Sejumlah guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni Universitas Negeri Jakarta (UNJ) melakukan aksi jalan kaki dalam Deklarasi Rawamangun Mengawal Demokrasi Untuk Pemilu Bersih dan Damai di Jakarta, Selasa (6/2/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTOCivitas academica Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyampaikan Deklarasi Rawamangun yang berisi seruan untuk mengawal pemilu yang bersih dan damai. Deklarasi itu disampaikan di Plaza UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (6/2). Sejumlah mahasiswa UNJ mengenakan jaket almamater.Kepala Program Studi Pendidikan Sosiologi UNJ, Ubedilah Badrun, mengatakan, deklarasi ini didasarkan pada keprihatinan pihaknya atas berbagai hal yang terjadi belakangan.”Kami civitas academica Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai universitas perjuangan yang memiliki jejak perjalanan sejarah panjang sejak kelahirannya hampir enam dekade silam dengan penuh kesadaran menyampaikan keprihatinan yang dalam atas berbagai realitas tata kehidupan sosial, ekonomi dan politik negeri kita akhir-akhir ini,” kata Ubedilah.Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTOFoto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTOMenurut Ubedilah, deklarasi ini didasari adanya berbagai peristiwa yang menjadi sorotan di akhir kepemimpinan Presiden Jokowi. Mulai dari kasus Ferdy Sambo, penggusuran paksa di Pulau Rempang, hingga Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang diputus melanggar etik karena meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.UNJ, kata Ubedilah, terus menyampaikan sikap kritisnya kepada pemerintahan. Hal tersebut tetap berlangsung meski banyak tenaga pendidiknya seringkali mendapatkan tekanan.”Meskipun telah dibayar dengan harga mahal, misalnya, Prof. Deliar Noer diberhentikan sebagai Rektor IKIP Jakarta pada Juni 1974 karena dengan toga keilmuannya bersuara kritis terhadap tindakan represif pemerintah dalam penanganan Peristiwa Malari,” ucap Ubedilah yang pernah melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK dalam dugaan KKN bisnis.”Demikian pula, Prof Winarno Surakhmad, Prof. Conny R Semiawan, Prof. HAR Tilaar, Prof. Napitupulu, Prof. Soedijarto, Prof. Maftuchah Yusuf dan sejumlah putra-putri terbaik UNJ, meski mereka telah tiada, namun semangatnya yang menggenggam ‘democracy of the intellect’ itu tidak akan pernah redup hingga kapan pun dan tidak akan pernah berkompromi dengan kekuasaan yang mengkhianati cita-cita proklamasi,” tambah dosen yang vokal mengkritisi pemerintah ini.Dengan adanya berbagai fenomena tersebut yang dikhawatirkan akan mencederai nilai demokrasi dan konstitusi menjelang pemilu, Ubedilah menyebut, perlu ada pernyataan sikap yang disampaikan pihaknya. Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTOFoto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTOBerikut poin-poin pernyataan sikap civitas academica UNJ:1. Sebagai buah “Reformasi” yang anti KKN, Indonesia telah memilih jalan “Demokrasi” di penghujung abad ke-20 yang dinilai sebagai jalan terbaik untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang berasaskan pada Pancasila. Karenanya, menegakan demokrasi sesungguhnya menegakan Negara Republik Indonesia. Salah satu ciri utama negara demokrasi adalah terlaksananya Pemilu yang bebas, jujur, adil, dan bersih sesuai dengan Pancasila dan UUD-1945 serta perundang-undangan lainnya yang berlaku. Oleh karena itu segala bentuk kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan Pemilu adalah kejahatan dalam berdemokrasi dan konstitusi.2. Mendesak semua penyelenggara Pemilu untuk bekerja dengan penuh kewaspadaan, profesional dan bertanggung jawab agar terhindar dari jatuhnya korban petugas KPPS seperti pada Pemilu 2019 lalu. Di mana dilaporkan oleh Kompas (22/01/2020) bahwa jumlah korban petugas KKPS yang meninggal dunia mencapai 894 orang, dan 5.175 telah menjalani perawatan di berbagai Rumah Sakit di tanah air. Sebagai komparasi, meski pelaksanaan Pemilu di Nigeria dinilai sebagai Pemilu terburuk sepanjang sejarah Afrika ternyata hanya menelan 8 orang korban jiwa petugas pemilunya (the Times, 6/09/1983), dan pada Pemilu Kenya 2022, hanya menelan satu orang korban jiwa dari petugas pemilunya. Indonesia dengan jumlah petugas pemilunya yang ratusan meninggal atau ribuan yang jatuh sakit, bahkan hingga kini belum terungkap penyebabnya. Semoga tragedi kemanusiaan dalam perhelatan demokrasi Pemilu di Indonesia tidak akan terulang lagi hingga kapan pun.3. Secara institusi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tidak berpihak kepada siapa pun dan kelompok mana pun, namun tetap menjunjung tinggi pluralitas dan demokrasi yang berkeadaban.4. Fenomena politik saat ini sangat membahayakan masa depan demokrasi karena perilaku oknum elite politik yang telah mempertontonkan praktik kekuasaan yangmengabaikan nilai-nilai moral, etika dan hukum.5. Mendesak penyelenggara Pemilu untuk bersungguh-sungguh menjalankantugasnya yang menjunjung tinggi netralitas dan integritas sehingga dapat mengantisipasi segala macam masalah, gejala, dan peristiwa yang memungkinkan terjadinya penyimpangan pelaksanaan Pemilu 2024.6. Mendesak pemerintah pusat dan daerah (Presiden, Gubernur, Bupati/Wali kota, Camat, Lurah dan Kepala Desa), TNI dan Polri, dan aparat penegak hukum terkait untuk menjunjung tinggi netralitas dan tidak memihak dan mengintervensi jalannya proses Pemilu, tidak melakukan “cawe-cawe politik”, intimidasi, dan politik uang, serta tidak menggunakan fasilitas negara atas dasar kepentingan kelompok, kerabat atau golongan yang menyimpang dari koridor demokrasi dan konstitusi dalam menjalankan roda pemerintahan yang telah dipercayakan kepadanya.7. Mengajak segenap masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilu untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024 dengan memilih para Calon Pemimpin Bangsa dan Negara yang didasarkan pada kualitas dan rekam jejak kenegarawanannya, kepemimpinannya, dan program kerja yang berpihak pada masyarakat, serta memilih karena didasarkan pada hati nurani dan keyakinan yang sungguh-sungguh yang bukan atas dasar politik uang atau intimidasi dari pihak tertentu.8. Mengajak segenap sivitas akademika UNJ dan masyarakat umum untuk menjaga dan mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2024 yang jujur, bersih, damai, dan tanpa intimidasi.9. Mendesak KPU dan semua pihak terkait untuk secepatnya mempertanggungjawabkan akurasi data 54 juta DPT yang dilaporkan oleh FNN pada 19 Januari 2024 sebagai data bermasalah. Terdapat ratusan ribu pemilih berusia di bawah 17 tahun, sekian banyak nama ganda, sekian banyak yang berusia di atas 100 tahun, bahkan ada yang berusia lebih seribu tahun, ada juga bahkan daerah yang jumlah DPT-nya lebih besar dan jumlah seluruh penduduk daerah itu. Bahkan, terdapat juga pemilih yang berusia nol tahun, bahkan begitu banyak lainnya yang namanya hanya tiga huruf, ada juga bahkan namanya hanya huruf tanda tanya (?). Semoga semua misteri pendataan itu segera teratasi sebelum pelaksanaan Pemilu, 14 Februari 2024.10. Terakhir, kami mengajak hai anak-anakku, para mahasiswa-mahasiswi Indonesia dan seluruh generasi muda Indonesia, putra-putri terbaik bangsa, pada 14 Februari 2024, masa depanmu, masa depan bangsamu dan hari depan kita bersama ditentukan. Pada hari itulah kedaulatan rakyat dilaksanakan dan disitulah harkat dan martabat setiap warga negara diuji, siapa yang kelak diberi kepercayaan olehmu, oleh kita untuk memimpin perjalanan bangsa ini lima tahun ke depan. Turunlah ke bawah anak-anakku, dampingilah mereka hingga ke pintu-pintu bilik suara agar mereka terbebas dari rasa takut atau intimidasi untuk melaksanakan hak pilihnya sesuai bisikan hati nuraninya.
