritik Utang RI, Kini Prabowo Bakal Tarik Utang Rp832,2 Triliun Tahun Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo bakal menarik utang sebesar Rp832,2 triliun atau naik dari target pembiayaan utang 2025 sebesar Rp775,9 triliun. Tertuang dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) Tahun Anggaran 2026.

    Hal ini menuai sorotan, mengingat Prabowo sebelum menjadi presiden kerap mengkritik utang Indonesia. Misalnya saat dia bertandang ke rumah dinas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkfili Hasan Senin 25 Juni 2018.

    Kala itu, Prabowo memaparkan bahaya ekonomi Indonesia karena utang luar negeri yang terus menumpuk.

    Dia menunjukkan data dari sejumlah lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Serta data dari Bloomberg.

    Di kesempatan lain, Prabowo juga mengungkapkan hal serupa. Itu dia sampaikan saat wawancara dengan jurnalis senior, Alfito Deannova.

    “Ada pemimpin yang bangga pinjam uang, bagaimana kita menjalankan pembangunan ekonomi dengan menjalankan pinjam uang,” kata Prabowo kala itu.

    “Ngak ada Pak, perusahaan di dunia, saya kira negara pun, yang tenang kalau hanya bayar overhead,” tambahnya.

    Selama ini, kata Prabowo, pemerintah berlindung di balik rasio yang masih normal. Tapi menurutnya tidak sesederhana itu.

    “Tapi dia ada nilai yang bisa dia kompensasi. Dia ada produksi, sekarang Anda lihat kita punya produksi menurun, ekspor menurun,” terangnya.

    Di sisi lain, dia mengakui infrastruktur yang dibangun dari utang penting. Tapi mestinya infrastruktur tak asal dibangun.

    “Kita harus tanya, infrastruktur itu memang penting. Tapi infrastruktur itu harus mendukung produksi, bukan infrastruktur untuk infrastruktur,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Mengapa Jawa Tengah Disebut sebagai Kandang Banteng?

    Mengapa Jawa Tengah Disebut sebagai Kandang Banteng?

    Mengapa Jawa Tengah Disebut sebagai Kandang Banteng?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dari “kandang banteng” jadi “kandang gajah”, itulah harapan putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, saat rapat koordinasi wilayah Jawa Tengah (Jateng) Partai Solidaritas Indonesia, pada Kamis (8/1/2026).
    Ambisi Kaesang sebagai Ketua Umum PSI ini ingin diwujudkan pada 2029 mendatang, saat kali ketiga PSI ikut dalam kontestasi pemilu.
    Ambisi ini tentu tak terlepas dari rekam jejak sang ayah yang dulunya adalah kader dari PDI-Perjuangan, kemudian dipecat karena dinilai membelot dari titah Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.
    Jawa Tengah sendiri dikenal sebagai “kandang banteng”, julukan untuk wilayah dengan perolehan suara tertinggi yang dimiliki oleh PDI-P.
    PDI-P diketahui sebagai partai berlambang banteng, sehingga wilayah tersebut dicap sebagai “kandang banteng” secara istilah.
    Namun ada beberapa alasan yang membuat Jateng dijuluki sebagai “kandang banteng”.
    Pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengatakan, Jawa Tengah disebut sebagai kandang banteng karena memiliki basis sosial yang kuat.
    Dalam konteks ini, jika dibandingkan dengan PSI, PDI-P memiliki jejaring yang mengakar hingga ke akar rumput.
    “Nampaknya infrastruktur (basis sosial) PDI-P saya kira masih sangat kuat,” ucap dia.
    Meskipun saat ini PDI-P tidak memegang kendali sebagai pimpinan di Provinsi Jawa Tengah, tapi PDI-P masih menjadi pemenang pemilu di wilayah tersebut.
    Pengaruh Jokowi membelot ke PSI, kata Djayadi, memiliki dampak ke PDI-P, namun tidak signifikan dari sisi perolehan suara.
    “Mungkin juga karena waktu itu kan mereka di
    last minute
    mereka (PDI-P) kemudian kehilangan Jokowi kan. Mereka mengira Jokowi itu pasukannya mereka, tahu-tahu di
    last minute
    Jokowi-nya pindah,” ucap Djayadi.
    Namun, pada pemilu berikutnya, PDI-P dinilai justru lebih mempersiapkan diri sehingga perolehan suara di Jateng bisa jauh lebih baik lagi.
    Djayadi bahkan menilai, persiapan PDI-P akan jauh lebih baik karena ada dendam yang membara pada setiap entitas yang didukung oleh Jokowi.
    “Motivasinya sangat kuat untuk mengalahkan siapapun itu yang didukung oleh Jokowi dan keluarga Jokowi,” ucap dia.
    Selain basis sosial, Djayadi juga membaca adanya basis ideologi yang kuat di Jawa Tengah terkait dengan Soekarnoisme yang dibawa PDI-P.
    Basis ideologi yang mengakar ini akan menjadi tantangan besar PSI yang bermodal jualan figur Jokowi.
    “Nah, itu sangat sulit untuk diubah. Sangat sulit dalam waktu singkat ya,” ucapnya.
    Pengamat politik dari Literasi Politik Indonesia (LPI), Ujang Komarudin mengatakan, basis ideologi ini membuat pemilih kultural PDI-P menjadi sangat besar di Jawa Tengah.
    Kekalahan PDI-P dalam pemilihan gubernur di Jateng, kata Ujang, akan menjadi catatan besar dan memberikan bahan bakar untuk menggerakkan lebih baik lagi mesin partai di wilayah tersebut.
    “Tapi, sebelum-sebelumnya kan PDI-P selalu menang pilgub Jateng,” ucap dia.
    Meskipun saat ini bukan menjadi pemenang Pilgub Jateng, Ujang mengatakan di tingkat kabupaten/kota di Jateng, PDI-P masih menjadi mayoritas, sehingga istilah “kandang banteng” dianggap masih relevan.
    Dalam Pilkada 2024, setidaknya ada 17 kader PDI-P yang terpilih menjadi kepala daerah di Jawa Tengah.
    “Jadi, karena itu saya merasa Jateng masih disebut sebagai kandang banteng hingga saat ini,” ujar dia.
    Setelah diusik Kaesang, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menanggapi dengan santai.
    Ia mengatakan, kontestasi pemilu belum berlangsung dan keputusan terkait pemilu sepenuhnya di tangan rakyat.
    “Pemilu masih panjang. Rakyat yang menentukan ya. Rakyat yang menentukan, yang punya kedaulatan,” kata Hasto, saat ditemui di sela-sela Rakernas I PDI-P, Sabtu (10/1/2026) malam, di Ancol, Jakarta Utara.
    Partai yang dipimpin Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri ini mengaku tak ambil pusing dengan teriakan Kaesang.
    Karena PDI-P saat ini fokus melakukan pembenahan internal partai dan memperkuat ideologi serta soliditas organisasi.
    “PDI Perjuangan melalui peringatan HUT ke-53 ini melakukan kritik otokritik, memperbaiki ke dalam, mempertajam faksis ideologi, dan kemudian ya seperti penanganan bencana,” ungkap Hasto.
    Selain konsolidasi internal, Hasto menekankan bahwa prioritas utama PDI-P saat ini adalah kerja-kerja kemanusiaan, terutama dalam merespons berbagai bencana yang terjadi di sejumlah daerah.
    Ia menegaskan, seluruh kekuatan partai dikerahkan untuk membantu rakyat yang terdampak bencana tanpa mempertimbangkan pilihan politik masyarakat tersebut.
    “Seperti penanganan bencana. PDI Perjuangan bergerak maksimum, demi kemanusiaan, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek mereka memilih siapa,” terang Hasto.
    Hasto menyampaikan bahwa PDI-P akan terus memfokuskan diri pada konsolidasi organisasi di seluruh aspek kehidupan partai, mulai dari tingkat pusat hingga akar rumput.
    “Situasi saat ini bagi PDI Perjuangan, lebih baik kami berfokus untuk melakukan konsolidasi organisasi dalam seluruh aspek kehidupan partai sehingga ketika rakyat menghadapi kesulitan seperti bencana kami turun dengan seluruh kekuatan dari partai,” kata Hasto.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Truk Gangguan, Lalin di Gatsu Arah Kuningan Padat

    Ada Truk Gangguan, Lalin di Gatsu Arah Kuningan Padat

    Jakarta –

    Satu unit truk mengalami gangguan di Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, tepatnya di sekitar exit tol Semanggi pagi ini. Imbasnya, lalu lintas mengalami kepadatan ke arah Kuningan.

    “Situasi arus lalu lintas terkini di jalur arteri Jl Gatot Subroto Jakarta Selatan (exit Tol Semanggi) arah Kuningan terpantau cukup padat imbas adanya kendaraan truk yang mengalami gangguan,” kata TMC Polda Metro Jaya melalui akun X resminya, Rabu (14/1/2026).

    Berdasarkan foto yang diunggah TMC Polda Metro Jaya, petugas telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan. Truk gangguan tersebut berada di jalur kiri, kendaraan lainnya masih dapat melintas di ruas jalan lainnya.

    Sementara itu, arah sebaliknya di Jl Gatot Subroto arah Kuningan juga mengalami kepadatan. Kepadatan tersebut akibat tingginya volume kendaraan.

    “Situasi arus lalu lintas terkini di jalur arteri Jl Gatot Subroto Jakarta Selatan (samping LRT Pancoran) arah Semanggi terpantau cukup padat,” katanya.

    (yld/zap)

  • Kejaksaan Didesak Segera Tangkap Jurist Tan, Hakim: Biar Enggak Ada Missing Link

    Kejaksaan Didesak Segera Tangkap Jurist Tan, Hakim: Biar Enggak Ada Missing Link

    Kejaksaan Didesak Segera Tangkap Jurist Tan, Hakim: Biar Enggak Ada Missing Link
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penyidik Kejaksaan Agung didorong untuk segera menangkap Staf Khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Jurist Tan, setelah saksi sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook berulang kali menyinggung namanya.
    Dalam sidang pada Selasa (13/1/2026), dua orang saksi, yaitu Mantan Plt Kasubdit Fasilitasi Sarana dan Prasarana dan Tata Kelola Direktorat Sekolah Menengah Pertama
    Kemendikbudristek
    Cepy Lukman Rusdiana dan Mantan Direktur SMP pada Ditjen Paudasmen Kemendikbudristek Poppy Dewi Puspitawati, mengatakan,
    Jurist Tan
    adalah sosok yang sangat berkuasa atau
    powerful
    .
    Hal ini terungkap ketika para saksi menjawab pertanyaan dari
    Hakim
    Anggota Andi Saputra dalam sidang.
    “Kalau dari Ibu juga membenarkan saksi Cepy bahwa Jurist Tan sangat
    powerful
    , gitu?” tanya Hakim Andi.
    “Sangat,” jawab Poppy.
    Berdasarkan perhitungan Andi, sudah ada sembilan saksi yang memberikan keterangan serupa seperti Poppy.
    Hakim adhoc ini mendorong agar kejaksaan segera menangkap Jurist yang kini berstatus sebagai buronan.
    “Sangat ya. Iya ini berarti tim jaksa di-
    push
    nih teman-teman penyidik untuk
    nangkep
    segera kan. Karena, dia kayaknya dari sembilan saksi yang sudah ada selalu menyebut Jurist Tan, seperti itu. Biar enggak ada
    missing link
    ,” kata Andi.
    Dalam sidang yang sama, Jurist Tan disebut dijuluki ‘Bu Menteri’ oleh pejabat Kemendikbudristek.
    Cepy mengatakan, julukan ‘Bu Menteri’ ini diberikan karena pejabat kementerian menilai menteri yang sesungguhnya seakan-akan adalah Jurist Tan, bukan Nadiem.
    “Berdasarkan informasi dari teman-teman kantor dan saat itu dari Bu Popi, pimpinan-pimpinan kami, bahwa Bu Menteri ini ya menteri sesungguhnya sepertinya Jurist Tan gitu loh, karena punya kekuasaan hampir sama dengan pak menteri,” jawab Cepy.
    Cepy mengatakan, berdasarkan pengalaman dan cerita dari pejabat kementerian yang lain, Jurist Tan ini punya kewenangan yang lebih luas, bahkan setara dengan Nadiem.
    Dalam surat dakwaan disebutkan, Jurist Tan bergabung di Kemendikbudristek setelah Nadiem dilantik menjadi menteri.
    Ia bukan pegawai internal kementerian.
    Tepatnya, pada 2 Januari 2020, Nadiem melantik dua orang terdekatnya untuk menjadi staf khusus menteri.
    Mereka adalah Jurist Tan dan Fiona Handayani.
    Baik Jurist maupun Fiona mempunyai peran strategis untuk memberikan masukan terkait kebijakan pemerintahan di sektor pendidikan, termasuk dalam program Merdeka Belajar.
    Ketika Jurist Tan dan Fiona baru dilantik, Nadiem pernah memberikan arahan dan penegasan agar internal kementerian yang sudah ada dapat menuruti perintah dari dua staf menteri ini.
    “Terdakwa Nadiem Anwar Makarim memberikan kekuasaan yang luas kepada Jurist Tan dan Fiona Handayani kemudian menyampaikan kepada pejabat Eselon 1 dan 2 di Kemendikbud bahwa ‘Apa Yang dikatakan Jurist Tan dan Fiona Handayani adalah kata-kata saya’,” ujar salah satu jaksa, saat membacakan dakwaan, pada Selasa (16/12/2025).
    Atas pernyataan ini, para pejabat eselon satu dan dua pun mengikuti arahan-arahan dari Jurist Tan dan Fiona Handayani.
    Sejauh ini, Fiona masih berstatus sebagai saksi dan telah beberapa kali diperiksa di Kejaksaan Agung pada proses penyidikan.
    Sementara, Jurist Tan sudah berstatus tersangka dan masih dicari keberadaannya.
    Dalam kasus ini, Eks Mendikbudristek
    Nadiem Makarim
    bersama tiga terdakwa lainnya disebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp 2,1 miliar.
    Nadiem disebutkan telah menyalahgunakan kewenangannya sehingga membuat Google menjadi satu-satunya penguasa pengadaan TIK, salah satunya laptop, di ekosistem teknologi di Indonesia.
    Hal ini dilakukan dengan mengarahkan agar kajian pengadaan mengarah pada satu produk, yaitu perangkat berbasis Chrome yang merupakan produk Google.
    Perbuatan ini Nadiem lakukan bersama tiga terdakwa lainnya, yaitu Ibrahim Arief, eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek; Mulyatsyah, Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); serta Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020–2021 yang juga menjabat sebagai KPA.
    Atas perbuatannya, Nadiem dan terdakwa lainnya diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lepas Kendali, Truk Molen Tabrak Pembatas Jalan di Jl Yos Sudarso Jakut

    Lepas Kendali, Truk Molen Tabrak Pembatas Jalan di Jl Yos Sudarso Jakut

    Jakarta –

    Satu unit truk molen menabrak pembatas jalan di Jl Yos Sudarso, Jakarta Utara, pagi ini. Truk molen tersebut menabrak pembatas jalan karena lepas kendali.

    “Sebuah truk molen mengalami out of control dan menabrak pembatas jalan di Jl. Yos Sudarso Jakarta Utara,” kata TMC Polda Metro Jaya melalui akun X resminya, Rabu (14/1/2026).

    Petugas kepolisian telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan. Saat ini truk tersebut masih ditangani petugas.

    Truk tersebut berada di sisi kanan jalan. Pengendara mengimbau berhati-hati bila melintas di sekitar lokasi.

    Berdasarkan foto yang diunggah TMC Polda Metro Jaya, terlihat pembatas jalan yang ditabrak truk tersebut berserakan di jalan raya. Truk tersebut berada di sisi kanan jalan, pengendara lainnya masih dapat melintas di jalur lainnya.

    (yld/isa)