Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Di Sela Pernikahan Sekpri Presiden, Prabowo dan Jokowi Berbincang Hangat

    Di Sela Pernikahan Sekpri Presiden, Prabowo dan Jokowi Berbincang Hangat

    Di Sela Pernikahan Sekpri Presiden, Prabowo dan Jokowi Berbincang Hangat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi tampak berbincang hangat di sela-sela acara pernikahan sekretaris pribadi kepala negara, Agung Surahman, di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (18/1/2026).
    Momen tersebut terjadi usai
    Prabowo dan Jokowi
    menandatangani kolom saksi pernikahan dalam buku nikah Agung dengan istrinya, Aulia Mahardiana Warsitoarti.
    Setelah itu, keduanya terlihat duduk bersebelahan di bangku yang telah disediakan.
    Dalam sebuah foto yang diterima Kompas.com, Jokowi tampak duduk berdampingan di barisan kursi tamu undangan.
    Keduanya mengenakan setelan jas formal dengan peci hitam, selaras dengan suasana acara pernikahan yang khidmat.
    Prabowo terlihat sedikit mencondongkan badan ke arah Jokowi sambil berbincang, sementara Jokowi menyimak dengan raut wajah tenang dan kedua tangan terlipat di atas paha.
    Di sekeliling mereka, tampak sejumlah pejabat negara dan tamu undangan lain mengenakan busana resmi, dengan dekorasi bunga bernuansa putih dan hijau yang memperkuat suasana elegan di dalam
    Gedung Sasono Utomo
    .
    Selain Prabowo dan Jokowi, sejumlah pejabat negara turut hadir, antara lain Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto; Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana; serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid.
    Hadir pula Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto dan Juri Ardiantoro; Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan; Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono; Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara; Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir; Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya; serta Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan Dirgayuza Setiawan.
    Ada juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
    Sementara itu, sejumlah karangan bunga tampak berjajar di halaman Gedung Sasono Utomo.
    Karangan bunga tersebut antara lain berasal dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Luar Negeri Armanatha Nasir, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bukan BUMN Tekstil, Industri Usul Dana Rp101 Triliun jadi ‘Pemanis’ Investasi Swasta

    Bukan BUMN Tekstil, Industri Usul Dana Rp101 Triliun jadi ‘Pemanis’ Investasi Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru khusus tekstil dengan dukungan pendanaan US$6 miliar atau setara sekitar Rp101 triliun dari Danantara mendapat respons dari pelaku usaha swasta.

    Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) menilai dana jumbo tersebut sejatinya bisa menjadi tuas pengungkit (leverage) investasi yang jauh lebih besar apabila skemanya diubah.

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian khusus pada sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Dia mengakui bahwa wacana pembentukan BUMN ini merupakan hasil kajian pemerintah yang turut melibatkan asosiasi dalam prosesnya.

    Kendati demikian, Redma mengingatkan bahwa pembentukan perusahaan pelat merah hanyalah satu dari sekian banyak opsi. Dia justru menawarkan opsi lain terkait penggunaan dana Rp101 triliun yang disiapkan oleh Danantara tersebut.

    Menurutnya, alih-alih digunakan sebagai modal pembentukan entitas baru, dana tersebut akan lebih memberi dampak besar apabila dikonversi menjadi paket insentif untuk memancing modal swasta.

    “Langkah lain yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan US$6 miliar ini sebagai insentif bagi swasta untuk mendorong investasi hingga US$60 miliar,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (17/1/2026).

    Dengan skema tersebut, Redma meyakini efek berganda terhadap perekonomian dan serapan tenaga kerja akan jauh lebih masif dibandingkan hanya mengandalkan satu entitas BUMN.

    Lebih lanjut, Redma mewanti-wanti bahwa pembentukan BUMN ataupun kucuran dana segar tidak akan efektif tanpa pembenahan fundamental pada ekosistem industri TPT nasional.

    Dia menekankan bahwa pekerjaan rumah pemerintah yang paling mendesak saat ini adalah perbaikan iklim usaha, mulai dari kebijakan perdagangan yang protektif terhadap serbuan impor ilegal, hingga simplifikasi birokrasi.

    “Ada iklim usaha yang juga harus diperbaiki, mulai dari kebijakan perdagangannya, insentif untuk meningkatkan daya saing industri secara keseluruhan, serta simplifikasi dan transparansi birokrasi khususnya terkait perizinan,” tegasnya.

    Rencana Pembentukan BUMN Tekstil Baru

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana pembentukan BUMN tekstil baru diungkapkan oleh Prabowo dalam rapat terbatas di Hambalang pada Minggu (11/1/2026). Pembentukan entitas pelat merah baru ini bertujuan untuk memperkuat struktur industri tekstil nasional yang tengah menghadapi tekanan tarif global dan persaingan ketat.

    “Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara,” ujar Airlangga usai hadiri IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

    Mantan menteri perindustrian itu menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan menghidupkan kembali entitas BUMN tekstil lama yang sudah mati, melainkan membentuk perusahaan baru. Dana sebesar US$6 miliar tersebut nantinya akan dikelola oleh Danantara dalam bentuk fund untuk memberikan insentif dan pembiayaan bagi sektor tersebut.

    Inisiatif ini lahir dari evaluasi kelemahan struktural pada rantai pasok (value chain) di lini tengah (mid-stream) industri tekstil Tanah Air. Airlangga menyebutkan bahwa kelemahan industri tekstil nasional saat ini berada pada kemampuan produksi benang, kain, pencelupan (dyeing), pencetakan (printing), hingga penyelesaian akhir (finishing).

    “Nah, ini yang harus kita dorong untuk dibangkitkan kembali. Kita ketahui memang kelemahan kita berada pada value chain yang di tengah,” jelasnya.

    Melalui intervensi negara lewat BUMN baru ini, pemerintah menargetkan lonjakan ekspor produk tekstil yang signifikan. Airlangga mematok target nilai ekspor tekstil dapat meroket dari posisi saat ini sekitar US$4 miliar menjadi US$40 miliar dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.

  • Bos Danantara Buka Suara soal Rencana Prabowo Bikin BUMN Tekstil

    Bos Danantara Buka Suara soal Rencana Prabowo Bikin BUMN Tekstil

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengaku masih menimbang-nimbang opsi untuk mewujudkan permintaan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun BUMN Tekstil. 

    Untuk diketahui, permintaan Prabowo itu sebelumnya disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di IBC Business Outlook 2026, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Danantara disebut akan menyiapkan dana senilai US$6 miliar. 

    “Kami masih lihat opsi-opsinya,” kata Rosan kepada wartawan saat ditemui usai konferensi pers Capaian Realisasi Investasi Triwulan IV 2025, Kamis (15/1/2026).

    Rosan menjelaskan, pihaknya akan mendasarkan keputusan investasi dari studi kelayakan (feasibility study) maupun penilaian (assessment) dari segala macam sektor.

    Danantara, lanjutnya, juga memiliki berbagai parameter yang harus dipenuhi sebelum memutuskan investasi. Salah satunya yakni apabila suau proyek atau program bisa menciptakan lapangan pekerjaan.

    Dalam hal tekstil, Rosan tidak menutup kemungkinan bagi sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia itu untuk berinvestasi pada proyek atau program yang tidak memiliki return (imbal hasil) sesuai dengan parameter yang ditentukan.

    “Ya mungkin tekstil kan salah satu yang dari segi penciptaan lapangan pekerjaan itu sangat besar. Jadi kami melihat potensi-potensi yang ada saja gitu ya. Apalagi kalau itu sudah termasuk dalam distressed asset, selama kami yakin bahwa nanti kami bisa turn around perusahaan itu melakukan restrukturisasi secara maksimal,” jelas pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi itu.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membentuk BUMN baru yang didedikasikan khusus untuk sektor tekstil. Langkah strategis ini akan didukung oleh pendanaan jumbo senilai US$6 miliar yang dikelola oleh Danantara.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana tersebut usai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026).

    Pembentukan entitas pelat merah baru ini bertujuan untuk memperkuat struktur industri tekstil nasional yang tengah menghadapi tekanan tarif global dan persaingan ketat.

    “Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara,” ujar Airlangga usai hadiri IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

    Mantan Menteri Perindustrian itu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghidupkan kembali entitas BUMN tekstil lama yang sudah mati, melainkan membentuk perusahaan baru.

    Dana sebesar US$6 miliar tersebut nantinya akan dikelola oleh Danantara dalam bentuk fund untuk memberikan insentif dan pembiayaan bagi sektor tersebut. 

  • Rosan Buka Suara soal Rencana Pemerintah Bikin BUMN Tekstil

    Rosan Buka Suara soal Rencana Pemerintah Bikin BUMN Tekstil

    Jakarta –

    CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara),Rosan Roeslani buka suara soal kabar pemerintah akan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru khusus di sektor tekstil.

    Rosan menyebut masih melihat opsi-opsi yang mungkin diambil Danantara sehingga belum bisa mengambil keputusan. Rencana pembentukan BUMN tekstil sendiri sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

    “Kita masih lihat opsi-opsinya,” ujar Rosan saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026).

    Rosan menjelaskan, Danantara akan melakukan investasi berdasarkan oleh feasibility study dan berbagai assessment. Danantara juga memiliki berbagai kriteria dan parameter yang harus dipenuhi, salah satunya penciptaan lapangan kerja.

    Ia membuka opsi bahwa Danantara akan berinvestasi dengan return yang kecil selama pembukaan lapangan kerjanya besar. Sektor tekstil sendiri diperhitungkan sebagai industri yang mampu membuka banyak lapangan kerja.

    “Mungkin we are willing, kita terbuka untuk menerima misalnya investasi yang secara return mungkin lebih rendah dari parameter kita apabila penciptaan lapangan pekerjaan lebih tinggi. Tekstil kan salah satu yang dari segi lapangan pekerjaan itu sangat besar ya.Jadi kita melihat potensi-potensi yang ada,” ujarnya.

    Rosan menambahkan, Danantara terbuka untuk masuk ke perusahaan tekstil yang masuk kategori distress asset atau yang sedang bermasalahselama masih memiliki potensi untuk diselamatkan melalui proses restrukturisasi.

    Danantara tidak hanya menyuntikkan modal, tetapi juga membenahi model bisnis, pasar, dan rantai pasok agar perusahaan kembali sehat dan mampu menyerap banyak tenaga kerja.

    “Apalagi kalau itu sudah termasuk dalam distress asset, ya kita lihat. Selama kita yakin bahwa nanti kita bisa turn around perusahaan itu melakukan restrukturisasi secara maksimal. Seperti yang kita lakukan misalnya di perusahaan-perusahaan BUMN yang lainnya yang memang perlu mendapatkan penyehatan secara keseluruhan. Tidak hanya dari permodalan saja, tapi juga dari marketnya, dari off takernya, dan lain-lain,” tutup Rosan.

    (acd/acd)

  • Prabowo Kumpulkan 1.200 Rektor di Istana, Ini yang Disampaikan

    Prabowo Kumpulkan 1.200 Rektor di Istana, Ini yang Disampaikan

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto hari ini kepada rektor perguruan tinggi baik swasta maupun negeri di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Pertemuan telah digelar secara tertutup.

    Airlangga mengatakan apa yang disampaikan Prabowo kurang lebih sama dengan yang disampaikan pada saat retret kabinet kedua di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Selasa (6/1). Hanya saja kali ini ia sampaikan kepada kalangan perguruan tinggi.

    “Seperti pada saat di Hambalang, disampaikan untuk kalangan perguruan tinggi,” kata Airlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

    Materi yang disampaikan antara lain terkait situasi geopolitik dan ekonomi terkini, hingga sosialisasi program-program unggulan pemerintah.

    “Situasi geopolitik dan ekonomi terkini, termasuk program-program unggulan pemerintah. Juga termasuk kedaulatan pangan, swasembada pangan, kemudian hilirisasi,” beber Airlangga.

    Total terdapat 1.200 tamu undangan dari kalangan pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta. Tujuan kegiatan itu disebut dalam rangka bertukar pandangan strategis untuk kepentingan sektor pendidikan.

    “Ini bagian dari agenda Bapak Presiden sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, untuk berdiskusi menyampaikan pandangan-pandangan beliau, update-update terhadap kondisi negara kita maupun kondisi geopolitik dan rencana-rencana besar yang harus kita kerjakan ke depan,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Pertemuan Prabowo dengan rektor ini juga pernah digelar tahun lalu, yakni 13 Maret 2025. Saat itu, Prabowo menjelaskan tujuan memanggil rektor perguruan tinggi negeri dan swasta untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan pemerintah sejauh ini.

    “Saudara-saudara sekalian, saya mengundang Saudara-saudara sore hari ini untuk memberi penjelasan tentang apa yang sudah kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan dalam waktu yang akan datang,” kata Prabowo dalam sambutannya di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    (fdl/fdl)

  • KPK Ingatkan Risiko Korupsi Dalam Perjanjian Dagang Indonesia-AS di Sektor Energi

    KPK Ingatkan Risiko Korupsi Dalam Perjanjian Dagang Indonesia-AS di Sektor Energi

    KPK kemudian menekankan perlunya penguatan dasar hukum, mekanisme pengambilan keputusan, transparansi penetapan harga, serta akuntabilitas kontrak dan investasi energi antara RI-AS tersebut.

    Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Yuliot Tanjung, hingga Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 15 Juli 2025 mengatakan, Indonesia telah sepakat untuk belanja energi kepada AS senilai USD 15 miliar, produk pertanian AS senilai USD 4,5 miliar dan 50 pesawat Boeing.

    Pada 16 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, Indonesia masih membutuhkan impor bahan bakar minyak hingga gas, termasuk gandum maupun kedelai, dan sebagainya. Selain itu, pembelian Boeing direncanakan untuk membesarkan Garuda.

    Pada awal 2026, Pemerintah Indonesia sedang memprioritaskan penyelesaian pembahasan perjanjian dagang dan negosiasi tarif dengan AS. Penyusunan rancangan secara detail dan pengecekan akhir terhadap dokumen perjanjian dijadwalkan berlangsung pada 12–19 Januari 2026 di Washington D.C., Amerika Serikat.

  • KPK Ingatkan Risiko Korupsi Terkait Penugasan Khusus Pertamina di Skema Dagang RI-AS

    KPK Ingatkan Risiko Korupsi Terkait Penugasan Khusus Pertamina di Skema Dagang RI-AS

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan kebijakan penugasan khusus PT Pertamina (Persero) dalam pembelian dan investasi energi dari Amerika Serikat bisa berujung korupsi jika tak memiliki pijakan hukum yang kuat. Kajian sudah dibuat untuk menjalankan fungsi monitoring.

    Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam rapat koordinasi bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Wamen ESDM Yuliot Tanjung; Wamen Luar Negeri Arif Havas Oegroseno; hingga Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri pada hari ini, 14 Januari.

    “Berdasarkan hasil kajian, temuan mendasar kebijakan extraordinary ini belum berlandaskan kuat karena hanya bertumpu pada joint statment dan belum diterjemahkan ke instrumen hukum yang mengikat,” kata Setyo dikutip dari keterangan tertulis resmi lembaga.

    Kondisi ini, disebut Setyo berpeluang menimbulkan risiko serius jika tidak ditindaklanjuti. “Tanpa instrumen hukum yang kuat dan kejelasan tarif resiprokal, risiko korupsi dan ketidakpastian hukum di sektor energi menjadi ancaman nyata bagi keuangan negara,” tegas mantan Direktur Penyidikan KPK tersbeut.

    Selain itu, Corruption Risk Assessment (CRA) yang dilakukan KPK juga memetakan sejumlah permasalahan dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang disiapkan pemerintah. Salah satunya, terkait pembatasan pemasok minyak mentah yang hanya dibuka bagi pemegang nota kesepahaman dengan Pertamina.

    “Ini berisiko membunuh persaingan sehat dan menciptakan perlakuan istimewa, sehingga rentan kolusi harga,” kata pelaksana harian (Plh) Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Herda Helmijaya dalam kesempatan yang sama.

    Sorotan juga diberikan terhadap indikator keberhasilan penugasan impor dan investasi energi dari atau/di AS. Nilai impor energi sebesar 15 miliar dolar AS yang tercantum dalam joint statement, menurut KPK, belum disertai kriteria capaian yang terukur sementara neraca perdagangan umumnya dihitung secara tahunan.

    Kemudian, KPK juga mencermati rencana pembentukan satuan tugas (Satgas) pendukung penugasan yang dinilai berpotensi melemahkan akuntabilitas dan memperluas ruang diskresi jika tidak disertai mekanisme pengambilan keputusan yang objektif dan terdokumentasi sejak awal. Di sisi lain, ketentuan spesifikasi produk dan mekanisme subsidi dalam rancangan Perpres dinilai belum sepenuhnya selaras dengan regulasi yang berlaku.

    “Saat ini, negosiasi tarif antara Indonesia-AS masih berlangsung. Jika sepakat, pemerintah akan menindak lanjuti dengan menerbitkan aturan turunan, baik bentuk PP maupun Perpres,” tegas Herda.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada sejumlah pembahasan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai melakukan pertemuan tertutup. Bukan hanya soal energi, perihal pembelian pesawat yang didasari perjanjian tarif resiprokal juga dibicarakan dalam pertemuan dengan KPK.

    KPK, sambung Airlangga, juga sudah mengevaluasi Peraturan Presiden (Perpres) yang bakal diterbitkan menindaklanjuti perjanjian tersebut.

    Untuk diketahui, Indonesia telah menyepakati tarif resiprokal sebesar 19 persen. Namun, kesepakatan itu disertai konsesi non-tarif berat, seperti pelonggaran aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penghapusan larangan ekspor mineral kritis hingga kewajiban pembelian produk energi dan pertanian AS.

    Kesepakatan itu menempatkan ekspor Indonesia dalam posisi kurang menguntungkan. Dari sisi tarif, angka 19 persen setara dengan Malaysia (19 persen) dan tidak jauh dari Vietnam (20 persen). Namun, Indonesia kalah saing dari sisi biaya logistik dan harus memberikan konsesi non-tarif jauh lebih besar.

  • AHY Kandidat Cawapres 2029, Jauh Kalahkan Gibran, Anies dan Pramono Anung

    AHY Kandidat Cawapres 2029, Jauh Kalahkan Gibran, Anies dan Pramono Anung

    GELORA.CO –  Sosok Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sepertinya memiliki taji sebagai salah satu Cawapres 2029 mendatang.

    Bahkan elektabilitasnya dalam bursa Cawapres 2029 pun mengalahkan sejumlah nama beken di blantika politik Indonesia.

    Sebutlah eks Gubernur DKI Jakarta sekaligus eks Capres Pilpres 2024 lalu, Anies Baswedan.

    Bahkan nama Gubernur DKI Jakarta saat ini, Pramono Anung pun sudah mampu dilewati Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu.

    Hal itu terungkap berdasarkan hasil survei MudaBicara yang diunggah akun Instagram goodstats.id, pada 12 Januari 2026.

    “Peta elektabilitas cawapres 2029 versi anak muda masih terfragmentasi, tanpa tokoh yang menembus 20 persen, menandakan persaingan sangat terbuka,” demikian keterangan sebagaimana dikutip Pojoksatu.id, Rabu 14 Januari 2026.

    Dalam survei tersebut, dipampang 10 nama elektabilitas tokoh di bursa Cawapres 2029 versi kacamata anak muda.

    Di urutan teratas ada nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang meraih kepercayaan dari pemilih sebesar 18,38 persen.

    Disusul Menkeu Purbaya Yudi Sadewa (14 persen) yang bersaing ketat dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (13,5 persen).

    Sementara nama AHY sendiri berada di posisi keempat dengan tingkat kepercayaan pemilih pada 11,88 persen.

    Sementara nama-nama seperti Pramono Anung, Anies Baswedan, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Mahfud MD bahkan Ferry Irwandi mendapat kepercayaan kurang dari 10 persen.

    Nama-nama tersebut bertengger dari posisi 5 sampai dengan 10 dalam top survei.

    Yang cukup mengejutkan adalah Gibran Rakabuming Raka yang hanya memiliki elektabilitas 6,13 persen di mata anak muda.

    Sosok yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden itu berada di posisi ke-9 dari 10 nama top survei.

    Berkinerja Baik

    Kuatnya nama AHY sebagai Cawapres 2029 ini tak lepas dari penilaian kinerja yang diberikan publik.

    Masih dari survei MudaBicara, AHY juga merupakan top three menteri yang dinilai memiliki kinerja baik.

    Di posisi teratas, Menkeu Purbaya Yudi Sadewa memimpin dengan penilaian 16,34 persen.

    Disusul Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang dipilih sebanyak 14,06 persen publik.

    Lalu AHY di posisi ketiga dengan tingkat kepercayaan sebesar 12,51 persen.

    Dilanjutkan Menteri Agama Nasarudin Umar di posisi keempat dengan 10,5 persen.

    Dalam segmen ini, AHY juga mengungguli sejumlah politikus senior dan nama beken lainnya.

    Seperti Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Keduanya berada di posisi ke-6 dan 7 dengan perolehan 7,06 persen dan 5,12 persen.

    Yang tak kalah mengejutkan, AHY juga mengungguli Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menempati posisi 5 dengan 7,24 persen.

    “Hasil ini bisa jadi juga dipengaruhi oleh popularitas personal masing-masing Menteri/Kepala Badan,” demikian bunyi hasil survei tersebut.

    Sebagai informasi, survei MudaBicara ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner terstruktur yang diisi secara mandiri oleh responden

    melalui perangkat elektronik (CASI).

    Metode ini memungkinkan pengumpulan data numerik secara cepat, efisien, dan luas, terutama di kalangan muda yang akrab dengan teknologi digital.

    Total 800 responden usia 17-40 tahun tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai strata serta jenis kelamin dilibatkan.

    Survei ini memiliki tingkat kepercayaan sampai 95 persen dengan margin of error mencapai 5 persen.***

  • Badai PHK Didominasi Sektor Padat Karya, Apa Solusinya?

    Badai PHK Didominasi Sektor Padat Karya, Apa Solusinya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sektor padat karya mendominasi angka pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat tenaga kerja yang terkena PHK sebanyak 88.519 orang sepanjang Januari–Desember 2025, meningkat sekitar 13,54% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa berdasarkan data tersebut, PHK tahun lalu banyak terjadi di basis kantong industri manufaktur. Dia pun mendorong sejumlah langkah pembenahan.

    “Itu menjadi alarm bahwa gelombang PHK ini menjadi ancaman serius, khususnya di pekerja sektor formal,” kata Bhima saat dihubungi Bisnis, Rabu (14/1/2026).

    Menurutnya, sektor padat karya seperti industri pakaian jadi dan alas kaki diterpa berbagai tekanan, seperti kenaikan tarif ekspor yang berpengaruh besar terhadap omset permintaan produksi. Lebih lagi, pasar terbesar yang disasar produsen berorientasi ekspor itu adalah Amerika Serikat (AS).

    Di sisi lain, Bhima menerangkan bahwa produk industri padat karya dalam negeri terimpit oleh derasnya produk impor asal China, sehingga menekan produsen lokal.

    Dia juga menyoroti kurangnya stimulus pemerintah ke sektor padat karya, yang dinilai belum dapat mendongkrak konsumsi masyarakat terkhusus kelas menengah. Bhima menyebut pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) hingga menjadi 9% akan dapat memicu geliat belanja.

    “Namun, yang terjadi pada 2025 kan insentif perpajakannya juga belum dirasakan untuk mendongkrak konsumsi, khususnya di kelas menengah. Jadi sudah digempur impor, ekspornya kesulitan, insentifnya kurang,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Bhima menilai perlu adanya penajaman insentif maupun belanja pajak di sektor manufaktur, alih-alih hanya berfokus kepada sektor hilirisasi tambang.

    Pemerintah dipandang dapat memberikan insentif langsung terhadap pengeluaran utilitas seperti air dan listrik dalam jumlah besar, serta diterapkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan evaluasi berkala.

    Untuk mengatasi hambatan ekspor, dia mendorong adanya diplomasi dagang yang efektif dalam mencari pasar alternatif, di samping penyelesaian negosiasi tarif dengan AS.

    “Karena itu juga berpengaruh terhadap hidup matinya pasar ekspor tekstil pakaian jadi dan alas kaki dari Indonesia,” pungkas Bhima.

    Adapun, Kemnaker mencatat Jawa Barat sebagai provinsi dengan kasus PHK tertinggi sepanjang 2025, yakni 18.815 orang. Terdapat Jawa Tengah yang menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.700 orang, disusul Banten dengan 10.376 pekerja.

    Dalam perkembangan terakhir, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar keberlangsungan sektor padat karya tetap dijaga, bukan hanya mengejar pertumbuhan sektor padat modal. Pemerintah pun disebut tengah menyiapkan dana senilai US$6 miliar atau sekitar Rp101,28 triliun (asumsi kurs Rp16.880) untuk program peremajaan mesin tekstil dalam negeri.

  • Pemerintah Siapkan Dana hingga Rp16,8 Triliun Hidupkan Industri Semikonduktor

    Pemerintah Siapkan Dana hingga Rp16,8 Triliun Hidupkan Industri Semikonduktor

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menggelontorkan pendanaan awal senilai US$120 juta hingga US$250 juta, dengan potensi komitmen investasi mencapai US$1 miliar atau setara Rp16,8 triliun (kurs JISDOR 14 Januari 2025 senilai Rp16.871 per dolar AS), untuk membangun dan menghidupkan industri semikonduktordi Tanah Air.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa langkah ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat struktur industri elektronik nasional yang dinilai masih memiliki celah kerentanan tinggi terutama ketika terjadi perang tarif seperti yang dilakukan Amerika Serikat (AS) lewat tarif resiprokal.

    “Indonesia akan mengembangkan economic semiconductors dan pemerintah akan menyediakan dananya. Itu akan dimulai dari US$120 juta atau US$250 juta dan bisa diinvestasikan hingga US$1 miliar,” ujar Airlangga dalam IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

    Mantan menteri perindustrian itu menjelaskan bahwa inisiatif ini diambil sebagai langkah defensif strategis di tengah perang tarif dan ketidakpastian ekonomi global yang meningkat. Kendati demikian, dia tidak menjelaskan bentuk pendanaan yang akan dilakukan, apakah lewat Danantara atau skema investasi lain.

    Airlangga hanya menekankan bahwa sektor elektronik, yang menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia, merupakan sektor kedua yang paling rentan terdampak perang tarif global dan gangguan rantai pasok, setelah tekstil.

    Menambal Rantai Pasok yang ‘Bolong’

    Airlangga mengakui bahwa struktur industri elektronik di Indonesia saat ini belum sepenuhnya terintegrasi. Ketergantungan impor pada komponen inti seperti semikonduktor membuat nilai tambah industri ini belum optimal.

    “Elektronik kita banyak diekspor ke berbagai negara, namun salah satu yang paling diperlukan adalah semikonduktor. Dan semikonduktor ini Indonesia ‘agak bolong’,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, sambungnya, pemerintah memprioritaskan investasi di sektor ini untuk menutup celah tersebut. Dengan menghidupkan kembali kemampuan produksi semikonduktor domestik, Indonesia berharap dapat membangun resiliensi rantai pasok yang lebih kuat.

    “Ini menjadi prioritas agar kita bisa defensif terhadap perang tarif yang ada sekarang,” tegas Airlangga.