Xcloud.id

Tag: Soekarno

  • Pemkot Kediri Gelar Rakor Pelayanan Adminduk bagi Penduduk Rentan dan Penduduk Non Permanen

    Pemkot Kediri Gelar Rakor Pelayanan Adminduk bagi Penduduk Rentan dan Penduduk Non Permanen

    Kediri (beritajatim.com) – Guna membangun sinergitas lintas sektor dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang inklusif, cepat, dan merata, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kediri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Penduduk Rentan Adminduk dan Penduduk Non Permanen, Selasa (11/11).

    Rakor yang berlangsung di Aula Soekarno Hatta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kediri dibuka oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri dan diikuti perwakilan perangkat daerah, Cabang Dinas Pendidikan, Kemenag, dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Kota Kediri.

    Dalam sambutannya, Ferry Djatmiko, Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri menjelaskan bahwa data kependudukan merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah, serta menjadi dasar pemerintah dalam berbagai program kebijakan strategis. Sehingga, keakuratan dan pemutakhiran data bukan hanya menjadi tanggung jawab Dispendukcapil, melainkan merupakan tanggung jawab bersama perangkat daerah.

    “Di dalam kegiatan rakor ini sangat penting dilaksanakan sebagai langkah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antar sektor, menyusun strategi pelayanan jemput bola yang teratur dan berkelanjutan, mengoptimalkan peran RT/RW, kelurahan, kecamatan, serta lembaga perangkat daerah dalam pendataan awal, dan memastikan bahwa seluruh penduduk tanpa terkecuali memperoleh hak identitas kependudukan secara layak dan setara,” ucapnya.

    Selanjutnya, Marsudi Nugroho, Kepala Dispendukcapil Kota Kediri mengatakan dalam upaya percepatan Adminduk, Dispendukcapil telah melakukan beberapa upaya, seperti: berkoordinasi dengan kelurahan untuk menyelesaikan kepemilikan dokumen kependudukan, berkolaborasi dengan dinas yang membidangi pendidikan terkait permohonan validasi data status pendidikan, bekerjasama dengan rumah sakit, Palang Merah Indonesia (PMI), Puskesmas untuk permohonan golongan darah.

    Dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut Ia berharap dapat mewujudkan kesamaan persepsi, meningkatkan strategi pelayanan dalam memastikan seluruh warga Kota Kediri mendapatkan hak identitas kependudukan yang layak dan setara. [nm/kun]

  • Dukung Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan, IIF Investasikan Rp400 Miliar di KIK EBA Syariah

    Dukung Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan, IIF Investasikan Rp400 Miliar di KIK EBA Syariah

    JAKARTA – Berkomitmen kuat untuk mendukung pembiayaan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) berpartisipasi dalam pembelian Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK EBA Syariah) BRI-MI Jakarta Lingkar Baratsatu senilai Rp400 miliar. Adapun KIK EBA Syariah ini merupakan yang pertama di Indonesia.

    Produk investasi ini diterbitkan oleh PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) dan didukung oleh hak pendapatan tol milik PT Jakarta Lingkar Baratsatu yang berasal dari ruas Jakarta Outer Ring Road (JORR) W1, yang menghubungkan Penjaringan dan Kebon Jeruk. Melalui instrumen keuangan berbasis syariah ini, dana yang dihimpun digunakan untuk mendukung keberlanjutan operasional serta optimalisasi kinerja jalan tol yang menjadi urat nadi konektivitas di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

    “Partisipasi IIF dalam pembelian efek ini menjadi wujud nyata dukungan terhadap pembiayaan infrastruktur berkelanjutan. Melalui instrumen pasar modal syariah, IIF berperan aktif memperluas alternatif pembiayaan non-konvensional untuk proyek strategis nasional, sekaligus mendorong kolaborasi antara sektor keuangan dan sektor riil,” ujar Chief Investment Officer IIF, M. Ramadhan Harahap (Idhan), dalam keterangan tertulisnya, Senin, 10 November.

    Sebagai informasi, Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) merupakan bagian penting dari sistem jaringan jalan nasional yang menghubungkan berbagai ruas tol utama di kawasan Jabodetabek. Secara khusus, ruas JORR W1 berperan vital sebagai penghubung antara Tol Dalam Kota dengan Tol Bandara Soekarno-Hatta, Tol Tangerang–Merak, serta Tol Jagorawi, sehingga menopang kelancaran arus logistik dan mobilitas harian masyarakat.

    Keberadaan JORR W1 juga berkontribusi signifikan dalam mengurangi kemacetan di pusat kota Jakarta, mempercepat waktu tempuh distribusi barang antarwilayah, serta memperkuat integrasi ekonomi antara Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Dengan volume lalu lintas yang tinggi, pendapatan tol dari ruas ini menjadi sumber kas stabil yang mendukung kelayakan finansial penerbitan efek berbasis aset seperti KIK EBA Syariah.

    Dengan berpartisipasi dalam KIK EBA Syariah ini, IIF mempertegas komitmennya dalam membangun infrastruktur yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan dampak langsung pada peningkatan konektivitas serta pertumbuhan ekonomi Indonesia.

  • Jadi Pahlawan Nasional, Ini Perjalanan Soeharto 31 Tahun Membentuk Indonesia Modern

    Jadi Pahlawan Nasional, Ini Perjalanan Soeharto 31 Tahun Membentuk Indonesia Modern

    Jakarta: Setelah tiga kali diusulkan, Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto akhirnya resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada Senin, 10 November 2025. 

    Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara di Istana Negara. Soeharto menjadi satu dari sepuluh tokoh yang mendapat penghargaan tersebut tahun ini.
     

    Lebih dari dua dekade setelah lengser, nama Soeharto tetap menjadi salah satu yang paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. 

    Ia dikenal sebagai pemimpin terlama dalam sejarah republik, memegang tampuk kekuasaan selama 31 tahun (1967–1998) sebuah periode yang membentuk wajah politik, ekonomi, dan sosial Indonesia hingga kini.
    Lahirnya Orde Baru: Dari Krisis ke Kekuasaan
    Kisah kebangkitan Soeharto bermula dari gejolak 1965, ketika peristiwa G30S mengguncang Indonesia dan menggiring negeri ini ke jurang perpecahan. Saat negara terbelah antara pendukung dan penentang PKI, Mayor Jenderal Soeharto, kala itu Panglima Kostrad, bergerak cepat mengambil alih kendali keamanan.

    Dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), Soeharto mendapat mandat dari Presiden Soekarno untuk memulihkan stabilitas nasional. Namun surat tersebut menjadi pintu masuk konsolidasi kekuasaan. Dalam waktu singkat, Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia, menangkap tokoh-tokoh pro-Soekarno, dan membangun struktur politik baru yang disebut Orde Baru.

    Tahun 1967, MPRS secara resmi mencabut kekuasaan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden, yang kemudian disahkan penuh setahun kemudian.
    Fokus utamanya sederhana: menyelamatkan ekonomi nasional yang kala itu terpuruk oleh inflasi hingga 600%. 

    Soeharto menunjuk kelompok ekonom muda lulusan Universitas California, yang kemudian dikenal sebagai Mafia Berkeley, untuk merumuskan kebijakan baru. Investasi asing dibuka, hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat dipulihkan, dan kebijakan fiskal mulai diperketat.

    Di saat yang sama, Soeharto membangun kekuatan politik melalui Golongan Karya (Golkar). Dukungan militer, birokrasi, dan aparatur negara memastikan kemenangan Golkar dalam Pemilu 1971, sekaligus mengokohkan posisi Soeharto sebagai figur sentral negara.
    Dekade Kejayaan: Pembangunan dan Pengendalian
    Tahun 1970-an hingga pertengahan 1980-an menjadi masa keemasan Orde Baru. Lonjakan harga minyak dunia membuat kas negara berlimpah. Soeharto meluncurkan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) untuk mengejar swasembada pangan dan pembangunan infrastruktur besar-besaran.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mencapai rata-rata 7% per tahun, inflasi menurun tajam, dan kemiskinan berhasil ditekan. Tahun 1984, Indonesia bahkan diakui FAO sebagai negara swasembada beras, pencapaian besar yang menegaskan citra Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan.”

    Namun, di balik kemajuan ekonomi itu, kekuasaan politik semakin tersentralisasi.  Seluruh organisasi masyarakat diwajibkan mengadopsi asas tunggal Pancasila, media dibatasi, dan kritik terhadap pemerintah seringkali dianggap ancaman negara.

    Demonstrasi mahasiswa seperti Peristiwa Malari 1974 menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi dan dominasi modal asing, namun berakhir dengan penangkapan dan pembredelan media.

    Pada periode ini pula keluarga Cendana sebutan untuk lingkaran inti keluarga Soeharto mulai membangun kerajaan bisnis di berbagai sektor strategis: dari kehutanan, tambang, hingga telekomunikasi.
    Menjelang Runtuhnya Rezim: Krisis dan Reformasi
    Memasuki akhir 1980-an, harga minyak anjlok. Soeharto merespons dengan mendorong industrialisasi dan membuka sektor keuangan. Namun liberalisasi ini justru memperlebar jurang ketimpangan dan memperkuat jaringan bisnis kroni.

    Di era 1990-an, Soeharto semakin bergantung pada keluarga dan para konglomerat dekatnya. Anak-anaknya menguasai berbagai sektor ekonomi, sementara partai oposisi dan media tetap dikontrol ketat.
     
    MPR secara rutin memilihnya kembali sebagai presiden tanpa pesaing berarti. Semua berubah ketika krisis moneter Asia 1997 menghantam Indonesia. Nilai tukar rupiah jatuh bebas  dari Rp 2.400 menjadi Rp 17.000 per dolar AS  dan inflasi menembus dua digit. Gelombang PHK massal dan kemiskinan membuat kepercayaan publik runtuh.

    Desakan reformasi datang dari segala arah: mahasiswa, tokoh masyarakat, dan bahkan sebagian elite militer.  Tragedi Trisakti (12 Mei 1998) yang menewaskan empat mahasiswa mempercepat kejatuhan rezim.

    Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengundurkan diri setelah tiga dekade berkuasa, mengakhiri satu bab besar dalam sejarah politik Indonesia.

    Soeharto wafat pada 27 Januari 2008, meninggalkan warisan yang terus diperdebatkan hingga kini. Bagi sebagian warga, ia adalah pembangun ekonomi dan pencipta stabilitas. Namun bagi korban represi politik dan pelanggaran HAM, Soeharto adalah simbol otoritarianisme dan korupsi sistemik.

    Warisan Orde Baru masih terasa dalam birokrasi, politik, dan budaya ekonomi Indonesia modern.  Banyak struktur kekuasaan, praktik patronase, dan cara pandang terhadap stabilitas nasional yang terbentuk pada masa pemerintahannya, masih memengaruhi cara negara ini dijalankan.

    Kini, dua puluh tujuh tahun setelah lengser, nama Soeharto kembali muncul di ruang publik bukan hanya sebagai tokoh sejarah, tapi juga sebagai pengingat betapa panjang bayangan Orde Baru membentuk Indonesia hari ini.

    Jakarta: Setelah tiga kali diusulkan, Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto akhirnya resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada Senin, 10 November 2025. 
     
    Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara di Istana Negara. Soeharto menjadi satu dari sepuluh tokoh yang mendapat penghargaan tersebut tahun ini.
     

    Lebih dari dua dekade setelah lengser, nama Soeharto tetap menjadi salah satu yang paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. 
     
    Ia dikenal sebagai pemimpin terlama dalam sejarah republik, memegang tampuk kekuasaan selama 31 tahun (1967–1998) sebuah periode yang membentuk wajah politik, ekonomi, dan sosial Indonesia hingga kini.
    Lahirnya Orde Baru: Dari Krisis ke Kekuasaan
    Kisah kebangkitan Soeharto bermula dari gejolak 1965, ketika peristiwa G30S mengguncang Indonesia dan menggiring negeri ini ke jurang perpecahan. Saat negara terbelah antara pendukung dan penentang PKI, Mayor Jenderal Soeharto, kala itu Panglima Kostrad, bergerak cepat mengambil alih kendali keamanan.

    Dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), Soeharto mendapat mandat dari Presiden Soekarno untuk memulihkan stabilitas nasional. Namun surat tersebut menjadi pintu masuk konsolidasi kekuasaan. Dalam waktu singkat, Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia, menangkap tokoh-tokoh pro-Soekarno, dan membangun struktur politik baru yang disebut Orde Baru.
     
    Tahun 1967, MPRS secara resmi mencabut kekuasaan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden, yang kemudian disahkan penuh setahun kemudian.
    Fokus utamanya sederhana: menyelamatkan ekonomi nasional yang kala itu terpuruk oleh inflasi hingga 600%. 
     
    Soeharto menunjuk kelompok ekonom muda lulusan Universitas California, yang kemudian dikenal sebagai Mafia Berkeley, untuk merumuskan kebijakan baru. Investasi asing dibuka, hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat dipulihkan, dan kebijakan fiskal mulai diperketat.
     
    Di saat yang sama, Soeharto membangun kekuatan politik melalui Golongan Karya (Golkar). Dukungan militer, birokrasi, dan aparatur negara memastikan kemenangan Golkar dalam Pemilu 1971, sekaligus mengokohkan posisi Soeharto sebagai figur sentral negara.

    Dekade Kejayaan: Pembangunan dan Pengendalian
    Tahun 1970-an hingga pertengahan 1980-an menjadi masa keemasan Orde Baru. Lonjakan harga minyak dunia membuat kas negara berlimpah. Soeharto meluncurkan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) untuk mengejar swasembada pangan dan pembangunan infrastruktur besar-besaran.
     
    Pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mencapai rata-rata 7% per tahun, inflasi menurun tajam, dan kemiskinan berhasil ditekan. Tahun 1984, Indonesia bahkan diakui FAO sebagai negara swasembada beras, pencapaian besar yang menegaskan citra Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan.”
     
    Namun, di balik kemajuan ekonomi itu, kekuasaan politik semakin tersentralisasi.  Seluruh organisasi masyarakat diwajibkan mengadopsi asas tunggal Pancasila, media dibatasi, dan kritik terhadap pemerintah seringkali dianggap ancaman negara.
     
    Demonstrasi mahasiswa seperti Peristiwa Malari 1974 menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi dan dominasi modal asing, namun berakhir dengan penangkapan dan pembredelan media.
     
    Pada periode ini pula keluarga Cendana sebutan untuk lingkaran inti keluarga Soeharto mulai membangun kerajaan bisnis di berbagai sektor strategis: dari kehutanan, tambang, hingga telekomunikasi.
    Menjelang Runtuhnya Rezim: Krisis dan Reformasi
    Memasuki akhir 1980-an, harga minyak anjlok. Soeharto merespons dengan mendorong industrialisasi dan membuka sektor keuangan. Namun liberalisasi ini justru memperlebar jurang ketimpangan dan memperkuat jaringan bisnis kroni.
     
    Di era 1990-an, Soeharto semakin bergantung pada keluarga dan para konglomerat dekatnya. Anak-anaknya menguasai berbagai sektor ekonomi, sementara partai oposisi dan media tetap dikontrol ketat.
     
    MPR secara rutin memilihnya kembali sebagai presiden tanpa pesaing berarti. Semua berubah ketika krisis moneter Asia 1997 menghantam Indonesia. Nilai tukar rupiah jatuh bebas  dari Rp 2.400 menjadi Rp 17.000 per dolar AS  dan inflasi menembus dua digit. Gelombang PHK massal dan kemiskinan membuat kepercayaan publik runtuh.
     
    Desakan reformasi datang dari segala arah: mahasiswa, tokoh masyarakat, dan bahkan sebagian elite militer.  Tragedi Trisakti (12 Mei 1998) yang menewaskan empat mahasiswa mempercepat kejatuhan rezim.
     
    Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengundurkan diri setelah tiga dekade berkuasa, mengakhiri satu bab besar dalam sejarah politik Indonesia.
     
    Soeharto wafat pada 27 Januari 2008, meninggalkan warisan yang terus diperdebatkan hingga kini. Bagi sebagian warga, ia adalah pembangun ekonomi dan pencipta stabilitas. Namun bagi korban represi politik dan pelanggaran HAM, Soeharto adalah simbol otoritarianisme dan korupsi sistemik.
     
    Warisan Orde Baru masih terasa dalam birokrasi, politik, dan budaya ekonomi Indonesia modern.  Banyak struktur kekuasaan, praktik patronase, dan cara pandang terhadap stabilitas nasional yang terbentuk pada masa pemerintahannya, masih memengaruhi cara negara ini dijalankan.
     
    Kini, dua puluh tujuh tahun setelah lengser, nama Soeharto kembali muncul di ruang publik bukan hanya sebagai tokoh sejarah, tapi juga sebagai pengingat betapa panjang bayangan Orde Baru membentuk Indonesia hari ini.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (SAW)

  • Mengenal 6 Jenis Gelar Pahlawan Nasional di Indonesia

    Mengenal 6 Jenis Gelar Pahlawan Nasional di Indonesia

    Jakarta: Setiap tanggal 10 November, rakyat Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan menjadi momentum untuk kembali mengenang dan menghargai jasa para pejuang bangsa yang telah berkorban demi kemerdekaan dan kemajuan negara. 

    Momen ini menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk Indonesia tidak berhenti pada masa perang, tetapi juga terus berlanjut dalam membangun negeri menuju masa depan yang lebih baik.

    Dalam sejarahnya, negara memberikan penghargaan khusus kepada tokoh-tokoh yang berjasa besar melalui berbagai gelar kehormatan, mulai dari Pahlawan Kemerdekaan Nasional, Pahlawan Revolusi, hingga Pahlawan Kebangkitan Nasional.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Pahlawan Nasional menjadi bentuk penghormatan tertinggi yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang terbukti memberikan kontribusi luar biasa bagi bangsa. 
     

    Gelar ini bukan sekadar simbol penghargaan, tetapi juga wujud penghormatan yang diharapkan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan inspirasi bagi generasi penerus.

    Setidaknya ada beberapa jenis gelar pahlawan nasional yang dianugerahkan oleh pemerintah Indonesia, antara lain:
     
    1. Pahlawan Kemerdekaan Nasional

    Gelar ini diberikan kepada tokoh yang berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan, baik melalui perlawanan fisik, diplomasi, maupun penyebaran gagasan nasionalisme.

    Mereka dikenal sebagai pelopor perlawanan dan simbol kebangkitan nasional, yang menginspirasi rakyat Indonesia untuk bersatu melawan penjajahan. Gelar ini menjadi bentuk penghargaan bagi perjuangan mereka dalam memperjuangkan, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai kemerdekaan bangsa.
     
    2. Pahlawan Revolusi

    Pahlawan Revolusi merupakan gelar yang diberikan kepada tokoh-tokoh yang gugur saat mempertahankan kemerdekaan dari ancaman pemberontakan, seperti peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI).

    Sebagian besar penerima gelar ini berasal dari kalangan militer yang rela berkorban demi menjaga ideologi dan kedaulatan Indonesia di tengah ancaman yang mengguncang stabilitas negara.
     
    3. Pahlawan Perintis Kemerdekaan

    Gelar ini dianugerahkan kepada tokoh-tokoh yang berjuang di masa awal kebangkitan nasional. Mereka memelopori perlawanan terhadap penjajahan dan menjadi penggerak dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga sosial budaya.

    Kontribusi mereka menjadi pondasi awal bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di masa selanjutnya.
     
    4. Pahlawan Proklamator

    Pahlawan Proklamator diberikan kepada tokoh yang memiliki peran langsung dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

    Gelar ini dianugerahkan secara khusus kepada Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai Dwitunggal Proklamator. Keduanya membacakan teks Proklamasi pada 17 Agustus 1945, yang menandai lahirnya Republik Indonesia.
     
    5. Pahlawan Kebangkitan Nasional

    Gelar ini diberikan kepada tokoh yang berperan besar dalam membangkitkan kesadaran nasionalisme dan membentuk organisasi pergerakan nasional.

    Tokoh seperti Dr. Soetomo dan Wahidin Soedirohoesodo menjadi ikon kategori ini lewat pendirian Budi Utomo pada tahun 1908, yang dikenal sebagai tonggak awal kebangkitan nasional Indonesia.
     
    6. Pahlawan Ampera

    Pahlawan Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) merupakan gelar yang diberikan kepada mereka yang berjuang pada masa transisi pasca peristiwa G30S/PKI, khususnya dalam menjaga persatuan dan stabilitas bangsa.

    Para tokoh ini berperan penting dalam menegakkan kembali semangat kebangsaan di tengah situasi politik yang tidak menentu pada masa Orde Lama menuju masa Orde Baru.

    Jakarta: Setiap tanggal 10 November, rakyat Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan menjadi momentum untuk kembali mengenang dan menghargai jasa para pejuang bangsa yang telah berkorban demi kemerdekaan dan kemajuan negara. 
     
    Momen ini menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk Indonesia tidak berhenti pada masa perang, tetapi juga terus berlanjut dalam membangun negeri menuju masa depan yang lebih baik.
     
    Dalam sejarahnya, negara memberikan penghargaan khusus kepada tokoh-tokoh yang berjasa besar melalui berbagai gelar kehormatan, mulai dari Pahlawan Kemerdekaan Nasional, Pahlawan Revolusi, hingga Pahlawan Kebangkitan Nasional.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Pahlawan Nasional menjadi bentuk penghormatan tertinggi yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang terbukti memberikan kontribusi luar biasa bagi bangsa. 
     

     
    Gelar ini bukan sekadar simbol penghargaan, tetapi juga wujud penghormatan yang diharapkan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan inspirasi bagi generasi penerus.
     
    Setidaknya ada beberapa jenis gelar pahlawan nasional yang dianugerahkan oleh pemerintah Indonesia, antara lain:
     

    1. Pahlawan Kemerdekaan Nasional

    Gelar ini diberikan kepada tokoh yang berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan, baik melalui perlawanan fisik, diplomasi, maupun penyebaran gagasan nasionalisme.
     
    Mereka dikenal sebagai pelopor perlawanan dan simbol kebangkitan nasional, yang menginspirasi rakyat Indonesia untuk bersatu melawan penjajahan. Gelar ini menjadi bentuk penghargaan bagi perjuangan mereka dalam memperjuangkan, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai kemerdekaan bangsa.
     

    2. Pahlawan Revolusi

    Pahlawan Revolusi merupakan gelar yang diberikan kepada tokoh-tokoh yang gugur saat mempertahankan kemerdekaan dari ancaman pemberontakan, seperti peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI).
     
    Sebagian besar penerima gelar ini berasal dari kalangan militer yang rela berkorban demi menjaga ideologi dan kedaulatan Indonesia di tengah ancaman yang mengguncang stabilitas negara.
     

    3. Pahlawan Perintis Kemerdekaan

    Gelar ini dianugerahkan kepada tokoh-tokoh yang berjuang di masa awal kebangkitan nasional. Mereka memelopori perlawanan terhadap penjajahan dan menjadi penggerak dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga sosial budaya.
     
    Kontribusi mereka menjadi pondasi awal bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di masa selanjutnya.
     

    4. Pahlawan Proklamator

    Pahlawan Proklamator diberikan kepada tokoh yang memiliki peran langsung dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
     
    Gelar ini dianugerahkan secara khusus kepada Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai Dwitunggal Proklamator. Keduanya membacakan teks Proklamasi pada 17 Agustus 1945, yang menandai lahirnya Republik Indonesia.
     

    5. Pahlawan Kebangkitan Nasional

    Gelar ini diberikan kepada tokoh yang berperan besar dalam membangkitkan kesadaran nasionalisme dan membentuk organisasi pergerakan nasional.
     
    Tokoh seperti Dr. Soetomo dan Wahidin Soedirohoesodo menjadi ikon kategori ini lewat pendirian Budi Utomo pada tahun 1908, yang dikenal sebagai tonggak awal kebangkitan nasional Indonesia.
     

    6. Pahlawan Ampera

    Pahlawan Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) merupakan gelar yang diberikan kepada mereka yang berjuang pada masa transisi pasca peristiwa G30S/PKI, khususnya dalam menjaga persatuan dan stabilitas bangsa.
     
    Para tokoh ini berperan penting dalam menegakkan kembali semangat kebangsaan di tengah situasi politik yang tidak menentu pada masa Orde Lama menuju masa Orde Baru.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Partai Demokrat Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur dan Soeharto

    Partai Demokrat Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur dan Soeharto

    Jakarta: Partai Demokrat menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas keputusan pemerintah Republik Indonesia yang berencana menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh pendahulu bangsa, termasuk Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden ke-2 Soeharto.

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut keputusan ini sebagai langkah penting untuk menyatukan sejarah dan menghormati semua kontribusi besar dalam perjalanan bangsa.

    “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pendahulunya. Gus Dur dan Pak Harto, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, telah memberikan sumbangsih luar biasa bagi Indonesia semasa hidupnya,” ujar AHY dalam keterangan resminya, Minggu, 9 November 2025.

    Menurut AHY, pengakuan negara terhadap jasa para presiden terdahulu merupakan tanda kedewasaan bangsa dalam melihat sejarah secara utuh dan adil, tanpa terjebak pada perbedaan politik masa lalu.
     

    “Setiap era memiliki tantangan dan konteksnya sendiri. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan mereka, memperkuat persatuan, menegakkan keadilan, dan memastikan rakyat hidup sejahtera,” lanjut AHY.

    AHY mencontohkan, ketika pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjabat sebagai Presiden RI, beliau juga memberikan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soekarno, pada tahun 2012.

    “Tentu ada pro dan kontra, tetapi Bapak SBY ketika itu melihatnya secara komprehensif melalui mekanisme yang berlaku. Sebagai manusia biasa, Bung Karno pasti ada kekurangan juga, tetapi kontribusinya kepada negara, tidak mungkin dilupakan. Itulah yang membuat Pak SBY yakin untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno,” imbuh AHY.

    Partai Demokrat menilai bahwa keputusan ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi kebangsaan di tengah dinamika politik yang terus berkembang.

    Semangat rekonsiliasi dan penghargaan terhadap jasa para pemimpin bangsa akan memperkokoh fondasi kebangsaan dan memperkuat optimisme menuju masa depan Indonesia yang lebih baik.

    Jakarta: Partai Demokrat menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas keputusan pemerintah Republik Indonesia yang berencana menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh pendahulu bangsa, termasuk Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden ke-2 Soeharto.
     
    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut keputusan ini sebagai langkah penting untuk menyatukan sejarah dan menghormati semua kontribusi besar dalam perjalanan bangsa.
     
    “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pendahulunya. Gus Dur dan Pak Harto, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, telah memberikan sumbangsih luar biasa bagi Indonesia semasa hidupnya,” ujar AHY dalam keterangan resminya, Minggu, 9 November 2025.

    Menurut AHY, pengakuan negara terhadap jasa para presiden terdahulu merupakan tanda kedewasaan bangsa dalam melihat sejarah secara utuh dan adil, tanpa terjebak pada perbedaan politik masa lalu.
     

     
    “Setiap era memiliki tantangan dan konteksnya sendiri. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan mereka, memperkuat persatuan, menegakkan keadilan, dan memastikan rakyat hidup sejahtera,” lanjut AHY.
     
    AHY mencontohkan, ketika pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjabat sebagai Presiden RI, beliau juga memberikan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soekarno, pada tahun 2012.
     
    “Tentu ada pro dan kontra, tetapi Bapak SBY ketika itu melihatnya secara komprehensif melalui mekanisme yang berlaku. Sebagai manusia biasa, Bung Karno pasti ada kekurangan juga, tetapi kontribusinya kepada negara, tidak mungkin dilupakan. Itulah yang membuat Pak SBY yakin untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno,” imbuh AHY.
     
    Partai Demokrat menilai bahwa keputusan ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi kebangsaan di tengah dinamika politik yang terus berkembang.
     
    Semangat rekonsiliasi dan penghargaan terhadap jasa para pemimpin bangsa akan memperkokoh fondasi kebangsaan dan memperkuat optimisme menuju masa depan Indonesia yang lebih baik.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Terminal 1C Beroperasi Penuh, Kapasitas Bandara Soetta Capai 96 Juta Penumpang

    Terminal 1C Beroperasi Penuh, Kapasitas Bandara Soetta Capai 96 Juta Penumpang

    JAKARTA – PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mengoperasikan Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) secara penuh.

    Pengoperasian tersebut berdampak pada kapasitas total bandara menjadi 96 juta penumpang per tahun.

    Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Mohammad R. Pahlevi mengatakan 1C Bandara Soetta akan beroperasi secara penuh atau full operation mulai 12 November 2025 setelah selesainya seluruh tahap revitalisasi.

    Pahlevi bilang sejalan dengan selesainya seluruh tahapan revitalisasi, kapasitas Terminal 1C meningkat dari 3 juta menjadi 10 juta penumpang per tahun, sehingga berdampak pada meningkatnya kapasitas total Bandara Soekarno-Hatta menjadi mencapai 96 juta penumpang per tahun.

    Lebih lanjut, Pahlevi mengatakan Bandara Soetta melayani penumpang melalui Terminal 1, Terminal 2 dan Terminal 3. Menurut dia, eningkatan kapasitas ini turut memperkuat daya saing bandara tersebut di dunia.

    “Kapasitas Bandara Soekarno-Hatta kini telah mendekati 100 juta penumpang per tahun, dan ini menegaskan bahwa Bandara Soekarno-Hatta memastikan kesiapan dalam mengantisipasi pertumbuhan trafik penerbangan serta memperkuat posisi sebagai salah satu bandara terbesar dunia,” ucapnya dalam keterangan resmi, Minggu, 9 November.

    Pahlevi mengatakan langkah ini sekaligus menjadi salah satu pencapaian strategis dan penting dalam transformasi bandara yang tengah dijalankan InJourney Airports.

    Kata Pahlevi, pengoperasian kembali secara penuh Terminal 1C juga mendukung program rebalancing dengan melakukan realokasi maskapai dari satu terminal ke terminal lainnya, agar trafik penerbangan dapat terdistribusi merata sehingga fasilitas di setiap terminal dapat optimal dalam memberikan kenyamanan.

    “Hal ini juga menjadi salah satu upaya traffic management di sisi darat bandara yang sebelumnya padat menjadi lebih nyaman. Sebelumnya, Terminal 2F Khusus Haji dan Umrah juga sudah dioperasikan setelah proses revitalisasi,” katanya.

    Sejak Agustus 2025, Terminal 1C sudah melayani penumpang pesawat Citilink untuk sejumlah rute penerbangan. Pada 12 November 2025, rencananya seluruh penerbangan Citilink di Bandara Soekarno-Hatta akan dilayani melalui Terminal 1C.

    Lebih lanjut, Pahlevi bilang, Terminal 1C  dapat memberikan journey experience yang lebih baik bagi penumpang pesawat dengan desain yang memadukan budaya dan modernitas.

    “Mengusung desain yang memadukan modernitas dan budaya Indonesia, hasil revitalisasi Terminal 1C menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan berkarakter. Elemen khas seperti bata merah terakota, lampu gantung, serta ornamen ikonik Terminal 1 tetap dipertahankan, dipadukan dengan tata ruang dan teknologi mutakhir,” ujar Pahlevi.

    Sekadar informasi, Terminal 1C mengadopsi konsep pemeriksaan keamanan desentralisasi, dalam artian titik security check point (SCP) untuk pemeriksaan penumpang dan barang bawaan ke kabin dilakukan di masing-masing gate keberangkatan. Terminal 1C juga dilengkapi dengan 40 check-in counter serta 7 unit baggage conveyor.

    Revitalisasi Terminal 1C merupakan bagian dari Program Transformasi pada pilar Premises untuk menghadirkan infrastruktur bandara yang berkelas dunia.

    Transformasi dijalankan InJourney Airports untuk membawa Bandara Soekarno-Hatta berada di dalam daftar 10 bandara terbaik dunia pada 2029 dari saat ini di peringkat 25.

  • Pemprov DKI Jakarta Gelar Perayaan Kebangsaan “Satoe Indonesia” Kolaborasi dengan Jakarta Philharmonic Orchestra

    Pemprov DKI Jakarta Gelar Perayaan Kebangsaan “Satoe Indonesia” Kolaborasi dengan Jakarta Philharmonic Orchestra

    Jakarta: Hari ini sebuah pagelaran orkestra dengan tajuk Perayaan Kebangsaan “Satoe Indonesia” ditampilkan dengan menghadirkan 54 musisi, 28 paduan suara dan 5 penyanyi dan 1 grup band di Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Sabtu (8/11/2025).  

    Narasi kepemudaan dengan menghadirkan rentang sejarah peran pemuda mulai dari Sumpah Pemuda, perjuangan kemerdekaan sampai pemuda hari ini,  menjadi inti pesan untuk mengingatkan semua untuk senantiasa mencintai Indonesia.

    Pagelaran ini merupakan kolaborasi Jakarta Philharmonic Orchestra dan Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jakarta Philharmonic Orchestra (JPO) merupakan kelompok musik orkestra di Kota Jakarta yang memiliki sejarah panjang dari masa ke masa telah ada sejak 1904 dengan hadirnya Batavian Staff Orchestra, seiring perjalanan panjang Kota Jakarta. Kemudian pada 1912 berevolusi menjadi Bataviasche Philharmonic Orchestra, lalu berganti nama menjadi Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij (NIROM) Orchestra, sebuah grup orkes di era radio Hindia Belanda tahun 1934. 

    “Dinas Kebudayaan sebagai pengampu kegiatan kebudayaan menggarisbawahi pentingnya dukungan Pemerintah agar perkembangan dan peningkatan kualitas budaya terutama demi kepentingan kesejahteraan warga kota dan gerak ekonomi berbasis kesenian dan kebudayaan. “Jakarta Philharmonic Orchestra pada tahun ini menjadi bagian dari kegiatan Geber (Gerak Bersama) Budaya Jakarta, sebuah upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengapresiasi karya seni budaya, baik yang bersifat tradisional maupun modern. Seni dan budaya tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas masyarakat,” jelas Kepala Dinas kebudayaan Pemprov DKI Jakarta, Mochamad Miftahulloh Tamary pada pagelaran Full Dress Rehearsal Perayaan Kebangsaan “SATOE INDONESIA”, Sabtu 8 November 2025.
     

    Dalam kurang lebih 2 jam, di bawah conductor  Aminoto Kosin akan ditampilkan karya: WR Supratman, Mochtar Embut, Ibu Soed, Ismail Marzuki, Alfred Simanjuntak, Titiek Puspa, Koes Plus, Guruh Soekarno Putra, Syaiful Bahri,  Bing Slamet  dan Gombloh yang ditampilan oleh: Aimee Saras, Endah Laras, Gabriel Harvianto, Galabby Thahira, Lea Simanjuntak dan /Rif. 

    “Bagi Jakarta Philharmonic Orchestra ini adalah sebuah kebanggaan sekaligus tantangan karena kami mengemban branding Jakarta dalam nama orkestra kami.  Dari sini,  dalam kegiatan kami, rangkaian lagu-lagu Jakarta atau Betawi akan menjadi aransemen pembuka di setiap pagelaran. Visi kami adalah menjadikan lagu lagu Jakarta menjadi lagu dunia dan dimainkan oleh orkestra dunia serta Jakarta menjadi salah satu panggung orkestra di dunia,” jelas Aminoto Kosin, music director sekaligus conductor. 

    Pagelaran Perayaan Kebangsaan Satoe Indonesia ini adalah salah satu bentuk kolaborasi dan dukungan Dinas Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong perkembangan berbagai kesenian di panggung nasional dan internasional. 

    Jakarta: Hari ini sebuah pagelaran orkestra dengan tajuk Perayaan Kebangsaan “Satoe Indonesia” ditampilkan dengan menghadirkan 54 musisi, 28 paduan suara dan 5 penyanyi dan 1 grup band di Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Sabtu (8/11/2025).  
     
    Narasi kepemudaan dengan menghadirkan rentang sejarah peran pemuda mulai dari Sumpah Pemuda, perjuangan kemerdekaan sampai pemuda hari ini,  menjadi inti pesan untuk mengingatkan semua untuk senantiasa mencintai Indonesia.
     
    Pagelaran ini merupakan kolaborasi Jakarta Philharmonic Orchestra dan Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jakarta Philharmonic Orchestra (JPO) merupakan kelompok musik orkestra di Kota Jakarta yang memiliki sejarah panjang dari masa ke masa telah ada sejak 1904 dengan hadirnya Batavian Staff Orchestra, seiring perjalanan panjang Kota Jakarta. Kemudian pada 1912 berevolusi menjadi Bataviasche Philharmonic Orchestra, lalu berganti nama menjadi Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij (NIROM) Orchestra, sebuah grup orkes di era radio Hindia Belanda tahun 1934. 

    “Dinas Kebudayaan sebagai pengampu kegiatan kebudayaan menggarisbawahi pentingnya dukungan Pemerintah agar perkembangan dan peningkatan kualitas budaya terutama demi kepentingan kesejahteraan warga kota dan gerak ekonomi berbasis kesenian dan kebudayaan. “Jakarta Philharmonic Orchestra pada tahun ini menjadi bagian dari kegiatan Geber (Gerak Bersama) Budaya Jakarta, sebuah upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengapresiasi karya seni budaya, baik yang bersifat tradisional maupun modern. Seni dan budaya tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas masyarakat,” jelas Kepala Dinas kebudayaan Pemprov DKI Jakarta, Mochamad Miftahulloh Tamary pada pagelaran Full Dress Rehearsal Perayaan Kebangsaan “SATOE INDONESIA”, Sabtu 8 November 2025.
     

     
    Dalam kurang lebih 2 jam, di bawah conductor  Aminoto Kosin akan ditampilkan karya: WR Supratman, Mochtar Embut, Ibu Soed, Ismail Marzuki, Alfred Simanjuntak, Titiek Puspa, Koes Plus, Guruh Soekarno Putra, Syaiful Bahri,  Bing Slamet  dan Gombloh yang ditampilan oleh: Aimee Saras, Endah Laras, Gabriel Harvianto, Galabby Thahira, Lea Simanjuntak dan /Rif. 
     
    “Bagi Jakarta Philharmonic Orchestra ini adalah sebuah kebanggaan sekaligus tantangan karena kami mengemban branding Jakarta dalam nama orkestra kami.  Dari sini,  dalam kegiatan kami, rangkaian lagu-lagu Jakarta atau Betawi akan menjadi aransemen pembuka di setiap pagelaran. Visi kami adalah menjadikan lagu lagu Jakarta menjadi lagu dunia dan dimainkan oleh orkestra dunia serta Jakarta menjadi salah satu panggung orkestra di dunia,” jelas Aminoto Kosin, music director sekaligus conductor. 
     
    Pagelaran Perayaan Kebangsaan Satoe Indonesia ini adalah salah satu bentuk kolaborasi dan dukungan Dinas Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong perkembangan berbagai kesenian di panggung nasional dan internasional. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Megawati Akui Dirinya Pintar, Cantik, Anak Presiden Pula, Makanya Banyak yang Naksir

    Megawati Akui Dirinya Pintar, Cantik, Anak Presiden Pula, Makanya Banyak yang Naksir

    GELORA.CO –  Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri kembali menjadi perhatian publik.

    Dalam sebuah video yang viral di media sosial, Megawati dengan percaya diri menyebut sejumlah kelebihan yang dimilikinya.

    Dari penelusuran, pernyataan itu disampaikan Megawati saat berpidato di Auditorium Soekarno, di Kompleks Makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).

    Dalam pidatonya, Megawati menyebut bahwa dirinya merupakan anak presiden

    Dia juga mengklaim memiliki semua hal yang tak semua wanita bisa memilikinya

    Megawati menyebut, saat dirinya masih muda, dia merupakan wanita yang pintar dan cantik

    Maka dari itu, lanjut Mega, karena kecantikannya itu, banyak pria yang naksir kepadanya

    “Kalau aku kan punya semua. Aku pintar, anak presiden, wis ngono ayu (sudah gitu cantik), akeh sing naksir (banyak yang naksir),” ujar Megawati dalam seminar internasional peringatan 70 Tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Museum Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, dikutip Sabtu (8/11).

    Dalam pidatonya, Presiden Kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri juga melontarkan gagasan pembentukan “Konferensi Asia–Afrika Plus” (Asia–Africa Plus Conference).

    Gagasan itu disampaikannya saat menyampaikan pidato kunci dalam seminar internasional bertema Commemorative Seminar Of The 70th Anniversary Of The 1995 Bandung Asian-African Conference ‘Bung Karno In A Global History’ di Auditorium Soekarno, di Kompleks Makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).

    Acara itu turut dihadiri oleh akademisi dan delegasi dari 32 negara.

  • Penerbangan dari Bandara Dhoho Kediri Dibuka 10 November, Tarifnya Tak Kalah dengan Kereta Surabaya 8 November 2025

    Penerbangan dari Bandara Dhoho Kediri Dibuka 10 November, Tarifnya Tak Kalah dengan Kereta Surabaya 8 November 2025

    Penerbangan dari Bandara Dhoho Kediri Dibuka 10 November, Tarifnya Tak Kalah dengan Kereta
    Editor
    KEDIRI, KOMPAS.com
    – Bandara Dhoho Kediri akan kembali beroperasi dengan penerbangan perdana maskapai Super Air Jet pada Senin (10/11/2025).
    Pemerintah Kabupaten Kediri bersama pemangku kepentingan telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan operasional
    Bandara Dhoho
    berjalan lancar.
    “Semua (
    stakeholder
    ) sudah kami undang. Seperti saat
    first landing
    pada 2024 lalu. Besok Mas Bupati juga hadir,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, M Solikin, Sabtu (8/11/2025).
    Rute penerbangan nanti dari
    Kediri-Jakarta
    (Soekarno-Hatta) akan beroperasi tiga kali dalam sepekan yakni setiap Senin, Rabu, dan Jumat.
    Untuk penerbangan perdana Senin, pesawat
    Super Air Jet
    dengan nomor penerbangan IU-356 akan berangkat dari Jakarta pukul 10.20 WIB dan tiba di Bandara Dhoho pukul 11.50 WIB.
    Sementara itu, penerbangan balik IU-357 akan berangkat dari Kediri pukul 12.30 WIB dan mendarat di Soekarno-Hatta pukul 14.00 WIB.
    Solikin menegaskan bahwa pihaknya optimistis penerbangan reguler ini dapat terus berjalan, asalkan didukung penuh oleh masyarakat dan seluruh unsur pemerintah daerah.
    Dia menilai, kehadiran bandara bukan hanya membuka akses transportasi baru, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat sekitar.
    “Harapannya, kalau ini sudah berjalan tiga kali seminggu, masyarakat ikut mendukung agar penerbangan bisa berlanjut terus. Karena ini memberikan pilihan baru bagi warga. Harganya juga bersaing dengan moda transportasi lain seperti kereta api,” kata dia. 
    Adapun harga tiket penerbangan Bandara Dhoho-Soekarno-Hatta dipatok sekitar Rp 700.000, sedangkan rute sebaliknya dari Jakarta ke Kediri sekitar Rp 800.000.
    Menurut Solikin, tarif ini masih kompetitif karena mendapat subsidi dari pihak maskapai maupun pengelola bandara.
    “Dan harga itu tidak kalah dengan tarif kereta. Karena ada subsidi, baik dari pihak maskapai maupun dari bandara,” katanya. 
    Pemerintah Kabupaten Kediri juga menyiapkan strategi promosi kreatif untuk menarik minat masyarakat menggunakan layanan penerbangan dari Bandara Dhoho, salah satunya dengan menggandeng komunitas, pelaku usaha, dan sektor pariwisata dalam program
    Boarding Pass Benefit, 
    yakni potongan harga di sejumlah tempat wisata, toko oleh-oleh, dan hotel hanya dengan menunjukkan
    boarding pass
    penerbangan Super Air Jet.
    “Kami sedang mengajukan kerja sama dengan beberapa daerah, termasuk Trenggalek. Nantinya
    boarding pass
    bisa digunakan sebagai
    voucher
    gratis masuk tempat wisata atau mendapatkan diskon di hotel dan toko oleh-oleh. Besarannya bisa 5-90 persen, tergantung kesepakatan,” ujar Solikin.
    Selain sektor pariwisata, Pemkab Kediri akan menggandeng pelaku usaha transportasi lokal dan agen travel agar turut mendukung konektivitas penumpang dari dan menuju bandara.
    Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan penerbangan internasional ke depan, termasuk rute umrah dan haji.
    “Dalam waktu dekat, kami juga akan bertemu dengan para pelaku travel. Tujuannya agar bisa menyiapkan layanan yang mendukung, terutama untuk penerbangan internasional seperti umrah,” kata dia. 
    Pemerintah Kabupaten Kediri berharap, dengan sinergi antara pemerintah daerah, maskapai, pelaku usaha, dan masyarakat, Bandara Dhoho bisa beroperasi secara optimal dan memberikan
    multiplier effect
    bagi perekonomian daerah.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul “Bandara Dhoho Kedir iLayani Penerbangan 10 November 2025, Pemkab Siapkan Strategi Ini.”
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cuaca Ekstrem Ganggu Penerbangan, Pesawat Batik Air Tujuan Surabaya Dialihkan ke Bali

    Cuaca Ekstrem Ganggu Penerbangan, Pesawat Batik Air Tujuan Surabaya Dialihkan ke Bali

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah penerbangan menuju Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, mengalami gangguan akibat cuaca ekstrem yang melanda kawasan Surabaya dan sekitarnya sejak Kamis (6/11/2025). Hujan deras disertai angin kencang dan jarak pandang yang terbatas membuat beberapa pesawat terpaksa mengalami keterlambatan hingga pengalihan pendaratan.

    Salah satu penumpang, Muhammad Iqbal, mengaku penerbangan Batik Air yang ia tumpangi dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Surabaya mengalami delay selama satu setengah jam.

    “Kami sudah boarding, tapi pesawat belum bisa terbang karena kondisi cuaca di Surabaya tidak memungkinkan untuk mendarat. Akhirnya jadwal keberangkatan ditunda,” ujarnya.

    Keterlambatan juga dialami oleh penumpang lain, Novi, yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng menuju Surabaya. Pesawat Batik Air yang ditumpanginya semula dijadwalkan mendarat di Juanda pada dini hari, namun harus dialihkan ke Bandara Ngurah Rai, Bali, karena kondisi cuaca ekstrem di wilayah udara Surabaya.

    “Pilot mengumumkan pesawat tidak bisa mendarat di Juanda karena hujan deras dan angin kencang. Setelah berputar beberapa kali di udara, akhirnya pesawat diarahkan ke Bali untuk menunggu kondisi membaik,” ungkap Novi.

    Penerbangan dilanjutkan kembali dari Bandara Ngurah Rai Bali menuju Juanda Surabaya ketika sore hari saat cuaca membaik.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda juga telah mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Kondisi ini diperkirakan masih akan terjadi pekan ini.[rea]