Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Rumah Kosong di Banyuwangi Ludes Terbakar Dini Hari, Kerugian Capai Rp100 Juta

    Rumah Kosong di Banyuwangi Ludes Terbakar Dini Hari, Kerugian Capai Rp100 Juta

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Sebuah rumah kosong di Dusun Dadapan, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur, habis terbakar pada Rabu (14/1/2026).

    Akibat kebakaran tersebut, harta benda kurang lebih senilai Rp100 juta lenyap berubah menjadi tumpukan abu dalam beberapa jam.

    Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Banyuwangi, Yoppy Bayu Irawan, menjelaskan peristiwa kebakaran tersebut menghanguskan rumah milik seorang perempuan bernama Nur Jannah (48).

    Kebakaran diketahui terjadi sekitar pukul 03.45 WIB dalam kondisi rumah kosong tanpa penghuni. “Kejadian itu pertama kali diketahui oleh seorang saksi mata bernama Sukron (31), ketika terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara percikan api yang tidak wajar,” jelasnya, Rabu (14/1/2026).

    Melihat api yang semakin membesar, lanjut Yoppy, saksi mata kemudian membangunkan warga sekitar untuk memberitahukan adanya rumah berukuran 14 x 7 meter yang terbakar. Warga pun bergegas melakukan upaya pemadaman dengan peralatan seadanya. “Selanjutnya, salah satu warga atas nama Nasrullah (37) menghubungi Call Center Damkarmat sekitar pukul 04.03 WIB,” terangnya.

    Merespons laporan tersebut, tim Damkarmat Banyuwangi langsung mengerahkan delapan personel dari Regu Brama 1 dan meluncur pukul 04.07 WIB. Sebanyak tiga unit armada, yakni Ayaxx 03, Fire Dome 04, dan Fire Dome 05, diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah.

    Tiba di lokasi pukul 04.19 WIB, petugas langsung menggunakan dua nozzle. Satu nozzle difokuskan ke titik api, sementara satu nozzle lainnya digunakan untuk memutus rantai api agar tidak merambat ke bangunan samping.

    “Setelah api utama padam sekitar pukul 04.55 WIB, petugas melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara api tersembunyi serta membongkar struktur puing-puing material yang terbakar guna mencegah penyalaan ulang (re-ignition),” jelas Yoppy.

    Kebakaran ini diduga disebabkan adanya hubungan arus pendek atau korsleting listrik pada salah satu stop kontak, yang kemudian menimbulkan percikan api dan dengan cepat merambat hingga menghanguskan seluruh bagian rumah.

    Meski tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini karena rumah dalam keadaan kosong, kerugian materiil yang ditaksir cukup besar. Selain bangunan rumah yang mengalami kerusakan berat sekitar Rp70 juta. [kun]

  • Kabag Kemenhaj: Petugas Haji Harus Rela Tak Berihram Demi Siaga Wukuf di Arafah Layani Jemaah Haji

    Kabag Kemenhaj: Petugas Haji Harus Rela Tak Berihram Demi Siaga Wukuf di Arafah Layani Jemaah Haji

    Jakarta (beritajatim.com) – Kepala Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI, Dr. H. Khalilurrohman, M.Ag, Q.A., CRMO., memberikan pengarahan tegas kepada calon petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tahun 2026 untuk mengutamakan pelayanan jemaah di atas kenyamanan ibadah pribadi.

    Dalam instruksinya, petugas diminta selalu siap siaga mengenakan seragam dinas dibandingkan pakaian ihram, terutama pada momen-momen krusial seperti wukuf di Arafah, guna memastikan seluruh kebutuhan jemaah terakomodasi dengan baik.

    Khalilurrohman menjelaskan bahwa karakteristik fikih haji bagi petugas memiliki kekhususan yang berbeda dengan jemaah reguler. Kewajiban memberikan pelayanan prima menuntut petugas untuk tetap mengenakan seragam identitas agar mudah dikenali dan sigap bertindak saat terjadi dinamika di lapangan. Menurutnya, penggunaan pakaian seragam tidak akan membatalkan status haji para petugas selama mereka berada di wilayah Arafah.

    “Orientasinya adalah pelayanan kepada jamaah haji kita dan mereka harus siap untuk tidak menggunakan pakaian ihram. Dan itu kan juga tetap sah haji mereka,” ujar Dr. Khalilurrohman saat memberikan materi pelatihan bagi calon PPIH Arab Saudi di Pondok Gede, Rabu (14/1/2026).

    Ia menekankan bahwa esensi haji adalah keberadaan di Arafah sesuai sabda Rasulullah, al-hajju bi ‘Arofah, sehingga petugas tidak perlu khawatir mengenai keabsahan ibadahnya.

    Tindakan mengenakan seragam saat bertugas di wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) juga menjadi upaya konkret untuk menepis tudingan miring publik yang sering menyebut petugas hanya “nebeng” haji.

    Khalilurrohman menantang PPIH tahun 2026 untuk membuktikan dedikasi mereka melalui tindakan nyata yang menomorsatukan kepentingan jemaah daripada ego beribadah sendiri.

    “Justru itulah… kita ingin mengajak kepada PPIH Arab Saudi tahun ini… mereka membuktikan bahwa mereka bukan nebeng. Nah, di antaranya mereka siap untuk tidak menggunakan pakaian ihram, tapi siap menggunakan pakaian seragam selama berhaji ketika di Arafah, Muzdalifah, di Mina,” tegas Khalilurrohman.

    Selain masalah dedikasi lapangan, aspek akuntabilitas dalam pembayaran dam (denda) turut menjadi sorotan. Petugas diimbau melakukan pembayaran melalui lembaga resmi Adahi dengan perkiraan biaya sekitar 720 Riyal. Hal ini bertujuan agar seluruh aktivitas penyembelihan hewan tercatat secara transparan dan sesuai dengan regulasi ketat yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

    Khalilurrohman juga menyinggung fenomena haji ilegal atau haji tanpa visa resmi yang marak terjadi. Ia merujuk pada fatwa ulama Saudi yang menyatakan tindakan tersebut berdosa karena merampas hak-hak jemaah resmi. Ia memperingatkan bahwa aspek legalitas sangat memengaruhi keberkahan ibadah seseorang di tanah suci.

    “Mana mungkin mendapatkan haji yang mabrur kalau berdosa gitu loh. Jadi bedakan antara dosa dengan sah,” imbuhnya memberikan pemahaman mendalam mengenai batasan hukum Islam dan regulasi negara.

    Sebagai instruksi akhir, Khalilurrohman meminta para calon petugas untuk mempersiapkan fisik secara matang mengingat beratnya beban tugas di lapangan. Petugas diharapkan menjaga amanah dan menjadikan khidmah (pelayanan) kepada para tamu Allah sebagai niat utama sejak keberangkatan hingga kepulangan nanti.

    “Niatkan untuk melayani tamu-tamu Allah, orientasinya adalah khidmah kepada dhuyufurrahman tamu-tamu Allah, bukan berorientasi untuk ibadah masing-masing,” pungkasnya. [ian]

  • Tragis! Lansia Kolektor Barang Antik Tewas Terbakar Bersama Harta Rp500 Juta di Tuban

    Tragis! Lansia Kolektor Barang Antik Tewas Terbakar Bersama Harta Rp500 Juta di Tuban

    Tuban (beritajatim.com) – Seorang lansia berusia 75 tahun meninggal dunia dalam keadaan rumah terbakar di Dusun Panjunan, Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, bersama barang antik miliknya yang bernilai ratusan juta rupiah.

    Diketahui, seorang kakek bernama Raharjo (75) yang tinggal sebatang kara di kediamannya berukuran 7 x 9 meter ini ternyata seorang kolektor barang antik.

    Namun, nahas, peristiwa kebakaran yang tidak diketahui penyebabnya itu membuat Raharjo meninggal dunia hingga tubuhnya hangus terbujur kaku.

    Kapolsek Palang IPTU Wakhid Nurcahyo mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 03.00 WIB dan penyebab kebakaran masih belum diketahui. “Saksi hanya mengatakan terjadi kebakaran, belum tahu penyebabnya,” ujar Kapolsek Palang, Rabu (14/01/2026).

    Adapun jenazah telah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Koesma Tuban. “Korban tinggal sendirian,” terang Wakhid Nurcahyo.

    Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tuban, Sutaji, menambahkan bahwa pihaknya menerima laporan adanya kebakaran pada pukul 03.03 WIB dan petugas sampai di lokasi sekitar pukul 03.10 WIB.

    “Ada satu unit mobil Damkar Pos Mako yang kami kerahkan, sehingga api berhasil dipadamkan sekitar pukul 04.20 WIB dan dilanjutkan pembasahan hingga pukul 06.10 WIB,” imbuhnya.

    Sedangkan untuk kerugian barang antik milik korban yang ikut terbakar, kata Sutaji, diperkirakan mencapai Rp500 juta. Tidak ada aset yang terselamatkan. Selain itu, api tidak merembet ke rumah warga. [dya/kun]

  • Kemenhaj Matangkan Rencana Distribusi Kartu Nusuk di Indonesia demi Keamanan Jemaah Haji 2026

    Kemenhaj Matangkan Rencana Distribusi Kartu Nusuk di Indonesia demi Keamanan Jemaah Haji 2026

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah mematangkan rencana distribusi kartu Nusuk sejak jemaah masih berada di tanah air guna menjamin ketenangan dan legalitas ibadah haji 2026.

    Langkah strategis ini diambil untuk memastikan seluruh jemaah memiliki akses resmi serta mencegah masuknya pihak ilegal yang berpotensi mengganggu kelancaran rotasi ibadah di tanah suci.

    Staf Urusan Haji KJRI Jeddah, Hasyim Hilaby, menegaskan bahwa kartu Nusuk merupakan instrumen wajib yang diakui oleh otoritas Arab Saudi sebagai identitas sah jemaah. Hal tersebut disampaikan di sela kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PPIH Arab Saudi Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

    “Harapan kita kartu Nusuk itu sudah bisa diterima di Indonesia agar jemaah itu sudah mudah, tenang, dan tidak ada kekhawatiran,” ujar Hasyim Hilaby saat menjelaskan kebijakan terbaru Pemerintah Arab Saudi di hadapan para petugas.

    Terkait mekanisme teknis di lapangan, KJRI Jeddah mengusulkan strategi pengamanan kolektif untuk meminimalisir risiko kartu fisik hilang atau rusak. Kartu yang sudah diterima jemaah di Indonesia disarankan untuk dikelola sementara oleh Ketua Regu (Karu) dan hanya dibagikan saat jemaah membutuhkan akses masuk ke lokasi krusial seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, hingga puncak Wukuf di Arafah.

    “Saran saya dikolektif oleh regu. Nanti ketika akses mau masuk Masjidil Haram baru dibagikan, setelah selesai diambil lagi. Begitu juga saat masuk Masjid Nabawi atau puncaknya saat Wukuf di Arafah,” jelas Hasyim menekankan pentingnya manajemen logistik di tingkat kloter.

    Menanggapi keberagaman literasi digital jemaah, Hasyim menyatakan bahwa penggunaan aplikasi Nusuk versi digital tidak bersifat wajib bagi seluruh individu. Aplikasi tersebut diposisikan sebagai cadangan (backup) data yang sangat berguna apabila jemaah tidak sengaja meninggalkan kartu fisik di hotel saat berada di area publik.

    Pihak KJRI Jeddah juga memastikan koordinasi intensif dengan dua perusahaan penyedia layanan haji (Syarikah) di Arab Saudi yang saat ini tengah berkompetisi meningkatkan standar pelayanan. Pendampingan serta penanganan cepat terhadap kendala sistem di lapangan menjadi prioritas utama untuk melindungi hak-hak jemaah Indonesia dari berbagai daerah, termasuk jemaah asal Jawa Timur yang memiliki jumlah masif.

    Implementasi kartu Nusuk sejak dini di Indonesia diharapkan menjadi jawaban atas tantangan keamanan di Arab Saudi yang semakin ketat. Dengan diterimanya kartu sebelum keberangkatan, jemaah dapat lebih fokus pada persiapan mental dan fisik tanpa perlu merisaukan prosedur administratif saat tiba di bandara tujuan. [ian/ian]

  • Berhasil Ungkap Kasus Curas, Kapolres Pamekasan Apresiasi 13 Personil Satreskrim

    Berhasil Ungkap Kasus Curas, Kapolres Pamekasan Apresiasi 13 Personil Satreskrim

    Pamekasan (beritajatim.com) – Sebanyak 13 personil Satreskrim Polres Pamekasan, mendapat penghargaan sebagai anggota berprestasi berkat hasil ungkap kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang sempat mengagetkan masyarakat di wilayah setempat.

    Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto dalam Upacara Pemberian Penghargaan Bagi Anggota Berprestasi di Mapolres Pamekasan, Jl Raya Nyalaran 224 Pamekasan, Rabu (14/1/2026).

    Ke-13 personil Satreskrim Polres Pamekasan tersebut, masing-masing Kasat Reskrim AkP Dony Setiawan, Kanit Idik I IPDA Reza Farizal Sjafii, serta AIPTU Junaidi, AIPTU Muh Rahbini, AIPDA Mustofa, AIPDA Dedi Novianto, AIPDA Abdul Al Farisi, AIPDA Adi Sutrisno, BRIPKA Deny Irawan, BRIPKA Achmad Hairor Rozi, BRIGPOL Buyung, BRIGPOL Yolanda Rio Fahrurrozi, dan BRIPTU Moh Iqbal Aji Asqolani.

    Mereka merupakan personil yang dinilai berhasil mengungkap dan menangkap kasus tindak pidana curas di Jalan Raya Tacempa, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, Madura, Rabu (7/1/2026).

    “Kami ucapkan selamat kepada para anggota atas penghargaan ini, hal ini tidak lepas dari kerja keras yang berujung pada prestasi yang ditorehkan. Khususnya dalam mengungkap kasus jambret yang menyebabkan korban meninggal dunia,” kata Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto.

    Dalam kasus tersebut, tersangka berinisial UA (30) warga Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, berhasil ditangkap di wilayah Sampang, Sabtu (10/1/2026). Khususnya setelah tiga hari dari kejadian dengan berbekal identifikasi melalui rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. “Dengan keberhasilan ini, banyak masyarakat yang mengucapkan terima kasih,” ungkapnya.

    “Melalui penghargaan ini kami harapkan dapat menjadi motivasi bagi anggota lainnya, khususnya dalam meningkatkan kinerja dan tugas sesuai dengan job masing-masing. Semoga hal ini bisa menjadi motivasi, guna meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. [pin/kun]

  • BAZNAS Sidoarjo Hadirkan Operasi Katarak Gratis bagi Warga Dhuafa

    BAZNAS Sidoarjo Hadirkan Operasi Katarak Gratis bagi Warga Dhuafa

    Sidoarjo (beritajatkm.com) – Peringati Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Harjasda) ke-167, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo menggelar aksi kemanusiaan berupa screening dan operasi katarak gratis bagi warga kurang mampu, di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (14/1/2026).

    Program yang bersinergi dengan Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Hajar Sidoarjo ini bukan sekadar rutinitas seremoni. Ini adalah kado nyata bagi masyarakat dhuafa agar dapat kembali melihat dunia dengan jernih.

    Sebanyak 105 warga yang telah terdaftar kini menjalani screening mata, proses cek kesehatan mata secara intensif di Pendopo Delta Wibawa. Dan  nantinya bila memenuhi syarat untuk tindakan medis berupa  operasi katarak akan dilakukan di  RSI Siti Hajar.

    Wakil Ketua BAZNAS Sidoarjo, Drs. H. Ilhamuddin menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen BAZNAS dalam memastikan kesehatan sebagai hak dasar seluruh warga, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

    “Dalam rangka Harjasda ke-167, BAZNAS melakukan operasi katarak gratis yang menargetkan ratusan warga dhuafa di Kabupaten Sidoarjo. Kami ingin mengembalikan penglihatan mereka agar dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari dengan kualitas hidup yang lebih baik,” kata Ilhamuddin.

    Kegiatan BAZNAS Sidoarjo tak berhenti pada kesehatan mata, BAZNAS Sidoarjo juga telah menyiapkan rangkaian bakti sosial lainnya. Pada 20 Januari 2026 mendatang, perhelatan khitanan massal akan digelar dengan titik lokasi di Pendopo Delta Wibawa dan RS Sidoarjo Barat.

    Target program ini menyasar 300 anak dari keluarga kurang mampu. Tak hanya layanan medis, BAZNAS juga memanjakan para peserta dengan “tali asih” lengkap berupa paket baju koko, sarung, songkok, tas sekolah, hingga uang sangu sebesar Rp 250.000 per anak.

    “Saat ini sudah tercatat 150 anak yang mendaftarkan diri. Jika nantinya peserta terfokus di angka 200, maka kegiatan akan kami pusatkan di Pendopo saja,” tambah Ilhamuddin menjelaskan teknis acara mendatang.

    Melalui rangkaian kegiatan ini, BAZNAS Sidoarjo membuktikan bahwa kepedulian sosial bukan sekadar slogan, melainkan napas gerakan yang berkelanjutan. Semangat gotong royong ini diharapkan menjadi langkah nyata menuju masyarakat Sidoarjo yang lebih sehat dan sejahtera. (isa/ted)

  • Lantik Tiga Kepala Dinas, Bupati Mojokerto Tekankan Akselerasi Program Prioritas

    Lantik Tiga Kepala Dinas, Bupati Mojokerto Tekankan Akselerasi Program Prioritas

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mendorong percepatan realisasi program prioritas daerah menyusul dilantiknya tiga kepala dinas (kadis) hasil seleksi terbuka (selter).

    Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menegaskan, pejabat yang baru dilantik harus langsung bergerak cepat menghadirkan kinerja nyata yang dirasakan masyarakat.

    Pelantikan tiga pejabat eselon II tersebut digelar di Pendapa Graha Majatama, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Mereka adalah Yuni Laili Faizah sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Amsar Azhari Siregar sebagai Kepala Dinas Pendidikan, serta Nalurita Priswiandini sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

    Bupati yang akrab disapa Gus Barra itu menegaskan, jabatan strategis yang diemban ketiganya harus menjadi motor penggerak pembangunan daerah, bukan sekadar posisi administratif. Ia meminta setiap kepala dinas segera menyusun langkah strategis yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

    “Tugas utama kita adalah melayani masyarakat. Karena itu, pejabat yang dilantik harus bekerja cepat, tepat, dan menghadirkan inovasi yang berdampak langsung,” ungkapnya, Rabu (14/1/2026).

    Menurutnya, kadis dituntut mampu membangun kepemimpinan yang kolaboratif dan berorientasi pada hasil. Pola kerja sektoral dinilai tidak lagi relevan sehingga sinergi antaperangkat daerah harus diperkuat untuk mempercepat pencapaian target pembangunan. Gus Barra juga memberikan penekanan khusus pada sektor pendidikan.

    Gus Barra mengunngkapkan, sektor pendidikan sebagai fondasi kemajuan Kabupaten Mojokerto. Kepala Dinas Pendidikan yang baru diminta fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penguatan literasi, pemerataan akses pendidikan, serta pembentukan karakter generasi muda yang adaptif terhadap perubahan zaman.

    “Pendidikan adalah pondasi utama kemajuan daerah. Dari sektor inilah masa depan Mojokerto disiapkan,” ujarnya.

    Di bidang literasi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didorong mengembangkan perpustakaan sebagai ruang publik yang modern dan inklusif. Gus Barra menilai, penguatan budaya baca harus berjalan seiring dengan penataan arsip yang tertib dan profesional.

    Sementara itu, di sektor infrastruktur, Kepala Dinas PUPR diminta memastikan pembangunan jalan, irigasi, drainase, dan penataan ruang dilakukan secara terencana, berkelanjutan, serta berkeadilan. Infrastruktur tidak hanya dituntut selesai secara fisik, tetapi juga memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan wilayah.

    “Yang saya harapkan bukan hanya laporan administratif, tetapi kinerja nyata. Jadikan inovasi sebagai budaya kerja dan manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik,” pungkasnya. [tin/suf]

  • Sembilan Kadis di Sumenep Dimutasi, Bupati: Bukan Karena Ada Kesalahan

    Sembilan Kadis di Sumenep Dimutasi, Bupati: Bukan Karena Ada Kesalahan

    Sumenep (beritajatim.com) – Sembilan Kepala Dinas di Lingkungan Pemkab Sumenep, dimutasi. Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut digelar di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Rabu (14/1/2026).

    Para Kepala Dinas yang dimutasi itu diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Agus Dwi Syahputra mendapat jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Kepala DPMD sebelumnya, Anwar Syahroni, dipercayai memimpin Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang kosong karena Kepala Dinasnya meninggal.

    Selain itu, rotasi juga terjadi di Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Rahman Riyadi dimutasi sebagai Kepala Dinas Sosial. Sedangkan Kepala Dinas Sosial sebelumnya, Mustangin, diberikan jabatan baru sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja sebelumnya, Heru Santoso, mengemban amanah baru sebagai Kepala DPMPTSP. Mutasi juga terjadi pada Asisten Administrasi Umum, Ferdiansyah Tetrajaya, bergeser menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Jabatan asisten administrasi umum Setda Sumenep untuk sementara dibiarkan kosong.

    Kepala Bapenda sebelumnya, Faruk menempati jabatan barunya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga,dan pariwisata (Disbudporapar). Sedangkan Kepala Disbudporapar sebelumnya, Moh. Iksan, bergeser ke Dinas Pendidikan.

    Mutasi juga terjadi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Jabatan Kepala BKPSDM yang sudah lama kosong, dipercayakan pada Benny Irawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Sumenep.

    Selain pejabat eselon II, mutasi dan promosi juga dilakukan untuk eselon IV se Kabupaten Sumenep. Total ada sebanyak 80 orang yang dimutasi.

    Bupati Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo usai melantik para pejabat eselon II itu mengatakan, mutasi itu dilakukan bukan karena kepala dinas tersebut melakukan kesalahan. Namun sebagai upaya menguji kemampuan yang bersangkutan di tempat berbeda.

    “Untuk menjadi matang itu perlu diuji di beberapa tempat. Kalau sudah sukses di OPD A, bagaimana kalau dipindah ke OPD B, apakah tetap baik kinerjanya?” ujar Bupati.

    Selain itu, penempatan para Kepala OPD tersebut juga sesuai rekomendasi BKN, berdasarkan hasil asesmen yang bersangkutan.

    Bupati berharap agar dimanapun pejabat eselon II ditempatkan, tetap memberikan kinerja terbaik, dan meningkatkan pelayanan publik. “Maksimalkan serapan anggaran, genjot pendapatan,” tandasnya.

    Sedangkan untuk beberapa jabatan OPD yang masih kosong, Bupati mengaku akan mengisi secara bertahap. “Tunggu saja episode selanjutnya. Yang kosong-kosong ini pasti nanti akan diisi,” ucapnya. [tem/suf]

  • Diprotes Warga, Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Wonodadi Blitar Segera Digeser

    Diprotes Warga, Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Wonodadi Blitar Segera Digeser

    Blitar (beritajatim.com) – Warga Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, mengajukan protes terhadap pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dilakukan di atas tanah lapangan yang biasa digunakan untuk fasilitas olahraga.

    Protes tersebut muncul setelah sejumlah warga merasa keberatan atas penggunaan tanah lapangan yang dianggap memiliki nilai historis dan penting bagi aktivitas olahraga di desa.

    Sebagai bentuk kekecewaan, warga menempelkan beberapa poster tuntutan di kantor desa. Tuntutan yang tertulis di poster tersebut antara lain, “Kembalikan Lapangan Wonodadi Seperti Semula,” “Kami Mendukung Pembangunan, Bukan Penghapusan Sejarah,” “Relokasi KDMP Harga Mati,” hingga “Lapangan Desa Bukan Warisan Pribadi Kepala Desa.” Tuntutan ini menggambarkan ketidakpuasan warga terhadap pemanfaatan tanah tersebut untuk pembangunan koperasi.

    Terkait dengan protes ini, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa ia telah mendapatkan informasi dari pihak terkait mengenai permasalahan ini.

    Dalam hasil kesepakatan sementara, diputuskan bahwa koperasi desa Merah Putih yang sebelumnya direncanakan akan dibangun di atas tanah lapangan olahraga tersebut, akan digeser ke lokasi lain. “Informasi sementara itu nanti katanya akan digeser tidak disitu lagi,” ucap Sri Wahyuni, Rabu (14/1/2026).

    Sri Wahyuni juga mengungkapkan bahwa proses pengajuan penggunaan lahan untuk pembangunan koperasi desa Merah Putih sebenarnya sudah disepakati dalam musyawarah desa. Namun, ia menyadari bahwa ada beberapa pihak yang mungkin tidak hadir pada saat musyawarah desa berlangsung, sehingga menimbulkan protes dari sebagian warga.

    “Dalam rangka percepatan untuk musyawarah desa khusus itu kan juga perlu waktu, dengan percepatan itu kan wajar. Yang penting tetap ada komunikasi antara pemangku wilayah dengan masyarakat,” jelasnya lebih lanjut.

    Meski demikian, Sri Wahyuni menegaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan desa dan kecamatan terkait verifikasi lahan yang akan digunakan untuk koperasi desa Merah Putih. Dalam proses verifikasi tersebut, Dinas Koperasi menekankan pentingnya musyawarah desa sebagai forum untuk menentukan lahan yang tepat untuk pembangunan koperasi.

    “Sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Sekda Kabupaten Blitar, tanah yang akan digunakan untuk koperasi Merah Putih wajib melalui musyawarah desa,” tandasnya. [owi/suf]

  • Sertijab, Polres Mojokerto Kota Perkuat Layanan dan Stabilitas Kamtibmas

    Sertijab, Polres Mojokerto Kota Perkuat Layanan dan Stabilitas Kamtibmas

    Mojokerto (Beritajatim.com) – Polres Mojokerto Kota kembali melakukan penyegaran organisasi melalui serah terima jabatan (sertijab) dan pengukuhan sejumlah pejabat utama. Upacara yang dipimpin langsung Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto berlangsung di Lapangan Patih Gajah Mada diikuti pejabat utama dan seluruh personel Polres Mojokerto Kota.

    Mutasi ini mencakup sejumlah posisi strategis, mulai dari Waka Polres, Kasat Reskrim, Kasat Lantas hingga Kapolsek jajaran. Dalam rangkaian mutasi tersebut, Waka Polres Mojokerto Kota Kompol Ria Anggraini dimutasi sebagai Analis Kebijakan Pertama Bidang Gakkum Ditlantas Polda Jawa Timur. Jabatannya kini diemban Kompol Jalaludin yang sebelumnya menjabat Kasubbagrenmin ROOPS Polda Jatim.

    Perubahan juga terjadi di jajaran Satreskrim. AKP Siko Sesaria Putra Suma yang sebelumnya menjabat Kasat Reskrim dipercaya mengemban tugas baru sebagai Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo. Posisi yang ditinggalkan kini diisi AKP Mangara Panjaitan, yang sebelumnya bertugas di Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Sementara itu, di Satlantas, AKP Galih Yasir Mubaroq dimutasi sebagai Kasatlantas Polres Blitar.

    Jabatan Kasat Lantas selanjutnya diamanahkan kepada AKP Ninit Titis Dewiyani yang sebelumnya menjabat Kasatlantas Polres Sumenep. Rotasi jabatan juga menyentuh tingkat Polsek. AKP Edi Purwo Santoso yang sebelumnya menjabat Kapolsek Prajurit Kulon kini mengemban amanah baru sebagai Kapolsek Jetis Polres Mojokerto Kota. Jabatannya diisi Kompol Purnomo yang sebelumnya menjabat Kapolsek Mojosari Polres Mojokerto.

    Prosesi sertijab ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan serta penandatanganan berita acara. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan kinerja institusi sekaligus peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas.

    “Selamat kepada pejabat baru yang dilantik, semoga para pejabat baru dapat segera beradaptasi dan melanjutkan program kerja yang telah berjalan, khususnya dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif. Dan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasinya selama ini,” ungkapnya, Rabu (14/1/2026)

    Sementara itu, Kasi Humas Polres Mojokerto Kota IPDA Jinarwan menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang lazim dalam tubuh Polri sebagai bagian dari penyegaran organisasi. “Pergantian jabatan dalam tubuh Polri menjadi bentuk penyegaran dalam struktur organisasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya. [tin/suf]