KETUA Umum (Ketum) Network For Indonesian Democratic Society (Netfid), Afit Khomsani mengungkapkan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menjadi gerakan positif di tengah perjalanan politik bangsa ini yang kini cenderung menjauh dari etika.
“Saya merespons positif dan mengapresiasi inisiatif GNB tersebut. Gerakan dari para tokoh bangsa negarawan, dan kelompok intelektual seperti GNB menjadi oase di tengah maraknya praktik politik praktik yang menegasikan etika. Apalagi di momen tahun politik 2024,” terangnya pada Senin (15/11).
Sebelumnya, para tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) bertemu dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya di Cikeas pada Minggu (14/1). Sebelumnya, mereka juga menyampaikan lima Amanat Ciganjur yang disuarakan pada Peringatan Haul ke-14 KH. Abdurrahman Wahid kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam pertemuan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (11/1).
Baca juga: Anies: Setiap Fase Ada Kepemimpinan Berkelanjutan
Netfid Indonesia mengharap akan banyak gerakan serupa dari banyak kelompok di Indonesia untuk bersama-sama menjaga muruah demokrasi.
“Kiai Ma’ruf, Ibu Sinta Wahid, Presiden SBY dan para figur lainnya diharapkan mampu menjadi teladan dan magnet positif bagi masyarakat Indonesia, terutama kelompok muda dengan sekitar 104 juta pemilih nantinya,” tambahnya.
Baca juga: Wapres: Tokoh Bangsa harus Punya Akal Sehat dan Hati Bersih
Afit juga menegaskan, GNB harus menjadi refleksi bagi aktor politik terkait inti dari politik. “Bagi aktor politik, GNB juga dapat menjadi refleksi bagi mereka. Bagaimana seharusnya politik itu diselenggarakan. Inti dari politik adalah kemanusiaan,” tegasnya.
Selain itu, GNB juga patut untuk direfleksikan oleh para penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu dalam menghadapi sorotan publik atas kinerja mereka, baik dalam penyelenggaraan, pengawasan, maupun memproses pelanggaran pemilu.
“Bagi penyelenggara pemilu dan pihak terkait lainnya. Pesan moral dalam GNB harus menjadi alarm penting bagaimana mereka harus bekerja,” pungkasnya.
Tanggung Jawab Semua pihak
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil. Ia pun mengapresiasi pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh GNB tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab untuk bersama mewujudkan dan memastikan masa depan bangsa termasuk menciptakan pemilu 2024 adil dan bermartabat.
“Semua orang punya tanggung jawab itu hanya saja kita memiliki penyelenggara pemilu yang sudah punya tugas dan memegang kepercayaan publik, salah satunya dalam hal pengawasan,” ujarnya.
Jika melihat dari banyaknya potensi ancaman penyalahgunaan kemudian pelanggaran yang kian mengemuka, peran Bawaslu sangat sentral dan disorot. Peran Bawaslu sangat penting dalam memastikan pemilu tanpa kecurangan. “Kalau memang Bawaslunya lambat, ayo dilaporkan, desak Bawaslu-nya,” tukasnya.
Sebelumnya sejumlah tokoh bangsa yang tergabung di GNB di antaranya Sinta Nuriyah, istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid (putri sulung Gus Dur), mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Romo Ignatius Kardinal Suharyo, Pendeta Gomar Gultom, filsuf dan astronomer Karlina Rohima Supelli, hingga cendekiawan muslim Quraish Shihab. Mereka menyampaikan 5 Amanat Ciganjur yang antara lain menyatakan:
Pemilu 2024 harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai perwujudan dari nilai ketuhanan, sekaligus sebagai sarana membentuk pemerintahan dan pengelolaan negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, kemakmuran, dan kemaslahatan bersama.
Para tokoh juga menyampaikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai pemimpin pada cabang kekuasaan eksekutif diamanatkan dan diwajibkan berlaku adil dan menjadikan kemaslahatan publik sebagai kebajikan tertinggi. Begitu pula untuk para pemimpin pada cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif. (RO/Z-7)
KETUA Umum (Ketum) Network For Indonesian Democratic Society (Netfid), Afit Khomsani mengungkapkan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menjadi gerakan positif di tengah perjalanan politik bangsa ini yang kini cenderung menjauh dari etika.
“Saya merespons positif dan mengapresiasi inisiatif GNB tersebut. Gerakan dari para tokoh bangsa negarawan, dan kelompok intelektual seperti GNB menjadi oase di tengah maraknya praktik politik praktik yang menegasikan etika. Apalagi di momen tahun politik 2024,” terangnya pada Senin (15/11).
Sebelumnya, para tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) bertemu dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya di Cikeas pada Minggu (14/1). Sebelumnya, mereka juga menyampaikan lima Amanat Ciganjur yang disuarakan pada Peringatan Haul ke-14 KH. Abdurrahman Wahid kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam pertemuan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (11/1).
Baca juga: Anies: Setiap Fase Ada Kepemimpinan Berkelanjutan
Netfid Indonesia mengharap akan banyak gerakan serupa dari banyak kelompok di Indonesia untuk bersama-sama menjaga muruah demokrasi.
“Kiai Ma’ruf, Ibu Sinta Wahid, Presiden SBY dan para figur lainnya diharapkan mampu menjadi teladan dan magnet positif bagi masyarakat Indonesia, terutama kelompok muda dengan sekitar 104 juta pemilih nantinya,” tambahnya.
Baca juga: Wapres: Tokoh Bangsa harus Punya Akal Sehat dan Hati Bersih
Afit juga menegaskan, GNB harus menjadi refleksi bagi aktor politik terkait inti dari politik. “Bagi aktor politik, GNB juga dapat menjadi refleksi bagi mereka. Bagaimana seharusnya politik itu diselenggarakan. Inti dari politik adalah kemanusiaan,” tegasnya.
Selain itu, GNB juga patut untuk direfleksikan oleh para penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu dalam menghadapi sorotan publik atas kinerja mereka, baik dalam penyelenggaraan, pengawasan, maupun memproses pelanggaran pemilu.
“Bagi penyelenggara pemilu dan pihak terkait lainnya. Pesan moral dalam GNB harus menjadi alarm penting bagaimana mereka harus bekerja,” pungkasnya.
Tanggung Jawab Semua pihak
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil. Ia pun mengapresiasi pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh GNB tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab untuk bersama mewujudkan dan memastikan masa depan bangsa termasuk menciptakan pemilu 2024 adil dan bermartabat.
“Semua orang punya tanggung jawab itu hanya saja kita memiliki penyelenggara pemilu yang sudah punya tugas dan memegang kepercayaan publik, salah satunya dalam hal pengawasan,” ujarnya.
Jika melihat dari banyaknya potensi ancaman penyalahgunaan kemudian pelanggaran yang kian mengemuka, peran Bawaslu sangat sentral dan disorot. Peran Bawaslu sangat penting dalam memastikan pemilu tanpa kecurangan. “Kalau memang Bawaslunya lambat, ayo dilaporkan, desak Bawaslu-nya,” tukasnya.
Sebelumnya sejumlah tokoh bangsa yang tergabung di GNB di antaranya Sinta Nuriyah, istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid (putri sulung Gus Dur), mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Romo Ignatius Kardinal Suharyo, Pendeta Gomar Gultom, filsuf dan astronomer Karlina Rohima Supelli, hingga cendekiawan muslim Quraish Shihab. Mereka menyampaikan 5 Amanat Ciganjur yang antara lain menyatakan:
Pemilu 2024 harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai perwujudan dari nilai ketuhanan, sekaligus sebagai sarana membentuk pemerintahan dan pengelolaan negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, kemakmuran, dan kemaslahatan bersama.
Para tokoh juga menyampaikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai pemimpin pada cabang kekuasaan eksekutif diamanatkan dan diwajibkan berlaku adil dan menjadikan kemaslahatan publik sebagai kebajikan tertinggi. Begitu pula untuk para pemimpin pada cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif. (RO/Z-7)
