“Saya melihat tipologi pemerintahan Pak Prabowo cukup jelas, ada sisi positifnya. Pemerintah berupaya meyakinkan publik bahwa negara mampu mengatasi permasalahan ekonomi. Itu penting untuk membangun kepercayaan masyarakat,”
Purwokerto (ANTARA) – Dosen Ilmu Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Dr Tobirin menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan sejumlah langkah positif, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi.
“Saya melihat tipologi pemerintahan Pak Prabowo cukup jelas, ada sisi positifnya. Pemerintah berupaya meyakinkan publik bahwa negara mampu mengatasi permasalahan ekonomi. Itu penting untuk membangun kepercayaan masyarakat,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.
Menurut dia, pemilihan Menteri Keuangan yang tepat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global.
Dalam hal ini, dia menyoroti sosok Purbaya Yudhi Sadewa yang dipilih Presiden Prabowo untuk menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.
“Tidak banyak presiden yang memahami kondisi ekonomi dengan menempatkan nahkoda yang pas. Ini membuat publik merasa yakin bahwa ekonomi ditangani secara profesional,” katanya.
Selain ekonomi, ia menilai pemerintahan Prabowo juga memberi perhatian pada sektor keamanan dan pertahanan.
Menurut dia, reformasi kepolisian serta pembentukan tim independen dinilai sebagai langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik.
“Pak Prabowo menunjukkan kemauan untuk mendengar publik. Upaya reformasi di bidang kepolisian dan regulasi menjadi sinyal bahwa keamanan dan keterbukaan informasi menjadi prioritas,” katanya menjelaskan.
Menurut dia, langkah memperkuat TNI dengan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara.
Dengan sistem pertahanan yang kuat, kata dia, wilayah-wilayah perbatasan kini lebih terlindungi.
“Itu membangun citra bahwa TNI kuat, Indonesia kuat,” katanya menegaskan.
Sementara dari sisi penegakan hukum, ia menilai pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya mengembalikan prinsip keadilan agar hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
“Hukum dikembalikan pada fungsinya sebagai milik bersama, bukan milik penguasa. Itu langkah penting untuk menjaga legitimasi negara,” katanya.
Meskipun demikian, Tobirin menilai masih ada sejumlah kebijakan publik yang perlu diperbaiki, terutama terkait efisiensi anggaran dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kebijakan efisiensi anggaran menjadi perhatian utama. Pengetatan dan pengurangan transfer dari pusat ke daerah perlu dievaluasi karena berpotensi menghambat pemerataan pembangunan,” katanya.
Ia juga menyoroti pelaksanaan program MBG yang belum optimal akibat kesiapan kelembagaan dan infrastruktur di daerah yang masih terbatas.
Menurut dia, anggaran besar untuk program MBG cukup besar namun berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, penyerapannya masih rendah.
“Ini menandakan kesiapan di tingkat daerah belum maksimal,” katanya.
Ia menilai penataan kelembagaan pemerintahan yang semakin gemuk juga perlu ditinjau ulang agar tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi birokrasi.
Menurut dia, penggabungan dan pemisahan kementerian seharusnya didasari analisis mendalam, bukan hanya kepentingan politik.
Selain itu, kata dia, kebijakan publik idealnya mengutamakan profesionalisme, transparansi, dan keberpihakan pada masyarakat.
“Secara umum arah pemerintahan Prabowo-Gibran sudah positif, tetapi efektivitas dan keseimbangan antarsektor perlu terus disempurnakan,” kata Tobirin menegaskan.
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.