Jakarta, CNN Indonesia — Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran bakal melaporkan indikasi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
“Untuk di Jawa Timur per hari ini sudah dilaporkan ke Bawaslu, sementara yang Jawa Tengah kita sedang proses, mungkin satu dua hari ini akan kita lengkapi dan laporkan,” kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman dalam konferensi pers, Minggu (28/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dugaan kecurangan di Jateng terkait informasi soal petinggi partai politik (parpol) yang mengumpulkan para penyelenggara pemilu di sebuah hotel.
Dalam pertemuan itu, diduga disampaikan narasi untuk melakukan aksi kecurangan terhadap surat suara pemilih Prabowo-Gibran dan sejumlah parpol.
“Seterusnya ada narasi mereka akan melakukan kecurangan dengan cara merusak surat suara pemilih Prabowo Gibran, DPR RI Nasdem, Gerindra, dan PKS. Cara merusak surat suara tersebut adalah dengan menggunakan paku yang di pasang di meja KPPS,” ucap Habiburokhman.
Sementara di Jatim, dugaan kecurangan itu terjadi dalam acara konsolidasi dan Training of Trainers (TOT) petugas PPK dan PPS se Kabupaten Jember di Hotel Cempaka pada tanggal 22 Januari lalu.
Dalam acara tersebut, ada sejumlah penyelenggara pemilu yang menunjukkan gestur dan simbol dukungan terhadap capres tertentu. Dugaan itu berdasarkan foto dan video yang didapat oleh TKN.
Sementara itu, mantan anggota Bawaslu RI sekaligus Wakil Komandan Tim Hukum TKN, Fritz Edward Siregar menyampaikan dua kejadian tersebut mengindikasikan terpenuhinya unsur kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Harus diingat bagi para penyelenggara pemilu yang terindikasi curang ini ada pidana penjaranya. Pasal 286 ayat 3 UU Pemilu tindakan perusakan kertas suara yang dilakukan secara masif melalui penyelenggara pemilu merupakan salah satu unsur terpenuhinya makna TSM,” tutur dia.
Atas dasar itu, Fritz meminta KPU dan Bawaslu Jawa Timur untuk segera menindaklanjuti dua dugaan indikasi kecurangan tersebut.
“Ada dua penanganan yang dapat dilakukan oleh Bawaslu dan KPU. Secara etika dapat langsung mengganti, dan secara pidana Bawaslu Jawa Timur dapat segera melaksanakan pengusutan pidana,” ucap Fritz. (dis/pmg)
[Gambas:Video CNN]
