Jakarta, CNN Indonesia — Warga Papua yang menggelar aksi 1 Desember mengungkit sikap mantan Wakil Presiden RI Mohammad Hatta soal status tanah dan nasib Papua. Tanggal 1 Desember diyakini sebagai hari kemerdekaan orang Papua, yang juga diakui pemerintah Belanda pada 1961 silam.
Orator aksi menyampaikan pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Kedua yang berlangsung 10-17 Juli 1945, Hatta menyatakan Papua berhak menjadi bangsa sendiri, tidak harus masuk menjadi bagian dari Indonesia.
Namun, kata orator, sikap Hatta itu bertentangan dengan tokoh Indonesia yang lain, termasuk Sukarno. Akhirnya, Papua dipaksa bergabung dengan Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Orator menyatakan orang Papua tidak menghendaki hal tersebut. Dia menyatakan Papua berhak berdaulat sendiri.
Dia menyayangkan pemaksaan itu. Apalagi, hingga saat ini orang Papua masih didiskriminasi dan sumber daya alamnya dikeruk.
Represifitas juga masih tak terelakan. Bahkan, orang yang mendukung orang Papua untuk menyelamatkan sumber daya alam mereka justru dikriminalisasi. Orator pun menyinggung kriminalisasi terhadap aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
“Dulu Hatta langsung diincar, sekarang Haris, Fatia juga, karena ikut memperjuangkan papua,” ujar orator di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jumat (1/12).
Beberapa massa aksi juga membawa poster terkait desakan untuk membebaskan Haris-Fatia. Dalam poster itu bertuliskan, ‘Mereka berbicara tentang kenyataan yang terjadi di Tanah Papua. Kami mendukung apa yang telah dilakukan oleh Haris-Fatia.’
Ada juga poster bertuliskan, ‘Tarik Militer Organik dan Non Organik dari Tanah West Papua’, ‘Hormati dan Lindungi Hak Ulayat Orang Papua’, ‘Tolak Pengembangan Blok Wabu’, ‘Hentikan Rasisme’ dan masih banyak lagi.
Massa aksi sebelumnya berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Mereka berbaris sambil membawa poster berisi kritik dan tuntutan.
Kemudian, massa aksi melakukan long march hingga ke depan kawasan Patung Kuda.
Inisiasi kemerdekaan Papua Barat ini juga diakui oleh pemerintahan Belanda. Momentum pengakuan tersebut jatuh tepat pada 1 Desember 1961.
Peristiwa itu kemudian dirayakan oleh masyarakat dengan berkumpul di kantor-kantor Hoofd van Plaatselijk (HPB) atau pemerintahan daerah untuk mengibarkan Bendera Papua Barat Bintang Kejora untuk pertama kalinya di samping Bendera Belanda.
Inisiasi kemerdekaan tersebut kemudian direspon cepat oleh Pemerintah Indonesia. Presiden saat itu, Soekarno, langsung mengeluarkan maklumat Tiga Komando Rakyat (Trikora) pada 19 Desember 1961 dengan menugaskan Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglima dalam penyerangan terhadap Belanda dan pejuang kemerdekaan Papua Barat.
Upaya kemerdekaan Papua Barat kemudian terganjal oleh perjanjian New York Agreement pada 15 Agustus 1962. Menurutnya, perjanjian tersebut dibuat tanpa pelibatan masyarakat asli Papua. (yla/tsa)
[Gambas:Video CNN]
