Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Mendagri inspeksi penanganan bencana di Bener Meriah

    Mendagri inspeksi penanganan bencana di Bener Meriah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengecek langsung kondisi infrastruktur dan permukiman warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

    Dalam peninjauan itu, Mendagri didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar, dan pejabat terkait lainnya.

    Salah satu lokasi yang dikunjungi Mendagri yaitu Jembatan Jamur Ujung di Kecamatan Wih Pesam yang terdampak banjir dan longsor. Ia menegaskan bahwa kerusakan terjadi karena perubahan aliran sungai yang semula kecil menjadi melebar, sehingga menggerus struktur tanah dan merobohkan jembatan.

    “Ini betul-betul longsor terjadi ini, sungai yang tadinya kecil (menjadi) lebar seperti ini dan (membuat) jembatan roboh,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Mendagri, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, mengapresiasi gerak cepat TNI dalam penanganan darurat di lapangan. Ia menyebutkan, perbaikan sementara jembatan telah diselesaikan dalam waktu singkat sehingga akses masyarakat kembali terhubung.

    “Tapi alhamdulillah ini teman-teman dari TNI cepat sekali ini 10 hari, di sana 4 hari, selesai,” ungkapnya.

    Meski demikian, Mendagri menyoroti kondisi permukiman warga di sekitar lokasi yang dinilai sangat rawan. Secara fisik, sejumlah rumah tidak mengalami kerusakan berat, namun letaknya berada di zona berisiko tinggi.

    “Tapi kita lihat rumah-rumah ini, ini rumah-rumah ini tidak terdampak. Jadi kalau seandainya dikatakan rusak ringan, sedang, berat, ya dia nggak dapat apa-apa. Tapi lihat lokasinya, lokasinya ini rawan sekali,” kata Mendagri.

    Menurut Mendagri, struktur tanah berpasir membuat kawasan tersebut sangat mudah tergerus, terutama jika kembali terjadi hujan lebat. Ia menegaskan perlunya relokasi demi keselamatan warga. “Ini kalau seandainya didiamkan, ada hujan lebat lagi, struktur tanahnya dari pasir. Ini bisa terjadi tergerus, jadi mau enggak mau kita harus relokasi,” tegas Mendagri.

    Peninjauan tersebut merupakan agenda lanjutan Mendagri setelah sebelumnya menggelar rapat bersama kepala daerah se-Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh. Rapat tersebut merupakan upaya Mendagri untuk menyerap berbagai aspirasi dari daerah terkait langkah percepatan penanganan pascabencana yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah.

    Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap kondisi masing-masing daerah terdampak baik di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), maupun Sumatera Barat (Sumbar). Berdasarkan hasil pemetaan, Kabupaten Bener Meriah menjadi salah satu daerah di Aceh yang perlu mendapat dukungan percepatan pemulihan.

    Selain Bener Meriah, pada hari yang sama Mendagri juga meninjau lokasi terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Gayo Lues. Setelah dari Aceh, Mendagri dijadwalkan bakal meninjau daerah terdampak di Sumut dan Sumbar.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Percepatan pemulihan pascabencana jadi prioritas utama

    Mendagri: Percepatan pemulihan pascabencana jadi prioritas utama

    Presiden telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Satgas tersebut melibatkan berbagai kementerian/lembaga untuk memastikan pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan percepatan pemulihan pascabencana Sumatera menjadi prioritas utama pemerintah.

    “Presiden telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Satgas tersebut melibatkan berbagai kementerian/lembaga untuk memastikan pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kepala daerah se-Provinsi Sumut, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan.

    Ia kemudian dipercaya Presiden sebagai Ketua Satgas dan segera bergerak cepat melakukan langkah-langkah konsolidasi, termasuk pemetaan tingkat kenormalan daerah terdampak.

    Mendagri juga menghimpun berbagai masalah di lapangan termasuk aspirasi dari para kepala daerah mengenai percepatan penanganan pascabencana. Sebelum menggelar pertemuan dengan forkopimda di Sumut, Mendagri juga telah menggelar forum serupa dengan Forkopimda Aceh.

    Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan sejumlah indikator pulihnya suatu daerah pascabencana. Hal tersebut meliputi aktivasi fungsi pemerintahan, pulihnya layanan publik, ketersediaan akses pendukung, hingga geliat perekonomian yang kembali berjalan normal.

    “(Salah satu indikator penting itu) kabupaten, kota, itu pemerintahnya berjalan lancar. Paling tidak, tingkat kabupaten itu dulu berjalan lancar. Setelah itu nanti kecamatannya dan juga desanya,” ujarnya.

    Berdasarkan pengecekan di sejumlah titik serta laporan para kepala daerah se-Sumut, Mendagri mengungkapkan kondisi daerah terdampak bencana cukup beragam. Namun secara umum, daerah-daerah tersebut menunjukkan progres pemulihan yang signifikan.

    Hal ini ditandai dengan berangsur normalnya proses pemerintahan di sejumlah wilayah. Sementara itu, di tingkat desa masih terdapat beberapa daerah yang terdampak sehingga membutuhkan penanganan secara maksimal.

    Di sisi lain, rusaknya akses dan ruas jalan di sejumlah daerah juga perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, jelas Mendagri, pemerintah bersama pihak terkait akan terus bekerja sama untuk memulihkan kondisi tersebut. Dalam forum itu, Mendagri juga menyampaikan bahwa secara umum perekonomian telah berangsur pulih.

    “Dari sisi ekonomi, good news-nya, hampir semua pasar, restoran, warung, itu hidup,” kata Mendagri.

    Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengapresiasi kerja keras pemerintah pusat dan daerah, serta jajaran TNI/Polri yang berhasil mendorong percepatan pemulihan pascabencana Sumatra.

    Apresiasi ini termasuk diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumut dan kabupaten/kota setempat yang dinilai responsif dalam penanganan bencana. Bahkan, menurutnya, Sumut termasuk salah satu daerah yang cepat mengeksekusi langkah-langkah penanganan, termasuk penyaluran bantuan.

    Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, seperti sedimentasi pada beberapa sungai yang akan diusulkan untuk dilakukan normalisasi. Selain itu, perbaikan akses jalan juga akan terus dilakukan oleh pemerintah bersama pihak terkait.

    “Perbaikan akses jalan darat, tadi sudah kita sampaikan. Data detilnya bagi rekan-rekan bupati, wali kota, yang syukur kalau direkap. Tapi kalau rekan-rekan punya data detil ruas jalan (rusak), ini nasional, ruas jalan ini yang punya provinsi, ruas jalan punya kabupaten/kota (dapat dilaporkan kepada pemerintah pusat),” tutur Mendagri.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Percepatan Pemulihan Pascabencana Prioritas Utama

    Percepatan Pemulihan Pascabencana Prioritas Utama

    Liputan6.com, Sumatera Utara – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan percepatan pemulihan pascabencana Sumatra menjadi prioritas utama pemerintah. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kepala daerah se-Provinsi Sumut, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Senin (12/1/2026).

    Mendagri menjelaskan, Presiden telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Satgas tersebut melibatkan berbagai kementerian/lembaga untuk memastikan pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

    Ia kemudian dipercaya Presiden sebagai Ketua Satgas dan segera bergerak cepat melakukan langkah-langkah konsolidasi, termasuk pemetaan tingkat kenormalan daerah terdampak. Mendagri juga menghimpun berbagai masalah di lapangan termasuk aspirasi dari para kepala daerah mengenai percepatan penanganan pascabencana. Sebelum menggelar pertemuan dengan Forkopimda di Sumut, Mendagri juga telah menggelar forum serupa dengan Forkopimda Aceh.

    Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan sejumlah indikator pulihnya suatu daerah pascabencana. Hal tersebut meliputi aktivasi fungsi pemerintahan, pulihnya layanan publik, ketersediaan akses pendukung, hingga geliat perekonomian yang kembali berjalan normal. “[Salah satu indikator penting itu] kabupaten, kota, itu pemerintahnya berjalan lancar. Paling tidak, tingkat kabupaten itu dulu berjalan lancar. Setelah itu nanti kecamatannya dan juga desanya,” ujar Mendagri.

    Berdasarkan pengecekan di sejumlah titik serta laporan para kepala daerah se-Sumut, Mendagri mengungkapkan kondisi daerah terdampak bencana cukup beragam. Namun secara umum, daerah-daerah tersebut menunjukkan progres pemulihan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan berangsur normalnya proses pemerintahan di sejumlah wilayah. Sementara itu, di tingkat desa masih terdapat beberapa daerah yang terdampak sehingga membutuhkan penanganan secara maksimal.

    Di sisi lain, rusaknya akses dan ruas jalan di sejumlah daerah juga perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, jelas Mendagri, pemerintah bersama pihak terkait akan terus bekerja sama untuk memulihkan kondisi tersebut. Dalam forum itu, Mendagri juga menyampaikan bahwa secara umum perekonomian telah berangsur pulih.

    “Dari sisi ekonomi, good news-nya, hampir semua pasar, restoran, warung, itu hidup,” jelasnya.

  • Pastikan Kondisi Daerah Terdampak Bencana, Mendagri Tito Cek Langsung Infrastruktur di Bener Meriah

    Pastikan Kondisi Daerah Terdampak Bencana, Mendagri Tito Cek Langsung Infrastruktur di Bener Meriah

    Liputan6.com, Aceh – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung dampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Minggu (11/1/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi infrastruktur, permukiman warga, serta langkah penanganan lanjutan yang perlu segera dilakukan, termasuk relokasi warga di wilayah rawan.

    Dalam peninjauan itu, Mendagri didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar, dan pejabat terkait lainnya.

    Salah satu lokasi yang dikunjungi Mendagri yaitu Jembatan Jamur Ujung di Kecamatan Wih Pesam yang terdampak banjir dan longsor. Ia menegaskan bahwa kerusakan terjadi karena perubahan aliran sungai yang semula kecil menjadi melebar, sehingga menggerus struktur tanah dan merobohkan jembatan. “Ini betul-betul longsor terjadi ini, sungai yang tadinya kecil [menjadi] lebar seperti ini dan [membuat] jembatan roboh,” ujar Mendagri.

    Mendagri mengapresiasi gerak cepat TNI dalam penanganan darurat di lapangan. Ia menyebutkan, perbaikan sementara jembatan telah diselesaikan dalam waktu singkat sehingga akses masyarakat kembali terhubung. “Tapi alhamdulillah ini teman-teman dari TNI cepat sekali ini 10 hari, di sana 4 hari, selesai,” ungkapnya.

    Meski demikian, Mendagri menyoroti kondisi permukiman warga di sekitar lokasi yang dinilai sangat rawan. Secara fisik, sejumlah rumah tidak mengalami kerusakan berat, namun letaknya berada di zona berisiko tinggi. “Tapi kita lihat rumah-rumah ini, ini rumah-rumah ini tidak terdampak. Jadi kalau seandainya dikatakan rusak ringan, sedang, berat, ya dia nggak dapat apa-apa. Tapi lihat lokasinya, lokasinya ini rawan sekali,” jelasnya.

  • Dasco Hubungi Prabowo, Menkeu Tegaskan TKD Aceh 2026

    Dasco Hubungi Prabowo, Menkeu Tegaskan TKD Aceh 2026

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di sela-sela rapat koordinasi penanganan bencana di Banda Aceh, Sabtu 11 Januari sempat menelepon Presiden Prabowo Subianto dan menghubungkannya ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memastikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) bagi sejumlah daerah di Aceh agar tidak dipotong.

    Momen itu terjadi saat Purbaya memaparkan kondisi keuangan untuk daerah bencana, dan meminta daerah untuk tak ragu menggunakan anggaran yang ada.

    Dia pun nantinya melaporkan hal itu ke Prabowo, tetapi juga meminta kepada Dasco untuk juga membantu mengomunikasikannya.

    Lalu rapat itu sempat berhenti sejenak saat Dasco tiba-tiba menelepon Prabowo. Dasco pun langsung menghubungkan ponselnya ke Purbaya agar bisa mendengar hal yang disampaikan Prabowo.

    “Jadi clear, untuk tahun ini anggaran anda akan penuh seperti tahun lalu, nggak akan dipotong,” kata Purbaya setelah mendengar telepon itu dikutip Antara.

    Dia mengaku belum sempat menghubungi langsung Presiden Prabowo karena masih memiliki agenda yang padat. Namun, kata dia, Prabowo kini telah menyatakan setuju agar anggaran itu tak dipotong.

    “Pak Ketua (Dasco) sudah telepon, dan Pak Presiden bilang setuju. Sudah kita hitung semuanya secara anggaran, bisa, tak ada masalah,” kata Menkeu.

    Dia mengaku pada 2 Januari 2026 telah mengirim anggaran untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh dengan total sebesar Rp1,2 triliun. Artinya, kata dia, anggaran sudah bukan lagi permasalahan bagi daerah-daerah yang terkena bencana di Aceh.

    Sementara itu, Dasco menyampaikan kesimpulan rapat bahwa per tanggal 10 Januari 2026, pemulihan pasca bencana Sumatera akan dilaksanakan oleh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang dibentuk pemerintah, dan akan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    “Sehingga Satgas Pemulihan Bencana Sumatera, DPR akan menjalankan fungsi di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan koordinasi,” kata Dasco.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa Pemerintah dan DPR menargetkan seluruh roda pemerintahan di seluruh daerah di Sumatera yang terdampak bencana sudah bisa berjalan normal sebelum memasuki Bulan Ramadhan.

    “Dan seluruh daerah terdampak telah tersentuh secara bertahap dan dapat dimaksimalkan agar dapat selesai tertanggulangi diusahakan sebelum Lebaran,” katanya.

  • Mendagri Serahkan Bantuan Gerobak Dorong dan Bahan Makanan untuk Percepat Pemulihan Aceh Tamiang

    Mendagri Serahkan Bantuan Gerobak Dorong dan Bahan Makanan untuk Percepat Pemulihan Aceh Tamiang

    Mendagri Serahkan Bantuan Gerobak Dorong dan Bahan Makanan untuk Percepat Pemulihan Aceh Tamiang
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyerahkan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang di Lapangan Parkir Kantor Bupati Aceh Tamiang, Aceh, Minggu (11/1/2026).
    Bantuan berupa 456 unit gerobak dorong dan 1.300 dus mi instan diberikan untuk mendukung percepatan pemulihan dan membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak pascabencana di daerah tersebut. 
    Mendagri
    menyampaikan,
    Kabupaten Aceh Tamiang
    merupakan salah satu wilayah dengan dampak bencana cukup besar. Meski demikian, pemulihan di daerah tersebut mulai menunjukkan perkembangan yang positif.
    “Pemerintahan sudah mulai jalan, ekonomi sudah mulai kelihatan. Warung, restoran, kemudian pasar sudah mulai buka. SPBU sudah buka semua,” ujar Mendagri dalam siaran pers yang diterima Kompas.com. 
    Mendagri menegaskan, pemulihan pascabencana tidak hanya diukur dari perbaikan infrastruktur fisik. Aktivitas ekonomi yang kembali bergerak dan pemerintahan yang berangsur berfungsi juga menjadi indikator.
    Menurutnya, kantor pemerintahan memiliki peran strategis sebagai pusat pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya daerah.
    Guna mendukung percepatan pemulihan tersebut, Mendagri mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan dukungan anggaran tahap awal bagi Pemkab Aceh Tamiang.
    “Saya mendapat informasi bahwa anggaran untuk Aceh Tamiang gelombang pertama itu tanpa melalui administrasi terlebih dahulu. Jadi, uangnya duluan dan administrasi menyusul,” katanya.
    Ia pun meminta pemerintah daerah untuk segera memanfaatkan anggaran secara optimal. Prioritas diarahkan pada pembayaran gaji pegawai agar daya beli masyarakat kembali meningkat dan roda ekonomi bergerak.
    Selanjutnya, anggaran dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas pemerintahan yang rusak serta melengkapi sarana kerja, seperti perabot kantor dan perangkat komputer.
    Selain dukungan anggaran, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menugaskan dua pejabat keuangan daerah untuk mendampingi Pemkab Aceh Tamiang, khususnya dalam aspek administrasi dan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
    Pendampingan tersebut diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.
    Sebagai langkah lanjutan, Mendagri juga mengungkapkan rencana penambahan personel TNI dan Polri untuk mendukung kegiatan pembersihan dari rumah ke rumah.
    Bantuan ini juga diperlukan untuk menyalurkan perlengkapan pendukung lain yang masih dalam perjalanan, yaitu ribuan pasang sepatu bot.
    “Tujuannya, supaya bisa bermanfaat dalam menghadapi pemulihan ini di tengah daerah yang masih becek-becek,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Salurkan Gerobak Dorong dan Bantuan Pangan ke Aceh Tamiang

    Mendagri Salurkan Gerobak Dorong dan Bantuan Pangan ke Aceh Tamiang

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyalurkan ratusan gerobak dorong dan bantuan pangan kepada Pemkab Aceh Tamiang untuk mempercepat pemulihan pasca bencana. Bantuan ini ditujukan mendukung pembersihan wilayah terdampak sekaligus memulihkan aktivitas pemerintahan dan ekonomi masyarakat.

    Dalam kesempatan tersebut, Tito yang juga merupakan Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera menyampaikan Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah dengan dampak bencana cukup besar. Meski demikian, ia menilai proses pemulihan di daerah tersebut mulai menunjukkan perkembangan yang positif.

    “Pemerintahan sudah mulai jalan, ekonomi sudah mulai kelihatan. Warung, restoran, kemudian pasar sudah mulai buka, SPBU buka semua,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (11/1/2026).

    Bantuan tersebut mencakup 456 gerobak dorong untuk membersihkan lumpur dan material sisa bencana di pemukiman padat serta gang sempit, serta 1.300 dus mi instan guna memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak. Penyerahan bantuan berlangsung di Lapangan Parkir Kantor Bupati Aceh Tamiang, Aceh, Minggu (11/1).

    Tito menekankan pemulihan pasca bencana bukan sekadar perbaikan fisik, tetapi juga berfungsinya pemerintahan dan pulihnya aktivitas ekonomi. Ia menilai kantor pemerintahan berperan strategis sebagai pusat kebijakan dan pengelolaan sumber daya daerah.

    “Saya mendapat informasi bahwa anggaran untuk Aceh Tamiang gelombang pertama itu tanpa melalui administrasi (terlebih dahulu), administrasi nyusul, uangnya duluan,” katanya.

    Ia mendorong pemda agar mengoptimalkan penggunaan anggaran, dengan prioritas pada pembayaran gaji pegawai untuk memulihkan daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi.

    Selain dukungan anggaran, Kementerian Dalam Negeri menugaskan dua pejabat keuangan daerah untuk mendampingi Pemkab Aceh Tamiang dalam administrasi dan koordinasi dengan DPRD, guna mempercepat keputusan tanpa mengabaikan akuntabilitas.

    Sebagai langkah lanjutan, Tito juga mengungkapkan rencana penambahan personel dari TNI dan Polri untuk mendukung kegiatan pembersihan dari rumah ke rumah, serta penyaluran perlengkapan pendukung lain yang masih dalam perjalanan, yaitu ribuan pasang sepatu bot.

    “Supaya bisa bermanfaat dalam menghadapi pemulihan ini di tengah daerah yang masih becek-becek,” tandasnya.

    (akn/ega)

  • Harga Tiket ke Aceh Mahal, Relawan Kesehatan Terbang Lewat Malaysia Biar Murah

    Harga Tiket ke Aceh Mahal, Relawan Kesehatan Terbang Lewat Malaysia Biar Murah

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menceritakan relawan kemanusiaan yang pergi ke wilayah terdampak bencana di Aceh harus lewat Malaysia agar mendapat tiket lebih murah. Ia mengatakan tiap dua minggu sekali, pihak Kemenkes mengirimkan 700-800 tenaga kesehatan untuk korban terdampak bencana.

    Untuk menyiasati harga tiket yang tinggi, para relawan akhirnya harus diterbangkan ke Kuala Lumpur terlebih dahulu, sebelum akhirnya terbang ke Aceh. Harga tiket jauh lebih murah bila dibanding terbang langsung.

    “Harga tiket ke Aceh sangat mahal,” kata Menkes dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Provinsi Aceh di Banda Aceh, dikutip dari Antara, Minggu (11/1/2025).

    “Akhirnya kemarin kita pakai rute penerbangan ke Malaysia dulu dan harga tiketnya lebih murah,” sambungnya.

    Ia berharap ada harga khusus untuk relawan yang diterbangkan ke Aceh. Mereka akan melakukan misi kemanusiaan untuk memberikan layanan kesehatan pada masyarakat yang terdampak bencana.

    Apabila harga tiket terlalu tinggi, menurut Menkes ini akan membebani para relawan.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Menteri Perhubungan, agar harga tiket untuk ke daerah bencana harganya terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.

    (avk/kna)

  • Purbaya Sebut Anggaran untuk Aceh Butuh Restu Prabowo, Dasco Langsung Telepon

    Purbaya Sebut Anggaran untuk Aceh Butuh Restu Prabowo, Dasco Langsung Telepon

    Bisnis.com, BANDA ACEH — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) bagi sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh tidak akan dipotong. Kepastian itu diperoleh setelah Dasco menghubungi Presiden Prabowo Subianto dan menyambungkannya langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di sela rapat koordinasi penanganan bencana di Banda Aceh, Sabtu (11/1/2026).

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di sela-sela rapat koordinasi penanganan bencana di Banda Aceh, Sabtu (11/1) sempat menelepon Presiden Prabowo Subianto dan menghubungkannya ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memastikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) bagi sejumlah daerah di Aceh agar tidak dipotong.

    Momen tersebut terjadi ketika Purbaya memaparkan kondisi keuangan bagi daerah terdampak bencana. Dalam pemaparannya, ia meminta pemerintah daerah tidak ragu menggunakan anggaran yang tersedia. Purbaya juga menyampaikan rencana untuk melaporkan kondisi tersebut kepada Presiden Prabowo, seraya meminta bantuan Dasco untuk mengomunikasikannya.

    Dikutip dari Antara, rapat kemudian sempat dihentikan sejenak saat Dasco secara langsung menelepon Presiden Prabowo dan menyambungkan panggilan tersebut kepada Purbaya. “Jadi clear, untuk tahun ini anggaran anda [dari APBN] akan penuh seperti tahun lalu, nggak akan dipotong,” kata Purbaya setelah mendengar pernyataan Presiden melalui sambungan telepon.

    Purbaya mengungkapkan, dirinya belum sempat menghubungi langsung Presiden Prabowo karena agenda yang padat. Namun, melalui komunikasi tersebut, Presiden menyatakan persetujuannya agar anggaran TKD bagi daerah terdampak bencana di Aceh tidak dikurangi. “Pak Ketua (Dasco) sudah telepon, dan Pak Presiden bilang setuju. Sudah kita hitung semuanya secara anggaran, bisa, tak ada masalah,” ujar Purbaya.

    Ia juga menyampaikan bahwa pada 2 Januari 2026, Kementerian Keuangan telah menyalurkan anggaran kepada pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di Aceh dengan total mencapai Rp1,2 triliun. Dengan demikian, menurut Purbaya, persoalan anggaran tidak lagi menjadi kendala bagi daerah-daerah yang terdampak bencana.

    Sementara itu, Dasco menyampaikan kesimpulan rapat bahwa per 10 Januari 2026, upaya pemulihan pascabencana di Sumatera akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dibentuk pemerintah dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. “Sehingga Satgas Pemulihan Bencana Sumatera, DPR akan menjalankan fungsi di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan koordinasi,” kata Dasco.

    Selain itu, Dasco menambahkan bahwa Pemerintah dan DPR menargetkan roda pemerintahan di seluruh daerah terdampak bencana di Sumatera dapat kembali berjalan normal sebelum memasuki bulan Ramadhan. “Dan seluruh daerah terdampak telah tersentuh secara bertahap dan dapat dimaksimalkan agar dapat selesai tertanggulangi diusahakan sebelum Lebaran,” katanya

  • Purbaya Sebut Anggaran untuk Aceh Butuh Restu Prabowo, Dasco Langsung Telepon

    Purbaya Sebut Kepastian Anggaran untuk Aceh Butuh Restu Prabowo, Dasco Langsung Telepon

    Bisnis.com, BANDA ACEH — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) bagi sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh tidak akan dipotong. Kepastian itu diperoleh setelah Dasco menghubungi Presiden Prabowo Subianto dan menyambungkannya langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di sela rapat koordinasi penanganan bencana di Banda Aceh, Sabtu (11/1/2026).

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di sela-sela rapat koordinasi penanganan bencana di Banda Aceh, Sabtu (11/1) sempat menelepon Presiden Prabowo Subianto dan menghubungkannya ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memastikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) bagi sejumlah daerah di Aceh agar tidak dipotong.

    Momen tersebut terjadi ketika Purbaya memaparkan kondisi keuangan bagi daerah terdampak bencana. Dalam pemaparannya, ia meminta pemerintah daerah tidak ragu menggunakan anggaran yang tersedia. Purbaya juga menyampaikan rencana untuk melaporkan kondisi tersebut kepada Presiden Prabowo, seraya meminta bantuan Dasco untuk mengomunikasikannya.

    Dikutip dari Antara, rapat kemudian sempat dihentikan sejenak saat Dasco secara langsung menelepon Presiden Prabowo dan menyambungkan panggilan tersebut kepada Purbaya. “Jadi clear, untuk tahun ini anggaran anda [dari APBN] akan penuh seperti tahun lalu, nggak akan dipotong,” kata Purbaya setelah mendengar pernyataan Presiden melalui sambungan telepon.

    Purbaya mengungkapkan, dirinya belum sempat menghubungi langsung Presiden Prabowo karena agenda yang padat. Namun, melalui komunikasi tersebut, Presiden menyatakan persetujuannya agar anggaran TKD bagi daerah terdampak bencana di Aceh tidak dikurangi. “Pak Ketua (Dasco) sudah telepon, dan Pak Presiden bilang setuju. Sudah kita hitung semuanya secara anggaran, bisa, tak ada masalah,” ujar Purbaya.

    Ia juga menyampaikan bahwa pada 2 Januari 2026, Kementerian Keuangan telah menyalurkan anggaran kepada pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di Aceh dengan total mencapai Rp1,2 triliun. Dengan demikian, menurut Purbaya, persoalan anggaran tidak lagi menjadi kendala bagi daerah-daerah yang terdampak bencana.

    Sementara itu, Dasco menyampaikan kesimpulan rapat bahwa per 10 Januari 2026, upaya pemulihan pascabencana di Sumatera akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dibentuk pemerintah dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. “Sehingga Satgas Pemulihan Bencana Sumatera, DPR akan menjalankan fungsi di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan koordinasi,” kata Dasco.

    Selain itu, Dasco menambahkan bahwa Pemerintah dan DPR menargetkan roda pemerintahan di seluruh daerah terdampak bencana di Sumatera dapat kembali berjalan normal sebelum memasuki bulan Ramadhan. “Dan seluruh daerah terdampak telah tersentuh secara bertahap dan dapat dimaksimalkan agar dapat selesai tertanggulangi diusahakan sebelum Lebaran,” katanya