JAKARTA, suaramerdeka.com – Usai masa reses, Komisi VI DPR bakal memanggil Pertamina usai masa reses. DPR akan membahas dengan Pertamina soal kebakaran Depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara yang terjadi pada akhir pekan lalu. DPR memberi perhatian karena kebakaran Depo Plumpang milik Pertamina menyebabkan 19 orang meninggal dunia, 49 luka-luka, serta tiga dinyatakan hilang. Baca Juga: Diduga Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Surodadi Ditangkap, Modusnya Begini
Komisi VI DPR RI akan memanggil pihak Pertamina seusai masa reses untuk membahas peristiwa Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh yang turut menyampaikan belasungkawa atas “Kami dari Komisi VI DPR, tentu akan menindaklanjuti hal ini pada masa sidang setelah reses ini,” ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung dalam keterangan tertulis seperti dikutip dari laman resmi DPR.
Selain itu, Pertamina diminta menggelar reviu secara menyeluruh terutama dari aspek safety dari depo serta kilang minyak milik mereka. Baca Juga: Cerita Cinta Zodiak Leo, Libra, Virgo, Kamis 9 Maret 2023: Ingin Romantis? Butuh Kesabaran dan Usaha “Karena sebelumnya juga sudah terjadi kebakaran serupa di Balongan dan juga di Cilacap,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem itu. Legislator Dapil Sumatera Utara II ini mengatakan persoalan itu harus menjadi perhatian serius. Pertamina pun diminta menganalisis lokasi dan risiko seluruh fasilitas yang dimiliki perusahaan pelat merah tersebut. Baca Juga: Bayern Muenchen Lolos ke Perempat Final Liga Champions, Kalahkan PSG 2-0 Analisis risiko seluruh fasilitas itu penting dilakukan untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Pemindahan lokasi menjadi opsi terbaik jika teknologi tidak memungkinkan.”Ini harus menjadi pusat perhatian yang serius. Dilihat pusat lokasinya seperti apa, dan kalau memang penyebabnya adalah petir seperti yang terjadi sebelumnya, tentu harusnya ada teknologi yang bisa untuk mengatasi hal ini,” tegas dia. Baca Juga: Siap Aktivitas, Pantau Prakiraan Cuaca Kota Semarang Kamis 9 Maret 2023, BMKG: Berawan Sepanjang Hari Di sisi lain, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai koordinasi pemerintah terkait penanganan korban ledakan depo BBM Plumpang masih belum beraturan. Hal tersebut diungkapkannya menyusul pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang akan memindahkan pemukiman masyarakat di sekitar depo Plumpang. “Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait penanganan kebakaran depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara,” ujar Mulyanto. Baca Juga: Hasil Liga Champions: Imbangi Tottenham Hotspur 0-0, AC Milan Maju ke Perempat Final Harusnya, kata Mulyanto, ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat. “Jangan seperti sekarang dimana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang,” ujar Mulyanto. Sementara beberapa hari sebelumnya Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi Menteri BUMN Erick Thohir malah mengatakan akan memindahkan Depo Plumpang ke lahan milik Pelindo. Baca Juga: Arya Saloka Beri Kode Perpisahan dari Ikatan Cinta, Ungkap Hal Ini Usai Jatuh Sakit, Apa Itu? Perbedaan sikap ini, menurut Mulyanto, akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat yang menjadi korban. Oleh karenanya, Legislator Fraksi PKS ini mendesak Menko Marves untuk stop bicara masalah yang bukan menjadi ranah kewenangan kementeriannya. Apalagi pernyataannya menentang arahan yang diberikan Wapres Ma’ruf Amin.***
