Aktivis mulai dari Erry Riana, Luky Djani, hingga Melki Sedek di peluncuran gerakan dan platform Jaga Pemilu di Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2023). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparanEks Komisioner KPK sekaligus penggerak aksi Jaga Pemilu, Erry Riyana, menyesalkan adanya aksi dukungan kepada paslon tertentu dalam acara silaturahmi perangkat desa di Indonesia Arena, Minggu (19/11) lalu. Ia memastikan hal ini akan diingatkan oleh gerakan Jaga Pemilu agar tidak terulang.Setidaknya 100 aktivis berkumpul mendeklarasikan gerakan pengawasan kecurangan hingga penyalahgunaan kekuasaan, Jaga Pemilu, secara offline dan virtual sore ini. Selain Erry, gerakan ini turut diinisiasi dan didukung aktivis Natalia Soebagjo, sastrawan Goenawan Muhammad, hingga eks Komisioner KPU Arief Budiman dan Hadar Gumay.”Tentu kita sesalkan itu akan jadi salah satu yang akan kami angkat supaya tidak terulang,” kata Erry dalam peluncuran Jaga Pemilu di Hotel JS Luwansa, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).Erry memastikan pihaknya berkomitmen mengawal dugaan pelanggaran selama rangkaian Pemilu Serentak 2024. Sebab itu ia mengingatkan aparat pemerintah jangan sampai tak menjaga netralitas.”Dengan cara kami sendiri kami akan mengingatkan ASN, TNI, Polri untuk selalu bertindak netral,” ujar dia.Di sisi lain, aktivis 98 dan HAM Ririn Sefsani menilai kontroversi Mahkamah Konstitusi menjadi bukti demokrasi sedang terancam jelang Pilpres 2024. Sehingga ia menekankan potensi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, termasuk ketidaknetralan, jangan sampai berlanjut serta dibiarkan.Aktivis mulai dari Erry Riana, Luky Djani, hingga Melki Sedek di peluncuran gerakan dan platform Jaga Pemilu di Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2023). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan”Demokrasi kita di acak adut. Demokrasi kita hanya digunakan untuk kelompok tertentu atas nama kekuasaan dan yang lebih mengerikan adalah konstitusi,” ujar Ririn.”Saya menyerahkan dan memerintahkan kaum muda tidak tinggal diam terhadap ancaman demokrasi terhadap pelanggaran konstitusi, salah satu syaratnya pastikan pemilu ini jujur dan adil,” pungkas dia.Organisasi perangkat desa di antaranya APDESI menyiratkan dukungan kepada paslon Prabowo-Gibran dalam acara silaturahmi di Indonesia Arena, Minggu (19/11). Aksi Desa Bersatu ini turut dihadiri 7 organisasi desa lain seperti Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS).Padahal, kewajiban netralitas kepala desa diatur negara bahkan melalui dua undang-undang sekaligus. Yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
