Jakarta, CNN Indonesia — Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri posisi Demokrat sebagai oposisi hampir 10 tahun terakhir.
AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
AHY mengatakan pengangkatannya sebagai menteri menjadi momentum bagi Demokrat kembali masuk ke dalam pemerintahan. Menurutnya, Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhooyono (SBY) juga bersyukur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Beliau tentunya juga bersyukur, karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan,” kata AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2).
Demokrat berada di luar pemerintahan sejak gelaran Pilpres2014. Kala itu SBY, masih menjabat Presiden ke-6 RI sekaligus ketum Demokrat, memutuskan netral dan tak bergabung ke koalisi manapun.
Terdapat dua pasangan calon yang bertarung, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung Koalisi Merah Putih dan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) didukung Koalisi Indonesia Hebat.
Jokowi-JK menang. Demokrat menjadi salah satu partai oposisi bersama Gerindra dan PKS. Tak satu pun kader Demokrat yang masuk ke kabinet.
Kemudian pada Pilpres 2019, Demokrat ikut dalam koalisi Gerindra, PKS, dan PAN. Mereka mengusung Prabowo-Sandiaga Uno.
Namun, pasangan Prabowo-Sandi harus mengakui kekalahan mereka dari Jokowi-Ma’ruf Amin. Demokrat pun kembali menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi periode kedua.
Meskipun demikian, Prabowo masuk ke kabinet dan menjabat menteri pertahanan sejak awal pemerintahan Jokowi. Tak lama berselang, Sandiaga menyusul menjadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif pada akhir 2020.
Jokowi sempat beberapa kali bertemu SBY maupun AHYdi Istana. Pertemuan ini disebut-sebut untuk mengajak Demokrat masuk dalam koalisi, namun terganjal restu PDIP.
Demokrat menjadi oposisi bersama PKS. Partai berlambang bintang Mercy itu juga kerap melancarkan kritik ke rezim Jokowi. Salah satunya terkait pengesahan RUU Cipta Kerja yang saat itu memantik demonstrasi besar se-Indonesia pada awal periode kedua Jokowi.
Fraksi Partai Demokrat memutuskan walk out dari Rapat Paripurna menunjukkan sikap mereka yang tak sepakat akan pengesahan RUU tersebut.
AHY digoyang Moeldoko
AHY kemudian diangkat menjadi ketua umum menggantikan SBY. Ia terpilih secara aklamasi melalui Kongres V Partai Demokrat pada pertengahan Maret 2020.
Setahun memimpin, AHY digoyang oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Sejumlah kader membelot dan membuat Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Moeldoko diangkat sebagai ketum Demokrat. Moeldoko cs berupaya mengambil alih Demokrat. Dualisme itu masuk jalur hukum hingga ke Mahkamah Agung (MA).
Namun, upaya itu gagal. Hingga kini, Demokrat masih di bawah kepemimpinan AHY sebagai ketum usai berbagai langkah hukum oleh kubu Moeldoko gagal.
Pada Rapimnas Partai Demokrat 2022, AHY kembali menegaskan posisinya sebagai oposisi. Ia meminta kadernya untuk berbangga hati mengambil jalan oposan. Ia menekankan tak boleh ada rasa segan untuk menyuarakan kritik yang membangun terhadap pemerintah.
Dinamika koalisi pilpres 2024
Jelang Pilpres 2024, Demokrat gabung dalam Koalisi Perubahan dalam Persatuan bersama NasDem dan PKS. Ketiga partai ini mengusung Anies Baswedan.
AHY digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Anies. AHY dan Demokrat juga semakin kencang menyerukan perubahan dan mengkritik rezim.
Salah satunya ia menyoroti sistem penegakan hukum di Indonesia yang merosot tajam. Ia bahkan menilai hukum saat ini tajam ke lawan, tumpul ke kawan.
“Banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke lawan tumpul ke kawan,” kata AHY saat memberikan sambutan di acara Milad ke-21 PKS, Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei 2023.
Selain itu, AHY juga sempat menyinggung potensi intervensi, intimidasi, bahkan kecurangan dalam Pilpres 2024. Menurutnya, siapa yang berani akan memenangkan kontestasi politik lima tahunan itu.
“Mungkin, ini mungkin ya akan terjadi intervensi, intimidasi bahkan kecurangan tapi kita semua harus kuat, bersatu dan berani menghadapinya,” ujarnya.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY juga sempat menuliskan pandangan yang dijadikan buku berjudul Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong.
Namun, AHY gagal menjadi cawapres Anies. Mantan gubernur DKI Jakarta itu lebih memilih menggandeng Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapresnya.
Demokrat memilih keluar dari koalisi karena merasa tak dilibatkan oleh Anies dalam mengambil keputusan tersebut.
Demokrat akhirnya kembali mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Mereka bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Keputusan itu diambil lewat Rapimnas Demokrat yang digelar pada September 2023 lalu.
Kala itu, Prabowo belum memiliki cawapres. Sebulan kemudian, setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Prabowo meminang Wali Kota Solo sekaligus putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.
Usai masuk koalisi Prabowo, isu Demokrat bergabung ke pemerintahan Jokowi beberapa kali mencuat. Nama AHY juga muncul menjadi salah satu kandidat menteri saat isu reshuffle pada Oktober 2023.
Kabar berembus ia akan diangkat sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang terjerat kasus dugaan korupsi. Namun, Jokowi melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Mentan.
Barulah pada reshuffle di Februari 2024 ini Demokrat resmi bergabung ke kabinet Jokowi. AHY dilantik sebagai Menteri ATR yang ditinggalkan Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang bersamaan juga dilantik sebagai Menko Polhukam. (mnf/fra)
[Gambas:Video CNN]
