Jakarta, CNN Indonesia — Oktober mendatang menjadi waktu penentu bagi Joko Widodo (Jokowi) yang habis masa jabatannya sebagai Presiden RI. Jokowi membutuhkan partai politik untuk dapat mengawal program-program pemerintahannya yang belum selesai, serta menjaga hal-hal menyangkut kepentingan lain.
Hubungan renggang Jokowi dengan PDI Perjuangan (PDIP) membuat yang bersangkutan membutuhkan alternatif partai politik lain.
Belakangan, Jokowi dikaitkan dengan Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partainya sangat dekat dengan Jokowi, bahkan sering mengadakan rapat bersama. Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat menjawab pertanyaan awak media perihal kabar bergabungnya Jokowi dengan Partai Golkar menjelang Musyawarah Nasional (Munas) pada Desember 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyatakan ada usul dari Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrie Geovannie agar Jokowi dapat memimpin koalisi partai politik yang mempunyai kesamaan visi menuju Indonesia emas.
Lantas, apakah kebutuhan Jokowi memiliki partai politik akan berjalan mulus?
Jalan Jokowi untuk bergabung, apalagi memimpin Partai Golkar, dinilai akan sulit. Meski menarik dari sisi kekuasaan, Partai Golkar masih diisi oleh banyak tokoh berpengaruh.
Tokoh-tokoh politikus senior yang bertebaran di Golkar membuat posisi Jokowi tak bisa stabil. Jokowi bisa sewaktu-waktu didongkel dari pucuk tertinggi Golkar.
Hal lain yang menyulitkan Jokowi memimpin Golkar adalah posisinya yang sudah tidak lagi menjabat presiden Oktober nanti.
“Golkar memang menarik jika dilihat dari sisi kekuasaan, tetapi mengambil alih Golkar tidak mudah, bagaimanapun Golkar memiliki tokoh cukup banyak dan berpengaruh. Jokowi belum tentu bisa masuk Golkar ketika tidak lagi menjabat (presiden),” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi KurniaSyah saat dihubungi melalui pesan tertulis, Rabu (13/3) malam.
Menurut Dedi, setidaknya terdapat dua partai politik yang mempunyai utang besar kepada Jokowi yakni PSI dan Partai Gerindra. Menurut dia, kedua partai politik tersebut potensial mengakomodasi kepentingan politik Jokowi.
“Jika pilihannya mengambil alih Gerindra atau PSI, maka bisa saja berjalan mulus. Akan tetapi, jika menginginkan partai politik lain, halangannya akan cukup berat,” kata Dedi.
Senada, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menilai jalan Jokowi masuk ke Partai Golkar akan sulit. Ia memandang Jokowi bisa menguasai Partai Golkar apabila Munas dipercepat dari Desember ke September atau Oktober. Dengan kata lain, Jokowi mempunyai posisi tawar karena masih menjabat Presiden RI.
“Di atas bulan itu, langkah Jokowi untuk menguasai Golkar akan menipis. Sebab, setelah Oktober, wibawa Jokowi akan turun drastis. Seturut dengan selesainya masa jabatannya,” kata Ray.
Ray menambahkan banyak instrumen negara yang sebelumnya dapat menopang lobi politik Jokowi akan habis. Apalagi, ia menilai posisi putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, di jabatan Wakil Presiden (apabila benar terpilih) tidak bisa diandalkan cepat untuk kepentingan politik Jokowi.
“Maka, jika sampai Oktober 2024 tidak ada Munas Golkar, besar kemungkinan Jokowi tidak akan dapat jadi Ketum Golkar,” kata Ray.
Sementara itu, Ray menilai PSI terlalu kecil untuk bisa mengakomodasi kepentingan politik Jokowi. Apalagi, Ray memprediksi peran PSI di pusat kekuasaan akan menipis seiring habisnya masa jabatan Jokowi sebagai Presiden RI.
“PSI hanya akan besar jika Jokowi masih berkuasa. Setelah itu, pudar. Sebab, tidak ada partai politik yang bisa besar oleh selain keringat dan kerja total,” ucap dia.
Menurut Ray, penting bagi Jokowi untuk mempunyai partai politik. Hal itu dilihat satu di antaranya untuk memuluskan keluarganya yang terlibat dalam politik.
“Pentingnya dilihat dari bagaimana banyak keluarganya terlibat dalam politik alias kadang bukan soal penting atau tidak, tapi soal berkuasa atau tidak. Tak banyak politisi di Indonesia yang merasa cukup. Umumnya selalu kurang, kurang dan kurang. Bila bisa tiga mengapa dua, dan saya kira, keluarga pak Jokowi sudah memperlihatkannya,” pungkasnya.
