Desakan Agar Jokowi Jadi Ketum PDIP Tidak Wakili Ganjar dan Relawan Minggu, 30/10/2022, 19:24 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta –
Relawan Teman Ganjar menegaskan penolakannya terhadap pernyataan sesumbar Relawan Koalisi Aktivis dan Milenial Indonesia untuk Ganjar Pranowo (Kami-Ganjar) yang mendorong Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan.

Teman Ganjar menyatakan sikap politik Kami-Ganjar bukan representasi dari sikap relawan Ganjar.
“Karena tindakan mereka adalah tindakan sepihak dengan mengatasnamakan relawan Ganjar Pranowo, dengan tujuan untuk membenturkan hubungan baik Presiden Jokowi dengan Ketua Umun PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Ketua Umum Teman Ganjar Rinto Wardana, dalam keterangannya.

Rinto menuturkan para relawan seharusnya tidak melakukan manuver yang berpotensi menyulut intrik, dan pertikaian di kalangan relawan dan partai di tengah persiapan menyambut pesta demokrasi Pilpres 2024.
“Tanggung jawab menjaga kondusivitas nasional adalah tanggung jawab kita bersama. Mekanisme demokrasi dan politik yang terjadi dan akan terjadi di internal PDI Perjuangan merupakan hak prerogatif mutlak Ketua Umum dalam menjaga kelangsungan kepemimpinan partai,” tegasnya.
Rinto juga mengingatkan Sahabat GP 2024 yang meminta KPK memeriksa kader PDI Perjuangan dalam kasus korupsi.
Dia mendorong oknum relawan ini membawa bukti tersebut ke KPK tanpa mengatasnamakan diri sebagai relawan Ganjar.
Pasalnya, tindakan tersebut memunculkan persepsi negatif kepada relawan Ganjar.
Bahkan, Rinto menilai tindakan Kami-Ganjar dan Sahabat GP 2024 merupakan upaya provokasi, serta mengadu domba dan membenturkan sesama relawan dan menimbulkan permusuhan di kalangan relawan-relawan.
“Untuk itu, kami memberi peringatan keras untuk menghentikan praktik politik kotor ini,” tegad dia.
Diketahui, relawan Koalisi Aktivis dan Milenial Indonesia untuk Ganjar Pranowo (Kami-Ganjar) mendoakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum PDIP pada tahun 2024. 

Kami-Ganjar menegaskan PDI Perjuangan bukan partai kerajaan sehingga Jokowi layak menduduki kursi Ketua Umum Banteng.
Baca Juga: Demokrat Bocorkan Tanggal Deklarasi Koalisi, Anies-AHY Bakal Terwujud?