Xcloud.id

Blog

  • Purbaya Sesumbar Ekonomi RI Membaik Tiga Tahun Lagi

    Purbaya Sesumbar Ekonomi RI Membaik Tiga Tahun Lagi

    Dalam penjelasan lanjutan, Purbaya juga menyinggung kebijakan terkait penghasilan kena pajak (PTKP) bagi pelaku UMKM dan pekerja. Ia menilai bahwa penyesuaian batas PTKP seharusnya mengikuti inflasi.

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian, dan setiap kebijakan yang baik akan mendapat dukungan penuh. “Yang bagus pasti kita dukung tanpa nanya,” ujarnya.

    Pembahasan kemudian bergerak pada isu ICOR (Incremental Capital Output Ratio), indikator yang mengukur efisiensi investasi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Purbaya menjelaskan bahwa tingginya ICOR di Indonesia disebabkan oleh inefisiensi pada sistem pemerintahan.

    Ketika pemerintah menjadi pendorong utama investasi, kebutuhan modal per unit pertumbuhan menjadi lebih besar. Berbeda jika swasta mengambil peran lebih luas.

    “ICOR otomatis tinggi pemerintah biasanya lebih inefisien dibanding swasta,” jelasnya.

    Namun Purbaya optimistis bahwa ICOR dapat turun apabila hambatan birokrasi dan regulasi yang ia sebut sebagai bottleneck berhasil diselesaikan. Jika proses debottlenecking dijalankan dengan baik, ia memperkirakan kondisi ekonomi dapat membaik dalam tiga tahun.

    “Dugaan saya, tiga tahun sudah membaik,” tegasnya.

    Purbaya menilai bahwa keberhasilan debottlenecking akan mendorong peran swasta meningkat, arus modal masuk bertambah, dan rasio pajak perlahan kembali naik.

    Selain itu, kelas menengah diproyeksikan dapat tumbuh dari posisi sekitar 17–18 persen menuju 20–23 persen, disertai kenaikan kontribusi sektor manufaktur. Ia menyebut bahwa seluruh proyeksi tersebut masuk akal apabila fondasi stabilitas fiskal dan moneter dijaga ketat.

  • Wajib Catat! Ini Nomor Darurat Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Wajib Catat! Ini Nomor Darurat Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Jakarta: Tragedi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir November 2025 telah menimbulkan duka mendalam dan kerusakan yang berdampak pada pemukiman warga, akses jalan, hingga aktivitas layanan publik.

    Dalam situasi tersebut, akses terhadap layanan darurat menjadi penting agar dapat melaporkan kondisi berbahaya, meminta bantuan evakuasi, maupun memperoleh informasi terkait penanganan bencana di wilayahnya.

    Masyarakat bisa menyimpan dan memanfaatkan nomor-nomor darurat bencana. Nomor-nomor ini sangat penting untuk pelaporan, evakuasi, dan permintaan bantuan.
    Nomor Darurat Nasional yang Bisa Hubungi

    ​- BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana): 117

    ​- Polisi: 110

    ​- SAR/BASARNAS (Pencarian dan Pertolongan): 115

    – ​Pemadam Kebakaran: 113

    – ​Informasi dan perbaikan listrik (PLN): 123

    – Sentra Informasi Keracunan BPOM: 1500-533

    Nomor ini dapat digunakan untuk kejadian darurat umum, termasuk laporan bencana, evakuasi, dan penyelamatan.

    Kontak Darurat Wilayah Aceh

    Beberapa layanan darurat di Aceh yang dapat dihubungi:

    – BPBD Aceh: (0651) 34783

    – BASARNAS Aceh: (0651) 33876

    – PMI Aceh: 0852 2315 0090

    – BPBD Aceh Besar: 0811 6713 113

    – Pusdalops BPBD Aceh Tengah: 0812 6425 7378

    – BPBD Aceh Utara: (0645) 31710

    – BPBD Pidie: (0653) 7829567

    – BPBD Aceh Barat: (0655) 7551413

    – BPBD Banda Aceh (WA): 0822 7670 5800

    – BPBD Aceh Timur: 0823 2466 8545

    – BPBD Aceh Jaya: 0811 6899 113

    – Damkar Aceh Jaya: 0811 6792 113

    – BPBD Langsa: (0641) 20113113

    – BPBD Bireuen: (0644) 323535

    – BPBD Gayo Lues: (0642) 21390

    – BPBD Aceh Tenggara: (0629) 21741
     

    Kontak Darurat Wilayah Sumatera Barat

    – BPBD Sumatera Barat: (0751) 890721

    – PMI Sumatera Barat: (0751) 27882

    – Damkar Kota Padang: 0811 6606 113

    – BPBD Padang Pariaman: 0811 666 2114

    – BPBD Pesisir Selatan: 0852 6938 0950

    – Damkar Bukittinggi: 0853 5515 7883

    Kontak Darurat Wilayah Sumatera Utara

    – BASARNAS Medan: 0851 9179 5579

    – BPBD Sumut: 0811 622 1733

    – BPBD Deli Serdang: 0811 6782 022

    – BPBD Medan: 0813 7080 0880

    – Damkar Medan: 0811 6566 113

    – BPBD Binjai: 0811 6192 611

    – BPBD Pematang Siantar: 0822 6277 330

    – BPBD Tapanuli Tengah: 0820 9022 022

    – BPBD Tapanuli Utara: 0813 7519 4119

    – BPBD Sibolga: 0631 21544

    – BPBD Tapanuli Selatan: 0811 6217 115

    – BPBD Sidempuan: 0813 9241 5449

    Nomor-nomor darurat ini bisa membantu masyarakat mendapatkan bantuan lebih cepat saat kondisi mendesak. Simpan nomor-nomor tersebut, bagikan kepada keluarga dan kerabat, dan jangan lupa selalu mengutamakan keselamatan. 

    (Sheva Asyraful Fali)

    Jakarta: Tragedi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir November 2025 telah menimbulkan duka mendalam dan kerusakan yang berdampak pada pemukiman warga, akses jalan, hingga aktivitas layanan publik.
     
    Dalam situasi tersebut, akses terhadap layanan darurat menjadi penting agar dapat melaporkan kondisi berbahaya, meminta bantuan evakuasi, maupun memperoleh informasi terkait penanganan bencana di wilayahnya.
     
    Masyarakat bisa menyimpan dan memanfaatkan nomor-nomor darurat bencana. Nomor-nomor ini sangat penting untuk pelaporan, evakuasi, dan permintaan bantuan.
    Nomor Darurat Nasional yang Bisa Hubungi

    ​- BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana): 117

    ​- Polisi: 110
     
    ​- SAR/BASARNAS (Pencarian dan Pertolongan): 115
     
    – ​Pemadam Kebakaran: 113
     
    – ​Informasi dan perbaikan listrik (PLN): 123
     
    – Sentra Informasi Keracunan BPOM: 1500-533
     
    Nomor ini dapat digunakan untuk kejadian darurat umum, termasuk laporan bencana, evakuasi, dan penyelamatan.
     
    Kontak Darurat Wilayah Aceh
     
    Beberapa layanan darurat di Aceh yang dapat dihubungi:
     
    – BPBD Aceh: (0651) 34783
     
    – BASARNAS Aceh: (0651) 33876
     
    – PMI Aceh: 0852 2315 0090
     
    – BPBD Aceh Besar: 0811 6713 113
     
    – Pusdalops BPBD Aceh Tengah: 0812 6425 7378
     
    – BPBD Aceh Utara: (0645) 31710
     
    – BPBD Pidie: (0653) 7829567
     
    – BPBD Aceh Barat: (0655) 7551413
     
    – BPBD Banda Aceh (WA): 0822 7670 5800
     
    – BPBD Aceh Timur: 0823 2466 8545
     
    – BPBD Aceh Jaya: 0811 6899 113
     
    – Damkar Aceh Jaya: 0811 6792 113
     
    – BPBD Langsa: (0641) 20113113
     
    – BPBD Bireuen: (0644) 323535
     
    – BPBD Gayo Lues: (0642) 21390
     
    – BPBD Aceh Tenggara: (0629) 21741
     

     
    Kontak Darurat Wilayah Sumatera Barat
     
    – BPBD Sumatera Barat: (0751) 890721
     
    – PMI Sumatera Barat: (0751) 27882
     
    – Damkar Kota Padang: 0811 6606 113
     
    – BPBD Padang Pariaman: 0811 666 2114
     
    – BPBD Pesisir Selatan: 0852 6938 0950
     
    – Damkar Bukittinggi: 0853 5515 7883
     
    Kontak Darurat Wilayah Sumatera Utara
     
    – BASARNAS Medan: 0851 9179 5579
     
    – BPBD Sumut: 0811 622 1733
     
    – BPBD Deli Serdang: 0811 6782 022
     
    – BPBD Medan: 0813 7080 0880
     
    – Damkar Medan: 0811 6566 113
     
    – BPBD Binjai: 0811 6192 611
     
    – BPBD Pematang Siantar: 0822 6277 330
     
    – BPBD Tapanuli Tengah: 0820 9022 022
     
    – BPBD Tapanuli Utara: 0813 7519 4119
     
    – BPBD Sibolga: 0631 21544
     
    – BPBD Tapanuli Selatan: 0811 6217 115
     
    – BPBD Sidempuan: 0813 9241 5449
     
    Nomor-nomor darurat ini bisa membantu masyarakat mendapatkan bantuan lebih cepat saat kondisi mendesak. Simpan nomor-nomor tersebut, bagikan kepada keluarga dan kerabat, dan jangan lupa selalu mengutamakan keselamatan. 
     
    (Sheva Asyraful Fali)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Kepala BNPB Sebut Bencana Sumatera Cuma Ribut di Medsos, Saldi Isra: Itu Perwira Tinggi Diseleksi Benar atau Tidak?

    Kepala BNPB Sebut Bencana Sumatera Cuma Ribut di Medsos, Saldi Isra: Itu Perwira Tinggi Diseleksi Benar atau Tidak?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Suasana sidang uji materi UU TNI di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (4/12/2025), mendadak menghangat ketika Hakim MK Saldi Isra mengkritik keras pernyataan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto terkait bencana di Sumatera.

    Awalnya, Saldi Isra meminta Wakil Menteri Hukum, Eddie Hiariej, menjelaskan secara rinci mekanisme seleksi internal di tubuh TNI sebelum prajurit aktif dikirim mengikuti seleksi terbuka di kementerian atau lembaga. Mekanisme itu merujuk pada Pasal 47 ayat 1 UU TNI.

    “Tolong kami dijelaskan juga bagaimana mekanisme seleksi internal itu bekerja supaya memang ditemukan perwira atau Pati yang memenuhi persyaratan untuk bisa dikirim ke tempat tertentu,” ujar Saldi Isra, dikutip YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/12/2025).

    Setelah itu, Saldi barulah menyinggung pernyataan Kepala BNPB Suharyanto yang sebelumnya menyebut bencana ekologis di Sumatera hanya ramai di media sosial.

    “Saya ini sebetulnya agak merasa sedih juga pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu. Itu kan sebetulnya kita berpikir, ini memang diseleksi secara benar atau tidak. Masa bencana dikatakan hanya ributnya di media sosial saja,” kata Saldi.

    Ia juga meminta hal tersebut menjadi refleksi diri agar tidak menimbukan kegaduhan ditengah bencana.

    “Nah, itu salah satu poin, sebagai orang yang berasal dari daerah bencana, saya perlu sampaikan itu, sekaligus untuk bisa jadi refleksi untuk TNI juga Pak Wamenhan,” sambungnya.

    Sebelumnya, Kepala BNPB Letjen Suharyanto tengah menjadi sorotan karena pernyataannya yang menilai situasi mencekam di Sumatera hanya terlihat dari informasi media sosial.

  • Tangsel Sabet Sutami Award Atas Kinerja Terbaik Pembinaan Jasa Konstruksi

    Tangsel Sabet Sutami Award Atas Kinerja Terbaik Pembinaan Jasa Konstruksi

    Jakarta –

    Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berhasil meraih Peringkat II Sutami Award 2025 untuk kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kinerja Terbaik dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Penghargaan ini diberikan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK).

    Sekretaris Daerah Kota Tangsel Bambang Noertjahjo mengungkapkan penghargaan ini menjadi bukti bahwa Pemkot Tangsel mampu menjaga kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam sektor jasa konstruksi.

    “Penghargaan ini bukan hanya sebuah apresiasi, tetapi penanda bahwa sistem pembinaan jasa konstruksi di Tangerang Selatan berjalan pada jalur yang benar. Kami memastikan setiap proses pembangunan dilakukan secara profesional, sesuai regulasi, dan mengedepankan kualitas,” ujarnya di Auditorium Kementerian PU, Jalan Pattimura, Jakarta, dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

    Diketahui, penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo saat peringatan Hari Bakti ke-80 Kementerian PU beberapa waktu lalu. Pada Sutami Award 2025, Kota Tangerang Selatan menempati posisi kedua secara nasional, di bawah Kabupaten Banjar dan di atas Kabupaten Bandung.

    Malam penganugerahan Sutami Award 2025 merupakan bagian dari rangkaian Hari Bakti ke-80 Kementerian Pekerjaan Umum yang mengusung tema ‘Infrastruktur Berkeadilan, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.’ Ajang ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja daerah dalam mendukung tata kelola jasa konstruksi yang berkualitas, profesional, dan berintegritas.

    Bambang menambahkan capaian ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah teknis, para penyedia jasa konstruksi, hingga pengawasan yang melibatkan masyarakat.

    Lebih jauh, Bambang menegaskan bahwa penghargaan ini akan menjadi pemacu bagi Pemkot Tangsel untuk terus memperkuat kapasitas pembinaan jasa konstruksi, termasuk peningkatan kompetensi pelaku jasa konstruksi dan penguatan sistem pengawasan.

    “Kami tidak ingin berhenti pada pencapaian ini. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus hadir sebagai pemerintah yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada kualitas pembangunan kota,” tuturnya.

    “Alhamdulillah, prestasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi melalui pelatihan, sertifikasi, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait jasa konstruksi,” ujar Robbi.

    Robbi menegaskan bahwa SDABMBK berkomitmen memastikan setiap proyek pembangunan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

    Dia menambahkan capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam sektor pembinaan konstruksi. Tahun sebelumnya, SDABMBK juga berhasil meraih Peringkat II Nasional kategori Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

    “Kami terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta agar pembangunan di Kota Tangerang Selatan benar-benar memberikan dampak positif dan memudahkan kehidupan warga,” pungkas Robbi.

    (ega/ega)

  • Wujud Sangar Motor Listrik Masa Depan Honda

    Wujud Sangar Motor Listrik Masa Depan Honda

    Wujud Sangar Motor Listrik Masa Depan Honda

  • Didampingi Bobby, Gibran Cek Bantuan Pangan di Gudang Logistik Medan

    Didampingi Bobby, Gibran Cek Bantuan Pangan di Gudang Logistik Medan

    JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau dan memeriksa stok bantuan pangan di gudang logistik yang berada di Pangkalan Udara TNI AU Soewondo, Medan.

    Kunjungan ini menjadi titik akhir Gibran setelah meninjau tiga titik lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera, dimulai dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat; Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dan Aceh Singkil, Aceh, guna memastikan jalur distribusi bantuan bagi para korban berjalan cepat dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Saat tiba di lokasi, Wapres berkeliling gudang untuk memeriksa berbagai bahan kebutuhan pokok untuk para korban, serta mendengarkan penjelasan Kepala Dinas Teritorial Lanud Soewondo Kolonel Pas Firman Manurung.

    “Ini salah satu satgas udara yang ada di wilayah Sumatera Utara. Bantuan ini sebagian dari masyarakat Medan, dan ini yang terkirim dari Jakarta,” kata Firman dilansir ANTARA, Kamis, 4 Desember.

    Dalam peninjauannya, Wapres melihat secara langsung kondisi penyimpanan berbagai pasokan bantuan yang dialokasikan bagi korban bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera tersebut.

    Wapres menegaskan seluruh proses distribusi bantuan harus berjalan cepat, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak banjir dan longsor.

    Gibran meminta agar manajemen pergudangan, proses bongkar-muat, serta koordinasi antarinstansi terus ditingkatkan agar tidak ada kendala dalam penyaluran bantuan, terutama ke daerah yang aksesnya masih terbatas.

    Wapres juga menginstruksikan agar data penerimaan dan penyaluran bantuan dikelola secara transparan dan terintegrasi, sehingga seluruh pihak dapat memantau pergerakan logistik secara akurat.

    Ia menekankan arahan Presiden Prabowo adalah memastikan seluruh korban bencana segera tertangani, serta bantuan menjangkau setiap wilayah tanpa terkecuali.

    Adapun seluruh bantuan yang masuk dari berbagai pihak melalui Lanud Soewondo akan terus disalurkan ke berbagai wilayah, antara lain Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Lhoksumawe, Rembele, dan berbagai daerah lainnya.

    Sebelum bertolak ke Jakarta, Wapres sempat berpesan kepada Gubernur Bobby dirinya akan kembali meninjau lokasi bencana sepekan ke depan guna memastikan distribusi alat berat berjalan lancar.

    “Minggu depan kita ke sini lagi, ya,” kata Gibran.

  • Puncak Banjir Rob Jam 9 Pagi, Sekarang Sudah Mulai Turun

    Puncak Banjir Rob Jam 9 Pagi, Sekarang Sudah Mulai Turun

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan puncak banjir rob akibat pasang air laut di pesisir Jakarta pukul 9.00 WIB tadi pagi. Dia menyebut saat ini banjir rob sudah mulai surut.

    “Saya terus memonitor banjir rob di Jakarta dari semalam. Puncaknya tadi jam 9 pagi, dan sekarang sudah mengalami penurunan,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (5/12/2025).

    Pramono menjelaskan rob sebenarnya mulai surut sejak Kamis malam, namun kembali naik pada pagi hari menjelang puncaknya. Ia berharap kondisi di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu dapat berangsur membaik.

    “Dari semalam jam 10-an sudah turun. Tetapi memang pagi ini naik lagi, jam 9 tadi, dan sekarang saya sudah mendapatkan laporan sudah turun lagi. Mudah-mudahan segera normal,” ujarnya.

    Ia menegaskan Pemprov DKI menerapkan kebijakan berbasis data untuk menangani rob maupun banjir. Salah satunya lewat pengoperasian pompa sejak dini dan pemantauan debit air secara real-time.

    Selain pompa, modifikasi cuaca juga menjadi langkah yang terus didorong Pemprov DKI. Menurut Pramono, operasi modifikasi cuaca telah dilakukan beberapa kali dan terbukti membantu mengurangi potensi banjir.

    “Modifikasi cuaca membantu sekali agar tidak terjadi banjir seperti kalau kita tidak lakukan. Itu sudah kita lakukan beberapa kali,” ucapnya.

    “Kebetulan curah hujannya nggak tinggi. Tetapi kalau ada curah hujan di atas 200, saya sudah perintahkan untuk dilakukan modifikasi cuaca,” imbuhnya.

    Ia berharap kondisi rob dapat segera kembali normal dan meminta masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem menjelang akhir tahun.

    (bel/lir)

  • BMKG Peringatkan Waspada Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan Nasional 5 Desember 2025

    BMKG Peringatkan Waspada Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan Nasional 5 Desember 2025

    BMKG Peringatkan Waspada Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan.
    “Kami mengajak masyarakat untuk tetap waspada tetapi tidak perlu panik. Pastikan saluran air berfungsi baik, jaga kebersihan lingkungan, dan pantau pembaruan cuaca melalui InfoBMKG sebelum beraktivitas,” ujar Kepala
    BMKG
    Teuku Faisal Fathani, dalam keterangan pers, Jumat (5/12/2025).
    Ia mengatakan, beberapa wilayah masih berpeluang mengalami hujan dengan intensitas lebat dalam beberapa hari mendatang.
    “Kami mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi cuaca dari sumber yang tidak resmi,” ujar dia.
    Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto memaparkan bahwa dinamika atmosfer berskala global, regional, dan lokal yang tengah aktif, seperti Gelombang Rossby Ekuator, Gelombang Kelvin, dan Madden–Julian Oscillation (MJO), meningkatkan intensitas hujan di Indonesia.
    “Aktivitas gelombang atmosfer tersebut terutama memperkuat pembentukan awan hujan di sebagian wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua,” kata dia.
    Selain itu, Bibit Siklon Tropis 93W di timur Filipina turut memberi dampak tidak langsung pada peningkatan hujan di Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
    Berikut daftar wilayah dengan potensi
    hujan lebat
    sepekan ke depan.
    Potensi hujan lebat pada 5–7 Desember 2025 berpotensi terjadi:
    Sementara pada hujan lebat 8–11 Desember 2025, hujan lebat berpotensi terjadi:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bencana di Sumatra karena Curah Hujan Tinggi

    Bencana di Sumatra karena Curah Hujan Tinggi

    GELORA.CO – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra terjadi karena curah hujan yang tinggi.

    Hal itu dinyatakan Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 4 Desember 2025.

    “Ya ini hujannya yang tinggi, ya. Ya, itu juga salah satu di antara kalau hujan yang tinggi dan segala macam, ya,” kata Bahlil, Kamis.

    Bertemu Prabowo, Bahlil mengaku menyampaikan laporan perkembangan penanganan bencana di Sumatra, mulai dari urusan listrik, BBM, hingga LPG.

    Bahlil juga mengaku Prabowo memintanya terus melakukan percepatan penanganan bencana dan mengerahkan segala upaya melayani masyarakat terdampak.

    “Bapak Presiden memerintahkan agar bisa lebih cepat. Makanya saya kemarin tiga hari di sana kan, di lokasi memastikan itu semua,” ujarnya.

    Bahlil memastikan aliran listrik di wilayah terdampak bencana di Sumatra juga mulai menyala.

    “Tadi saya laporkan ke Bapak Presiden, insyaallah besok malam (hari ini) listrik di Sumatera Utara, di Tapteng, Tapsel, kemudian Sibolga sudah menyala berangsur-angsur dan mulai membaik,” tandasnya.

    Korban Jiwa Capai 836 Orang

    Sementara, berdasarkan laporan BNPB jumlah korban jiwa banjir bandang dan longsor di Sumatra telah mencapai 836 orang dan 518 lainnya masih hilang.

    Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, jumlah korban jiwa mencapai 836 orang berdasarkan data pukul 16.00 WIB, Kamis 4 Desember 2025.

    Baca Juga:

    Jejak Senso di Kayu Gelondongan yang Terbawa Banjir Sumatra, Aroma Kriminal Menyeruak

    “Untuk jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 836 jiwa,” ujar Abdul dalam keterangannya, mengutip Jumat 5 Desember 2025.

    Dia mengatakan, korban meninggal dunia paling banyak ditemukan pada satu hari di Aceh yakni, 48 korban tertimbun tanah longsor. Total, korban meninggal dunia di Aceh menjadi 325 jiwa.

    “Penambahan ini paling banyak atau operasi pencarian paling banyak menemukan jasad korban di Provinsi Aceh, hari ini sebanyak 48 korban sehingga total di Provinsi Aceh menjadi 325 meninggal dunia,” tuturnya.

    Di Sumut, sebanyak 12 jenazah ditemukan, tepatnya di Adiankoting. Lalu, enam jenazah di Sumbar.

    “Di Sumatra Utara, di lokasi pembukaan jalan di Adian Koting itu ditemukan 12 jasad sehingga Sumatra Utara jumlah korban meninggal dunia 311 jiwa,” ujarnya.

    “Untuk Sumbar bertambah 6 korban menjadi 200 jiwa meninggal dunia,” imbuhnya.

    Untuk korban yang masih hilang di Aceh sebanyak 170 jiwa. Di Sumut 127 jiwa dan di Sumbar 221 jiwa.

    “Sumbar masih cukup banyak 221 jiwa sehingga total korban hilang di tiga provinsi yang masih dilakukan upaya pencarian sebanyak 518 jiwa,” katanya.***

  • Ekosistem Pendanaan Bencana di BPDLH

    Ekosistem Pendanaan Bencana di BPDLH

    Bisnis.com, JAKARTA – Di tahun 2018, pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan terkait Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB).

    Menurut keterangan yang dikutip dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJ SEF), Kementerian Keuangan, PARB adalah sebuah pendekatan komprehensif pemerintah untuk mengelola risiko finansial bencana melalui kombinasi instrumen pembiayaan Pooling Fund Bencana (PFB) baik dana publik APBN/APBD, hibah internasional serta dana-dana bersumber lainnya, yang akan digunakan di periode pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

    Dengan adanya strategi PARB, maka diharapkan ke depannya pemerintah memiliki mekanisme pendanaan bencana yang memadai, tepat waktu dan berkelanjutan demi menciptakan ketangguhan bangsa menghadapi bencana.

    Beberapa pilar utama dari strategi PARB di antaranya: 1) Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai mekanisme dana bersama dari berbagai sumber untuk menyediakan pendanaan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana secara memadai; 2) Transfer Risiko untuk mengalihkan beban finansial besar ke pihak ketiga melalui asuransi (aset pemerintah/BMN) dan reasuransi ketika terjadi bencana melalui kepastian tersedianya dana secara lebih cepat dan pasti; 3) Dana Siap Pakai (DSP) yang dicadangkan di APBN yang harapannya mudah dicairkan dalam waktu singkat untuk kejadian tanggap darurat.

    Peran BPDLH

    Melalui mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 47 tahun 2021, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kemudian diberikan mandat untuk mengelola dana tersebut.

    Hal ini dirasakan selaras dengan tugas dan fungsi BPDLH sendiri sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) yang kemudian diperkuat melalui Perpres Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (PDLH).  

    Perpres Nomor 77 Tahun 2018 menjadi dasar regulasi bagi BPDLH untuk dapat memobilisasi berbagai sumber-sumber pendanaan non publik khususnya dana internasional baik yang bersumber dari MDBs, lembaga multilateral, hubungan bilateral antar negara, philantropi, foundation termasuk sumber pendanaan domestik.

    Hal ini wajib ditempuh mengingat keterbatasan sumber pendanaan APBN, sementara permasalahan lingkungan hidup sangat beragam dan bervariasi dengan total kebutuhan pendanaan yang sangat besar. Sebagai contoh misalnya target komitmen pemerintah untuk mencapai janji Nationally Determined Contributions (NDC) 2030 yang mencapai 281 billion USD, tentu menjadi sangat mustahil jika hanya mengandalkan dana APBN semata.

    Sebagai institusi pengelola dana internasional, BPDLH menerapkan prinsip beyond project atas setiap pengelolaan dana program yang dijalankan melalui penciptaan ekosistem pendanaan yang tematik.

    Untuk PFB sendiri, masuk di dalam kategori ekosistem pendanaan tematik disaster dengan menyasar institusi pemerintah baik di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Di tahap awal, yang baru saja diluncurkan adalah skema asuransi barang milik negara (ABMN), untuk kemudian segera menyusul mekanisme asuransi parametrik yang juga akan dengan mendorong peran serta Pemerintah Daerah untuk ikut berkontribusi kepesertaan pembelian premi asuransi bencana. Kepesertaan Pemda tentu akan disesuaikan kapasitas fiskal masing-masing serta tingkat risiko bencana yang dimiliki.

    Selain menyasar institusi pemerintah, BPDLH di dalam ekosistem pendanaan disaster juga memberikan layanan kepada masyarakat khususnya petani di daerah rawan bencana melalui program Community Resilience Revolving Fund (CRRF) dengan menggandeng UNDP sebagai mitra kerja utama dan koperasi terpilih sebagai lembaga penyalur.

    Model bisnisnya adalah pendanaan campuran melalui dana bergulir BPDLH kepada para petani di pinggir hutan yang sudah menjadi anggota koperasi di daerah masing-masing. Untuk menjamin supaya koperasi mau melayani anggota yang berdomisili di daerah rawan bencana, UNDP memberikan dukungan dana garansi yang dapat dicairkan oleh koperasi ketika bencana betul-betul terjadi dan menimpa petani anggota koperasi tersebut.

    Khusus terkait PARB sendiri sesuai dengan peta jalan yang disusun, bukan menjadi pesaing atau menghilangkan skema dana cadangan bencana yang dialokasikan melalui APBN.

    Strategi PFB dan transfer risiko diharapkan dapat menjadi penguat atau complimentary skema dana cadangan bencana yang disediakan melalui mekanisme APBN, tanpa harus meniadakan satu dengan lainnya. Kejadian bencana Sumatera yang melanda provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga menegaskan urgensi percepatan skema PARB ini.

    Seluruh pihak tentu sangat berharap agar PARB ini dapat segera terealisasi. Secara teknis, BPDLH bersama beberapa pemangku kepentingan terkait juga bekerja sangat keras agar segera merampungkan seluruh perangkat regulasi dan governance di 2025 ini, sehingga tahun 2026 akan menjadi tonggak bersejarah dimulainya secara penuh implementasi PARB melalui PFB dan Transfer Risiko dengan tetap mendukung strategi DSP. Semoga !!!!