Xcloud.id

Tag: Hindia

  • Dedi Mulyadi Sebut Tata Ruang di Jawa Barat Kacau

    Dedi Mulyadi Sebut Tata Ruang di Jawa Barat Kacau

    JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut tata ruang di Jabar saat ini mengalami kekacauan, karena mengadopsi pendekatan politik, bukan konservasi alam.

    “Perkebunan berubah menjadi kawasan tambang dan industri. Gunung pun kehilangan hutan dan laut kehilangan pantai akibat tata ruang yang kacau,” kata Dedi di Bandung, dikutip Antara, Sabtu, 16 Agustus.

    Dedi mengatakan tata ruang di Jabar saat ini tumpang tindih, seperti daerah yang menjadi destinasi wisata tapi juga berlangsung kegiatan pertambangan, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap tata ruang Jawa Barat.

    Pemprov Jabar, kata dia, berkomitmen mengatur tata ruang di Jawa Barat selaras dengan alam, sebagai upaya mencegah bencana alam.

    “Pada para pejabat, termasuk kepala desa, buatlah tata ruang yang menjauhkan dari musibah. Kalau mengeruk alam seenaknya akan ada musibah,” ujar dia.

    Ia mengatakan tata ruang yang selaras dengan alam bukan berarti meniadakan kawasan industri, permukiman, dan pembangunan lain.

    Namun kelestarian alam tetap harus dijaga, seperti hutan dan mata air.

    “Artinya, gunung indah, air mengalir jernih, sungai berkelok-kelok, pantai bersih, sawah terasering,” ucapnya.

    Dedi juga sempat mengungkapkan keresahannya terhadap tata ruang Jabar di hadapan DPRD Jabar, di mana kesalahan menata ruang telah menghilangkan kawasan hijau seluas 1,2 juta hektare.

    Hilangnya kawasan hijau paling luas terjadi di Bekasi dan Kabupaten Bogor. Perkebunan telah berubah menjadi kawasan pariwisata, permukiman, dan perhotelan.

    Mengetahui masalah tersebut, Dedi berencana mengubah Rencana Tata Ruang Wilayah Jabar pada tahun ini.

    “Kalau tata ruangnya tidak diubah, maka kita akan dikepung bencana longsor dan banjir. Tidak aneh hari ini banjir tidak di daerah dataran, tetapi pegunungan,” kata Dedi.

    Ia menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mendapatkan detail tata ruang Jabar yang telah dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda.

    Menurut dia, Hindia Belanda telah membuat tata ruang Jabar yang selaras dengan alam. Hal itu patut menjadi rujukan dalam merevisi tata ruang Jabar.

    “Tak akan bisa sama dengan zaman kolonial, tetapi kita dekatkan, jangan sampai kita kacau,” ucap Dedi.

  • Sejarah dan Gelora Semangat Kemerdekaan RI ke-80 dari RSUD Bayu Asih Purwakarta

    Sejarah dan Gelora Semangat Kemerdekaan RI ke-80 dari RSUD Bayu Asih Purwakarta

    Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bayu Asih Purwakarta sebenarnya merupakan rumah sakit ‘tua’. Karena, dibangun atas prakarsa dan kebutuhan warga masyarakat Purwakarta, yang pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 1930 pukul 09.00 WIB, diresmikan.

    Peresmiannya dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal Jhr. Mr. Dr. Andries Cornelis Dirk van de Graeff yang didampingi oleh Residen Hr. A. Sangster, Bupati Karawang di Purwakarta R.A.A. Soeriamihardja, Hr. Slotemaker de Bruine, Pendeta O.E. van der Brug, dr. W.J.L. Bake, dr. Wimmel dan dr. F.J. Bosman (Zend.Arts) dan Suster Kepala Zr. H. Hazewindus.

    Rumah sakit ini, berdiri di atas tanah seluas 5 hektar atau 50.000 m2 dan luas bangunan 5.000 m. Memiliki komponen pelayanan yang sangat mendasar. Yaitu, rawat jalan, rawat inap yang terdiri dari 7 (tujuh) bangsal (belum terbagi menjadi spesialistik), bengkel, apotik, sekolah juru kesehatan dan asrama.

    Ketika diresmikan pertama kalinya dalam Bahasa Belanda rumah sakit ini disebut Zendingsziekenhuis Bayoe Asih te Poerwakarta.

    Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bayu Asih Purwakarta (yang sekarang ini) dahulunya merupakan sebuah hospital yang sangat dibanggakan dan dibuat oleh Nederlandsche Zendings Vereeniging (Gevestigd te Rotterdam), Zendelingen Java te Poerwakarta) untuk Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, diberi nama Bayoe Asih yang berarti “Pemeliharaan di dalam kekuatan derma pengasihan”.

    Pada saat itu, di Bayu Asih masih mempunyai sebuah Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) yang berada di bagian belakang rumah sakit yang dibuka sampai dengan tahun 1970-an.

    Bahkan Bayu Asih sudah mempunyai sekolah ini sejak masih jaman penjajahan kolonial Hindia Belanda, saat diresmikan oleh Gubernur Jenderal Jhr. Mr. Andries Cornelis Dirk van de Graeff pada tanggal 18 Oktober 1930.

    Salah seorang lulusannya adalah Mayor Tjilik Riwut (1918-1987) yang kemudian menjadi Laksamana (Marsekal) Pertama Titulair, yang kemudian hari menjabat sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya (1957-1966) dan akhirnya ditetapkan oleh Pemerintah RI menjadi Pahlawan Nasional.

     

  • Perpajakan dari Perspektif Ekonomi Politik

    Perpajakan dari Perspektif Ekonomi Politik

    Jakarta –

    Kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati memicu gelombang protes besar dari masyarakat. Meskipun pemerintah daerah akhirnya membatalkan kenaikan tersebut, desakan agar bupati mundur tetap bergulir, menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang tidak transparan dan membebani rakyat bisa mengancam jabatan politik.

    Dengan demikian, isu pajak bukan hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi juga politik. Pajak adalah kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Ketika kontrak itu dilanggar-baik melalui ketidakadilan, korupsi, atau kebijakan yang salah-maka konsekuensinya bisa sangat fatal bagi pemerintahan.

    Presiden Prabowo Subianto sebaiknya segera mengambil langkah meredam gejolak rakyat. Isue ini sangat mudah menular ke daerah lain yang rakyatnya mengalami rasa ketidakadilan pajak serupa.

    Selanjutnya penting mewaspadai potensi isu pajak karena rawan ditunggangi kepentingan politik. Tujuan asli dari isu demo rakyat tersebut bisa hilang atau terdistorsi oleh telikung politik kepentingan.

    Dari Perspektif Ekonomi Politik diketahui metode menunggangi secara politik antara lain; (1). Pemanfaatan isue populer untuk kepentingan politik (2). Pengalihan fokus dengan menggeser isue dari tujuan semula (3). Penyisipan agenda tersembunyi yang tidak terlihat dibalik dukungan yang diberikan (4). Infiltrasi dan Kooptasi, menyusup ke dalam struktur kepemimpinan suatu kelompok atau gerakan untuk mengendalikan arahnya. (5). Polarisasi Isu yang dipolitisasi untuk menciptakan perpecahan.

    Pemerintah Presiden Prabowo harus ekstra hati-hati. Gerakan yang tadinya murni menuntut keadilan bisa berubah menjadi alat politik yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan agenda tersembunyi mereka.

    Perpajakan dari Perspektif Ekonomi Politik

    Dalam buku “Manual of Political Economy” karya Henry Fawcett, pajak dilihat sebagai instrumen penting bagi negara untuk menjalankan fungsinya. Fawcett, seorang ekonom klasik yang juga seorang politisi Inggris, menganalisis pajak dari sudut pandang ekonomi politik, dengan fokus pada prinsip-prinsip yang mendasari sistem perpajakan yang adil dan efisien.

    Fawcett mengadopsi dan mengolah prinsip-prinsip perpajakan “Canon of Taxation” yang pertama kali dirumuskan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations (1776), dengan uraian : Pertama, Canon of Equality (Kanon Kesamaan): Fawcett menekankan bahwa setiap warga negara harus berkontribusi pada pembiayaan pemerintah secara proporsional sesuai dengan kemampuan mereka. Kedua, Canon of Certainty (Kanon Kepastian): Ketidakpastian dalam sistem pajak dapat menciptakan ketidakadilan dan membuka celah untuk korupsi. Ketiga, Canon of Convenience (Kanon Kemudahan): Sistem pajak harus dirancang sedemikian rupa sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan dengan mudah oleh wajib pajak. Keempat, Canon of Economy (Kanon Ekonomi): Fawcett berpendapat bahwa sistem pajak yang efisien adalah sistem di mana biaya administrasi untuk mengumpulkan pajak tidak memakan sebagian besar dari pendapatan pajak itu sendiri.

    Fawcett tidak hanya membahas prinsip-prinsip teknis perpajakan, tetapi juga peran pajak dalam ekonomi. Pajak yang berlebihan dapat menghambat akumulasi modal dan mengurangi insentif untuk berinvestasi, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

    Dari perspektif ekonomi politik, hubungan antara negara dan warga negara tidak hanya sebatas transaksi ekonomi, tetapi juga mencakup aspek politik; Pertama, Pajak sebagai Alat Kekuasaan Negara: Pajak memberikan kekuatan finansial kepada negara untuk menjalankan fungsinya. Tanpa pajak, negara tidak akan memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Kedua, Pajak sebagai Alat Alokasi Sumber Daya: Dari sudut pandang ekonomi, pajak berfungsi untuk mengalihkan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Salah satu fungsi utama pajak adalah untuk meredistribusi kekayaan dari kelompok yang lebih kaya ke kelompok yang lebih miskin melalui program-program sosial dan layanan publik.

    Pajak Menurut Pemikir Islam

    Terdapat pemikiran tentang pajak dikalangan intelektual Muslim yang jadi basis pemikiran era dunia modern.

    (1). Ibnu Khaldun (1332 – 1406), dalam buku Muqaddimah memiliki pandangan tentang pajak : Pertama, Pajak sebagai Alat Pendorong
    Produktivitas, Bukan Hanya Sumber Pendapatan: Ibnu Khaldun tidak melihat pajak hanya sebagai cara pemerintah mengumpulkan uang. Pajak yang adil dan tidak memberatkan akan memotivasi masyarakat untuk bekerja, berdagang, dan berinvestasi. Hal ini pada akhirnya akan memperluas basis pajak dan meningkatkan pendapatan negara secara keseluruhan. Kedua, Kritik Terhadap Pajak yang Terlalu Tinggi: salah satu kontribusi terpenting Ibnu Khaldun dalam teori perpajakan adalah pandangannya tentang dampak negatif dari pajak yang terlalu tinggi. Ketika pajak terlalu tinggi, keuntungan yang diperoleh dari bekerja dan berbisnis akan berkurang drastis. Beban pajak yang berat dapat menghambat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan investasi.

    Ketiga, Prinsip Keadilan dan Proporsionalitas: Ibnu Khaldun sangat menekankan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Orang dengan penghasilan tinggi harus membayar pajak lebih tinggi, sementara orang dengan penghasilan rendah harus dikenakan pajak lebih rendah, atau bahkan dibebaskan. Keempat, Tahapan Perkembangan Pajak dan Keruntuhan Dinasti: Pada awal kekuasaan, dinasti biasanya menerapkan pajak yang rendah. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan semangat kerja, dan pada akhirnya menghasilkan pendapatan negara yang besar. Seiring berjalannya waktu, penguasa cenderung hidup dalam kemewahan dan pengeluaran negara meningkat. Untuk menutupi defisit, mereka menaikkan tarif pajak. Pajak yang tinggi ini kemudian menekan aktivitas ekonomi, menyebabkan pendapatan negara menurun, dan akhirnya mempercepat keruntuhan dinasti.

    Ibnu Khaldun tentang pajak sangat maju pada masanya melihat hubungan yang kompleks antara pajak, produktivitas, dan stabilitas sosial-politik. Pandangannya tidak hanya relevan untuk sistem ekonomi Islam, tetapi juga menjadi dasar bagi banyak teori ekonomi modern.

    (2). Al Ghazali (1194-1258), pandangan dan pemikirannya mengenai keuangan negara dan pajak (kharaj) dapat ditemukan antara lain dalam buku Ihya’ Ulumuddin. Al Ghazali berpendapat bahwa idealnya, pendapatan negara harus bersumber dari zakat, sedekah, dan pendapatan lain yang diatur dalam syariat. Namun, dalam kondisi tertentu, Al-Ghazali memperbolehkan pemerintah untuk memungut pajak tambahan (dharibah) dari masyarakat muslim yang mampu, jika kas negara kosong dan ada kebutuhan mendesak.

    Al-Ghazali sangat menekankan keadilan dalam pemungutan pajak. Pajak hanya boleh dipungut dari masyarakat kaya yang memiliki kelebihan harta, bukan dari fakir miskin.

    Secara ringkas, Al-Ghazali mengizinkan pajak sebagai solusi finansial saat darurat, asalkan diterapkan dengan adil, transparan, dan semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

    (3). Ibnu Taimiyah (1263-1328), uraian tentang pajak yang tercantum dalam buku “Al-Siyasah al-Shar’iyyah.” Pajak tambahan di luar sumber pendapatan negara yang sudah ditetapkan oleh syariat (seperti zakat, ghanimah, dan fai’) sebagai sesuatu yang haram. Selama sumber-sumber pendapatan ini dikelola dengan benar dan adil, kebutuhan negara harusnya sudah terpenuhi. Oleh karena itu, memungut pajak tambahan dari rakyat, terutama dari kaum Muslim, dianggap sebagai praktik yang tidak dibenarkan.

    Meskipun secara umum Ibnu Taimiyah menolak pajak tambahan (dharibah), namun bisa digunakan sebagai solusi terakhir dalam kondisi darurat dengan syarat-syarat yang sangat ketat untuk menghindari ketidakadilan dan kerusakan yang lebih besar.

    Penting untuk diketahui bahwa teori ekonomi modern oleh Arthur Laffer (1974) tentang pajak yang dikenal dengan Kurva Laffer yakni menurunkan tarif pajak justru dapat meningkatkan pendapatan pajak total, persis serupa dengan teori pemikir Islam Ibnu Khaldun 6 abad yang lalu.

    Praktik Pajak di Indonesia

    Kritik terhadap praktik pajak di Indonesia seringkali berfokus pada beberapa isu utama yang memengaruhi keadilan, efisiensi, dan kepatuhan wajib pajak; Pertama, Kompleksitas dan Ketidakpastian Regulasi,
    Sistem perpajakan di Indonesia sering dianggap terlalu kompleks, dengan peraturan yang terus berubah dan terkadang tumpang tindih.

    Kedua, Kesenjangan Kepatuhan dan Penegakan Hukum, kritikus menyoroti bahwa penegakan hukum masih lemah, terutama bagi wajib pajak besar dan korporasi, yang seringkali memiliki sumber daya untuk menghindari pajak.

    Ketiga, Ketidakadilan dan Beban Pajak, beban pajak lebih terasa bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, sementara individu kekayaan besar bisa memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi beban pajak mereka.

    Keempat, Kualitas Layanan dan Administrasi Pajak; Meskipun telah ada banyak perbaikan, kritik masih muncul mengenai kualitas layanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Proses birokrasi yang panjang, kurangnya transparansi, dan terkadang praktik korupsi atau pungli masih menjadi masalah. Kelima, Pemanfaatan Penerimaan Pajak: Masyarakat seringkali mempertanyakan efektivitas dan transparansi penggunaan dana pajak oleh pemerintah.

    Korupsi di kalangan pegawai pajak di Indonesia menjadi isu yang seringkali muncul dan merusak kepercayaan publik: Pertama, Sistem yang Memberi Peluang Korupsi, Sistem perpajakan di Indonesia, meskipun terus diperbaiki, masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum antara lain Interaksi Langsung antara Pegawai dan Wajib Pajak. Kedua, Tekanan dan Budaya Kerja: Faktor-faktor non-sistemik juga berperan besar dalam mendorong korupsi. Gaji pegawai pajak, meskipun tergolong tinggi, terkadang tidak sebanding dengan gaya hidup. Ketiga, Penegakan Hukum yang Lemah; Penegakan hukum yang tidak konsisten dan hukuman yang ringan juga berkontribusi pada seringnya kasus korupsi. Meskipun banyak kasus yang terungkap, hukuman yang dijatuhkan kadang tidak memberikan efek jera yang kuat.

    Konflik Akibat Pajak

    Bercermin dari sejarah, isu pajak memiliki potensi besar untuk meruntuhkan sebuah pemerintahan. Hal ini bisa terjadi karena pajak adalah salah satu bentuk hubungan paling fundamental antara pemerintah dan rakyatnya.

    Ketika hubungan ini rusak-misalnya, karena sistem pajak yang dianggap tidak adil, koruptif, atau membebani masyarakat-kepercayaan publik akan hilang, yang bisa memicu protes, pemberontakan, bahkan revolusi. Pertama, Pajak sebagai Simbol Ketidakadilan dan Penindasan; Pajak yang tidak adil sering kali menjadi simbol penindasan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat.

    Jika rakyat merasa bahwa mereka dipaksa membayar pajak yang tinggi, sementara pemerintah terlihat boros, korup, atau tidak memberikan layanan publik yang memadai, kemarahan publik akan memuncak.

    Kedua, Pemberontakan dan Revolusi Bersejarah; Sejarah mencatat banyak peristiwa penting di mana isu pajak menjadi pemicu utama keruntuhan atau perubahan drastis dalam pemerintahan: (a). Perang Belasting di Sumatera Barat (1908) terjadi di Nagari Kamang dan Manggopoh: Perlawanan rakyat terhadap kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda (disebut belasting) menunjukkan bagaimana kebijakan pajak yang dirasa menindas dapat memicu pemberontakan bersenjata. (b). Boston Tea Party (1773): Meskipun bukan pajak langsung yang meruntuhkan pemerintah Inggris, penolakan terhadap “Tea Act” yang dianggap sebagai pajak tanpa perwakilan (taxation without representation) menjadi pemicu utama Revolusi Amerika. (c). Revolusi Prancis (1789): Salah satu faktor utama meletusnya Revolusi Prancis adalah sistem pajak yang tidak adil. Beban pajak yang sangat berat hanya ditanggung oleh rakyat jelata (Kelas Tiga), sementara kaum bangsawan dan pendeta (Kelas Pertama dan Kedua) hampir bebas pajak. Kondisi ini, ditambah dengan krisis ekonomi, memicu kemarahan publik dan akhirnya menggulingkan monarki.

    Selain itu, di era modern, isu pajak juga bisa meruntuhkan pemerintahan, meskipun tidak selalu dalam bentuk revolusi bersenjata. Hal ini seringkali terjadi melalui krisis politik dan hilangnya kepercayaan publik. Misalnya Rencana kebijakan pajak yang diusulkan oleh Perdana Menteri Inggris Liz Truss (2022) untuk memotong pajak secara besar-besaran dianggap sebagai kebijakan yang tidak bertanggung jawab secara fiskal. Rencana ini memicu gejolak di pasar keuangan, nilai mata uang poundsterling anjlok, dan akhirnya menyebabkan ia mengundurkan diri setelah menjabat hanya selama 45 hari. Dengan demikian, isu pajak bukan hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi juga politik.

    Pendapat Penulis

    Dari uraian di atas dapat dirangkum pendapat singkat:

    (1) Dari Perspektif Ekonomi Politik, masalah pajak melibatkan seluruh kepentingan rakyat. Pajak sebagai arena pertarungan antara kelas sosial yang berbeda. Apabila diperlakukan secara tidak adil maka akan mudah menyulut sentimen masyarakat secara ekonomi dan politik. Dengan demikian pemerintah jangan main-main dalam penerapan kebijakan pajak yang adil, berimbang, dan transparan.

    (2) Pengenaan pajak yang beragam pada sektor dinamis kehidupan rakyat, mestinya sebagai solusi terakhir. Pemerintah diharapkan lebih kreatif dalam mendulang sumber pendapatan lain. Di sisi pengeluaran pemerintah wajib memberantas “Korupsi 100%” dan penerapan efisiensi dalam gaya hidup berhemat aparatur negara agar lebih sederhana.

    (3) Pemerintah jangan menganggap enteng demo rakyat di Pati. Apalagi hanya menganggap sekedar “riak” bersifat parsial dan lokal. Dari perspektif ekonomi politik dapat diketahui kasus Pati potensial untuk ditunggangi kepentingan politik lain. Selain itu, eskalasi dapat saja meningkat lebih besar dan “ketok tular” ke daerah lain karena perasaan senasib akibat perlakuan pajak serupa. Pemerintah penting untuk segera meredam secara “holistik” dengan bijak sehingga dapat mengendalikan aspirasi masyarakat dengan baik.

    Penulis: Dr Iramady Irdja
    – Analis Ekonomi Politik
    – Mantan Pegawai Bank Indonesia

    (hns/hns)

  • Pembantaian Nanjing di Perang Dunia II Hantui Hubungan China-Jepang

    Pembantaian Nanjing di Perang Dunia II Hantui Hubungan China-Jepang

    Jakarta –

    Vlogger asal Jepang, Hayato Kato, sudah terbiasa menyuguhkan video-video lucu kepada 1,9 juta pengikutnya tentang perjalanan di China, tempat ia tinggal selama beberapa tahun.

    Namun pada 26 Juli, ia mengejutkan mereka dengan video yang muram.

    “Saya baru saja menonton film tentang Pembantaian Nanjing,” ujarnya, merujuk pada aksi tentara Jepang selama enam pekan di Nanjing pada akhir 1937. Menurut beberapa perkiraan, militer Jepang saat itu menewaskan lebih dari 300.000 warga sipil dan tentara China. Sekitar 20.000 perempuan dilaporkan diperkosa.

    Dead To Rights, atau Nanjing Photo Studio, adalah film tentang sekelompok warga sipil yang bersembunyi dari pasukan Jepang di sebuah studio foto.

    Film yang telah menjadi hit box office ini merupakan film pertama dari serangkaian film China tentang kengerian pendudukan Jepang.

    Film tersebut dirilis untuk memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II. Namun, kenangan pahityang seringkali ditebalkan oleh pemerintah Chinamasih tertanam di benak masyarakat China sehingga memicu kemarahan.

    Berbicara dalam bahasa Mandarin di DouyinTikTok versi TiongkokKato menceritakan kembali adegan-adegan dari film tersebut: “Orang-orang berbaris di sepanjang sungai dan kemudian penembakan dimulai Seorang bayi, seusia putri saya, menangis di pelukan ibunya. Seorang tentara Jepang bergegas maju, menangkapnya, dan membantingnya ke tanah.”

    “Jika kita menyangkalnya, ini akan terjadi lagi,” lanjutnya, sembari mendesak orang Jepang untuk menonton film tersebut dan “belajar tentang sisi gelap sejarah mereka”.

    Video tersebut dengan cepat menjadi sangat populer, yang ditandai dengan lebih dari 670.000 suka hanya dalam dua minggu.

    Namun, komentar-komentar dalam cuplikan film tersebut kurang positif. Kalimat yang paling sering dikutip dari film tersebut adalah kalimat yang diucapkan seorang warga sipil Tiongkok kepada seorang tentara Jepang: “Kita bukan teman. Kita tidak pernah berteman.”

    CFOTO/Future Publishing via Getty ImagesNanjing Photo Studio adalah satu dari sekian film yang mengisahkan kengerian Perang Dunia II.

    Bagi Tiongkok, aksi militer dan pendudukan brutal Jepang merupakan salah satu babak tergelap dalam sejarah. Pembantaian di Nanjing, yang saat itu menjadi ibu kota China, merupakan luka yang sangat dalam.

    Luka itu diperburuk oleh keyakinan bahwa Jepang tidak pernah sepenuhnya mengakui kekejamannya di tempat-tempat yang dijajahnyatidak hanya di China, tetapi juga di Korea, di Malaya, Filipina, dan Indonesia.

    Salah satu poin perdebatan paling menyakitkan adalah tentang keberadaan ianfu atau “perempuan penghibur”. Sekitar 200.000 perempuantermasuk di Indonesia, yang saat itu masih Hindia Belandadiperkosa dan dipaksa bekerja di rumah bordil militer Jepang. Hingga hari ini, para penyintas masih berjuang mendapatkan permintaan maaf dan kompensasi.

    Baca juga:

    Dalam videonya, Kato tampaknya mengakui bahwa hal itu bukanlah topik pembicaraan di Jepang: “Sayangnya, film-film perang anti-Jepang ini tidak ditayangkan di Jepang secara publik, dan orang-orang Jepang tidak tertarik untuk menontonnya.”

    Ketika Kaisar Jepang mengumumkan penyerahan diri pada 15 Agustus, negaranya telah membayar harga yang sangat mahal. Lebih dari 100.000 orang tewas dalam serangan bom di Tokyo, serta dua bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki.

    Kekalahan Jepang disambut baik di sebagian besar Asia, tempat Tentara Kekaisaran Jepang telah merenggut jutaan nyawa. Bagi mereka, 15 Agustus membawa kebebasan sekaligus trauma yang membekas. Di Korea, hari itu disebut ‘gwangbokjeol’, yang berarti kembalinya cahaya.

    “Meskipun perang militer telah berakhir, perang sejarah masih berlanjut,” kata Profesor Gi-Wook Shin dari Universitas Stanford.

    Menurutnya, Jepang dan China (serta negara-negara lain yang dijajah) mengingat tahun-tahun itu secara berbeda, dan perbedaan-perbedaan tersebut menambah ketegangan.

    Ketika publik China memandang agresi Jepang pada Perang Dunia II sebagai momen yang menentukan dan menghancurkan, publik Jepang berfokus pada statusnya sebagai korban kehancuran yang disebabkan oleh bom atom dan pemulihan pascaperang.

    “Orang-orang yang saya kenal di Jepang tidak terlalu membicarakannya,” kata seorang pria Tiongkok yang telah tinggal di Jepang selama 15 tahun, dan ingin tetap anonim.

    “Mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang terjadi di masa lalu, dan negara tidak benar-benar memperingatinya karena mereka juga memandang diri mereka sebagai korban.”

    Pria tersebut menyebut dirinya seorang patriot, tetapi ia mengatakan hal itu tidak menyulitkannya secara pribadi karena keengganan publik Jepang untuk membicarakannya berarti mereka “menghindari topik-topik sensitif seperti itu”.

    “Beberapa orang percaya bahwa tentara Jepang pergi untuk membantu China membangun tatanan baru disertai konflik dalam prosesnya. Tentu saja, ada juga yang mengakui bahwa itu sebenarnya adalah sebuah invasi,” paparnya.

    Pembantaian Nanjing pada 1937 diperingati setiap tahun di China. (CFOTO/Future Publishing via Getty Images)

    China berperang melawan Jepang selama delapan tahun, dari Manchuria di timur laut hingga Chongqing di barat daya. Perkiraan korban tewas berkisar antara 10 juta hingga 20 juta jiwa. Pemerintah Jepang menyatakan sekitar 480.000 tentaranya gugur selama periode tersebut.

    Periode tersebut telah didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya sastra dan film pemenang penghargaan. Tahun-tahun tersebut juga menjadi subjek karya peraih Nobel, Mo Yan.

    Di China, periode tersebut kini dikaji ulang di bawah rezim yang menempatkan patriotisme sebagai inti ambisinya. “Peremajaan nasional” adalah bagaimana Xi Jinping menggambarkan visinya.

    Meskipun Partai Komunis sangat menyensor sejarahnya sendiri, dari pembantaian Lapangan Tiananmen hingga tindakan represif baru-baru ini, Partai Komunis mendorong masyarakat China untuk mengingat kembali masa lalu yang lebih jauh sembari menekankan musuh China adalah pihak asing.

    Xi bahkan merevisi tanggal dimulainya perang dengan Jepang. Pemerintah Tiongkok kini menghitung serangan pertama ke Manchuria pada tahun 1931. Artinya perang berlangsung selama 14 tahun, alih-alih delapan tahun.

    Di bawah kepemimpinannya, Beijing juga memperingati berakhirnya Perang Dunia II dalam skala yang lebih besar. Pada 3 September, hari Jepang secara resmi menyerah, akan diadakan parade militer besar-besaran di Lapangan Tiananmen.

    Baca juga:

    Masih pada bulan September, film yang sangat dinantikan akan dirilis. Film itu berfokus pada Unit 731, sebuah cabang Angkatan Darat Jepang yang melakukan eksperimen mematikan terhadap manusia di Manchuria yang diduduki. Tanggal rilisnya 18 September adalah hari ketika Jepang melakukan invasi pertamanya ke Manchuria.

    Ada pula Dongji Rescue, sebuah film yang terinspirasi sejumlah nelayan Tiongkok yang berupaya menyelamatkan ratusan tawanan perang Inggris selama serangan Jepang.

    Kemudian film Mountains and Rivers Bearing Witness, sebuah film dokumenter dari studio milik pemerintah China tentang perlawanan Tiongkok.

    Universal History Archive/Universal Images Group via Getty ImagesTentara Jepang merayakan kemenangan setelah menduduki Nanjing pada 1937.

    Film-film itu tampaknya menyentuh hati.

    “Satu generasi itu berperang demi tiga generasi, dan menanggung penderitaan demi tiga generasi. Salut untuk para martir,” demikian bunyi unggahan populer di RedNote soal film Nanjing Photo Studio.

    “Kita bukan teman…”, kalimat yang kini terkenal dari film tersebut, “bukan sekadar dialog” antara dua karakter utama, demikian menurut sebuah ulasan populer yang telah disukai oleh lebih dari 10.000 pengguna di Weibo.

    “Kalimat itu juga berasal dari jutaan rakyat Tiongkok biasa ke Jepang. Mereka [Jepang] tidak pernah menyampaikan permintaan maaf yang tulus, mereka masih memuja [para penjahat perang], mereka menulis ulang sejarah tidak ada yang akan memperlakukan mereka sebagai teman,” tulis komentar tersebut, merujuk pada pernyataan meremehkan dari beberapa tokoh sayap kanan Jepang.

    Baca juga:

    Pemerintah Jepang sejatinya telah mengeluarkan permintaan maaf, tetapi banyak warga China merasa permintaan maaf tersebut tidak cukup.

    “Jepang terus mengirimkan pesan yang saling bertentangan,” ujar Profesor Shin, merujuk pada contoh-contoh ketika para pemimpin Jepang saling bertentangan dalam pernyataan tentang sejarah perang Jepang.

    Selama bertahun-tahun, murid-murid di China diperlihatkan foto mantan Kanselir Jerman Barat, Willy Brandt yang sedang berlutut di depan monumen peringatan Pemberontakan Ghetto Warsawa pada tahun 1970. Warga Tiongkok mengharapkan sikap serupa dari Jepang.

    GREG BAKER/AFP via Getty ImagesPada 2015, Presiden Xi Jinping memulai tradisi parade militer untuk memperingati penyerahan diri Jepang.

    Ketika Jepang menyerah pada tahun 1945, gejolak di Tiongkok tidak berakhir. Selama tiga tahun berikutnya, Kuomintang Nasionalisyang saat itu merupakan pemerintah yang berkuasa dan sumber utama perlawanan Tiongkok terhadap Jepangterlibat dalam perang saudara melawan pasukan Partai Komunis Mao Zedong.

    Perang itu berakhir dengan kemenangan Mao dan mundurnya Kuomintang ke Taiwan. Mao, yang prioritasnya adalah membangun negara komunis, tidak fokus pada kejahatan perang Jepang.

    Peringatan-peringatan yang digelar justru merayakan kemenangan Partai Komunis dan mengkritik Kuomintang. Mao juga membutuhkan dukungan Jepang di panggung internasional. Tokyo, pada kenyataannya, adalah salah satu kekuatan besar pertama yang mengakui rezimnya.

    Baru pada 1980-ansetelah kematian Maopendudukan Jepang kembali menghantui hubungan antara Beijing dan Tokyo.

    Saat itu, Jepang adalah sekutu Barat yang kaya dengan ekonomi yang sedang berkembang pesat.

    Revisi buku teks bahasa Jepang mulai memicu kontroversi. China dan Korea Selatan menuduh Jepang menutupi kekejaman masa perangnya. Saat itu China baru saja mulai membuka diri, dan Korea Selatan sedang dalam masa transisi dari pemerintahan militer menuju demokrasi.

    Ketika para pemimpin Tiongkok menjauh dari Maodan warisan destruktifnyatrauma atas apa yang terjadi saat masa pendudukan Jepang menjadi narasi pemersatu bagi Partai Komunis, kata Yinan He, profesor madya hubungan internasional di Universitas Lehigh, AS.

    “Setelah Revolusi Kebudayaan, sebagian besar rakyat Tiongkok merasa kecewa dengan komunisme,” ujarnya kepada BBC.

    “Karena komunisme kehilangan daya tariknya, nasionalisme dibutuhkan. Dan Jepang adalah sasaran empuk karena merupakan [agresor] eksternal terbaru.”

    Pada masa itu, menurut Yinan He, pemerintah China membuat “representasi masa lalu yang dikoreografikan”. Caranya adalah dengan meremehkan kontribusi AS dan Kuomintang pada peringatan berakhirnya penjajahan Jepang pada 1945, diiringi dengan meningkatnya pengawasan terhadap sikap resmi Jepang terhadap tindakan-tindakannya di masa perang.

    Getty ImagesWaktu terbaik untuk mencari penyelesaianyaitu tahun 1970-an, ketika China dan Jepang lebih dekattelah berlalu, kata Prof. He.

    Situasi ini malah diperparah oleh sikap Jepang yang menyangkal kejahatan perang. Sejumlah tokoh sayap kanan terkemuka Jepang membantah pembantaian Nanjing pernah terjadi, atau bahwa tentara Jepang memaksa begitu banyak perempuan di Asia menjadi budak seks.

    Bahkan, sejumlah pejabat Jepang kerap mendatangi Kuil Yasukuni, yang menghormati para korban perang Jepang, termasuk beberapa tokoh militer yang dicap sebagai penjahat perang.

    Permusuhan antara China dan Jepang ini telah merembet ke kehidupan sehari-hari seiring memuncaknya nasionalisme kedua negara. Orang Tiongkok dan Jepang telah diserang di negara masing-masing. Bahkan, seorang anak sekolah Jepang tewas di Shenzhen tahun lalu.

    Kebangkitan ekonomi dan ketegasan Tiongkok di kawasan Asia Timur dan sekitarnya kembali mengubah dinamika antara kedua negara. China telah melampaui Jepang sebagai kekuatan global.

    Waktu terbaik untuk mencari penyelesaiannya itu tahun 1970-an, ketika kedua negara lebih dekat, telah berlalu, kata Prof. He.

    “Mereka hanya berkata, ‘mari kita lupakan itu, mari kita kesampingkan itu’. Mereka tidak pernah mengurusi sejarah dan sekarang masalah itu kembali menghantui mereka.”

    Lihat juga Video ‘China Marah AS Masih ‘Main Api’ dengan Taiwan’:

    (ita/ita)

  • Biografi HOS Tjokroaminoto: Guru Para Pendiri Bangsa dan Tokoh Sarekat Islam

    Biografi HOS Tjokroaminoto: Guru Para Pendiri Bangsa dan Tokoh Sarekat Islam

    Bisnis.com, JAKARTA – Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, nama HOS Tjokroaminoto mencuat sebagai sosok yang tak hanya orator ulung dan organisator piawai, tetapi juga pemikir besar yang melampaui zamannya.

    Dia bukan hanya memimpin Sarekat Islam, tapi juga mendidik generasi muda yang kelak menjadi arsitek bangsa, diantaranya: Soekarno, Semaun, Musso, hingga Kartosuwiryo.

    Rumahnya di Surabaya menjadi “universitas kerakyatan” tempat ideologi-ideologi masa depan dibentuk dan diuji. Tjokroaminoto bukan sekadar pemimpin organisasi, tetapi ia adalah ide dan idealisme yang menjelma dalam sosok manusia.

    Biografi HOS Tjokroaminoto

    Biografi Singkat dan Profil HOS Tjokroaminoto

    Nama lengkapnya adalah Raden Hadji Oemar Said Tjokroaminoto. Dia lahir pada 16 Agustus 1882 di Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga priyayi atau bangsawan Jawa, cucu dari Bupati Demak. Meski lahir dari keluarga ningrat, Tjokroaminoto justru memilih jalan perjuangan rakyat kecil.

    Sebagai pemuda Jawa yang mendapat pendidikan Barat dan Islam, ia menjadi simbol persilangan budaya yang produktif. Ia dikenal memiliki gaya berpakaian yang necis, bertutur halus, namun tegas dalam prinsip. Bung Karno menyebutnya sebagai “Raja Jawa tanpa mahkota” karena karismanya yang luar biasa.

    Asal Usul Keluarga Bangsawan Jawa dan Latar Pendidikan

    Tjokroaminoto dibesarkan dalam suasana feodal yang penuh tata krama. Namun, ia juga menyaksikan ketimpangan sosial yang membuatnya gelisah sejak muda. Pendidikan awal ia tempuh di OSVIA (Opleidingsschool Voor Inlandsche Ambtenaren), sekolah calon pegawai bumiputra yang dikelola Belanda.

    Selain itu, ia juga mendalami ilmu agama di pesantren. Inilah yang membentuk karakter unik, berpikiran modern, namun berakar kuat pada nilai-nilai Islam. Perpaduan ini menjadi benih ideologinya yang kelak dikenal sebagai “nasionalisme Islam progresif.”

    Awal Keterlibatan dalam Pergerakan Nasional

    Pengaruh pendidikan Barat membentuk pola pikir kritis dalam diri Tjokroaminoto. Sementara nilai-nilai Islam membentuk kerangka moral dan sosialnya. Perpaduan keduanya mendorongnya bergabung dengan Sarekat Dagang Islam (SDI), yang awalnya merupakan organisasi ekonomi untuk melindungi pedagang pribumi dari dominasi Tionghoa dan kolonial.

    Pada tahun 1912, organisasi ini berevolusi menjadi Sarekat Islam (SI), yang mengusung visi lebih luas yaitu perlawanan terhadap ketidakadilan sosial dan kolonialisme. Di sinilah Tjokroaminoto mulai tampil sebagai tokoh sentral, dengan gagasan dan orasi yang membakar semangat rakyat.

    Sarekat Islam dan Kepemimpinan HOS Tjokroaminoto

    Sarekat Islam tumbuh menjadi organisasi rakyat terbesar di masa Hindia Belanda. Struktur organisasinya mencakup cabang di berbagai kota, dan pengaruhnya menjalar dari pasar ke masjid, dari kampung ke parlemen kolonial. Tjokroaminoto memimpin SI dengan visi nasionalisme religius.

    Ia dikenal sebagai pemimpin moderat yang menghindari kekerasan. Dalam kongres SI, ia menegaskan “Perjuangan kita bukan untuk ganti kulit penjajahan, tetapi untuk keadilan bagi seluruh anak negeri”.

    Ia membentuk SI sebagai wadah politik dan sosial, tempat rakyat belajar berorganisasi dan menyuarakan aspirasi. Di tangan Tjokro, SI bukan hanya organisasi massa, tetapi juga sekolah politik kebangsaan.

    Pemikiran dan Gagasan Politik Tjokroaminoto

    Nasionalisme Islam dan Keadilan Sosial

    Tjokroaminoto memperkenalkan gagasan bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi sistem kehidupan yang mencakup keadilan sosial. Ia menentang kapitalisme asing yang menindas rakyat dan menyerukan tatanan masyarakat yang egaliter.

    Anti-Kolonialisme dan Kritik terhadap Kapitalisme

    Dalam pidato-pidatonya, ia kerap mengecam pemerintah kolonial yang mengeruk kekayaan Indonesia tanpa memperhatikan kesejahteraan pribumi. Ia menulis dalam “Islam dan Sosialisme” bahwa “Islam tidak mengenal penghisapan atas manusia oleh manusia”.

    Sosialisme Islam vs Komunisme

    Tjokroaminoto menentang komunisme ateis yang menurutnya bertentangan dengan nilai moral masyarakat Timur. Ia mengusung konsep “Sosialisme Islam” yang berbasis pada keadilan, kepemilikan bersama, dan solidaritas sosial tanpa mengorbankan akidah.

    Pidato dan Tulisan yang Berpengaruh

    Beberapa pidatonya yang terkenal antara lain disampaikan dalam Kongres SI tahun 1916 dan 1921. Tulisannya tersebar di media seperti Oetoesan Hindia dan Soeara Islam, dan menjadi bacaan wajib bagi aktivis pergerakan kala itu.

    Hubungan dengan Tokoh Lain

    Tjokroaminoto tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi juga guru kehidupan. Soekarno, yang kemudian menjadi Presiden RI, pernah tinggal di rumah kos Tjokroaminoto di Peneleh, Surabaya. Di sana pula ia berkenalan dengan ide nasionalisme dan Islam.

    Tokoh lain seperti Semaun (komunis), Musso (radikal kiri), dan Kartosuwiryo (Islamis) juga pernah belajar dari Tjokro. Meskipun mereka kelak memilih jalan berbeda, benih pemikiran mereka tumbuh dari akar yang sama, pemikiran Tjokroaminoto.

    Perjuangan Melawan Penjajahan

    Sebagai aktivis, Tjokroaminoto menggunakan pidato dan tulisan sebagai senjata. Ia menghindari kekerasan, namun tidak pernah kompromi dalam prinsip. Ia pernah ditahan Belanda karena orasinya yang menggerakkan massa.

    Tjokro percaya bahwa kesadaran adalah kunci revolusi. Dia sering berkata “Kita tidak akan memiliki kemerdekaan, jika kita tidak memiliki kesadaran dan keberanian.”

    Selain itu, dia juga aktif dalam Volksraad (Dewan Rakyat) dan menjadi suara penting dalam menyuarakan aspirasi pribumi di tengah sistem kolonial.

    Akhir Hidup dan Warisan HOS Tjokroaminoto

    Tjokroaminoto wafat pada 17 Desember 1934 di Yogyakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pekuncen. Kepergiannya ditangisi ribuan orang yang pernah mendengar pidatonya atau membaca tulisannya.

    Ia ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 1961. Warisannya tak hanya pada lembaga atau organisasi, tetapi pada semangat yang ia tanamkan:, bahwa perjuangan adalah tugas intelektual dan moral.

    Kutipan Terkenal HOS Tjokroaminoto

    “Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat.”
    “Kalau kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator.”

    Fakta Menarik tentang HOS Tjokroaminoto

    Rumahnya di Peneleh menjadi tempat kos bagi calon-calon pemimpin bangsa.
    Ia selalu tampil rapi dan berwibawa—dijuluki “Raja Jawa tanpa mahkota”.
    Ia adalah pionir nasionalisme Islam jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.

    HOS Tjokroaminoto adalah mozaik hidup dari semangat zaman. Ia guru, pemimpin, orator, dan ideolog yang mencetak banyak tokoh besar Indonesia. Ia mengajarkan bahwa kebebasan bukan hanya melawan penjajah, tetapi juga membebaskan diri dari kebodohan dan ketidakadilan.

    Pemikirannya tentang keadilan sosial, nasionalisme Islam, dan strategi politik moderat tetap menjadi referensi dalam sejarah pergerakan Indonesia. Tjokroaminoto tidak pernah mati, namanya terus hidup dalam jiwa bangsa.

    Disclaimer: Artikel ini dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan oleh tim redaksi Bisnis.com untuk memastikan akurasi dan keterbacaan informasi.

  • Prabowo: Gerakan Pramuka tetap jadi wadah pembentuk karakter bangsa

    Prabowo: Gerakan Pramuka tetap jadi wadah pembentuk karakter bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menilai Gerakan Pramuka hingga saat ini tetap menjadi wadah pembentuk karakter bangsa yang mengajarkan budi pekerti, kesetiakawanan, dan rasa tanggung jawab.

    “Hari ini, Gerakan Pramuka tetap menjadi wadah pembentuk karakter bangsa, mengajarkan budi pekerti, kesetiakawanan, dan rasa tanggung jawab,” kata Prabowo dikutip dari unggahan akun Instagram @presidenrepublikindonesia, Kamis.

    Presiden Prabowo menyebut sejak awal berdirinya, Gerakan Pramuka telah menempa para tunas muda dengan kedisiplinan, memupuk semangat persatuan, serta membentuk insan berbudi luhur, mandiri, dan siap membela tanah air.

    Presiden meyakini peran tersebut meneguhkan keyakinan bahwa masa depan Indonesia berada di tangan generasi yang berintegritas dan berjiwa pengabdian.

    Kepala Negara berharap Pramuka Indonesia terus melahirkan generasi penerus yang tangguh, berkarakter, dan siap membawa bangsa ini menuju kemajuan.

    “Selamat Hari Pramuka ke-64. Jayalah selalu tunas-tunas muda Indonesia. Jayalah Pramuka Indonesia,” kata Presiden Prabowo.

    Sejarah pramuka pertama kali bermula ketika seorang pria Inggris bernama Robert Baden-Powell mengadakan perkemahan pertamanya bersama 22 pemuda di Pulau Brownsea, Inggris pada 25 Juli 1907.

    Perkemahan yang berlangsung selama 8 hari itu menjadi titik awal lahirnya gerakan pramuka di dunia. Latar belakang militer yang melekat pada diri Powell yang dikenal tegas, disiplin, dan terampil juga menjadi ciri khas gerakan pramuka itu sendiri.

    Organisasi Pramuka Baden Powell ternyata sampai juga gaungnya ke Indonesia. Gerakan kepramukaan ini dibawa oleh Belanda pada masa kolonial. Belanda mendirikan organisasi kepanduan pertama di Indonesia yang diberi nama NIPV (Nederland Indische Padvinders Vereeniging = Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda).

    Istilah Padvinders merujuk kepada istilah untuk organisasi Pramuka yang ada di negeri Belanda.

    Pada tahun 1916, seorang guru asal Belanda bernama J. J. van Dalen mendirikan “Javaansche Padvinders Organisatie” (JPO), yang menjadi organisasi kepanduan pertama untuk pemuda pribumi.

    Seiring waktu, banyak organisasi kepanduan lain bermunculan, baik yang didirikan oleh masyarakat pribumi maupun etnis lain seperti Tionghoa dan Arab.

    Setelah Indonesia merdeka, berbagai organisasi kepanduan tersebut menyatukan diri dan pada tahun 1961, melalui Keputusan Presiden No. 238 Tahun 1961, Gerakan Pramuka secara resmi didirikan.

    Presiden Soekarno meresmikan Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961, yang kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tahunnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menguak Sejarah Jalan Braga, Ikon Fesyen Bandung Sejak Abad ke-19 Bandung 14 Agustus 2025

    Menguak Sejarah Jalan Braga, Ikon Fesyen Bandung Sejak Abad ke-19 Bandung 14 Agustus 2025

    Menguak Sejarah Jalan Braga, Ikon Fesyen Bandung Sejak Abad ke-19
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Di balik hingar bingar musik, deru kendaraan, dan derap langkah pejalan kaki, Jalan Braga di Kota Bandung, Jawa Barat, menyimpan kisah sebagai pusat fesyen di era Hindia Belanda.
    Mulai populer sejak akhir abad ke-19, ruas jalan ini menjadi simbol gaya hidup kaum elite. Deretan butik pakaian, toko roti, hingga kafe menjelma sebagai wajah modernitas kala itu.
    Simbol-simbol itulah yang kemudian mengukuhkan julukan Bandung khususnya Jalan Braga sebagai “Parijs van Java”. Sebuah ikon kemodernan yang membuat para saudagar kaya terpincut untuk berpakansi.
    Menurut penulis sekaligus peneliti sejarah Atep Kurnia, Jalan Braga pertama kali ramai dikenal sebagai pusat niaga sejak 1894. Saat itu, Carl August (C.A.) Hellerman membuka toko pertama yang menjual sepeda dan senjata api di ruas jalan ini.
    “Pertumbuhan Braga menjadi Winkelstraat (jalan perdagangan) atau Winkelbuurt (lingkungan perdagangan) yang nantinya memang ada kaitannya dengan mode dan bahkan sebutan Parijs van Java,” katanya saat dihubungi, Rabu (13/8/2025).
    Saat itu, Jalan Braga masih sederhana. Aspal pun belum melapisi permukaan tanahnya, sementara pepohonan nan tinggi berjajar rapih di sisi kiri dan kanan, seolah menjadi peneduh bagi para pejalan kaki.
    Lima tahun kemudian, pada 1899, kawasan ini ditetapkan sebagai permukiman warga Belanda dan Eropa lainnya di Bandung. Wilayahnya dikenal sebagai Kajaksaan Hilir dan Kajaksaan Girang.
    Atep menuturkan, dari hasil penelusurannya, nama Braga kemungkinan besar berasal dari Toneelvereniging Braga, sebuah perkumpulan seni pertunjukan (tonil) di masa kolonial.
    Meski begitu, ia mencatat, ada beragam versi lain mengenai asal-usul nama jalan legendaris ini.
    “Disebut jalan Braga di mulut jalan dekat Jalan Asia Afrika atau De Grooten Post Weg ada bangunan yang menyatu dengan Gedung Concordia baru ada tahun 1882. Jadi seharusnya nama Jalan Braga baru digunakan setelah 1882,” kata Atep.
    Seiring waktu, kata Atep, usaha Hellerman kian berkembang pesat. Memasuki awal abad ke-20, mulai bermunculan toko lainnya, dan di pelopori oleh dua pengusaha asal Belgia yakni Hagelstein, seorang penjahit pakaian terkenal, dan Coorde, pedagang permata.
    Dari sinilah citra Braga sebagai pusat mode kian menguat. Bahkan istilah “Parijs van Java” pertama kali muncul pada 1904 yang diungkapkan oleh redaktur surat kabar Bintang Hindia.
    “Karena Braga pusat niaga di antara barang yang di jual adalah pakaian atau mode. Sejak saat itu orang Eropa yang di Bandung sangat memperhatikan mode dan kiblatnya jelas di Paris,” ucap Atep.
    Selain itu, istilah-istilah Perancis tentang mode pun mulai banyak diserap hingga akhirnya menjadi populer di kalangan orang-orang Eropa, mulai dari kata modiste untuk penjahit pakaian perempuan hingga nama toko seperti Mode Magazine.
    Menurut Atep, pengaruh itu tidak hanya melekat pada warga Eropa yang tinggal di Bandung saja, tetapi juga memikat orang-orang pribumi.
    “Parijs van Java bukan hanya berkait dengan orang-orang yang suka mode tapi juga dengan kebiasaan bersolek terutama untuk perempuan,” tuturnya.
    Ia berpendapat, keberadaan Braga sebagai pusat fesyen dapat bertahan lama, salah satunya karena letaknya yang strategis di jantung kota.
    Inilah yang kemudian menjadi magnet yang menarik beragam kalangan untuk datang, berbelanja, atau sekadar menikmati suasana.
    Atep mencatat, pada periode akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, dinamika pemilik toko di Braga berlangsung cepat. Dalam rentang waktu tersebut, sebuah toko bisa berganti kepemilikan dan komoditas.
    “Kalau di jalan Braga itu nggak jauh dari perhiasan, pakaian, kendaraan kayak sepeda, motor, mobil yang lifestyle bertahan seiring berjalannya waktu,” katanya.
    Ia menambahkan, di era Hindia Belanda, Jalan Braga adalah pusat perbelanjaan kelas atas, tempat kalangan elite dan
    high society
    berkumpul.
    Status itu menjadikannya bukan sekedar jalan biasa, tetapi legenda yang bertahan dalam ingatan masyarakat Bandung hingga sekarang.
    “Secara keletakan di jantung kota yang sangat strategis dan secara core bisnis tidak jauh dari niaga, dan fisiknya masih dipertahankan,” pungkas Atep.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG prakirakan hujan ringan guyur sebagian besar wilayah RI pada Rabu

    BMKG prakirakan hujan ringan guyur sebagian besar wilayah RI pada Rabu

    logo BMKG

    BMKG prakirakan hujan ringan guyur sebagian besar wilayah RI pada Rabu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 12:13 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia hujan ringan pada Rabu. Prakirawan BMKG Sekar Anggraeni pada kanal Youtube yang diikuti di Jakarta Rabu  menyampaikan, diawali dari Pulau Sumatra, cuaca diprakirakan berawan di wilayah Banda Aceh, berawan tebal di di Pekanbaru, serta asap atau kabut di Kota Padang.

    “Hujan ringan berpotensi terjadi di Kota Medan, sedangkan Tanjung Pinang diprakirakan hujan dengan intensias sedang,” katanya.

    Masih di Pulau Sumatra, cuaca diprakirakan berawan tebal di Kota Pangkal Pinang, hujan ringan di Kota Jambi dan Palembang, serta hujan dengan intensitas sedang di Bengkulu.

    “Waspadai hujan yang dapat disertai petir di wilayah Bandarlampung,” ujarnya.

    Beralih ke Pulau Jawa, cuaca di Kota Surabaya diprakirakan berawan tebal, sedangkan Kota Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta berpotensi hujan ringan. Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca diprediksi cerah berawan di Denpasar, berawan di Kota Kupang, dan berawan tebal di Kota Mataram.

    Selanjutnya bergeser ke Pulau Kalimantan, Kota Pontianak, Palangka Raya, Samarinda, dan Banjarmasin diprakirakan hujan ringan, sementara Tanjung Selor berpotensi hujan dengan intensitas sedang. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, cuaca diprakirakan berawan tebal di Kota Manado, Gorontalo, Kendari, dan Makassar.

    “Hujan ringan diprakirakan terjadi di Palu dan Mamuju,” ucapnya.

    Bergerak ke wilayah Indonesia bagian timur, cuaca diprakirakan berawan di Kota Merauke, sedangkan Kota Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya diprakirakan hujan ringan.

    “Waspadai hujan yang dapat disertai dengan petir di wilayah Sorong dan Nabire,” tutur Sekar.

    Selain itu, BMKG juga memperingatkan potensi ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 meter di Samudera Hindia selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Potensi banjir rob juga diprakirakan terjadi di Pesisir Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, dan Papua Selatan.

    Sumber : Antara

  • BMKG umumkan peringatan banjir karena hujan tinggi sampai 20 Agustus

    BMKG umumkan peringatan banjir karena hujan tinggi sampai 20 Agustus

    Petugas Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMGK) saat memaparkan kondisi cuaca dan iklim Indonesia dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Jakarta, Senin (11/8/2025). ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo.

    BMKG umumkan peringatan banjir karena hujan tinggi sampai 20 Agustus
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 12:29 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir akibat curah hujan tinggi yang diperkirakan berlangsung hingga 20 Agustus 2025 di sejumlah daerah, termasuk Banten, Jawa Barat, serta mayoritas wilayah Papua.

    Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan di Jakarta Rabu, menjelaskan bahwa pada periode tersebut beberapa kabupaten/kota di Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya masuk kategori waspada.

    Sementara wilayah di Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku, dan Jawa Barat masuk kategori siaga. BMKG juga membagi hingga tingkat kecamatan yang berpotensi mengalami banjir kategori tinggi di antaranya untuk Kabupaten Bogor (Kecamatan Leuwiliang, Nanggung, Pamijahan), Kabupaten Sukabumi (Kabandungan), Kabupaten Sorong Selatan (Fokour, Salkma, Sawiat).

    Lalu Kabupaten Sorong (Klayili, Makbon, Maudus, Sayosa, Soyosa Timur, Sunook), Kabupaten Maluku Tengah (Amathai, Seram Utara), Kabupaten Mimika (Iwaka, Kuala Kencana, Kwamki Narama, Mimika Barat, Mimika Baru, Wemak, Tembagapura), Kabupaten Maybrat (Mare, Mare Selatan), dan Kabupaten Deiyai (Bowobado).

    Prakirawan BMKG memaparkan bahwa meski saat ini sekitar 57 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau, tetapi potensi hujan di sebagian wilayah Indonesia itu dipengaruhi oleh kombinasi fenomena atmosfer (Madden Julian Oscilliation, perlambatan dan pertemuan angin), kondisi indeks dipole mode yang bernilai rendah membuat aliran massa udara Samudera Hindia menuju Indonesia – kondisi kelokalan cuaca di masing-masing wilayah.

    Bahkan sampai dengan dasarian tiga Agustus, BMKG menyebut potensi banjir tinggi diprakirakan melanda Kabupaten Bengkulu Tengah (Permatang Tiga) dan Bengkulu Utara (Arma Jaya, Kerkap), Kota Ambon (Baguala, Teluk Ambon). Kemudian Kabupaten Maluku Tengah (Amahal, Leihitu, Leihitu Barat, Seram Utara, Seram Utara Timur Kobi, Seram Utara Timur Seti), Kabupaten Seram Barat (Inamasol, Taniwel, Taniwel Timur), dan Kabupaten Seram Timur (Bula).

    Selanjutnya Papua Barat, potensi banjir tinggi diperkirakan terjadi di Kabupaten Fakfak (Fakfak Timur, Kokas, Mbahamdandara Barat, Teluk Patipi), Kabupaten Teluk Wondama (Rosiel, Roon, Teluk Duairi, Wasior), dan Kabupaten Sorong (Klauili, Makbon, Maudus, Sayosa Timur, Sunook).

    Sementara banjir tinggi selanjutnya sampai dasarian ketiga wilayah yang terancam banjir di Papua Barat Daya; Maybrat (Mare, Silalawat, Sayosa) dan Sorong (Wemak).

    Dengan begitu, BMKG mengingatkan masyarakat di daerah terdampak untuk mewaspadai potensi genangan dan banjir dengan mengikuti pedoman keselamatan/evakuasi dari petugas pemerintah di daerah, terutama bagi yang berada di wilayah dengan topografi rendah – daerah aliran sungai yang rawan meluap.

    Sumber : Antara

  • Biografi Raden Dewi Sartika, Pelopor Sekolah Perempuan di Indonesia

    Biografi Raden Dewi Sartika, Pelopor Sekolah Perempuan di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Siapa Raden Dewi Sartika? Mengapa namanya terus dikenang dalam sejarah pendidikan Indonesia? Di masa kolonial Belanda, ketika akses pendidikan untuk perempuan sangat terbatas, Dewi Sartika hadir sebagai cahaya perubahan.

    Raden Dewi Sartika lahir di lingkungan bangsawan Sunda dan dia tidak suka dengan hidup terlalu nyaman. Kemudian, dia menggugat norma sosial dan menghadirkan sesuatu yang revolusioner, yaitu pendidikan bagi kaum perempuan.

    Dewi Sartika tidak hanya membuka sekolah, dia membuka mata dan harapan. Dia menjadi simbol keberanian, pendidikan, dan emansipasi wanita di tanah jajahan. Di tengah tantangan kolonial dan tekanan adat, langkahnya menciptakan gelombang baru. Artikel ini mengupas biografi Raden Dewi Sartika, perjuangannya, warisannya, hingga jejaknya dalam sejarah.

    Biografi Raden Dewi Sartika

    Profil Raden Dewi Sartika

    Nama Lengkap: Raden Dewi Sartika
    Tempat & Tanggal Lahir: Bandung, 4 Desember 1884
    Tempat & Tanggal Wafat: Tasikmalaya, 11 September 1947
    Gelar: Pahlawan Nasional Indonesia (dianugerahkan tahun 1966)
    Pendidikan: Belajar secara informal melalui keluarga dan guru privat
    Ayah/Ibu: Raden Somanagara dan Raden Ayu Rajapermas
    Perjuangan Utama: Pendiri Sekolah Isteri, pelopor pendidikan perempuan
    Warisan Abadi: Nama jalan, gedung, dan sekolah diabadikan atas namanya

    Latar Belakang Keluarga

    Raden Dewi Sartika lahir pada 4 Desember 1884 di Bandung, dari keluarga bangsawan Sunda. Ayahnya, Raden Somanagara, adalah seorang pejuang kemerdekaan dan penganut kuat pendidikan. Ibunya, Raden Ayu Rajapermas, juga berasal dari kalangan ningrat yang menjunjung nilai adat dan agama.

    Lingkungan keluarga ini memberikan fondasi intelektual dan spiritual bagi Dewi Sartika sejak dini. Namun, ayahnya wafat ketika ia masih kecil. Kepergian sosok ayah yang inspiratif menjadi titik balik bagi Dewi Sartika.

    Dia diasuh oleh pamannya di lingkungan Keraton, di mana ia mulai menyerap nilai-nilai budaya dan pendidikan. Di sinilah benih perjuangan mulai tumbuh, di tengah koridor istana yang menyimpan tradisi dan keterbatasan perempuan.

    Masa Kecil dan Pendidikan

    Meski hidup di zaman kolonial, Dewi Sartika menunjukkan kecerdasan luar biasa. Dewi Sartika belajar membaca dan menulis dari sang paman dan guru-guru privat. Di balik dinding istana, ia membaca buku-buku yang membuka wawasan. Dewi Sartika juga memperhatikan ketimpangan, laki-laki bebas belajar, sementara perempuan dibatasi.

    Ketika bermain dengan anak-anak abdi dalem, Dewi Sartika sering memerankan guru. Ia menggambar huruf di tanah, mengajarkan membaca kepada teman-temannya. Dari permainan kecil itu, terlahir visi besar. Ia yakin bahwa perempuan berhak untuk pintar, mandiri, dan setara. Keyakinan ini menjelma menjadi misi hidupnya.

    Perjuangan Dewi Sartika di Bidang Pendidikan

    Pendirian Sekolah Isteri

    Pada 16 Januari 1904, di usia 20 tahun, Dewi Sartika mendirikan “Sekolah Isteri” di halaman belakang rumah ibunya di Bandung. Sekolah ini adalah sekolah perempuan pertama di Hindia Belanda. Awalnya hanya menerima beberapa murid, namun dampaknya luar biasa. Ia mengajarkan membaca, menulis, berhitung, hingga keterampilan rumah tangga.

    Mengutip Arsip Nasional RI, sekolah ini menjadi inspirasi bagi perempuan di berbagai kota lain. Murid-muridnya berasal dari beragam latar belakang sosial. Mereka pulang dengan harapan baru dan semangat memberdayakan komunitasnya. Dewi Sartika tak hanya mengajar, ia menanamkan nilai bahwa perempuan bisa menjadi pusat perubahan.

    Tantangan dari Masyarakat dan Pemerintah Kolonial

    Tidak mudah mendirikan sekolah perempuan di tengah masyarakat patriarkal. Banyak yang menganggap Dewi Sartika merusak adat. Pemerintah kolonial pun mencurigainya. Namun, ia tak mundur. Ia berdialog, menjelaskan pentingnya pendidikan untuk membangun keluarga dan bangsa.

    Dewi Sartika berani berdiri di antara dua tekanan, budaya konservatif dan kekuasaan kolonial. Namun justru di titik ini karakternya diuji dan dibentuk. Ia tidak melawan dengan amarah, tapi dengan strategi cerdas dan komunikasi persuasif. Seiring waktu, sekolahnya justru mendapat dukungan luas.

    Visi dan Misi Pendidikan Perempuan

    Menurut Dewi Sartika, perempuan bukan hanya pelengkap laki-laki. Ia percaya perempuan adalah tiang negara. Melalui pendidikan, perempuan dapat menjadi ibu yang cerdas, guru pertama bagi anak-anaknya, serta penggerak kemajuan bangsa.

    Ia merancang kurikulum yang adaptif, ada pelajaran dasar, keterampilan hidup, hingga etika sosial. Sekolahnya tidak sekadar tempat belajar, tapi ruang untuk merdeka berpikir. Visi ini jauh melampaui zamannya, menjadi pondasi pemikiran pendidikan gender di Indonesia.