Jakarta, Beritasatu.com– Badan Anggaran (Banggar) DPR mengajukan tambahan anggaran Rp 598,9 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Sri Mulyani. Anggaran ini merupakan akumulasi dari permintaan kementerian/lembaga (K/L) yang merupakan mitra Komisi I DPR sampai Komisi XI DPR. Nantinya, anggaran tersebut dimasukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“Bapak Ibu (anggota Badan Anggaran) semua sudah setuju (postur APBN 2025), nanti Pak Muhidin (Wakil Ketua Banggar) serahkan Rp 598,9 triliun belanja pusat dari Komisi I hingga XI. Usulannya Rp 598,9 triliun tanpa menambah defisit,” ucap Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat kerja di gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/7/2024) dikutip Investor Daily.
APBN 2025 menjadi APBN transisi dan merupakan APBN baseline karena memberikan kesempatan terhadap pemerintah baru untuk merealisasikan program kerja. Dari hasil pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Pokok Pokok Kebijakan Fiskal 2025 antara panitia kerja (panja) Banggar DPR dan pemerintah menyepakati defisit pada postur makro fiskal 2025 menjadi berkisar 2,29%-2,82% dari produk domestik bruto (PDB) dari yang sebelumnya 2,45%-2,82% dari PDB.
Pendapatan negara di kisaran 12,3%-12,36% dari PDB, belanja negara 14,59%-15,18% dari PDB dan keseimbangan primer 0,15%-0,61% dari PDB.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan pengajuan tambahan anggaran ini berasal dari hasil rapat pagu indikatif K/L dengan seluruh Komisi I sampai XI DPR. Nantinya permintaan anggaran ini akan diselaraskan dengan penyusunan RAPBN 2025.
“Itu tadi dikumpulkan oleh banggar (dari) seluruh pembicaraan Komisi I-XI, itu angka angkanya yang dikumpulkan,” tutur Suahasil.
Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan penyusunan pengajuan anggaran ini dilakukan setelah ada diskusi antara komisi-komisi di DPR bersama K/L terkait. Dia mengatakan pemerintah akan memutar otak agar bisa memasukan tambahan anggaran tersebut ke RAPBN 2025.
“K/L selalu ada komunikasi dengan komisi-komisi, mereka mau ada kegiatan, terus kalau komisinya setuju, mereka catat itu semua terus diserahkan ke banggar untuk dipertimbangkan,” kata Isa.
Adapun terdapat beberapa K/L yang anggarannya dipangkas pada 2025 mendatang. Pertama, Kementerian Investasi/BKPM yang saat ini dipimpin Bahlil Lahadalia dengan anggaran sebesar Rp 1,22 triliun menjadi Rp 681 miliar.
Kedua, Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang saat ini ini dipimpin Zulkifli Hasan alias Zulhas. Kementerian ini mendapat pagu anggaran senilai Rp 1,65 triliun pada 2025 mendatang, lebih rendah dari 2024 sebesar Rp 2 triliun.
Ketiga, Kementerian Pertanian (Kementan) yang dipimpin oleh Amran Sulaiman dari Rp 14,6 triliun pada 2024 menjadi Rp 8,06 triliun untuk 2025.
Keempat, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang anggarannya dipangkas dari Rp 3,76 triliun menjadi Rp 2,51 triliun. Kelima, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan anggaran 2025 sebesar Rp 24,76 triliun. Padahal sebelumnya, kementerian yang dipimpin oleh Budi Karya Sumadi ini mencatat anggaran sebesar Rp 38,47 triliun.
Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) juga tercatat anggarannya dipangkas. Kementerian yang dipimpin Arifin Tasrif mendapat anggaran sebesar Rp 3,90 triliun pada 2025, dari sebelumnya Rp 6,77 triliun.
