Jakarta, CNN Indonesia — Pernyataan Presiden Joko Widodo (jokowi) bahwa ia punya data intelijen lengkap soal situasi dan arah dukungan partai politik memantik berbagai reaksi publik. Di hadapan para relawan pendukungnya di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9), dia mengaku mendapatkan data itu dari Polri, TNI, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menjelaskan parpol tidak boleh menjadi target operasi intelijen dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang. Ia mengatakan parpol merupakan elemen penting sebuah negara demokrasi.
Ardi menjelaskan intelijen dapat beroperasi jika partai politik terindikasi terafiliasi atau terlibat dengan jaringan terorisme atau bersekongkol dengan kepentingan asing untuk menjual kedaulatan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sulit diterima akal sehat apa alasan intelijen dikerahkan untuk mencari informasi terkait data, arah perkembangan partai politik. Hal ini jelas-jelas merupakan bentuk penyalahgunaan intelijen,” kata Ardi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/9).
Dia menjelaskan prinsip intelijen merupakan aktor keamanan yang berfungsi memberikan informasi kepada presiden yang terkait dengan ancaman terhadap keamanan nasional. Hal ini disebutkan Pasal 1 angka 1 dan 2 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Berangkat dari itu, Ardi menegaskan pernyataan Jokowi tersebut mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) terhadap alat-alat keamanan negara untuk tujuan politik presiden.
“Hal ini tidak bisa dibenarkan dan merupakan ancaman bagi kehidupan demokrasi di Indonesia,” ucap dia.
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mempertanyakan motif Jokowi yang memamerkan data-data intelijen tersebut jelang Peniku 2024. Ia mengatakan apa yang telah dikerjakan institusi intelijen tak harus diumumkan dan diklaim oleh Presiden.
“Lebih dari itu, ‘menginteli’ parpol apakah itu artinya mengindikasikan parpol sebagai ancaman keamanan nasional?” kata Anton.
Anton menjelaskan, berdasarkan UU, intelijen negara berperan untuk deteksi dini dan peringatan dini terkait ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Karena itu, ia menilai, pernyataan Jokowi yang tahu ‘jeroan’ parpol lewat data intelijen berbahaya bagi kelangsungan demokrasi.
“Kepentingan Jokowi jelas tidak berkaitan dan berbeda dengan kepentingan nasional. Ini adalah preseden buruk dan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang diakui secara terang benderang,” katanya.
Di sisi lain, Anton menduga Jokowi hanya ingin menaikkan posisi tawarnya di depan parpol. Jokowi, kata dia, ingin memamerkan kekuasaannya karena tahu apa yang dikerjakan dan kelemahan yang dimiliki parpol.
Karena itu, dia menegaskan sudah semestinya parpol bereaksi lebih keras, bukan malah memaklumi yang dilakukan Jokowi.
“Ini bisa dijadikan ‘alat’ negosiasi politik untuk mengamankan kepentingan pribadi Jokowi setelah 2024,” kata dia.
Sementara itu, pengamat intelijen, pertahanan, dan keamanan dari Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Ngasiman Djoyonegoro menilai pernyataan Jokowi yang memiliki informasi intelijen bukan pernyataan yang tidak berdasar. Sebab, kata dia, UU tentang Intelijen Negara mengatur BIN bertanggungjawab kepada presiden.
“Sepanjang presiden tidak membuka informasi yang dirahasiakan berdasarkan UU intelijen, maka pernyataan presiden masih dalam koridor UU Intelijen,” kata Ngasiman.
Ngasiman mengatakan intelijen punya kewenangan untuk mencari informasi tentang parpol yang berpotensi menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam bernegara. Menurut dia, kondisi ini sebagai bentuk deteksi dini.
Baginya, wajar jika pergerakan intelijen menyasar para aktor partai politik dalam konteks Pemilu 2024. Ia berkaca dari Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019 yang membuat polarisasi masyarakat. Menurut Ngasiman, butuh antisipasi dini guna mengantisipasi perpecahan di masyarakat.
“Supaya skenario-skenario yang mengarah pada perpecahan bangsa dalam kompetisi Pemilu 2024 bisa diantisipasi dan dicegah sejak dini,” kata dia.
Unjuk kekuatan ke PDIP
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam pun berpendapat Jokowi ingin memamerkan kekuatan kepada pihak yang kerap menyepelekannya jelang Pilpres 2024.
Umam menduga salah satu pihak yang menyepelekan kekuatan Jokowi adalah PDIP. Pasalnya, ia melihat Jokowi seperti tak dilibatkan oleh PDIP ketika menentukan Ganjar sebagai calon presiden.
“Ini ada tendensi untuk tadi menunjukkan show force, barangkali itu ditunjukkan kepada elemen-elemen yang mungkin agak meng-underestimate dia, yang menyepelekan dia,” kata Umam kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/9).
Dia menduga ada tarik menarik pengaruh antara Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam urusan Pemilu 2024. Menurut Umam, Jokowi ingin terlihat independen sebagai seorang kepala negara. Jokowi juga ingin tampak bisa memengaruhi konstelasi politik dan kemenangan capres di 2024.
Menurut Umam, dugaannya itu dikonfirmasi oleh pernyataan Jokowi baru-baru ini. Jokowi, kata dia, masih mewanti-wanti kepada para relawannya supaya tak terburu-buru menentukan arah dukungannya di Pilpres 2024.
Padahal, Umam menilai Jokowi pasti sudah mengarahkan relawannya untuk mendukung Ganjar sejak jauh-jauh jika memang tegak lurus dengan PDIP.
“Kalau misalnya Jokowi petugas partai dan dia taat pada konstitusi PDIP, harusnya langsung saja minta mendukung Ganjar, ini kan malah belum,” ucap dia.
Ditemui terpisah, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto meyakini Jokowi mengetahui batasan demokrasi untuk menggunakan informasi intelijen soal parpol di Indonesia.
Ia mengatakan data intelijen tidak boleh digunakan untuk operasi politik. Apalagi, saat ini Indonesia sedang berusaha menuju konsolidasi dan kematangan demokrasi.
Andi pun menyinggung soal skandal watergate yang menjatuhkan Presiden Amerika Serikat (AS) Richard Nixon.
“Presiden tentunya dalam UU intelijen itu sebagai end user, saya rasa Presiden Jokowi tahu persis batasan demokratis untuk menggunakan data-data intel tersebut,” kata Andi di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Senin (18/9).
(rzr/tsa)
[Gambas:Video CNN]
