REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Mereka menegaskan mendukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.Menanggapi hal itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pun menyerahkan masalah tersebut kepada DPP. “Sudah saya ini ya, sudah saya jelaskan, itu urusan DPP,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/7/2023). Bahlil juga ingin agar pergantian ketua umum partai berlambang pohon beringin itu melalui mekanisme organisasi. “Nanti kita lihat, nanti kita lihat ya, lewat mekanisme organisasi aja ya. Nanti kita lihat, nanti kita lihat ya. Serahkan itu kepada DPP ya,” ujarnya.Seperti diketahui, nama Bahlil merupakan salah satu yang diusulkan layak untuk menggantikan posisi Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum. Sebelumnya, 38 Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Mereka menegaskan akan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto. Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, seluruh Ketua DPD Provinsi Partai Golkar akan menggelar pertemuan dengan Airlangga di Bali.
Nantinya, dalam pertemuan tersebut, sebanyak 38 Ketua DPD dari masing-masing provinsi akan berkomitmen pada keputusan Munas, Rapimnas, dan Rakernas.“Kami menyatakan 100 persen, kami di sini menolak munaslub. Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan agenda politik 2024 bersama Pak Airlangga Hartarto,” kata Doli, saat menggelar konferensi pers di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua Bali, Ahad (30/7/2023), dikutip melalui keterangan tertulis, Senin (31/7/2023).Doli mengatakan, pertemuan 38 DPD Golkar Provinsi dengan Airlangga merupakan inisiatif dari para ketua DPD. Sebab, DPD merupakan pemilik suara di Munas Golkar.“Kedua, untuk urusan pilpres sebagaimana yang diputuskan dalam munas, rapimnas, dan rakernas, kami sepenuhnya sudah menyerahkan mandat pada ketua umum untuk menentukan siapa capres atau cawapresnya,” tegas Doli. Tak hanya itu, Doli juga menambahkan bahwa DPD Golkar di seluruh provinsi menyatakan memberikan mandat pada Airlangga dalam proses negosiasi, strategi, hingga momentum terkait Pilpres 2024. Kemudian, juga mendorong Airlangga agar tetap bersama dan berkomunikasi dengan Presiden, khususnya terkait Pilpres 2024.
