Jakarta, CNN Indonesia — Kubu pasangan calon presiden-wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan memasuki babak baru usai KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai pemenang Pilpres 2024.
Prabowo-Gibran menurut hasil resmi penghitungan KPU mengantongi lebih dari 96 juta suara, dan memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Keduanya unggul di 36 dari total 38 provinsi.
Prabowo-Gibran unggul jauh dari Paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang mengantongi 40 juta suara. Sementara pasangan nomor 3 Ganjar-Mahfud hanya meraih 27 juta suara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar merespons putusan resmi KPU dengan memastikan akan mengambil langkah hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kita udah nyiapin banyak hal ya. Tim hukum kita juga sudah siap. Maka kita akan ikuti proses,” kata Ganjar usai menghadiri buka bersama bareng relawan di posko pemenangan, Teuku Umar, Jakarta, Rabu (20/3).
Terpisah, Deputi hukum Ganjar-Mahfud telah menyiapkan 30 saksi dan 10 ahli dalam rencana gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) mereka layangkan ke MK.
Deputi Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan gugatan rencananya akan mereka layangkan di hari terakhir. Nantinya, mereka akan menunggu sidang yang dijadwalkan oleh MK.
“Kita ada saksi mungkin 30. Tapi tergantung MK akan menerima semua saksi, kita punya ahli ada 10, kembali kepada MK,” ucap Todung.
AMIN sudah gugat ke MK
Kubu Anies-Cak Imin telah lebih dulu mendaftarkan gugatan sengketa pemilu ke MK. Pendaftaran gugatan diajukan oleh Tim Hukum Nasional (THN) AMIN pagi tadi.
Dilansir dari laman MK, permohonan tersebut telah terdaftar dengan nomor: 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024.
Salah satu permohonan dalam gugatan itu meminta agar pemungutan suara pilpres diulang tanpa keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Menurut Timnas AMIN, hal ini untuk menghindari cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kita meminta supaya ada pemungutan suara ulang, tapi biang masalah calon wakil presiden itu jangan diikutkan lagi supaya tidak adacawe-cawe dari presiden lagi,” kata KetuaTHN AMIN, Ari Yusuf Amir.
Perlawanan lewat angket
Selain jalur hukum, langkah politik juga akan diambil kubu Ganjar-Mahfud. PDIP, selaku pengusung utama keduanya, terakhir kembali menegaskan akan menggulirkan hak angket di DPR.
Anggota Fraksi PDIP di DPR, Deddy Yevry Sitorus memastikan fraksi partainya di DPR akan mengusulkan secara resmi hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024.
Deddy belum menyebut kapan rencana itu secara resmi akan diajukan ke pimpinan DPR. Dia meminta semua pihak tinggal menunggu tanggal mainnya.
“Hak angket akan meluncur. Tunggu tanggal mainnya,” ucap Deddy di Kompleks Parlemen, Rabu (20/3).
Politikus PDIP, Adian Napitupulu mengungkap sikap petinggi fraksinya yang sekaligus Ketua DPR, Puan Maharani soal rencana hak angket pemilu.
Puan hingga saat ini belum angkat suara soal rencana hak angket yang disebut akan digulirkan Fraksi PDIP di DPR. Sejak pembukaan masa sidang IV pada 5 Maret lalu, Puan juga belum muncul dan angkat suara soal itu.
“Mbak Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata dengan apapun, enggak pernah. Dia harus mencermati segala sesuatunya dan bagaimana dia mencermati kalau matanya tertutup, kan, tidak mungkin,” kata Adian di Kompleks Parlemen, Selasa (19/3) malam. (thr/isn)
[Gambas:Video CNN]
