Jakarta, CNN Indonesia — Survei yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan sebanyak 28,7 persen masyarakat menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak netral dalam Pilpres 2024.
Jokowi dinilai berpihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
“Kalau di data ini mayoritas masyarakat menilai Jokowi netral 60,2 persen. Tapi, yang menyatakan tidak netral juga cukup banyak, yaitu 28,7 persen,” ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam jumpa pers secara daring, Minggu (10/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun 11,1 persen responden tidak menjawab pertanyaan mengenai netralitas presiden untuk Pilpres 2024.
Survei itu dilakukan pada pada 3-5 Desember 2023. Pemilihan sampel memakai metode Random Digit Dialing (RDD)-teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.
Sebanyak 1.426 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi dan penyaringan. Margin of error berada di angka 2,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Djayadi menambahkan sebanyak 60,5 persen responden juga masih menilai aparat negara atau pemerintahan masih netral terkait Pilpres 2024.
Sisanya, 28 persen responden menilai aparat negara atau pemerintahan tidak netral dan 11,5 persen responden tidak memberi jawaban.
“Kalau soal netralitas aparat dan presiden, mayoritas masih menyatakan netral. Tapi, kalau masyarakat ditanya kemungkinan terjadinya kecurangan, mayoritas menyatakan sangat besar terjadi kecurangan,” kata Djayadi.
Dari hasil survei itu, pihak yang paling potensial melakukan kecurangan adalah partai politik dengan persentase 17,1 persen, disusul oleh tim sukses calon presiden dan wakil presiden (15,9 persen).
Selanjutnya, penyelenggara pemilu (13,6 persen), calon presiden dan wakil presiden (4,2 persen), pemerintah daerah (4 persen), pemerintah pusat (2,9 persen), Presiden Jokowi (2,3 persen), dan lainnya seperti Polri dan TNI.
“Yang paling dicurigai masyarakat itu ada tiga yaitu partai politik, tim sukses capres-cawapres dan penyelenggara pemilu. Meskipun bisa saja ketiganya bisa dikaitkan dengan aparat,” ungkap Djayadi.
Survei itu mencatat pasangan Ganjar-Mahfud disebut paling potensial melakukan kecurangan dengan persentase 20,6 persen. Diikuti oleh Prabowo-Gibran 14,4 persen dan AMIN 5,4 persen.
Sebanyak 59,6 persen responden tidak memberi jawaban.
“Mungkin itu terkait dengan posisi Prabowo dan Ganjar yang dikaitkan dengan kekuasaan, sementara AMIN dianggap sebagai pasangan yang oposisi,” ucap Djayadi. (ryn/pta)
