Jakarta, CNN Indonesia — DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menerima sejumlah nama bakal penjabat gubernur yang akan diusulkan untuk mengganti pasangan kepala daerah Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah yang masa jabatannya berakhir pada September mendatang.
Penjabat gubernur yang dilantik pemerintah pusat itu kemudian akan memimpin Pemprov NTB hingga kepala daerah baru pemenang Pilkada 2024 dilantik Presiden RI.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaed menyebut sejauh ini sudah ada empat usulan nama yang masuk dan diterima pihaknya. Namun siapa saja mereka, Isvie tak mau menyebutnya secara lugas dulu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang kita terima baru empat nama,” kata Isvie di Mataram, NTB, Selasa (25/7) seperti dikutip dari Antara.
Diketahui jabatan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan wakilnya Sitti Rohmi Djalilah akan berakhir pada 19 September 2023.
Isvie menegaskan pihaknya akan menerima seluruh usulan terkait Pj Gubernur yang disampaikan masyarakat ke DPRD NTB.
“Tidak akan ada penolakan. Jadi kalau ada masyarakat yang mau mengusulkan silahkan disampaikan ke DPRD NTB,” katanya.
Penggodokan usulan Pj Gubernur hingga 9 Agustus 2023
Selain itu, dia mengatakan DPRD NTB sudah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri terkait petunjuk mekanisme pemilihan Penjabat Gubernur NTB.
“Surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah kami terima,” kata Isvie.
Ia mengatakan dalam surat tersebut Kemendagri memberikan tenggat waktu kepada DPRD NTB untuk menggodok nama-nama Penjabat (Pj) Gubernur paling lambat 9 Agustus 2023.
“Jadi pada 9 Agustus 2023 surat rekomendasi sudah harus terkirim ke Kemendagri,” ujarnya.
Isvie mengatakan saat ini surat Kemendagri sedang coba ditelaah oleh DPRD tetapi di dalam aturan tidak dijelaskan apakah fungsional atau tidak.
“Yang jelas Eselon I Pratama, tidak ada penjelasan fungsional. Kami sedang menelaah, karena kami diberikan kewenangan hanya tiga nama yang kemudian diusulkan ke Mendagri,” ujar Isvie.
Menurut dia sejauh ini persiapan sudah sesuai jalur dan saat ini pihaknya sedang membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Terutama menelaah terkait surat Kemendagri.
“Di peraturan Mendagri yang diterimanya disebut kriteria yakni jabatan pimpinan tinggi madya, dan mempunyai pengalaman. Jadi yang memenuhi persyaratan itu. Karena bagaimanapun nanti yang menentukan presiden,” jelasnya.
Selain pasangan kepala daerah Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah, ada 16 gubernur yang habis masa jabatannya pada September mendatang.
Hal itu diungkap Mendagri TitoKarnavian saat rapat di Jakarta pada 25 Mei lalu. Eks Kapolri itu mengatakan pemerintah pusat akan menunjuk penjabat (Pj) kepala daerah, gubernur, wali kota, dan bupati untuk mengisi posisi yang kosong hingga Pilkada 2024.
Tito mengimbau para pejabat eselon I yang berminat menjadi Pj gubernur untuk mendaftar. Hal yang sama juga berlaku bagi pejabat eselon II yang memiliki keinginan menjabat sebagai Pj wali kota atau bupati.
Adapun 17 nama gubernur yang akan habis masa jabatannya pada September mendatang adalah:
1. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi
2. Gubernur Riau Syamsuar
3. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru
4. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi
5. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
6. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
7. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
8. Gubernur Bali I Wayan Koster
9. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah
10. Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat
11. Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor
12. Gubernur Maluku Murad Ismail
13. Gubernur Papua Lukas Enembe (nonaktif)
14. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji
15. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman
16. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi
17. Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba
Selain itu, kata Tito, terdapat 153 kepala daerah tingkat wali kota dan bupati yang juga berakhir masa jabatannya pada September 2023.
Dengan demikian, total kepala daerah yang berakhir masa jabatannya mencapai 170 orang mulai September ini.
“Ini banyak sekali. Totalnya 170,” ujarnya.
(Antara/kid)
[Gambas:Video CNN]
