Jokowi Bantah Tawarkan Kaesang ke Partai-Partai untuk Pilkada Jakarta: Saya Bukan Ketua Partai

PIKIRAN RAKYAT – Belakangan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dituding menawarkan nama putra bungsunya yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep ke berbagai partai politik agar bisa diusung pada Pilkada Jakarta 2024. 

Terkait dengan hal itu, Jokowi pun membantahnya. Ia menantang balik agar isu tersebut ditanyakan langsung ke partai-partai terkait.

“Saya tidak pernah menyodorkan (nama) kepada siapa pun. Kepada partai juga tidak pernah, (coba) tanyakan ke partai-partai,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Rabu, 3 Juli 2024.

Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa Pilkada merupakan urusan masing-masing partai. Oleh karena itu, sosok yang diusung pada Pilkada merupakan hak mereka.

“Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai, jadi jangan ditanyakan kepada saya,” ujarnya.

Kaesang Minta Jangan Bawa-bawa Jokowi

Tudingan tersebut sudah direspons oleh Kaesang Pangarep. Ia juga membantahnya dan menegaskan bahwa yang akan menentukan siapa yang maju mewakili PSI pada Pilkada Jakarta 2024 adalah dirinya.

“Jangan bawa-bawa Presiden lah, yang Ketua Umum kan saya,” ucapnya.

Dalam menentukan sosok yang diusung, Kaesang Pangarep punya beberapa hal yang dipertimbangkan. Salah satunya soal banyaknya pihak yang meminta dukungan dari PSI.

“PSI kan punya kursi di Jakarta, lumayan ada 8 kursi. Banyak juga partai yang menyodor-nyodorkan jagoannya agar didukung PSI. Pernyataan Sekjen PKS mungkin hendak menutup pintu koalisi dengan PSI, ya nggak apa-apa juga,” tuturnya.

Jokowi Fokus Kerjakan Tugas Kepresidenan

Beberapa waktu lalu, Staf Khusus Presiden Grace Natalie juga membantah tudingan tersebut.

“Tidak benar itu Pak Presiden menyodorkan nama Kaesang ke partai-partai. Pak Presiden tidak ikut campur terkait dengan pilkada di mana pun. Persoalan pilkada adalah ranah partai,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa Jokowi sedang sibuk mengerjakan tugas-tugas kepresidenan sampai masa jabatannya berakhir.

“Urusan pencalonan pilkada, bicara soal popularitas dan jumlah kursi masing-masing partai. Kuncinya di situ, diskusinya di situ, bukan di Presiden,” katanya.***