Jakarta, Beritasatu.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR mendorong agar pemerintah pusat menjalankan program transfer ke daerah secara efektif mengingat dalam pelaksanaannya masih ditemukan persoalan.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan pemerintah perlu mencari terobosan yang bersifat terstruktur dan institusional, serta menghilangkan ego sektoral kementerian/lembaga (K/L) yang terlibat dalam transfer ke daerah.
“Oleh sebab itu, perlu kebijakan untuk menerbitkan pedoman dan peraturan menteri K/L yang terintegrasi dan tersinkronisasi antara satu dengan lainnya sebelum tahun anggaran dimulai,” ucap Said dalam rapat kerja di gedung DPR, Jakara, Kamis (4/7/2024).
Said mengatakan dengan kebijakan belanja yang lebih berkualitas, diharapkan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Oleh karena itu, perlu optimalisasi kebijakan dari K/L sebagai leading sector.
“Beberapa prioritas belanja yang dilakukan pemerintah harus mengarah pada peningkatan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mutu pendidikan, ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, dan membantu UMKM bangkit,” terang dia.
Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Golkar Agung Widiyantoro mengatakan panitia kerja (panja) DPR transfer ke daerah dan pemerintah sepakat, kebijakan ini untuk mendorong belanja daerah sehingga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Upaya transfer ini akan meningkatkan sinergi belanja pusat dan daerah terarah, terukur, dan transparan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” kata dia.
