GERAK (Gerakan Aktivis) 98 menegaskan kemunculan neo orde baru (Orba) mulai terlihat jelang Pilpres 2024. Keadaan tersebut harus dilawan jika mau Indonesia berjalan maju menuju Generasi Emas 2045.
Peristiwa penganiayaan dan kematian relawan paslon 3 yang terjadi di beberapa daerah dinilai menjadi salah satu bukti nyata kondisi ini. PDI Perjuangan bersama TPN Ganjar Mahfud telah bersuara dan meminta para pihak usut tuntas kejadian tersebut.
“Simtom Neo Orde Baru ini mulai bermunculan dalam konstelasi politik kepemimpinan republik 2024,” ungkap Juru Bicara GERAK (Gerakan Aktivis) 98 Jeffri Lambok.
Baca juga: Aktivis 98: Ada Capres yang Berpotensi Bawa Indonesia Kembali ke Era Orba
Menurut dia, akar-akar nilai Orde Baru sudah terlihat secara gamblang. Salah satunya, adanya upaya menghalalkan segala cara untuk kekuasaan yang dipertontokan tanpa malu.
Karena itu, semangat 25 tahun Reformasi perlu terus digaungkan untuk melawan embrio pemimpin tirani. Hal tersebut merupakan skenario terburuk demokrasi yang sama-sama tidak diinginkan seluruh rakyat Indonesia.
Baca juga: Kegiatan Anies Kerap Dicabut Izinnya, KPU dan Bawaslu Diminta Ambil Sikap
“Tahun ini 2024 adalah tahun genting, ‘vivere pericoloso’. Jawabnya adalah melawan atau kita jangan berharap kapal Indonesia dapat berlabuh menuju Indonesia Emas 2045,” ujar dia.
Pelanggar HAM
Aktivis 98 yang juga Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani menegaskan, negara telah gagal untuk menyeret Prabowo ke pengadilan HAM hingga memenjarakannya.
“Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) jelas menegaskan Prabowo terlibat dalam penculikan. Negara gagal untuk menyeret Prabowo. Tidak hanya ke pengadilan HAM, tetapi memenjarakan Prabowo” ujar Benny dalam diskusi bertajuk “Prabowo Subianto Terlibat Penculikan Aktivis 97/98” di Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).
Benny juga mengecam keras sejumlah aktivis 98 dan tiga anggota DKP, yakni Wiranto, Agum Gumelar dan Susilo Bambang Yudhoyono yang saat ini malah merapat ke koalisi Prabowo di Pilpres 2024. “Sikap mereka sangat memalukan!” tegas Benny.
“Dulu termasuk tiga jenderal itu menyatakan tegas bahwa Prabowo mengambil inisiatif untuk melakukan penculikan. DKP menyatakan Prabowo melakukan tindak pidana,” ujarnya.
Sementara itu korban penculikan tahun 1998 Petrus Hariyanto menilai, untuk memanipulasi sejarah, Prabowo memasukkan aktivis 98 Budiman Sudjatmiko serta anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) seperti Wiranto, Agum Gumelar, dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendukung pasangan Prabowo-Gibran.
Petrus menyampaikan generasi Z maupun pemilih pemula saat ini tidak merasakan nuansa pelanggaran HAM berat masa lalu. Karena itu, pendukung Prabowo ingin menghapus dosa-dosa sekaligus memanipulasi sejarah bahwa menteri pertahanan itu tidak melakukan pelanggaran HAM berat.
Sementara itu, Paian Siahaan, ayah dari Ucok Munandar Siahaan, aktivis 98 yang menjadi korban penculikan, merasa kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh pelakunya. “Pak Prabowo tolong beritahu, di mana keberadaan anak saya? Karena sampai sekarang anak saya masih tercatat dalam kartu keluarga. Kalau sudah jelas nasibnya, biar anak saya dicoret dari kartu keluarga kami,” tegas dia. (RO/Z-7)
GERAK (Gerakan Aktivis) 98 menegaskan kemunculan neo orde baru (Orba) mulai terlihat jelang Pilpres 2024. Keadaan tersebut harus dilawan jika mau Indonesia berjalan maju menuju Generasi Emas 2045.
Peristiwa penganiayaan dan kematian relawan paslon 3 yang terjadi di beberapa daerah dinilai menjadi salah satu bukti nyata kondisi ini. PDI Perjuangan bersama TPN Ganjar Mahfud telah bersuara dan meminta para pihak usut tuntas kejadian tersebut.
“Simtom Neo Orde Baru ini mulai bermunculan dalam konstelasi politik kepemimpinan republik 2024,” ungkap Juru Bicara GERAK (Gerakan Aktivis) 98 Jeffri Lambok.
Baca juga: Aktivis 98: Ada Capres yang Berpotensi Bawa Indonesia Kembali ke Era Orba
Menurut dia, akar-akar nilai Orde Baru sudah terlihat secara gamblang. Salah satunya, adanya upaya menghalalkan segala cara untuk kekuasaan yang dipertontokan tanpa malu.
Karena itu, semangat 25 tahun Reformasi perlu terus digaungkan untuk melawan embrio pemimpin tirani. Hal tersebut merupakan skenario terburuk demokrasi yang sama-sama tidak diinginkan seluruh rakyat Indonesia.
Baca juga: Kegiatan Anies Kerap Dicabut Izinnya, KPU dan Bawaslu Diminta Ambil Sikap
“Tahun ini 2024 adalah tahun genting, ‘vivere pericoloso’. Jawabnya adalah melawan atau kita jangan berharap kapal Indonesia dapat berlabuh menuju Indonesia Emas 2045,” ujar dia.
Pelanggar HAM
Aktivis 98 yang juga Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani menegaskan, negara telah gagal untuk menyeret Prabowo ke pengadilan HAM hingga memenjarakannya.
“Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) jelas menegaskan Prabowo terlibat dalam penculikan. Negara gagal untuk menyeret Prabowo. Tidak hanya ke pengadilan HAM, tetapi memenjarakan Prabowo” ujar Benny dalam diskusi bertajuk “Prabowo Subianto Terlibat Penculikan Aktivis 97/98” di Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).
Benny juga mengecam keras sejumlah aktivis 98 dan tiga anggota DKP, yakni Wiranto, Agum Gumelar dan Susilo Bambang Yudhoyono yang saat ini malah merapat ke koalisi Prabowo di Pilpres 2024. “Sikap mereka sangat memalukan!” tegas Benny.
“Dulu termasuk tiga jenderal itu menyatakan tegas bahwa Prabowo mengambil inisiatif untuk melakukan penculikan. DKP menyatakan Prabowo melakukan tindak pidana,” ujarnya.
Sementara itu korban penculikan tahun 1998 Petrus Hariyanto menilai, untuk memanipulasi sejarah, Prabowo memasukkan aktivis 98 Budiman Sudjatmiko serta anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) seperti Wiranto, Agum Gumelar, dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendukung pasangan Prabowo-Gibran.
Petrus menyampaikan generasi Z maupun pemilih pemula saat ini tidak merasakan nuansa pelanggaran HAM berat masa lalu. Karena itu, pendukung Prabowo ingin menghapus dosa-dosa sekaligus memanipulasi sejarah bahwa menteri pertahanan itu tidak melakukan pelanggaran HAM berat.
Sementara itu, Paian Siahaan, ayah dari Ucok Munandar Siahaan, aktivis 98 yang menjadi korban penculikan, merasa kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh pelakunya. “Pak Prabowo tolong beritahu, di mana keberadaan anak saya? Karena sampai sekarang anak saya masih tercatat dalam kartu keluarga. Kalau sudah jelas nasibnya, biar anak saya dicoret dari kartu keluarga kami,” tegas dia. (RO/Z-7)
