TEMPO.CO, Jakarta – Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa mengklaim tidak ada arahan untuk mendukung pasangan calon Koalisi Indonesia Maju di Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Gabungan kelompok kepala desa dari Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), dan Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur, menghadap Jokowi di Istana Negara pada Jumat, 29 Desember 2023. Sekretaris Jenderal Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Senthot Rudi Prastiono usai pertemuan itu menyatakan dalam pertemuannya dengan presiden pada hari ini membahas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. “Tidak ada. Tadi sama sekali tidak menyinggung politik,” kata Senthot di Istana, saat ditanya soal dukungan kepala desa bagi Prabowo-Gibran beberapa waktu lalu.Presiden Jokowi pernah memanggil APDESI ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 7 November 2023. Salah satu orang yang hadir dalam pertemuan itu adalah Surtawijaya – kepala desa yang pernah mendukung Jokowi untuk menjabat tiga periode. Surtawijaya mengatakan dalam pertemuan dengan presiden dibahas soal revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang salah satunya membahas perpanjangan masa jabatan kepala desa.Beberapa hari setelahnya, ribuan kepala desa menggelar Silaturahmi Nasional Desa Bersatu di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu, 19 November 2023. Acara itu dibuat untuk mendeklarasikan dukungan untuk pasangan pasangan dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka – Putra Jokowi, di Pilpres 2024.Peserta acara itu berasal dari DPP APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), serta ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional).Iklan
Bendahara Umum DPP PAPDESI Sujiono saat ditemui dalam kesempatan yang sama di Istana pada Jumat menyatakan, mengenai arah dukungan dikembalikan pada preferensi pribadi. Ia menepis anggapan akan ada deklarasi seperti beberapa waktu lalu. “Jadi titipan pak presiden kepada kami para kepala desa yang hadir ini untuk menjaga pemilu ini betul betul tidak ada kecurangan,” katanya.Senthot juga menekankan kepala desa hanya diharapkan menjaga pemilu dengan damai. Tidak ada arahan khusus mendukung paslon tertentu.”Kalau kita konteksnya sebagai pemerintahan terkecil komitmen pemilu damai, wajar kita komunikasi sama presiden,” ucap Senthot.Pilihan Editor: MAKI akan Gugat Keppres Pemberhentian Firli Bahuri ke PTUNDANIEL A. FAJRI
