Jakarta –
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membuka blokir salah satu mata anggaran untuk digunakan sebagai penanganan bencana. Tito bilang anggaran itu besarnya Rp 20 miliaran dan masih dibintangi untuk tahun anggaran 2025.
Dia meminta Purbaya membuka anggaran tersebut untuk digunakan sebagai biaya menerjunkan praja IPDN ke daerah bencana dalam rangka menghidupkan kembali beberapa layanan pemerintahan desa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kami mohon segala hormat dukungan dari pimpinan dan Bapak Menteri Keuangan. Kami menggunakan anggaran-anggaran dari Kemendagri, yaitu yang ada di IPDN. Ada anggarannya, cuma ada 1 yang dibintangin. Mohon dibuka. Tidak banyak, hanya Rp 20 miliar. Tapi 1 bulan sangat berarti,” papar Tito dalam Rakor Satgas Pemulihan Bencana DPR, disiarkan virtual, Selasa (30/12/2025).
Mulanya Tito mengungkapkan ribuan perangkat administrasi desa hilang karena bencana. Paling banyak perangkat administrasi desa hilang di Provinsi Aceh, maka dari itu dia berinisiatif untuk menerjunkan praja IPDN senior untuk memulihkan layanan pemerintahan di desa-desa yang ada pada kawasan bencana.
Tito sebelumnya memaparkan 1.580 kantor desa yang terdampak bencana dan tidak bisa berjalan pemerintahannya di 3 provinsi yang terkena bencana alam di Sumatera.
Totalnya ada sekitar 1.455 desa yang pemerintahannya lumpuh di Aceh. Kemudian di Sumatera Utara ada 93 desa dan Sumatera Barat 32 desa. Pihaknya akan mengirimkan 1.054 personel Praja IPDN untuk membantu pemulihan pemerintahan desa.
Purbaya pun langsung merespons permintaan Tito. Dia bilang akan membuka blokir anggaran tersebut untuk bisa digunakan.
“IPDN itu yang dibintangin besok bisa cair dan Anda bisa apply? Ya udah pak bintangnya udah dicoret barusan sama saya, kecil itu,” kata Purbaya sambil memberikan kode kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani yang duduk di belakangnya.
(acd/acd)