Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons ramainya perbincangan pro dan kontra di media sosial terkait bantuan bagi korban banjir dan tanah longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya menekankan pentingnya semangat gotong royong untuk mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah terdampak.
Dia menyebutkan, Komdigi sendiri memprioritaskan pemulihan konektivitas telekomunikasi agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan.
“Jadi fokus kami sama-sama bekerja keras ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau masih ada yang kurang kami mohon maaf. Nah mudah-mudahan ini jaringan telekomunikasi di Sumatera ini bisa segera pulih,” kata Fifi dalam Kegiatan Pengiriman Bantuan 100 Genset, Bantuan Alat Komunikasi, dan Logistik ke Sumatra di Cargo Bandara Halim Perdanakusuma, Senin (22/12/2025).
Komdigi mencatat tingkat pemulihan jaringan telekomunikasi di Sumatra Utara telah mencapai 97%, Sumatra Barat sekitar 99%, sementara Aceh masih berada di kisaran 80%. Fifi menegaskan, upaya pemulihan di Aceh difokuskan pada wilayah yang masih terdampak berat, seperti Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang.
“Fokusnya kami ingin segera memberikan pemulihan telekomunikasi ya agar masyarakat bisa berkomunikasi dengan orang-orang terkasihnya dengan baik dan tenang,” katanya.
Di sisi lain, perbincangan publik di media sosial turut diramaikan oleh aksi penggalangan dana yang dilakukan kreator konten sekaligus CEO Malaka Project, Ferry Irwandi. Melalui platform Kitabisa.com, aksi tersebut berhasil menghimpun donasi hingga Rp10 miliar.
Aksi penggalangan dana tersebut sempat disinggung dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya, mengkritik narasi yang menyebut pemerintah tidak hadir di wilayah bencana.
“Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana,” katanya.
Isu lain yang turut memicu polemik di media sosial adalah soal perizinan penggalangan dana oleh influencer.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat melakukan penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.
“Dipersilakan [donasi], tak perlu izin langsung saja. Tapi nanti kalau sudah selesai nanti bisa urus izinnya belakangan,” kata Gus Ipul.
Dia menekankan aturan perizinan bukan bentuk pembatasan, melainkan mekanisme pertanggungjawaban agar dana bantuan dikelola secara transparan dan akuntabel. “Kalau bencana silakan kumpulkan dulu, tapi kalau sudah selesai dilaporkan. Boleh [lakukan donasi dahulu],” katanya.
Gus Ipul juga mengapresiasi solidaritas publik serta memastikan koordinasi antara Kementerian Sosial, BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah terus berjalan untuk mempercepat penanganan darurat, termasuk distribusi logistik dan operasional dapur umum.
Selain itu, beredar pula kabar di media sosial mengenai bantuan kemanusiaan dari diaspora Indonesia yang disebut-sebut dikenakan pajak atau bea masuk. Isu tersebut dibantah langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya menegaskan bantuan kemanusiaan dari diaspora Indonesia di luar negeri untuk korban bencana di Sumatra tidak dikenakan pajak maupun bea masuk saat masuk ke Indonesia.