Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah kalangan ekonom mengakui kondisi kelas menengah di Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Bila kondisinya terus dibiarkan dan tak mendapat penanganan atau perhatian pemerintah, bisa berujung pada krisis berupa revolusi
Kondisi kelas menengah yang tengah tidak baik itu tercermin dari pembelian barang-barang bertahan lama atau durable goods yang anjlok beberapa bulan terakhir. Di antaranya sepeda motor dan mobil yang beberapa hari lalu disebut-sebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati penjulannya minus lebih dari 6 bulan berturut-turut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tren penurunan pembelian durable goods saat ini memang menjadi indikasi dari pelemahan daya beli masyarakat,” kata Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede kepada CNBC Indonesia, Rabu (27/3/2024).
Josua menjelaskan, berdasarkan Indeks Keyakinan Konsumen Bank Indonesia ada pola yang menunjukkan indikasi pelemahan persepsi konsumen, terutama masyarakat menengah dengan pengeluaran di atas Rp 2 juta per bulan pada Februari 24.
Josua menduga kenaikan harga-harga pangan menekan masyarakat kelas menengah yang tidak mendapatkan bantuan sosial pemerintah. Oleh karena itu, penanganan yang dapat dilakukan pemerintah adalah terus berupaya menjaga harga-harga kebutuhan pokok, terutama pangan.
Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo mengungkapkan, mengingat adanya periode Ramadhan dan Idul Fitri, yang secara musiman terdapat kenaikan permintaan pada bahan pangan dan sandang, memang bisa menyebabkan pembelian durable goods menjadi anjlok.
Oleh sebab itu, dia menekankan yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah pengendalian harga-harga saat ini untuk menopang daya beli masyarakat, termasuk kelas menengah.
“Yang perlu dijaga oleh pemerintah adalah kelancaran logistik serta ketersediaan pasokan, agar harga stabil dan inflasi tetap terkendali di tengah tren kenaikan permintaan,” ucap Banjara.
Data Mandiri Spending Index pun menunjukkan bahwa kelompok masyarakat kelas bawah justru paling gencar belanja saat ini karena daya belinya terbantu program-program bantuan sosial (bansos) pemerintah. Belanjanya paling tinggi hingga Maret 2024, mencapai 306,1 dari kisaran atas 150 pada Januari 2023.
Sedangkan kelas menengah cenderung stagnan dan terus melemah ke level 183,5 dari kisaran atas 100 pada Januari 2024, dan turun dari posisi Desember 2023 di kisaran atas 2022. Kelas atas juga terbilang stagnan dengan angka terakhir indeks di level 129,5 dari Januari 2023 di kisaran atas 100.
Terus melemahnya daya beli masyarakat ini pun selalu mendapat perhatian khusus dari Ekonom Senior yang juga mantan Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri. Ia beberapa waktu lalu bahkan mengomentari pernyataan Sri Mulyani terkait masih baiknya kondisi konsumsi masyarakat meski pembelian durable goods anjlok.
“Saya sudah sampaikan concern saya mengenai tekanan terhadap daya beli kelas menengah. Tampaknya concern saya mulai terlihat,” ujar Chatib Basri dikutip dari akun X @ChatibBasri, Selasa (26/3/2024).
Chatib memang kerap kali dan telah lama menyoroti secara khusus kondisi kelas menengah. Dia berbicara mulai dari potensi risiko tekanan kelas menengah terhadap stabilitas politik hingga sosial, maupun sarannya terhadap pemerintah untuk segera mengurus ekonomi kelas menengah, dengan cara pemberian perlindungan sosial untuk kalangan itu, tak hanya bagi kelas menengah ke bawah ataupun miskin.
Misalnya, dia membahas topik terkait permasalahan kelas menengah yang harus diurus itu saat menjadi pembicara di acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada awal tahun ini.
Saat itu, Chatib Basri mengatakan pemerintah perlu mulai turut fokus memperhatikan kondisi ekonomi dan kepentingan kelas menengah Indonesia. Chatib menyinggung fenomena Chilean Paradox ketika kepentingan kelas menengah terabaikan oleh pemerintah yang terlalu fokus pada kelompok miskin atau kelas menengah ke bawah saja.
Chatib mulanya menceritakan kondisi sebagian masyarakat Indonesia yang mulai menggunakan tabungannya untuk konsumsi. Dia mengatakan kondisi ini dialami oleh masyarakat kelas menengah ke bawah Indonesia.
Namun, pemerintah saat ini baru mengurus golongan miskin melalui pemberian bantuan sosial. Sementara itu, kelas menengah yang daya belinya juga turun tak mendapatkan perhatian serius.
Komisaris Utama Bank Mandiri itu menceritakan pada September lalu sempat satu forum dengan mantan Presiden Chile Michelle Bachelet di Harvard Ministerial Forum di Harvard University.
Michelle saat itu bercerita tentang kemampuan negaranya mampu mereformasi perekonomian secara gemilang dengan mengurus kalangan masyarakat miskin, namun krisis sosial tetap terjadi yang nyaris menyebabkan revolusi di negara itu.
Chatib bilang krisis di Chile yang dijuluki The Chilean Paradox oleh Ekonom asal Amerika Serikat Sebastian Edwards terjadi ketika kondisi ekonomi negara itu sedang bagus-bagusnya.
Chile merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Amerika Latin. Negara kaya minyak itu juga berhasil menurunkan kemiskinan dari 53% menjadi 6%. “Lebih baik dari Indonesia,” ujar dia.
Meski dengan semua pencapaian itu, pada Oktober 2019 meletus kerusuhan sosial yang hampir berujung pada revolusi. Kerusuhan tersebut dimotori oleh kelas menengah Chile yang merasa tidak puas dengan pemerintahan.
Chatib mengatakan kebijakan-kebijakan pemerintah Chile saat itu memang terlalu fokus kepada 10% masyarakat terbawah. Sementara itu, kebutuhan kelas menengah terhadap pendidikan yang bagus dan fasilitas umum yang layak kurang mendapatkan perhatian.
“Sebagian policy-nya itu fokus pada sepuluh persen ke bawah,” kata dia sambil menekankan bahwa pemerintah Indonesia harus belajar dari peristiwa ini.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Chatib Basri Beri Warning Tanda-tanda Ekonomi RI Melambat
(haa/haa)
