Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) dan Menteri Sosial Tri Rismaharini (kiri) berfoto bersama.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjawab ihwal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap ikut membagikan bantuan sosial (bansos) ke sejumlah daerah. Menurut Muhadjir, hal yang dilakukan Jokowi merupakan bentuk evaluasi terhadap program.”Ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau, saya sangat paham, karena saya pernah mendampingi satu periode sama beliau, ketika mendampingi KIP, Pak Presiden selalu membagi-bagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan,” ujar Muhadjir menjawab pertanyaan hakim konstitusi, Jumat (5/4/2024). Di samping itu, hadirnya Jokowi dalam pembagian bansos di sejumlah daerah juga merupakan bentuk simbolik. Sebab, tak mungkin Jokowi melakukan pembagian program perlindungan sosial itu ke seluruh daerah. “Sekarang ini adalah tahun terakhir kepemimpinan beliau, beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis saat ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak, karena itu sekarang ini kalau beliau berkunjung pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan mengecek keadaan bansos,” ujar Muhadjir.
Lalu, ia pun menyinggung bahwa pembagian bansos secara simbolik tidak mungkin bisa mempengaruhi seluruh rakyat Indonesia. Namun, pernyataan tersebut langsung ditegur Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo. “Sekali lagi saya sampaikan, terlalu mustahil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik, membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn’t make sense,” ujar Muhadjir. “Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu,” tegur Suhartoyo terhadap pernyataan Muhadjir itu.
