FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memerintahkan kepada seluruh jajarannya bahwa seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Non PSN, harus sudah selesai secara keseluruhan pada Semester I/2024.
Hal itu disampaikan Menteri Basuki saat membuka Rakorbangwil di Auditorium Kementerian PUPR, Senin 31 Oktober 2022.
“Pesan khususnya adalah semua pekerjaan PSN maupun Non-PSN harus selesai pada semester I-2024,” ucap Menteri Basuki dalam sambutannya.
Menteri Basuki mengatakan, dengan selesainya infrastruktur PSN dan Non PSN itu, diharapkan manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat.
Adapun target penyelesaian proyek tersebut bisa menjadi salah satu kriteria penyusunan program Kementerian PUPR pada tahun 2024.
“Pertemuan hari ini merupakan awal persiapan dalam hal perencanaan dan pemrograman kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2024,” tambah Basuki.
Kendati demikian, Menteri Basuki menegaskan penyelesaian proyek bakal dilakukan dengan selektif sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.
Ini merupakan infrastruktur-infrastruktur yang diperintahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada saat melaksanakan kunjungan maupun rapat.
Sementara proyek tahun 2023 telah diprogramkan sebelumnya dan segera dilaksanakan pada awal tahun 2023. Setidaknya ada 3 hal yang pasti dilaksanakan oleh Kementerian PUPR ketika melaksanakan tugas.
Meliputi, mempertanggungjawabkan yang sudah dilaksanakan, melaksanakan rencana proyek pada tahun tersebut, dan memprogramkan kegiatan yang akan dilakukan tahun selanjutnya.
“Ini proses perencanaan yang menerus dan interaktif setiap tahunnya, sehingga nanti pada rangkaian selanjutnya setelah rakor ini kita semua sudah lebih siap didiskusikan dalam rakor-rakor selanjutnya,” ujar Menteri Basuki.
Menteri Basuki memastikan pembangunan baru akan sangat selektif dan hanya infrastruktur PUPR yang dipandang memberikan nilai tambah pada keberfungsian dan penyelesaian masalah kawasan.
Pembangunan infrastruktur tersebut harus dipastikan kualitasnya dengan baik dan pelaksanaannya tidak mangkrak.
Kemudian, dasar yang kedua yaitu Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi (OPOR) bagi infrastruktur yang terbangun agar segera bermanfaat bagi masyarakat.
Dan terakhir, intervensi infrastruktur PUPR dalam mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting di tahun 2024.
“Dalam implementasinya, Kementerian PUPR akan meningkatkan pelaksanaan program infrastruktur berbasis masyarakat berdasarkan master plan yang disusun bersama dengan stakeholder lainnya,” ujar Menteri Basuki.
Peran PUPR Mengatasi Kemiskinan Ekstrim
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan Kementerian PUPR memiliki peran penting dalam penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting melalui strategi kantong kemiskinan.
Beberapa peran Kementerian PUPR yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat diantaranya melalui penyediaan 55,7 ribu unit rumah layak huni, penyediaan sanitasi dasar dan sumber air minum di 17 lokasi kantong kemiskinan, serta pembangunan 9 lokasi pilot project kolaboratif bersama pemerintah daerah dan swasta.
“Apresiasi dan terima kasih atas upaya Kementerian PUPR dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang tentunya juga membantu dalam penyelesaian stunting. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyiapkan infrastruktur kemasyarakatan yang dapat memberikan dampak langsung pada kemakmuran rakyat,” kata Menko Muhadjir.
Sementara itu Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini juga menyampaikan bahwa peningkatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat akan mampu mendorong pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang sempat mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.
“Program-program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema padat karya akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan atau sustainable,” tutur Hendri. (fin)
