Category: Liputan6.com News

  • Sekjen Gerindra Ajak Pemimpin di NTB Seperti Prabowo, Hadir Saat Rakyat Suka dan Duka – Page 3

    Sekjen Gerindra Ajak Pemimpin di NTB Seperti Prabowo, Hadir Saat Rakyat Suka dan Duka – Page 3

    Muzani melanjutkan, meskipun Prabowo telah menjadi presiden, Partai Gerindra tidak boleh sombong. Justru, kata dia, kemenangan ini menjadi beban berat bersama untuk membuktikan bahwa kekuasaan kepresidenan Prabowo digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

    Muzani berharap, seluruh kepala daerah untuk bekerja sungguh-sungguh. Termasuk kepada seluruh anggota DPRD Gerindra se NTB untuk mendukung penuh kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin jika itu sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

    “Di NTB ada Gubernur Pak Iqbal, di Mataram menang di banyak kabupaten kota yang diusung Gerindra menang. Itu sebabnya kepada seluruh anggota DPRD Gerindra untuk membantu gubernur bekerja untuk rakyat. Perintah partai adalah bantu gubernur bantu walikota bantu bupati dimana pun berada selama kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan rakyat,” kata dia.

    Menurut Muzani, semangat untuk memperbaiki nasib rakyat juga dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dia mengatakan, sejak menjabat Presiden Prabowo telah mengeluarkan banyak kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.

    Kebijakan itu, kata Muzani, semata-mata untuk menghilangkan kemiskinan dan kebodohan di Indonesia.

     

  • Megawati Ajak Anak Muda Indonesia Lebih Peduli Lingkungan dan Tanaman – Page 3

    Megawati Ajak Anak Muda Indonesia Lebih Peduli Lingkungan dan Tanaman – Page 3

    Sebelum ke Kunming Botanical Garden, Megawati, yang dikenal sangat mencintai tanaman, juga menyempatkan meninjau Pasar Bunga Dounan.

    Dia berharap, semua stakeholder di sektor flora di Indonesia untuk mengembangkan flora Nusantara menjadi sebuah industri termasuk dengan melahirkan varietas baru termasuk tanaman hias dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan.

    Megawati mengatakan keindahan flora Indonesia sangat luar biasa ditambah lagi dengan alamnya yang sangat mendukung.

    “Semua harapan untuk mengembangkan flora itu pada akhirnya merupakan ikhtiar untuk menjaga dan merawat pertiwi,” kata Megawati.

    Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Kebun Raya Indonesia ini juga mendorong seluruh kebun raya untuk bisa mengembangkan berbagai variates bunga termasuk tumbuhnya industri flora yang maju, modern dan khas Indonesia.

    Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini juga mempaparkan lembaganya memiliki fokus terhadap pengembangan tanaman dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan.

  • Jokowi Dijadwalkan Hadiri Kongres PSI di Solo – Page 3

    Jokowi Dijadwalkan Hadiri Kongres PSI di Solo – Page 3

    Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengumumkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Raya Ketua Umum mencapai 187.306 orang.

    “Data tersebut yang berhasil kami verifikasi sampai Kamis 10 Juli pukul 00.00 WIB. Jadi ada 187.306 anggota PSI yang berhak untuk memilih Ketua Umum dalam Pemilihan Raya,” kata Sekretaris Steering Committee Kongres PSI, Beny Papa, dalan keterangannya, Jumat (11/7/2025).

    Verifikasi dilakukan Tim Data Centre DPP PSI sejak Mei lalu melalui pengiriman pesan WhatsApp. Namun, tidak semua pesan berhasil diterima.

    “Dalam proses itu tidak semua pesan berhasil terkirim, ada karena nomornya sudah tidak aktif atau karena alasan lain. Beberapa juga menyatakan bukan anggota lagi,” ungkap Beny.

  • Menko PMK: Semua Anak Harus Mendapatkan Pelayanan Pendidikan Maksimal – Page 3

    Menko PMK: Semua Anak Harus Mendapatkan Pelayanan Pendidikan Maksimal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong transformasi pesantren menjadi lebih maju, sehingga para santri ke depan juga bisa lebih kompeten.

    Menteri Koordinator (Menko) PMK Pratikno mengemukakan pemerintah sangat perhatian pada pendidikan. Hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul harus diutamakan.

    “Pengembangan SDM unggul dimana pun anak Indonesia berada, sekolah formal maupun informal, di sekolah umum maupun sekolah keagamaan, di kota maupun di pinggiran, semua harus mendapatkan pelayanan maksimum di bidang pendidikan,” kata Menko PMK Pratikno saat ke Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (12/7/2025), dikutip dari Antara.

    Menko Pratikno mengatakan anak-anak juga harus sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara moral, dan juga mempunyai kompetensi yang relevan. 

     

  • Menko PMK: Semua Anak Harus Mendapatkan Pelayanan Pendidikan Maksimal – Page 3

    Menko PMK: Semua Anak Harus Mendapatkan Pelayanan Pendidikan Maksimal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong transformasi pesantren menjadi lebih maju, sehingga para santri ke depan juga bisa lebih kompeten.

    Menteri Koordinator (Menko) PMK Pratikno mengemukakan pemerintah sangat perhatian pada pendidikan. Hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul harus diutamakan.

    “Pengembangan SDM unggul dimana pun anak Indonesia berada, sekolah formal maupun informal, di sekolah umum maupun sekolah keagamaan, di kota maupun di pinggiran, semua harus mendapatkan pelayanan maksimum di bidang pendidikan,” kata Menko PMK Pratikno saat ke Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (12/7/2025), dikutip dari Antara.

    Menko Pratikno mengatakan anak-anak juga harus sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara moral, dan juga mempunyai kompetensi yang relevan. 

     

  • Polri Usut Dugaan Adanya Produsen Beras Nakal Atas Laporan Kementan – Page 3

    Polri Usut Dugaan Adanya Produsen Beras Nakal Atas Laporan Kementan – Page 3

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan mengejutkan terkait penyimpangan dalam distribusi beras nasional. Bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan 212 merek beras yang diduga tidak sesuai dengan standar kualitas, mutu, dan volume yang berlaku.

    “Temuan ini kami sampaikan langsung ke Kapolri dan Jaksa Agung. Mudah-mudahan diproses dengan cepat,” ujar Amran dalam keterangannya, Sabtu (12/7/2025).

    Ia menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap temuan tersebut sudah mulai dilakukan sejak 10 Juli 2025. Pihaknya berharap agar proses hukum berjalan tegas demi melindungi konsumen dari praktik yang merugikan.

    Menurut Amran, salah satu modus yang ditemukan adalah pencantuman label yang tidak sesuai dengan kualitas beras sebenarnya atau sering disebut oplosan. Ia mencontohkan bahwa sebanyak 86% dari produk yang diperiksa mengklaim sebagai beras premium atau medium, padahal hanya beras biasa.

    “Selisih harga dari klaim palsu ini bisa mencapai Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per kilogram. Jika dikalikan dengan volume nasional, potensi kerugian masyarakat bisa mencapai hampir Rp 100 triliun,” tegasnya.

     

  • Polisi Ungkap Kecelakaan Beruntun di Utan Kayu Libatkan 8 Kendaraan – Page 3

    Polisi Ungkap Kecelakaan Beruntun di Utan Kayu Libatkan 8 Kendaraan – Page 3

    Insiden yang terjadi saat jam kerja tersebut bermula saat mobil Fortuner melaju dan tiba-tiba kehilangan kendali saat mendekati lampu merah.

    “Awalnya kendaraan Fortuner itu melaju, kemudian kehilangan kendali saat sampai di depan lampu merah. Akhirnya menabrak kendaraan yang ada di depannya, termasuk sepeda motor dan beberapa mobil,” katanya.

    Jumlah korban dalam insiden tersebut ada tiga orang. Mereka terdiri dari seorang penumpang dan pengemudi mobil Toyota Fortuner serta satu pengendara motor.

    “Tiga, semua korbannya ada tiga, pengemudi dan penumpang Fortuner itu sama satu lagi motor, satu lagi motor,” ungkap Darwis.

     

  • Respons GoTo Usai Kantornya Digeledah Kejagung Terkait Kasus Chromebook – Page 3

    Respons GoTo Usai Kantornya Digeledah Kejagung Terkait Kasus Chromebook – Page 3

    Penyidik pada Jampidsus Kejagung menggeledah kantor GoTo pada Selasa (8/7) dalam rangka proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019—2022.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita beberapa barang bukti, yakni dokumen, surat-surat, dan alat elektronik, seperti flashdisk.

    Saat ini, penyidik tengah memverifikasi dan mendalami barang bukti yang disita tersebut.

    “Tentu kita harapkan bahwa dengan berbagai barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan ini, ini bisa lebih membuat terang dari tindak pidana yang sedang disidik,” ujarnya.

     

     

  • KPK Nilai Ada Ketidaksinkronan RUU KUHAP dengan UU KPK – Page 3

    KPK Nilai Ada Ketidaksinkronan RUU KUHAP dengan UU KPK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ada ketidaksinkronan antara Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dengan UU KPK.

    Oleh sebab itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa lembaga antirasuah tersebut sempat menggelar diskusi kelompok terpumpun (FGD).

    “Benar, pada Kamis (10/7), KPK menggelar FGD dengan para ahli hukum untuk membahas terkait implikasi rancangan KUHAP, yang di mana beberapa pasalnya tidak sinkron dengan tugas dan kewenangan KPK yang telah diatur dalam UU,” ujar Budi seperti dilansir Antara.

    Lebih lanjut Budi menjelaskan bahwa UU yang dimaksud adalah UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa para ahli hukum dalam FGD tersebut mendukung penuh adanya pengaturan lex specialis dalam RUU KUHAP terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagaimana yang dilakukan KPK selama ini.

    “Yang mana korupsi dipandang sebagai extraordinary crime, dan juga menjadi lex specialis dalam KUHP. Terlebih, kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan juga telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi,” katanya.

     

  • KPK Kaji Aturan untuk Larang Tahanan Pakai Masker – Page 3

    KPK Kaji Aturan untuk Larang Tahanan Pakai Masker – Page 3

    Oleh sebab itu, dia mengajak media untuk menyampaikan usulan tersebut kepada publik agar kemudian disampaikan kepada Komisi III DPR RI.

    “Teman-teman media sampaikan ke publik, dan publik kemungkinan akan memberikan masukan kepada DPR untuk mengubah aturan ini, yakni apabila seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi ditangkap dan ditahan, kemudian perlu di-publish, nah, itu harus diperlihatkan supaya mereka malu, dan ini perlu diatur dalam undang-undang.” katanya.