Xcloud.id

Tag: Adian Napitupulu

  • Jhon Sitorus Sindir Penganugerahan Gelar Pahlawan Soeharto: Bisa-bisa Gus Dur dan Amien Rais Dibilang Pengkhianat

    Jhon Sitorus Sindir Penganugerahan Gelar Pahlawan Soeharto: Bisa-bisa Gus Dur dan Amien Rais Dibilang Pengkhianat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, ikut menyoroti keputusan pemerintah yang menetapkan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional.

    Penganugerahan gelar tersebut resmi diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka peringatan Hari Pahlawan, Senin (10/11/2025).

    Melalui unggahan di akun Threads miliknya, Jhon menilai keputusan itu perlu dicermati dengan hati-hati karena dapat menimbulkan tafsir yang membingungkan di publik.

    “Kalo Soeharto jadi Pahlawan, berarti orang-orang yang menggulingkan Soeharto seperti Adian Napitupulu, Gus Dur, Amien Rais bisa-bisa disebut penghianat. Pemberian gelar pahlawan harus dicermati dengan hati-hati agar value dan nilai kepahlawanannya tidak hilang,” tulis Jhon.

    Balak-blakan ia kemudian mengaku jika hal ini adalah pernyataan sindiran yang menyinggung situasi politik saat ini.

    “Kalo Gibran jadi Presiden, lalu Jokowi diangkat jadi pahlawan, bisa-bisa kader-kader PDI Perjuangan dianggap penghianat,” lanjutnya. (Wahyuni/Fajar)

  • Isak Tangis ART di Batam, Dipaksa Makan Kotoran Anjing dan Minum Air Toilet Majikan Kaya

    Isak Tangis ART di Batam, Dipaksa Makan Kotoran Anjing dan Minum Air Toilet Majikan Kaya

    Liputan6.com, Jakarta – Pengadilan Negeri Batam menggelar sidang kasus penganiayaan terhadap seorang asisten rumah tangga asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang viral beberapa waktu lalu di media sosial. Korban dipaksa makan motoran anjing.

    Seorang perempuan muda berdiri dengan tubuh bergetar. Namanya Intan Tuwa Negu (22), asisten rumah tangga asal NTT yang akhirnya berani buka bersuara di dalam ruang pengadilan. Korban sempat hidup dalam ketakutan selama berbulan-bulan karena trauma.

    Sidang dipimpin oleh majelis hakim Andi Ayu beserta, 2 Hakim anggota yakni Douglas Napitupulu dan Dina Puspita Sari.

    “Saya tidak berani kabur. Mereka ancam akan lapor saya ke polisi,” ucapnya Intan, Kamis (6/11/2025).

    Suaranya bergetar, tapi setiap kalimat yang terlontar dalam kesaksiannya membuat pilu bagi yang hadir menyaksikan persidangan tersebut.

    Intan merupakan korban dugaan penganiayaan berat yang dilakukan oleh dua perempuan—Roslina dan Merliyati, majikannya di sebuah Rumah mewah kawasan Sukajadi, Batam kota. Kini, keduanya duduk di kursi terdakwa atas perkara yang mengguncang publik sejak awal tahun 2025.

    Sidang semula dijadwalkan hanya untuk mendengar tanggapan jaksa atas eksepsi penasihat hukum Roslina. Namun suasana berubah tegang ketika jaksa memanggil Intan untuk bersaksi.

    Dengan langkah gemetar, Intan maju ke depan. Ia sempat menatap singkat ke arah Merliyati, perempuan yang masih memiliki hubungan darah dengannya. Lalu, kalimat demi kalimat pun keluar, mengurai kisah panjang penderitaannya.

    Intan datang ke Batam pada Juni 2024 dengan harapan sederhana, mencari nafkah untuk keluarga di kampung. Ia diterima bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan gaji Rp 1,8 juta per bulan. Tugasnya membersihkan rumah dan menjaga 16 ekor anjing peliharaan majikannya.

    Namun, yang ia dapat bukan rumah perlindungan, melainkan tempat penyiksaan. Ponselnya disita, ia dilarang keluar rumah, dan hanya tidur empat jam setiap malam.

    “Saya tidur jam dua belas, bangun jam empat subuh. Kalau telat bangun, rambut saya dijambak, kepala dibenturkan ke tembok,” tuturnya.

     

  • Pria di Jakut Polisikan Adik Ipar Usai Kesal Motornya Digadai, Berakhir Damai

    Pria di Jakut Polisikan Adik Ipar Usai Kesal Motornya Digadai, Berakhir Damai

    Jakarta –

    Seorang pria di Pademangan, Jakarta Utara (Jakut) bernama Abdul Rachman (32) melaporkan adik iparnya, Rika, lantaran diduga menggadaikan motornya. Pihak kepolisian membantu melakukan mediasi hingga mengembalikan motor milik korban.

    “Kami berterima kasih atas profesionalisme anggota di lapangan yang bertindak cepat dan tetap mengedepankan upaya restorative justice dalam penanganan perkara keluarga seperti ini,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

    Kapolsek Kawasan Sunda Kelapa AKP Hitler Napitupulu, menambahkan peristiwa ini bermula dari laporan Abdul pada 22 Oktober 2025. Abdul melaporkan terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan adik iparnya sendiri.

    Dia diduga menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Burhanudin alias Simon di kawasan Muara Angke. Kepada polisi, Burhanudin mengaku tidak mengetahui motor tersebut merupakan hasil penggelapan.

    “Kami menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan hingga berhasil menemukan sepeda motor yang digadaikan. Setelah dilakukan interogasi, Burhanudin mengaku tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut merupakan hasil kejahatan,” kata AKP Hitler.

    Pada Kamis (5/11) pukul 08.50 WIB, Unit Reskrim Polsek Kawasan Sunda Kelapa resmi mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya.

    (wnv/wnv)

  • BTN Jadi yang Terdepan Bantu Rakyat Miliki Rumah Impian di Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

    BTN Jadi yang Terdepan Bantu Rakyat Miliki Rumah Impian di Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

    JAKARTA – BTN menunjukkan kiprahnya sebagai mitra utama pemerintah dalam mewujudkan pembiayaan perumahan nasional di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    BTN menjadi garda terdepan dalam mendukung visi pemerintah menjadikan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau sebagai bagian dari pemerataan ekonomi nasional.

    Hingga akhir September 2025, BTN telah menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp186,58 triliun, naik 8,0 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp172,76 triliun.

    Artinya, BTN telah mengucurkan sekitar Rp13,82 triliun agar masyarakat dapat memiliki rumah subsidi dalam satu tahun terakhir atau kurun waktu yang tidak jauh berbeda dengan satu tahun periode pemerintahan Presiden Prabowo.

    Selain itu, sebagai wujud komitmen program Tiga Juta Rumah, pemerintahan Presiden Prabowo pada bulan Juni 2025 memutuskan untuk menaikkan kuota KPR FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 secara nasional untuk tahun 2025. Dari total nasional, BTN dipercaya menyalurkan 220.000 unit dan tetap menjadi penyalur KPR subsidi terbesar dengan pangsa pasar sekitar 62 persen.

    “Dengan kuota 220.000 unit untuk BTN, artinya BTN mengakadkan 220.000 rumah pada tahun ini saja. Kalau dibagi dengan jumlah hari kerja, setiap hari BTN mengakadkan 1.000 rumah. Ini mesin KPR terbesar yang pernah ada di Indonesia,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu melalui siaran pers yang diterima redaksi VOI pada Selasa, 4 November.

    Pemerintahan Prabowo dengan target tiga juta rumahnya — yaitu dua juta di perdesaan dan satu juta di perkotaan — bahkan percaya bahwa pembangunan rumah secara masif dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

    Selain aktif memberikan masukan kepada pemerintah, BTN juga memastikan kesiapan ekosistemnya bersama sektor perumahan, serta melakukan penyesuaian proses bisnis dan kapasitas operasionalnya untuk mendukung program Tiga Juta Rumah, sejalan dengan transformasi yang telah dimulai beberapa tahun ke belakang, termasuk di sisi digital.

    Inisiatif digitalnya yang paling utama yakni super app Bale by BTN yang terintegrasi dengan Bale Properti untuk membantu masyarakat memilih rumah impiannya dan mengajukan KPR secara online

  • Nasib Pembiayaan Perumahan Usai Tapera Batal, Dana Abadi Jadi Solusi?

    Nasib Pembiayaan Perumahan Usai Tapera Batal, Dana Abadi Jadi Solusi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan penarikan iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menciptakan tantangan baru bagi pemerintah. Pasalnya, pemerintah perlu memastikan ketersediaan skema pembiayaan perumahan terjangkau untuk mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam perkembangkan terbaru, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkap tengah menggodok sejumlah skema baru usai putusan MK membatalkan kewajiban iuran Tapera bagi pekerja swasta.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan salah satu skema yang tengah digodok yakni pembentukan dana abadi sektor perumahan yang bakal diwujudkan melalui konsep Contractual Saving for Housing (CSH).

    “Ini [menggodok CSH] bagian dari upaya kita untuk melakukan penataan model bisnis pascaputusan MK kemarin. Ya dimana putusan MK di situ yang menjadi substansi gugatan yang kemudian dikabulkan oleh MK terkait kewajiban bagi pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan di atas upah minimum untuk menjadi peserta Tapera,” kata Heru saat ditemui di Kantornya, Selasa (4/11/2025).

    Dia menyebut, konsep CSH itu saat ini dalam tahap pematangan. Dia mengatakan pemerintah tengah melakukan proses studi banding terkait dengan pelaksanaan konsep tersebut di sejumlah negara.

    Apabila dinilai tepat, konsep itu akan diadopsi BP Tapera untuk mempertebal portofolio dana murah yang nantinya digunakan mendukung pendananaan sektor perumahan.

    “Ya nanti kita lihat berbagai kemungkinannya. Pasti kita akan bertransformasi nanti ya memang ini yang setelah kita upayakan,” jelasnya.

    Respons Pengusaha

    Sejumlah pelaku usaha sektor properti menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan iuran Tapera, serta turut mengapresiasi rencana pemerintah yang hendak merevisi Undang-Undang Tapera.

    Bukan tanpa alasan, banyak pengembang berpandangan konsep iuran wajib Tapera dikhawatirkan justru bermasalah dan menimbulkan distorsi.

    Wakil Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menilai konsep pengenaan iuran wajib Tapera bagi pekerja swasta tidak relevan dijalankan mengingat tidak semua masyarakat membutuhkan hunian.

    “Masalah utama Tapera menjadikan ini menjadi iuran wajib. Padahal sebagian besar warga sudah memiliki hunian. Jadi, seharusnya sifatnya harus sukarela,” kata Bambang kepada Bisnis, Rabu (5/11/2025).

    Selain itu, pada aturan sebelumnya Tapera juga mewajibkan Pengusaha turut menanggung sebagian iuran tersebut. Di mana, hal itu justru dinilai menambah beban para pelaku usaha yang ujungnya akan berdampak pada kenaikan harga produk.

    Karyawan beraktivitas di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Jakarta, Rabu (24/7/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

    Sejalan dengan hal itu, Bambang menilai putusan MK tersebut telah tepat. Khususnya dalam rangkaian menjaga perekonomian nasional.

    Senada, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Endang Kawidjaja menuturkan bahwa pengenaan Tapera idealnya tidaklah wajib alias sukarela.

    Apabila konsep pengenaan iuran wajib dijalankan, konsepnya diproyeksi tidak akan berbeda jauh dengan tabungan Jaminan Hari Tua (JHT).

    “Sedangkan JHT yang merupakan program BPJS Ketenagakerjaan saja semakin hari makin membengkak,” imbuhnya.

    Terkait dengan pembentukan dana abadi, dia mengatakan usulan tersebut memang diperlukan untuk mewujudkan pengadaan hunian terjangkau bagi masyarakat. Akan tetapi, nominalnya disebut tidaklah sedikit. Sehingga, hal itu perlu menjadi perhatian pemerintah.

    “Dana abadi untuk mendukung skema Subsidi Selisih Bunga di rumah subsidi memang perlu bantuan dana abadi, tapi besar sekali dananya yang diperlukan,” pungkasnya.

    Dukungan terhadap rencana kebijakan dana abadi perumahan juga sebelumnya disampaikan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Kebijakan tersebut dinilai lebih cocok diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan mewajibkan iuran Tapera.

    Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menuturkan pola itu dinilai lebih kompatibel diterima oleh masyarakat umum jika dibandingkan dengan melakukan penarikan iuran sebagaimana dalam program Tapera.

    “Kita ngusulin memang mendingan polanya pakai dana abadi perumahan dibanding dengan pungutan masyarakat. Tapi, keputusannya terserah pemerintah,” kata Nixon saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

    Nixon menyebut, pembentukan dana abadi itu juga diperlukan di tengah kondisi ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian. Tujuannya, dana abadi perumahan ini dapat menekan beban yang ditanggung pemerintah.

    Meski sepenuhnya menyerahkan keputusan penerapan tersebut pada pemerintah, Nixon berharap bahwa implementasi mencari sumber pendanaan baru bagi sektor perumahan tidak dilakukan melalui pungutan masyarakat.

    “Ke depannya apakah ini [Tapera] tidak akan ada pungutan lagi? Kita serahkan ke pemerintah saja, pemerintah paling tahu ini akan tetap ada pungutan atau tidak. Tapi kalau tidak ada ya kita senang-senang saja, masyarakat bebannya berkurang,” pungkasnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis sebelumnya, skema implementasi dana abadi perumahan itu bakal bersumber dari APBN. Nixon mengusulkan, nantinya kucuran alokasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) perlu dibagi untuk disalurkan ke masyarakat dan untuk diinvestasikan guna mempertebal simpanan dana abadi tersebut. 

    “Dengan duit FLPP yang sama ditaruh di BP Tapera [Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat], BP Tapera lalu memutar dananya itu, katakanlah di SBN [surat berharga negara] dan dapat bunga 6%,” ujar Nixon. 

    Nantinya, imbal hasil 6% yang didapatkan dari investasi di SBN itu kemudian bisa digunakan untuk membayar selisih bunga KPR di masyarakat. Sehingga, masyarakat tetap hanya bayar 5% dari yang sebelumnya 9,5%. Menurutnya, skema dana abadi itu membutuhkan waktu 10 tahun. Namun, ke depannya beban APBN akan berkurang.

    Nixon lantas memberikan gambaran, bila skema dana abadi dijalankan 2024, maka pada 2034 sudah otomatis KPR subsidi bisa tersalurkan 500.000 hingga 600.000 rumah dalam setahun.

    Skema tersebut juga tidak hanya menyelesaikan permasalahan perumahan di segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tapi sekaligus masyarakat berpenghasilan tanggung dengan penghasilan Rp8 juta hingga Rp15 juta.

  • MBG di Papua Untuk Percepatan Perbaikan Gizi Anak

    MBG di Papua Untuk Percepatan Perbaikan Gizi Anak

    JAYAPURA – Program Makan Bergizi (MBG) di berbagai daerah di Papua menjadi langkah nyata pemerintah dalam mempercepat perbaikan gizi anak yang diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Semua itu merupakan upaya mewujudkan generasi emas Indonesia dari Papua pada 2045.

    Pemerintah menempatkan Papua sebagai salah satu daerah prioritas karena tantangan gizi yang dihadapi relatif berat dibandingkan wilayah lain.

    Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting di Papua di angka 28,6 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 21,5 persen.

    Angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar tiga dari 10 anak di Papua mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Karena itu, langkah perbaikan gizi di daerah ini harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

    Oleh sebab itu pemerintah memandang isu gizi tidak sekadar soal pangan, tetapi menyangkut masa depan generasi yang kelak menjadi penopang pembangunan bangsa.

    “Persoalan gizi di Papua bersifat kompleks dan masalah tersebut bukan hanya akibat kurang makan, tapi juga karena pola asuh, penyakit, dan kondisi lingkungan. Karena itu pendekatannya harus terpadu dan lintas sektor,” kata Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen.

    Untuk itu penguatan-penguatan kapasitas perlu dilakukan agar standar keamanan pangan, penyusunan menu seimbang, dan pemantauan tumbuh kembang anak menjadi satu hal yang dapat diperhatikan bersama.

    Selain di sekolah, pendekatan berbasis komunitas juga dijalankan melalui dapur Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Dapur dari pemerintah daerah yang dikelola oleh kader masyarakat dan difokuskan untuk melayani ibu hamil serta balita.

    Program itu menekankan bahan makanan diambil dari hasil kebun dan laut setempat agar, sehingga menumbuhkan sikap mandiri dan berkelanjutan.

    Menu-menu MBG dan PMT Dapur yang biasa disajikan berupa ikan kuah kuning, yang biasanya disajikan menggunakan nasi ataupun umbi-umbian, seperti singkong, serta dengan tambahan lauk tahu atau tempe.

    Kemudian untuk sayur yang disajikan berupa sayur lilim atau kangkung, bunga pepaya, sedangkan untuk anak-anak di sekolah disajikan sayur tumis kangkung.

    Selain itu menu yang sering disajikan juga ada ikan asar yang diolah menjadi ikan suir. Ikan tersebut diolah menjadi ikan suir manis, atau manis pedas serta ikan suir pedas. Biasanya disajikan dengan sayur kelor capur jagung muda.

    Menu lainnya yang disediakan oleh SPPG adalah ikan mujair goreng yang dipadu dengan singkong (kasbi) atau petatas (ubi jalar) serta sayur labu siam.

    Hasil

    Program itu, kini sudah mulai menampakkan hasil, seperti di Kota Jayapura, sesuai data dinas kesehatan yang mencatat penurunan angka stunting dari 21,3 persen pada 2023 menjadi 15,15 persen pada September 2025.

    Meski masih terdapat wilayah dengan prevalensi tinggi, seperti Jayapura Utara dan Hamadi, tren positif tersebut menjadi bukti bahwa intervensi gizi berbasis sekolah dan komunitas mulai efektif.

    Dengan potensi alam yang besar dan masyarakat yang kaya nilai budaya, Papua memiliki modal kuat untuk melahirkan generasi unggul, terutama ketika pemerintah menghadirkan MBG sebagai investasi sosial yang penting untuk mencetak generasi muda yang sehat, cerdas, dan tangguh menghadapi perubahan global.

    Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih perlu dihadapi, mulai dari akses geografis ke daerah pedalaman yang masih perlu dicarikan jalan keluar dalam upaya distribusi bahan pangan segar. Selain itu, kekurangan tenaga gizi profesional di puskesmas untuk pemantauan tumbuh kembang anak.

    Semua tantangan itu tidak boleh kita pandang sebagai hambatan, melainkan menjadi penyemangat bagi semua pemangku kepentingan untuk kreatif dan inovatif, sehingga semua persoalan pasti ada jalan keluarnya.

    Kolaborasi

    Permasalahan gizi di Papua bersifat kompleks, karena hal ini bukan hanya masalah kemiskinan atau kekurangan makanan, tetapi juga berkaitan dengan pola asuh dan kondisi kesehatan lingkungan.

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Juliana Napitupulu menegaskan bahwa program ini memerlukan pendekatan lintas sektor sebagai kunci utama, termasuk menghadirkan MBG ini, sesuai dengan karakter lokal dan ketersediaan bahan pangan setempat agar lebih berkelanjutan.

    Pemerintah daerah, dalam menyukseskan program pemenuhan gizi anak-anak ini, berupaya menyajikan menu-menu, baik di MBG maupun di PMT Dapur, dengan memanfaatkan bahan pangan lokal, seperti ikan laut, sayur kelor, kacang hijau, dan umbi-umbian yang mudah dijangkau masyarakat setempat.

    Lembaga Persatuan Bangsa-bangsa di bidang perlindungan anak menilai program MBG di daerah paling timur Indonesia yang telah berjalan dengan kolaborasi berbagai pihak ini berpeluang menjadi contoh nasional implementasi program gizi sekolah.

    Banyak studi yang membuktikan bahwa pemberian makan bergizi di sekolah dapat meningkatkan kehadiran siswa dan prestasi akademik meningkat. Papua bisa menjadi percontohan bila sinergi semua pihak ini terus dijaga dengan baik dan berkelanjutan.

    Oleh karena itu pemerintah daerah menargetkan seluruh sekolah dasar dan menengah di Papua telah menerapkan standar pelayanan gizi dan keamanan pangan siap saji dalam lima tahun mendatang.

    Bersamaan dengan itu, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan sistem pemantauan terpadu berbasis digital yang dapat memantau capaian program MBG hingga tingkat kampung.

    Program pemerintah ini juga memberi dampak meningkatnya kepedulian, sekaligus semangat bahwa tanggung jawab membangun masa depan Papua tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga di sekolah, keluarga, dan komunitas.

    Setiap piring makanan bergizi yang tersaji di meja makan sekolah maupun pada ibu hamil adalah simbol harapan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil, dari sepiring nasi sehat, dari senyum anak yang tumbuh penuh semangat.

    Untuk jangka panjang, MBG menjadi sarana strategis menanamkan kebiasaan makan sehat bagi anak-anak Papua. MBG tidak sekadar memberi makanan, tetapi membangun budaya sehat dan saling peduli.

  • BTN Sebar Dana Murah, Sasar Masyarakat Kelompok Ini

    BTN Sebar Dana Murah, Sasar Masyarakat Kelompok Ini

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi meluncurkan Tabungan BTN Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), di Auditorium HKBP Seminarium Sipoholon, Tapanuli Utara (Taput). Peluncuran tabungan ini selain untuk mendukung kegiataan keagamaan, diharapkan bisa meningkatkan perolehan dana murah perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, menjelaskan peluncuran Tabungan BTN–HKBP merupakan sebuah produk yang kami rancang dengan semangat transaksi, pelayanan dan kasih.

    “Tabungan BTN–HKBP bukan hanya sarana menabung, tetapi juga bentuk iman yang bekerja melalui kasih, karena setiap dana yang ditabung akan memberikan manfaat tambahan sebesar 1% untuk disalurkan ke Gereja HKBP, di luar bunga yang diterima oleh nasabah,” katanya, Kamis (30/10/2025).

    Lebih lanjut dikatakan Nixon, kerja sama ini bukan sekadar bentuk kemitraan antara lembaga keuangan dan organisasi keagamaan, tetapi merupakan wujud nyata dari komitmen kita untuk membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat, khususnya jemaat HKBP di seluruh Indonesia.

    “Sebagai bank yang berfokus pada pelayanan bagi masyarakat dan keluarga Indonesia, BTN ingin hadir tidak hanya sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai mitra yang turut mendukung penguatan peran gereja dan dunia pendidikan. Kami memahami betapa pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan di lingkungan gereja, serta kebutuhan akan kemudahan bagi para pendeta, pengurus, dan jemaat dalam mengatur keuangan serta mewujudkan kepemilikan rumah,” ujarnya.

    Nixon mengatakan melalui kerja sama ini BTN berkomitmen untuk mendukung pengelolaan keuangan gereja yang lebih efisien dan profesional, serta memberikan kemudahan bagi jemaat dalam mengakses layanan keuangan dan jugamembantu para pendeta, pengurus, serta jemaat dalam memiliki hunian yang layak melalui berbagai program pembiayaan BTN.

     

  • Bagikan Video Lawas Adian Napitupulu Bela Jokowi, Dede Budhyarto: Masih Relevan Buat Ditonton

    Bagikan Video Lawas Adian Napitupulu Bela Jokowi, Dede Budhyarto: Masih Relevan Buat Ditonton

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Komisaris PT Pelni. Kristia Budiyarto alias Dede Budhyarto membagikan sebuah video. Menunjukkan politisi PDIP Adian Napitupulu membela pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi.

    “Untuk Janggar mania, Janggar lover’s, Janggar garis keras, garis bling-bling, bajer mitra judol, dan moncong bodas, mungkin video ini masih relevan buat ditonton,” tulis Dede dikutip dari unggahannya di X, Rabu (29/10/2025).

    Dia mengungkapkan pernyataan satire. Meminta yang menonton menjauhkan diri dari barang pecah belah.

    “…tapi tulung, emosi dijaga. Tontonlah jauh-jauh dari barang mudah pecah belah — takutnya nanti benturannya bukan di logika, tapi di kepala,” terangnya.

    Adapun video dimaksud, Adian nampak tampil di program Mata Najwa. Dia menggembar-gemborkan pembangunan di era Jokowi.

    ‘Jokowi sudah membangun 4.000 Km jalan, 40 pelabuhan, puluhan bandara, dan sebagainya. Jalan itu dibangun tidak untuk jalan, pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan, bandara dibangun tidak untuk bdandara,” ujar Adian.

    Menurut Adian, semua pembangunan itu, bukan untuk pembangunan itu sendiri.

    “Semua dibangun untuk meningkatkan pertaninan, perkebunan, industri, wisata, dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua,” ucapnya.

    “Semua berarti kesejahteraan buat kita semua,” sambungnya.

    Adian menjelaskan, pemerintah tidak pernah menyetujui rancangan anggaran alias APBN sendiri. Tapi membahas bersama DPR.

    “Mungkinkah tidak, pemerintah menyusun anggaran sendiri? Tidak mungkin. Anggaran pendapatan belanja negara disusun bersama presiden dan DPR. Jelas. Jangan kemudian menyalahkan pemerintah, tapi partainya di DPR menyetujui anggaran itu,” jelasnya.

  • Legislator Usul Skema Komisi Ojol Pakai Sistem Berlangganan

    Legislator Usul Skema Komisi Ojol Pakai Sistem Berlangganan

    Jakarta –

    Wakil Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus anggota Komisi V DPR Adian Napitupulu mengusulkan solusi permasalahan bagi hasil antara pengemudi ojek online dengan perusahaan aplikator. Alih-alih menerapkan sistem komisi, Adian menyebut biaya berlangganan dapat diterapkan bagi pengemudi ojol.

    “Begini, maksimal per hari ini, kita minta komisi aplikator tidak lebih dari 10%. All in. Tapi, perkembangan teknologi, perkembangan pola ekonomi usaha di beberapa negara lain, sistemnya justru sudah lebih maju. Tidak lagi menggunakan komisi, tetapi biaya tetap, biaya berlangganan,” ujar Adian dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

    Biaya berlangganan artinya pengemudi ojol membayar biaya tetap untuk mendapatkan order. “Jadi, si driver misalnya membayar pada aplikasi 200 ribu rupiah tiap bulan, dan aplikator wajib untuk mendistribusikan order pada mereka,” jelasnya. Pada prakteknya sistem berlangganan sudah dilaksanakan di India dan Malaysia.

    Sebelumnya Adian Napitupulu menggelar diskusi bersama berbagai asosiasi ojek online, komunitas pengemudi online dan perusahaan aplikator di Ruang Rapat Fraksi PDIP, Jakarta. Diskusi menjadi bagian dalam penyusunan regulasi di sektor transportasi daring.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto bakal membuat aturan khusus terkait pengemudi transportasi online, termasuk ojol. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo
    Hadi mengatakan draf aturan tersebut sudah berada di mejanya dan akan segera dikaji lebih lanjut.

    Menurutnya, pemerintah akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan semua pihak yang terlibat, mulai dari pengemudi hingga perusahaan aplikator.

    “Kan dari draf itu, kemudian kami pelajari. Masih ada yang perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik,” ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

    Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman mengusulkan agar pengemudi ojek online (ojol) dimasukkan ke dalam kategori unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Ia menilai ekosistem digital seperti pengemudi ojol, pedagang e-commerce, hingga aplikasi pemesanan makanan perlu diatur dalam satu payung hukum yang memberikan perlindungan sebagai pelaku usaha digital.

    “Kita sekarang melihat perlunya aturan yang bisa menjaga atau melindungi para pelaku usaha yang bergerak di sektor pasar digital. Dan ini luar biasa banyak.
    Salah satunya dari ojol. Di ekosistem pasar digital itu kan ada transporter, aplikator, dan juga UMKM atau merchant-nya,” ujar Maman di kantornya beberapa waktu lalu.

    (rea/rrd)

  • Adian Napitupulu Dorong Skema Berlangganan untuk Driver Ojol

    Adian Napitupulu Dorong Skema Berlangganan untuk Driver Ojol

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi V DPR, Adian Napitupulu, angkat suara mengenai ojek online (ojol). Dia mendorong sistem berlangganan sebagai alternatif skema komisi dalam hubungan antara pengemudi ojol dan perusahaan aplikator.

    “Begini, maksimal per hari ini, per saat ini kita meminta komisi aplikator tidak lebih dari 10%. All in. Tapi, perkembangan teknologi, perkembangan pola ekonomi usaha di beberapa negara lain, sistemnya justru sudah lebih maju,” ujar Adian, Selasa (28/10/2025).

    Menurutnya, model berlangganan yang diusungnya akan memberi kepastian akses order bagi pengemudi sekaligus kewajiban yang jelas bagi aplikator.

    “Tidak lagi menggunakan komisi, tetapi biaya tetap, biaya berlangganan. Jadi driver membayar pada aplikasi Rp200.000 tiap bulan, dan aplikator wajib untuk mendistribusikan order pada mereka. Di India dan beberapa negara lain sudah seperti itu.”

    Adian pun menegaskan usulan berlangganan dapat berjalan sebagai tahap lanjutan setelah pengetatan komisi.

    Usulan tersebut disampaikan Adian usai berdiskusi dengan berbagai asosiasi ojol, komunitas pengemudi, dan perusahaan aplikator di Ruang Rapat Fraksi PDI Perjuangan, Jakarta, sebagai bagian dari penjaringan masukan untuk penyusunan regulasi transportasi daring.