Jakarta, CNBC Indonesia – Program makan siang gratis yang diusung calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah dibahas pemerintahan Presiden Joko Widodo beserta menteri kabinetnya supaya masuk dalam proses penganggaran 2025.
Anggarannya dirancang Rp 15.000 per anak di seluruh Indonesia, dengan menu makan diserahkan ke masing-masing daerah.
Namun, total anggarannya belum ditetapkan dalam pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) 2025 saat sidang kabinet, karena masih menunggu ketetapan hasil Pilpres 2024 oleh KPU.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sesudah itu bisa dilaksanakan tahun depan, sesuai dengan tahapan-tahapan,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip Rabu (28/2/2024).
Meski di Indonesia program itu baru akan di laksanakan tahun depan, bukan berarti Indonesia menjadi satu-satunya negara yang bakal memiliki program makan siang gratis bagi anak bangsanya. Ada sejumlah negara yang telah menerapkan duluan di antaranya India hingga Brazil.
Di India, program makan siang gratis yang disediakan pemerintahnya telah muncul sejak 1995. Program itu bagian dari Program Nasional Dukungan Gizi untuk Pendidikan Dasar (The National Programme of Nutritional Support to Primary Education/NP-NSPE) yang dikenal sebagai Mid-Day Meal Scheme (MDMS).
P-NSPE merupakan program yang bertujuan untuk mengatasi “kelaparan di kelas bawah” dan mendorong anak-anak miskin, yang termasuk kelompok kurang mampu, untuk bersekolah secara teratur dan membantu mereka berkonsentrasi pada kegiatan kelas.
Program ini pada dasarnya sebagai upaya untuk mengatasi masalah ketahanan pangan, kekurangan gizi, dan akses terhadap pendidikan dalam skala nasional.
Sebagai catatan, MDMS ini merupakan program pemberian makanan sekolah terbesar di dunia yang menjangkau sekitar 12 crore anak di lebih dari 12,65 lakh sekolah/pusat EGS di seluruh negeri atau lebih dari 125 juta anak berusia 6-14 tahun.
Seiring berjalannya waktu, MDMS berubah nama menjadi PM-POSHAN (POshan SHAkti Nirman).
Saat tahap awal, salah satu permasalahan terbesar yang dialami India yakni penerapan program dalam skala besar mengingat besarnya jumlah penerima program makan gratis ini.
Berdasarkan pedoman yang ada, pemerintah dapat memobilisasi dukungan masyarakat dan mendorong kemitraan pemerintah-swasta untuk melaksanakan inisiatif tersebut.
Pemerintah India pun mulai bermitra dengan organisasi nirlaba, seperti Akshaya Patra, untuk melaksanakan program ini dan menyediakan makanan tengah hari untuk anak-anak di sekolah.
Pemerintah Karnataka adalah pemerintah negara bagian pertama yang melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menyediakan makanan siang hari kepada anak-anak sekolah di India.
Keterlibatan LSM dalam program multilateral/bilateral meningkatkan tingkat kerjasama. Lebih dari sekedar implementasi, LSM juga berperan dalam merancang dan mengelola program bersama dengan pemerintah di semua tingkatan.
Terbukti, keputusan untuk melibatkan LSM dalam pelaksanaan program pemberian makanan di sekolah membantu Pemerintah Karnataka meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya tersebut.
Kesuksesan kemitraan pemerintah-swasta dalam memberi makan anak-anak di sekolah pemerintah dan sekolah yang dibantu pemerintah menjadi sebuah preseden yang membuka peluang bagi Pemerintah India untuk berhasil memanfaatkan keterampilan dan sumber daya sektor swasta.
Mekanisme pembiayaan program makan gratis di India adalah dengan membagi dana pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian dengan perbandingan 60:40 untuk biaya memasak dan honorarium.
Pemerintah India menanggung seluruhnya biaya untuk komponen berulang lainnya. Untuk negara bagian dari Timur Laut (NER) dan negara bagian Himalaya, rasio pembagiannya adalah 90:10. Sementara Union Teritories (UT) tanpa badan legislatif sepenuhnya didanai oleh Pemerintah India.
Untuk periode 2021-2022, Pemerintah India mengeluarkan dana untuk MDMS sebesar 11.500 ₹ crore atau sekitar Rp23,7 triliun. Jika dibandingkan dengan anggaran untuk kementerian pendidikan, maka porsi MDMS hanya sekitar 12,5%. Lalu untuk tahun anggaran 2023/2024, India mengalokasikan anggaran INR 11.600 crore atau sekitar US$1,4 miliar (Rp21,45 triliun) untuk MDMS.
Usaha pertama India melaksanakan program makan siang gratis atau Mid-Day Meal atau MDM ini dilakukan sekitar periode 1925 yang saat itu diperkenalkan untuk anak-anak dengan status sosial ekonomi miskin di kawasan Madras Corporation di negara bagian Tamil Nadu.
Seiring berjalannya waktu, program MDM ini tak berjalan mulus. Program ini penuh dengan korupsi dan penerapannya yang tidak tepat, sehingga sering kali membahayakan dan mengecewakan kelompok rentan yang ingin dilayani.
Sempat terjadi insiden keracunan makanan di sekolah di Bihar yang menewaskan 23 anak. Times of India pun pernah melaporkan bahwa 50 siswa sekolah dasar negeri harus dirawat di rumah sakit di Bihar setelah makan makanan yang terkontaminasi bangkai kadal.
Selain India, program makan siang gratis itu juga ada di Brasil untuk 40 juta anak sekolahnya sejak 1940-an, di Inggris baru-baru ini atau tepatnya 2023, Estonia sejak 2002, Finlandia sejak 1943, Amerika Serikat mulai masa Pandemi Covid-19, serta Swedia sejak 1970-an.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
BRICS Respons Perang Gaza, Diusulkan Israel Negara Teroris
(haa/haa)
