TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Mohammad Fadil Imran meminta Aiman Witjaksono untuk membuka siapa petinggi polisi yang diminta untuk mendukung pasangan tertentu. Fadil mengatakan Aiman jangan hanya berani bicara, tetapi tidak bertanggung jawab.“Siapa, kan katanya banyak,” kata Fadil saat rapat bersama Komisi III DPR, Rabu, 15 November 2023.Menurut Fadil, publik harus dididik agar tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Fadil justru mempertanyakan tudingan Aiman tersebut.“Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tentu atau capres tertentu?”Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Aiman Adi Witjaksono menyebut ada lima perwira tinggi di kepolisian yang diarahkan untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Namun, kata Aiman, perwira itu menolak perintah itu karena diklaim punya hati nurani. “Bang kita ini sudah diarahkan oleh komandan kita untuk bela ini (Prabowo-Gibran),” kata Aiman menirukan pernyataan perwira polisi itu saat ditemui di Kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 11 November 2023.Iklan
Ketika ditanya apakah perintah itu dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Aiman menyebut perwira itu hanya mengatakan dari komandan. Penolakan perwira atas instruksi itu, kata Aiman, karena mereka ingin Pemilu 2024 harus jujur dan adil. “Suara mereka sama,” ucapnya. Arahan itu menurut Aiman melalui pesan tertulis dan lisan. Namun, ketika ditanya apakah ada surat resmi dari kepolisian, Aiman tidak mengetahui pasti, tetapi lima sumber Aiman diklaim terkonfirmasi. “Sebagian tertulis, sebagian lisan,” kata Aiman.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan menolak bahwa kepolisian dianggap mengupayakan pemenangan kubu tertentu dalam Pilpres 2024. Dia mengklaim Polri berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam pemilihan umum atau Pemilu 2024 sebagaimana perintah Undang-Undang Pemilu.“Polri juga tidak melakukan kegiatan politik praktik dalam setiap tahapan kontestasi Pemilu 2024,” kata Ramadhan seperti dikutip Koran Tempo edisi Senin, 13 November 2023. Ramadhan menegaskan bahwa lembaganya akan menindak tegas polisi yang melanggar netralitas dalam Pilpres 2024.Pilihan Editor: Andika Perkasa Ingatkan Netralitas Aparat dalam Pemilu 2024
