Blog

  • RI Dukung Pembangunan Masjid Istiqlal di Kroasia, Wamenlu Anis: Memperkuat Hubungan Diplomatik

    RI Dukung Pembangunan Masjid Istiqlal di Kroasia, Wamenlu Anis: Memperkuat Hubungan Diplomatik

    JAKARTA – Dukungan Indonesia terhadap pembangunan masjid di Islamic Center Istiqlal Osijek (ICO) yang terlekat di Osijek, Kroasia diharapkan memperat hubungan umat Muslim dan hubungan diplomatik kedua negara, kata Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta.

    Hal itu dikatakan Wamenlu RI saat berkunjung ke ICO bersama Duta Besar RI untuk Republik Kroasia Suwartini Wirta dan Kepala Lembaga Pengembangan dan Investasi Wakaf Dompet Dhuafa.

    Dalam kunjungan ini, Wamenlu RI menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan guna mendukung pembangunan Masjid Istiqlal di ICO, kata Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangannya, seperti dikutip 10 Juli.

    Selain hibah pemerintah, Wamenlu Anis Matta juga mengajak lembaga zakat Indonesia untuk turut berkontribusi dalam pembangunan ICO ini.

    “Alhamdulillah kita Pemerintah Indonesia memberikan bantuan,” kata Wamenlu RI dalam unggahan di akun media sosial X miliknya.

    Wamenlu RI Anis Matta meninjau lokasi pembangunan Masjid Istiqlal Kroasia. (Sumber: Kementerian Luar Negeri RI)

    “Semoga Islamic Center ini menjadi jembatan yang menghubungkan persaudaraan umat Muslim dan memperkuat hubungan diplomatik kedua negara,” harap Wamenlu RI.

    Pada tahun 2002, Masjid Istiqlal di Sarajevo, Bosnia Herzegovina, diresmikan sebagai simbol solidaritas sekaligus langkah strategis menegaskan keberadaan Indonesia di kawasan Balkan. Pembangunan Islamic Centre Istiqlal (ICO) di Osijek hadir dengan semangat yang sama.

    Kementerian Luar Negeri RI mengatakan, Pembangunan ICO ini merupakan wujud nyata komitmen Indonesia dalam menyebarkan nilai Islam yang moderat, damai, dan inklusif, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai referensi utama komunitas Muslim di Kroasia dan kawasan Balkan.

    Berada di lokasi yang strategis, ICO menjadi pusat berkumpulnya sekitar 10.000 Muslim dari Kroasia dan negara tetangga seperti Hungaria, Serbia dan Bosnia-Herzegovina.

    Pembangunan ICO merupakan bagian dari upaya penguatan hubungan Indonesia dengan dunia Islam yang mendapat perhatian khusus dari Presiden RI.

    “InshaaAllah pembangunan ini sudah jalan,” kata Wamenlu RI.

    “Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mempunyai perhatian yang sangat besar kepada isu-isu di dunia Islam dan kaum Muslimin di mana saja mereka berada,” tandasnya.

    Perhatian dan komitmen Presiden @prabowo terhadap Dunia Islam dan umat Muslim di mana pun salah satunya tampak dari bantuan pemerintah Indonesia terhadap pembangunan Islamic Center di kota Osijek, Kroasia. pic.twitter.com/ZpRFrlFNxG

    — Anis Matta (@anismatta) July 8, 2025

  • Prabowo Tiba di Brussel, Bakal Bertemu Dewan Eropa hingga Raja Belgia

    Prabowo Tiba di Brussel, Bakal Bertemu Dewan Eropa hingga Raja Belgia

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Brussel, Belgia. Ketibaan Prabowo menandai dimulainya kunjungan kerja ke Belgia sebagai bagian dari rangkaian lawatan diplomatiknya ke kawasan Eropa.

    Berdasarkan keterangan dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu (13/7/2025), Prabowo tiba di Brussel pada Sabtu (12/7) sore waktu setempat. Prabowo disambut secara resmi oleh Director-General for Asia and Oceania, François Delhaye.

    Selain itu turut menyambut pula Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia Andri Hadi dan Atase Pertahanan KBRI Den Haag Kolonel Laut (P) Rikrik Permady Sobana. Setelah penyambutan, Prabowo menaiki kendaraan resmi yang telah disiapkan dan melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam.

    Selama berada di Brussel, Prabowo dijadwalkan mengadakan pertemuan penting dengan sejumlah pemimpin lembaga tinggi Uni Eropa yakni Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa. Kedua pertemuan tersebut akan difokuskan pada penguatan kemitraan strategis antara Indonesia dan Uni Eropa.

    Selain agenda bersama Uni Eropa, Prabowo juga direncanakan melakukan pertemuan dengan Raja Belgia Philippe di Istana Laeken. Pertemuan ini menjadi langkah diplomatis yang strategis bagi Indonesia guna mengembangkan dan memperkuat hubungan strategis di antara kedua negara serta mendalami dan menjajaki potensi kerja sama konstruktif di antara Indonesia dan Belgia dalam berbagai bidang.

    Prabowo tiba di Brussel, Belgia (Laily Rachev – Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Secara keseluruhan, kunjungan kerja ke Belgia ini merupakan langkah diplomasi pemerintah Indonesia untuk turut mengambil peran penting dalam menghadapi tantangan dan permasalahan global. Turut mendampingi Kepala Negara dalam penerbangan menuju Brussel yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Indonesia butuh koperasi mandiri, kuat, dan berkelanjutan

    Indonesia butuh koperasi mandiri, kuat, dan berkelanjutan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkop: Indonesia butuh koperasi mandiri, kuat, dan berkelanjutan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 13 Juli 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan Indonesia membutuhkan koperasi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2056.

    “Kita semua tentu ingin melihat Indonesia yang bukan hanya maju secara teknologi, tapi juga adil dan berdaulat secara ekonomi. Di sinilah koperasi punya peran besar. Kita tidak bisa mewujudkan Indonesia Emas dengan meninggalkan rakyat. Kita butuh koperasi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan,” kata dia dalam agenda Upacara Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 di Gedung Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Sabtu.

    Dia mengharapkan bahwa koperasi tak hanya tumbuh di angka saja, tetapi juga mengakar di hati masyarakat guna mendukung perwujudan inklusi ekonomi.

    Budi menganggap koperasi sangat relevan dan strategis dalam mewujudkan Asta Cita, Presiden RI Prabowo. Mulai dari yang bergerak di sektor pertanian untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, pengembangan industri agro maritim, hingga pengembangan koperasi berbasis kearifan lokal.

    Karena itu, inisiatif program Kopdes Merah Putih dinilai sangat relevan dengan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi hingga pemberantasan kemiskinan ekstrim.

    Hingga 2024, ada sebanyak 131.617 koperasi aktif dengan hampir 30 juta anggota. Artinya, satu dari sepuluh warga Indonesia bagian dari koperasi.

    Adapun volume usaha koperasi mencapai Rp214 triliun, menyumbang hampir 1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang berarti masih sangat besar untuk ditumbuhkan lagi.

    “Di dunia internasional koperasi-koperasi besar seperti Mondragon di Spanyol, koperasi pertanian NongHyup di Korea Selatan, Zen-Noh di Jepang, IFFCO di India, Fonterra di Selandia Baru, serta NTUC di Singapura sudah lebih dahulu melesat maju. Kita tidak boleh apatis, kita akan menuju ke sana, mendorong tumbuhnya koperasi besar dengan memanfaatkan kekuatan desa,” ucap Budi.

    Di desa, kata dia, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota.

    Di sisi lain, desa juga menyimpan potensi yang luar biasa dari sektor pertanian, perikanan, kerajinan, pariwisata, bahkan energi baru terbarukan.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, terdapat 84.276 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 75.753 desa, 8.486 kelurahan, dan 37 unit pemukiman transmigrasi atau satuan pemukiman transmigrasi di 7.281 kecamatan pada 514 kabupaten/kota. Secara total, ada 66.002 desa/kelurahan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan.

    “Inilah potensi yang harus dikelola dengan tepat dan benar,” ungkap Menkop.

    Sumber : Antara

  • BMKG prakirakan mayoritas wilayah alami berawan-hujan ringan

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah alami berawan-hujan ringan

    Logo BMKG

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah alami berawan-hujan ringan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 12 Juli 2025 – 10:15 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada Sabtu. 

    Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, prakirawan Andika Hapsari menerangkan secara umum daerah konvergensi memanjang di Laut Filipina, perairan barat Sumatera Barat, perairan utara Aceh, Selat Karimata, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Laut Sawu, Laut Maluku, Laut Banda dan Laut Arafuru.  

    Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

    Oleh karena itu, pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, di antaranya Pekanbaru, Tanjung Pinang, Tanjung Selor, Mamuju, dan Nabire. 

    Sementara itu, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu Medan, Palembang, Pangkal Pinang, Mataram, Samarinda, Banjarmasin, Palu, Manado, Makassar, Kendari, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, Jayapura, dan Merauke.

    Adapun beberapa kota besar yang lain diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, meliputi Banda Aceh, Padang, Bengkulu, Jambi, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Kupang, Palangka Raya, Pontianak, Gorontalo, Ambon, dan Sorong.

    Untuk prakiraan tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia, BMKG memprakirakan umumnya berada di kisaran 0.5 hingga 2.5 m, sementara gelombang tinggi hingga 4 m berpotensi terjadi di sekitar perairan Utara Aceh, Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara, Laut Jawa bagian timur, Laut Flores, Laut Arafuru, Laut Timur, Laut Banda, Laut Seram, Samudra Hindia sebelah barat daya Banten dan sebelah selatan NTT.

    Pihaknya juga menghimbau agar masyarakat mewaspadai potensi banjir rob di pesisir Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten hingga Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara.

    Sumber : Antara

  • KLH menangkan gugatan terhadap PT BKI Musi Banyuasin Sumsel

    KLH menangkan gugatan terhadap PT BKI Musi Banyuasin Sumsel

    Gakkum KLH dan para ahli memeriksa lokasi kebakaran lahan 3.365,64 hektare di perkebunan sawit PT BKI di Desa Karang Agung, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, untuk gugatan yang berhasil dimenangkan KLH pada Selasa (8/7/2025) ANTARA/HO-KLH

    KLH menangkan gugatan terhadap PT BKI Musi Banyuasin Sumsel
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 12 Juli 2025 – 12:36 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memenangkan gugatan terhadap PT Banyu Kahuripan Indonesia (PT BKI) yang dihukum membayar ganti rugi lingkungan hidup sebesar Rp282,8 miliar secara tunai melalui Rekening Kas Negara.

    Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) KLH Rizal Irawan di Jakarta, Sabut, menyampaikan apresiasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang pada 8 Juli 2025 telah menjatuhkan putusan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan pertanggungjawaban mutlak (strict liability).

    “Putusan PT Jakarta ini memberikan pembelajaran kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam pembukaan maupun pengolahan lahan dengan cara membakar dan tidak membiarkan terjadinya kebakaran lahan di lokasi usaha dan/atau kegiatannya dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian” kata Rizal Irawan. 

    Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan sebagian gugatan KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) terhadap PT BKI yang dihukum membayar ganti rugi lingkungan hidup sebesar Rp282.883.070.085 secara tunai melalui Rekening Kas Negara. 

    Gugatan itu terkait dengan kebakaran lahan seluas 3.365,64 hektare di lokasi perkebunan sawit dikelola oleh PT BKI, yang telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, termasuk kerusakan lahan, polusi udara, hilangnya keanekaragaman hayati, serta menghambat pencapaian target perubahan iklim pemerintah, khususnya dalam upaya mencapai Folu Net Sink 2030.

    Rizal menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi siapa pun yang dengan sengaja membakar atau membiarkan lahannya terbakar. Tanggung jawab hukum melekat penuh pada pemilik atau pengelola usaha atas segala kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah konsesinya. 

    Dalam putusan yang menjadi perhatian publik ini, dia juga memberikan apresiasi terhadap pendapat berbeda (dissenting opinion) yang disampaikan oleh Hakim Anggota Majelis II, Ida Bagus Dwi Yantara, yang menekankan bahwa pemulihan lingkungan harus mencakup seluruh lahan yang terbakar bukan hanya terbatas pada wilayah gambut.

    “Pemulihan lingkungan tidak dapat dibatasi hanya pada wilayah tanah gambut yang terbakar, melainkan harus mencakup seluruh lahan bekas terbakar tanpa kecuali,” kata Hakim Ida Bagus.

    Pendapat itu menguatkan pandangan yang diungkapkan oleh Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan, Prof. Basuki Wasis yang menegaskan bahwa pembakaran lahan dapat merusak ekosistem gambut yang tidak bisa dikembalikan secara sempurna ke keadaan semula.

    “Pembukaan lahan dengan cara membakar telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk kerusakan ekosistem gambut yang bersifat irreversible,” ujar Basuki Wasis.

    Gugatan KLH/BPLH sendiri pada 18 Oktober 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Gugatan ini berawal dari kebakaran lahan di Desa Karang Agung, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada 2023. KLH/BPLH awalnya menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp355,7 miliar dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp960,2 miliar.

    Sumber : Antara

  • Dinkes Tangsel Tekankan Pentingnya Kesadaran Menjaga Kesehatan di Masyarakat

    Dinkes Tangsel Tekankan Pentingnya Kesadaran Menjaga Kesehatan di Masyarakat

    Tangerang: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar cek kesehatan gratis dan diskusi. Hal itu dilakukan sebagai upaya peningkatan kesadaran pentingnya kesehatan kepada masyarakat.

    Kepala Dinkes Kota Tangsel Allin Hendalin Mahdaniar mengatakan, untuk meningkatkan kesadaran kesehatan di masyarakat harus dilakukan dengan kolaborasi multi pihak.

    “Mewujudkan masyarakat sehat itu pilihan, tentunya tidak bisa dilakukan satu sektor saja, tapi media adalah bagian dari pilar yang harus kita gandeng untuk edukasi bersama ke masyarakat,” kata Allin.

    Selain cek kesehatan gratis, Dinkes Kota Tangsel juga gelar diskusi ‘Deteksi Dini TBC dan DBD untuk Wartawan Sehat’. 

    Dalam diskusi tersebut, Allin memaparkan program prioritas Pemkot Tangsel dalam layanan kesehatan. Seperti program RW bebas TBC dan RW bebas jentik. 

    “Semua masyarakat harus teredukasi tentang TBC mulai dari gejala, pencegahan, hingga penanganan. Bahkan berperan meminimalisasi stigma kepada penderita TBC dengan keguyuban masyarakat di lingkungan RW tersebut,” kata Allin.

    Terkait RW bebas jentik, Allin menjelaskan, program tersebut sebagai upaya untuk memberantas penyebaran jentik-jentik nyamuk Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya.

    Tangerang: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar cek kesehatan gratis dan diskusi. Hal itu dilakukan sebagai upaya peningkatan kesadaran pentingnya kesehatan kepada masyarakat.
     
    Kepala Dinkes Kota Tangsel Allin Hendalin Mahdaniar mengatakan, untuk meningkatkan kesadaran kesehatan di masyarakat harus dilakukan dengan kolaborasi multi pihak.
     
    “Mewujudkan masyarakat sehat itu pilihan, tentunya tidak bisa dilakukan satu sektor saja, tapi media adalah bagian dari pilar yang harus kita gandeng untuk edukasi bersama ke masyarakat,” kata Allin.

    Selain cek kesehatan gratis, Dinkes Kota Tangsel juga gelar diskusi ‘Deteksi Dini TBC dan DBD untuk Wartawan Sehat’. 
     
    Dalam diskusi tersebut, Allin memaparkan program prioritas Pemkot Tangsel dalam layanan kesehatan. Seperti program RW bebas TBC dan RW bebas jentik. 
     
    “Semua masyarakat harus teredukasi tentang TBC mulai dari gejala, pencegahan, hingga penanganan. Bahkan berperan meminimalisasi stigma kepada penderita TBC dengan keguyuban masyarakat di lingkungan RW tersebut,” kata Allin.
     
    Terkait RW bebas jentik, Allin menjelaskan, program tersebut sebagai upaya untuk memberantas penyebaran jentik-jentik nyamuk Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Ponpes Nurul Azhar Bertabur Bintang

    Ponpes Nurul Azhar Bertabur Bintang

    Pekanbaru

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Ustaz Abdul Somad (UAS) di Pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat (YTWU), Pekanbaru, Riau. UAS menyampaikan rasa senangnya bertemu dengan Kapolri dan berharap menjadi sahabat selamanya.

    Kapolri menemui UAS di pondok pesantren binaan Abdul Somad, pada Sabtu (12/7/2025) petang tadi. Turut mendampingi Jenderal Sigit, Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, As SDM Kapolri Irjen Anwar, Kadivpropam Polri Irjen Abdul Karim, Kadivhumas Polri Irjen Sandi Nugroho, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, Kapolda Riau Irjen Hery Heryawan, dan Gubernur Riau Abdul Wahid. Mengawali sambutannya, UAS sempat mengomentari sambutan Kapolri yang dikutip oleh Rocky Gerung yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

    “Ada yang menarik dari sambutan Pak Kapolri yang dikutip oleh Bang Rocky, merawat persaudaraan menjaga perbedaan. Nah, ini kenapa?
    orang Indonesia kalau sudah bersaudara enggak siap berbeda. Kalau sudah berbeda enggak bersaudara,” kata UAS.

    UAS kemudian menyampaikan pesan penting tentang persaudaraan di tengah perbedaan. Ia menegaskan, terlepas dari segala perbedaan yang ada, kemampuan untuk menjaga persaudaraan adalah hal yang luar biasa dan ia pun berharap hal ini menjadi awal persahabatannya dengan polisi yang tidak akan terpisahkan.

    “Tapi hari ini terlepas dari segala perbedaan kita bisa menjaga persaudaraan. Nah, ini yang saya kira luar biasa. Mudah-mudahan bersahabat, berteman kita di sini sampai kapan pun sampai akhirnya waktu yang memisahkan kita. Tapi dalam hati sebenarnya orang-orang bersaudara itu tidak pernah terpisah,” imbuh UAS.

    UAS menyampaikan selamat datang ‘Ahlan Wa Sahlan’ kepada Kapolri Jenderal Sigit di pondok pesantrennya itu. UAS menyampaikan dengan kedatangan Kapolri ke pondok pesantrennya, ia menganggapnya sebagai sahabat.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengunjungi Ustaz Abdul Somad di Pondok Pesantren Nurul Azhar, Pekanbaru, Riau, pada Sabtu (12/7/2025). Hadir juga di lokasi, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Gubernur Riau Abdul Wahid, dan Rocky Gerung. (Foto: dok. Istimewa)

    UAS kemudian mengungkapkan kegembiraannya karena kedatangan jenderal-jendral di pondok pesantrennya. Ia pun menyebut Nurul Azhar ‘bertabur bintang’.

    “Hari ini betul-betul Nurul Azhar ini bertabur Bintang, bintang dua, bintang tiga, bintang empat, kalau bintang lima itu penghormatan,
    bintang tujuh sakit kepala, hari ini kami bahagia sekali,” UAS sambil berseloroh.

    “Tadi sebetulnya keris dengan songket dan tanjak tadi mau diletakkan di dalam nampan. Panitia mengatakan kita letak di tampan, kita pasangkan di depan. Saya bilang tunggu dulu, saya ngelihat feeling dulu. Kalau feeling saya enak, saya pasangkan, kalau tidak enggak,” sambungnya.

    UAS kemudian menyampaikan pihaknya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan Kapolri.

    “Ternyata akhirnya karena kita enggak tahu apa yang terjadi. Saya terus terang sudah mempersiapkan segalanya dan saya yakin panitia
    ini paling stres, paling risau. Ini anak-anak buah-bapak senyum semua,” katanya.

    UAS menyebut para anak buah Kapolri yang paling was-was karena khawatir cuaca dan hal-hal teknis lainnya membuat pertemuannya dengan Jenderal Sigit ini terkendala.

    “Takut cuaca hujan, takut terkendala, mereka pasang itu semua, ini terwujud ini karena doa anak-anak buah bapak yang tulus ikhlas dan
    enggak tahu berapa di antara mereka yang tahajud tadi malam melelehkan air mata mohon kepada Allah, ya Allah lancarkan besok ya Allah kalau sampai kacau bisa nonjok ini,” katanya sambil berseloroh.

    Namun di tengah persiapan penyambutan itu, UAS pun menyampaikan kelegaannya setelah bertemu dengan Kapolri. Ia pun merasa bersyukur karena Kapolri bersedia mengunjunginya.

    “Hari ini MasyaAllah kami senang sekali plong, Bang Rocky pun plong, kita pun semua plong alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Akhirnya saya sebagai hamba Allah yang sangat dhoif, Pak Gubernur beliau sebetulnya kurang sehat tapi bertemu dengan Bapak, alhamdulillah sehat. Ternyata bertemu dengan saudara-saudara itu membangkitkan adrenalin, energi hormon positif kita, kita sehat, selalu sehat walafiat insyaallah,” paparnya.

    Menutup sambutannya, UAS menyampaikan pantun yang memberi pesan ungkapan rasa terima kasihnya kepada Kapolri dan jajarannya.

    “Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Madiun lemahe teles, Matur nuwun Gusti Allah sing balas. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Assalamualaikum Wr. Wb,” pungkasnya.

    (mei/bar)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ratusan Warga Pondok Kelapa Gelar Aksi Demo Tolak Penutupan TPS Secara Sepihak

    Ratusan Warga Pondok Kelapa Gelar Aksi Demo Tolak Penutupan TPS Secara Sepihak

    JAKARTA – Ratusan warga RW 13 Kelurahan Pondok Kelapa menggelar aksi unjukrasa menolak penutupan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang berada di Jalan Marinir Barat, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu 12 Juli, pagi.

    Dalam aksinya, warga membentangkan spanduk sepanjang 2 meter yang bertuliskan penolakan penutupan TPS di lokasi tersebut.

    “Ini kegiatan warga untuk menormalisasi fungsi tps yang sudah berfungsi 30 tahun digunakan oleh warga. Jadi kalau ini dipagari seng, ditutup, ini tidak akan berfungsi dengan normal. Mengganggu proses pembuangan sampah oleh warga,” kata warga RW 13, Siswo Harsono kepada wartawan di lokasi.

    Selain menolak penutupan, warga juga mengaku resah lantaran sulit membuang sampah rumah tangga pada setiap harinya.

    Penutupan TPS itu dilakukan secara sepihak dengan menggunakan pagar seng sejak 1 Juli 2025. Padahal, lokasi tempat pembuangan sampah tersebut sudah ada sejak lebih dari 30 tahun lalu.

    “Warga minta ini harus normal, jangan ada pihak-pihak yang mengganggu, jangan ada pihak yang memagar. Jangan ada yang mengganggu proses pembuangan sampah,” ujarnya.

    Menurut Siswo, warga di RW 13 terdapat 8 RT dengan jumlah penduduk 650 KK. Seluruh warga RW 13 membuang sampah selama lebih dari 30 tahun di TPS tersebut.

    “TPS ini sudah lebih dari 30 tahun, selama ini warga buang sampah disini.

    Pengangkutan sampah dari (mobil) Dinas LH. Ini yang bangun Dinas LH, aset Pemprov,” ucapnya.

    Slamet, petugas angkut sampah warga RW 13 mengatakan, dirinya merasa terganggu saat proses pembuangan sampah di TPS lantaran adanya pemagaran sejak 1 Juli 2025.

    “Adanya pager-pager ini jadi kita merasa terganggu saat pengangkutan sampah warga ke mobil Dinas LH. Aktivitas pengangkutan sampah ke mobil juga jadi sulit, keluar masuk mobil dan gerobak juga sulit. Kalau pagar dibongkar pembuangan jadi lancar, leluasa,” ucap Slamet.

    Seperti diketahui, pengangkutan sampah di lingkungan warga RW 13 Kelurahan Pondok Kelapa dilakukan setiap hari oleh petugas gerobak sampah.

    “Sehari angkut minimum dua gerobak sampah tiap RT. Totalnya perhari 18 gerobak sampah dari seluruh RT. Harapannya mudah-mudahan RW 13 bisa selamanya buang sampah disini. Biar beroperasi lagi tempat pembuangan sampah ini, biar lancar,” tutup pria yang sudah 25 tahun jadi petugas angkut sampah tersebut.

  • 46 Pendemo di London Ditahan Usai Gelar Aksi Bela Palestina

    46 Pendemo di London Ditahan Usai Gelar Aksi Bela Palestina

    Jakarta

    Demo besar-besaran mendukung kemerdekaan Palestina terjadi di London dan sejumlah kota di Inggris. Puluhan peserta aksi ditangkap petugas dan kini menjalani proses penahanan.

    Aksi massa itu digelar dengan mengusung tema ‘Palestine Action’. Sejak pekan lalu, pemerintah Inggris telah melarang kegiatan kelompok tersebut berdasarkan Undang-Undang Anti-Terorisme.

    Dilansir Al-Jazeera, Sabtu (12/7/2025), kepolisian Metropolitan London mengatakan dalam sebuah unggahan di X bahwa petugasnya menanggapi protes untuk mendukung ‘Palestine Action’ dan sedang dalam proses penangkapan. Sebelumnya, mereka telah mengunggah peringatan bahwa mereka akan mengambil tindakan terhadap siapa pun yang menunjukkan dukungan untuk kelompok tersebut.

    Sabtu pekan lalu, polisi di pusat kota London menangkap 29 orang yang mengangkat spanduk bertuliskan “Saya menentang genosida, saya mendukung Palestine Action”.

    Dilansir AFP, kelompok kampanye Defend Our Juries, yang telah mengumumkan akan mengadakan demonstrasi pada hari Sabtu di beberapa kota di Inggris “untuk menentang” larangan tersebut, mengatakan polisi di ibu kota Inggris telah menangkap lebih dari 40 orang.

    “Kepolisian Metropolitan kembali beraksi hari ini, menangkap lebih dari 40 orang di Parliament Square karena memegang spanduk yang menentang genosida dan mendukung Palestine Action,” kata seorang juru bicara kepada AFP.

    Rekaman menunjukkan polisi bergerak mendekati sekelompok kecil pengunjuk rasa yang memajang spanduk Palestine Action di tangga patung Mahatma Gandhi di Parliament Square. Mereka yang ditahan tidak melakukan perlawanan apa pun.

    Kantor berita Asosiasi Pers Inggris (PA) melaporkan seorang petugas di lokasi kejadian menyatakan bahwa 46 orang telah ditahan atas pelanggaran yang terutama terkait dengan pasal dalam Undang-Undang Terorisme.

    Polisi telah memperingatkan sejak larangan tersebut berlaku pada 5 Juli bahwa menyatakan dukungan untuk Palestine Action kini merupakan tindak pidana.

    “Mengundang atau menyatakan dukungan untuk organisasi terlarang merupakan tindak pidana,” kata Kepolisian Metropolitan London di X menjelang protes yang direncanakan pada hari Sabtu.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bansos, judi, dan pentingnya menyembuhkan mental miskin

    Bansos, judi, dan pentingnya menyembuhkan mental miskin

    Warga mengambil dana bantuan subsidi upah (BSU) tahap pertama di Graha Pos Indonesia, Jakarta, Rabu (9/7/2025). Pemerintah menyalurkan BSU 2025 sebesar Rp600 ribu yang ditargetkan menjangkau 17 juta pekerja formal dengan gaji dibawah Rp3,5 juta atau sesuai UMP/UMK, dan tidak menerima bantuan sosial lain. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/sgd

    Bansos, judi, dan pentingnya menyembuhkan mental miskin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 12 Juli 2025 – 14:35 WIB

    Elshinta.com – Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ratusan ribu penerima dana bantuan sosial (bansos) diduga menggunakan uang bantuan tersebut untuk berjudi perlu menjadi perhatian bersama untuk menyembuhkan masyarakat dari penyakit sosial itu.

    PPATK, dalam laporannya menyebutkan bahwa dari 28,4 juta penerima bansos, sebanyak 571.410 orang terindikasi menggunakan dana bansos itu untuk judi online (judol), dengan total transaksi mencapai Rp957 miliar dari sekitar 7,5 juta transaksi.

    Menyakitkan, karena uang negara –hasil kerja keras jutaan rakyat Indonesia– yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, justru mengalir ke “layar” judi untuk menggerakkan mesin penghancur moral dan ekonomi itu.

    Koordinator Tim Humas PPATK M Natsir menegaskan bahwa praktik ini merupakan penyalahgunaan skema bantuan negara untuk aktivitas ilegal yang jelas-jelas merugikan publik.

    Reaksi publik pun bermunculan. Parlemen turut mendesak pihak-pihak terkait agar mengambil tindakan tegas, sehingga distribusi bansos lebih tepat sasaran.

    “Jika benar mereka terlibat dalam praktik judi online, maka bansos yang mereka terima harus segera dihentikan. Negara tidak boleh membiayai gaya hidup yang merusak,” kata anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq.

    Meskipun demikian, ia juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan verifikasi dan validasi data secara akurat, sebelum menjatuhkan sanksi atau mencabut hak warga atas bantuan sosial jika terbukti terlibat judi online.

    Ini penting, karena salah satu temuan lain PPATK adalah adanya ketidaksesuaian antara nama pemilik rekening dan NIK penerima bansos, yang mengindikasikan potensi manipulasi data atau pemalsuan identitas.

    Indikasi penggunaan bansos untuk judi online ini menjadi tamparan keras bagi akal sehat dan nurani kita. Bantuan yang diperoleh karena kondisi ekonomi yang lemah, justru dibelanjakan pada sesuatu yang memperparah kemiskinan itu sendiri.

    Dalam banyak kasus, orang berjudi bukan semata karena tamak, tetapi karena terhimpit keadaan, meski ini tidak bisa menjadi pembenaran.

    Ketika seseorang berada di bawah tekanan ekonomi, judi online tampil menjadi seperti “iblis berkedok malaikat”, menggoda dengan menawarkan solusi instan. Hanya dengan modal minim dan akses mudah lewat telepon pintar bisa mendapatkan “cuan besar” dalam waktu singkat. Judi menjadi jalan pintas, berharap keberuntungan bisa menggantikan kerja keras.

    Padahal, sebagaimana telah ribuan kali terbukti, judi justru kerap membuat mereka jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Mereka terjebak dalam hutang, mengalami depresi, bahkan menghadapi kehancuran keluarga.

    Solusi dari persoalan ini tentu tidak sederhana. Negara harus hadir lebih tegas memberantas praktik judi online, dari level pelaku hingga bandar. Di sisi lain, bansos sebagai jaring pengaman sosial perlu dikawal agar tepat sasaran dan digunakan sesuai tujuan.

    Mental miskin

    Ketepatan sasaran distribusi bantuan sosial harus diakui memang masih menghadapi berbagai tantangan.

    Selain dana di rekening yang terindikasi mengalir ke situs judi online, PPATK juga menemukan rekening penerima bansos dengan saldo jutaan rupiah, yang menurut PPATK tidak layak menerima bantuan karena tidak tergolong miskin.

    Lembaga itu juga menemukan sejumlah rekening dorman (tidak aktif) serta ketidaksesuaian data identitas pemilik rekening dengan penerima bantuan. Temuan ini menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam verifikasi dan pembaruan data penerima bansos yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

    Salah satu langkah konkrit untuk masalah ini adalah dengan memastikan bahwa data acuan penyaluran bansos menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sesuai Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025. Penyaluran dana bantuan ini tidak lagi menggunakan data alternatif, selain DTSEN, untuk mencegah ketidaktepatan sasaran.

    Pemerintah juga perlu memberi alternatif produktif dengan menciptakan program pemberdayaan ekonomi dan komunitas serta tanpa lelah mengedukasi masyarakat soal literasi finansial.

    Tentu saja, pemerintah tidak ingin masyarakat terus bergantung pada bantuan sosial. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perlu terus didorong dan diberdayakan agar segera “lulus” dan mandiri, sehingga bisa dikeluarkan dari data penerima bantuan sosial.

    Semakin banyak keluarga penerima manfaat yang beralih ke program pemberdayaan, semakin sukses kinerja pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan.

    Selebihnya, kembali pada kesadaran individu dan kekuatan komunitas. Karena sebagus apapun program bantuan sosial dirancang, jalannya tidak akan bisa efektif jika si penerima memiliki mental miskin.

    Tentang mental miskin (poverty mindset) ini sudah dikaji dalam berbagai studi psikologi, ekonomi maupun sosiologi. Mereka yang bermental miskin akan selalu merasa kurang, meski sudah menerima rezeki atau bantuan, ingin mendapatkan sesuatu tanpa melalui proses kerja keras, pesimis, tergantung pada bantuan, meskipun sebenarnya mampu mandiri, serta sibuk terlihat kaya –alih-alih berusaha menjadi benar-benar kaya– dengan membeli barang atas nama gengsi.

    Kalau sudah demikian, tidak heran jika dana bansos mengalir ke individu yang sebenarnya mampu secara ekonomi atau yang seharusnya sudah keluar dari daftar penerima karena “masih merasa miskin”.

    Atau, bansos justru menjadi jembatan menuju ketidakmandirian dan malahan dijadikan sandaran permanen bagi mereka yang enggan berusaha.

    Pendidikan moral dan literasi keuangan memang harus ditanamkan sejak dini. Kita butuh ruang-ruang diskusi di keluarga, sekolah, bahkan di warung kopi, yang membicarakan nilai dan martabat, bukan sekadar cuan dan gaya. Literasi ini dibutuhkan untuk membantu masyarakat “sembuh” dari mental miskin, kemudian masuk ke mental berkelimpahan. 

    Satu hal yang musti kita ingat, bahwa kemiskinan materi bisa diatasi dengan kerja keras dan solidaritas serta bansos sebagai jaring pengaman. Namun tak akan ada jaring pengaman yang cukup kuat membantu jika mental miskin masih bercokol dalam paradigma masyarakat.

    Sumber : Antara