TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR, Syaifullah Tamliha, mengatakan partainya hingga saat ini belum tertarik menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurutnya, kebanyakan anggota parlemen dari PPP masih mengurusi proses penghitungan suara pemilihan legislatif di daerahnya masing-masing.“Sampai saat ini, anggota Fraksi PPP tidak berminat untuk menggunakan hak angket,” kata Syaifullah melalui pesan singkat pada Senin malam, 4 Maret 2024. Dia menyatakan hal tersebut setelah berkomunikasi dengan pelaksana tugas Ketua Umum PPP Mardiono dan Ketua Fraksi PPP DPR Amir Uskara.Syaifullah menyampaikan bahwa belum ada arahan dari partai untuk ikut menandatangani wacana hak angket. “Belum ada perintah partai ataupun fraksi untuk menandatangani usul hak angket,” ucap anggota Komisi I DPR itu.Para anggota Fraksi PPP, kata Syaifullah, saat ini masih berada di daerah pemilihannya masing-masing untuk mengawal Pemilu 2024. “Sampai saat ini hampir seluruh anggota FPPP masih berada di Dapil utk mengawal suara PPP,” ujar dia.Sebelumnya, usulan pengguliran hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan Pemilu 2024 pertama kali disampaikan calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Usulan itu kemudian mendapat dukungan dari partai-partai pengusung calon presiden Anies Baswedan, yaitu NasDem, PKB, dan PKS.Hak angket diusulkan untuk menelusuri dugaan pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berlaku tidak netral untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya melalui kebijakan bantuan sosial yang dibagikan menjelang Pemilu hingga pengerahan aparat untuk mengarahkan pemilih. Gibran tak lain merupakan putra sulung Jokowi.Iklan
Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, sebelumnya memprediksi PPP tidak akan mendukung koalisinya menggulirkan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu 2024.Ujang beralasan, pernyataan elite PPP mencerminkan partai berlambang kakbah itu lebih ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran jika kelak resmi menang di pemilihan presiden atau Pilpres 2024.“PPP punya jalan, pilihan, dan sikap sendiri, bergabung pemerintah Prabowo-Gibran. Tidak akan mendorong hak angket itu,” kata Ujang saat dihubungi pada Rabu, 28 Februari 2024.Pilihan Editor: KPU Minta Bantuan Presiden Jokowi untuk Gelar Pencoblosan Ulang di Kuala Lumpur
