Jember (beritajatim.com) – Kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menembus ambang batas elektoral minimal empat persen untuk masuk DPR RI, melengkapi kekalahan Ganjar Pranowo – Mahfud MD dalam pemilihan presiden.
Berdasarkan rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum RI, PPP secara nasional hanya mengantongi 5.878.777 suara atau 3,87 persen. Sementara Ganjar-Mahfud yang didukung partai tersebut mengantongi 27.040.878 suara, berada di bawah Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka: (96.214.691 suara) dan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (40.971.906 suara).
“Ibarat pepatah, PPP sudah jatuh tertimpa tangga,” kata Madini Farouq, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (21/3/2024).
Madini mengakui ada banyak faktor yang mempengaruhi kegagalan PPP, termasuk faktor pemilihan presiden. “Ini memang perlu diteliti secara mendalam untuk menjawabnya. Tapi saya melihat di permukaan, memang banyak tokoh PPP yang kecewa. PPP dianggap salah pilih pada waktu pilpres, walaupun pilihan itu sudah melalui pertimbangan dan kajian mendalam,” katanya.
Sebagian dari kalangan tokoh PPP tidak setuju partai itu berkoalisi dengan PDI Perjuangan yang secara ideologi tidak dekat dengan kelompok Islam. “Ini jadi salah satu faktor eksternal,” kata Madini.
Menurut Madini, tidak tertutup kemungkinan koalisi dengan PDIP dan mendukung Ganjar membuat PPP menjadi sasaran untuk ‘dikerjai’ agar tidak lolos ke parlemen. “Ini harus dicari penyebabnya. Apakah ini karena intervensi dari rezim ataukah semata karena salah kelola partai secara internal, atau mungkin faktor ekseternal,” katanya.
Madini menyebut PPP mendapatkan efek ekor jas negatif dari pencalonan presiden. “Ya apa boleh buat. Nasi sudah jadi bubur. Sikap politik sudah diambil dan selesai, dan sayangnya yang didukung PPP kalah. Mendukung calon yang tidak disepakati secara utuh di internal PPP, ternyata calon yang didukung itu juga kalah,” katanya.
Madini menyerukan agar kegagalan ganda PPP ini menjadi catatan dan bahan evaluasi, terutama terhadap ketegasan arah perjuangan dan ideologi PPP. “Menurut saya PPP ini harus tegas jenis kelaminnya. Jangan menjadi partai yang tidak jelas ke mana arah dukungannya dalam membawa suara dan aspirasi umat Islam,” katanya keras.
Madini mengingatkan, PPP selama ini dikenal sebagai partai yang menyuarakan aspirasi politik umat Islam. “Tapi ternyata dalam pilpes dianggap bertentangan dengan aspirasi politik umat Islam,” katanya. [wir]