TEMPO.CO, Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak ikut interupsi mengajukan hak angket pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI pada pekan lalu, Selasa, 5 Maret 2024. Sekretaris Fraksi PPP di DPR, Achmad Baidowi, mengatakan partai dan legislatornya masih mengawal perhitungan suara sehingga tak bergegas mengusung hak angket.Anggota DPR Fraksi PPP Syaifullah Tamliha Syaifullah mengatakan hingga saat ini pihaknya belum tertarik menggunakan hak angket karena kebanyakan aggota parlemen dari PPP masih mengurusi proses penghitungan suara pemilihan legislatif di daerahnya masing-masing.“Sampai saat ini, anggota Fraksi PPP tidak berminat untuk menggunakan hak angket,” kata Syaifullah melalui pesan singkat pada Senin malam, 4 Maret 2024. Dia menyatakan hal tersebut setelah berkomunikasi dengan pelaksana tugas Ketua Umum PPP Mardiono dan Ketua Fraksi PPP DPR Amir Uskara.Syaifullah menyampaikan bahwa belum ada arahan dari partai untuk ikut menandatangani wacana hak angket. “Belum ada perintah partai ataupun fraksi untuk menandatangani usul hak angket,” ucap anggota Komisi I DPR itu.Di balik sikap PPP itu, ada dugaan gerakan untuk menggembosi hak angket. Lantas, bagaimana lobi-lobi politik antara petinggi partai dan kubu Prabowo-Gibran?Dikutip dari Majalah Tempo edisi pekan ini, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M. Romahurmuziy mengatakan Muhamad Mardiono meminta pertimbangan soal pilihan sikap setelah kekalahan Ganjar-Mahfud, yaitu menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Iklan
Bahkan, menurut tiga politikus PPP, sudah ada gula-gula satu kursi menteri seandainya partai berlogo ka’bah itu bergabung dengan koalisi Prabowo.Adapun Menteri Pertahanan Prabowo Subinato juga disebut-sebut telah bertemu dengan Ketua Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno di sela-sela rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. Baca selengkapnya liputan Majalah Tempo di sini:Tawaran Kursi Menteri untuk Mencegah Hak Angket Kecurangan Pemilu
