Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar pertemuan dengan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, di sela-sela rangkaian Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) di São Paulo – Brasil pada Kamis (29/02/2024) waktu setempat.
Keduanya membahas proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dan juga beberapa topik lain terkait kerja sama Indonesia dengan OECD.
“Saya sampaikan apresiasi atas dukungan Mathias dan seluruh negara anggota OECD terhadap aksesi Indonesia, dukungan ini penting dalam melanjutkan proses keanggotaan penuh Indonesia. Selain itu, aksesi ini merupakan wujud komitmen Indonesia dalam meningkatkan peranannya untuk terus aktif berkontribusi dalam skala global -sejalan dengan visi pembangunan Indonesia Emas 2045,” ujar Sri Mulyani sebagaimana dikutip dari laman Instagram @smindrawati, Minggu (3/3/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sri Mulyani juga menyampaikan masukan terkait Pillar 1 dan Pillar 2 sehingga dapat mengakomodir terciptanya lingkungan yang lebih adil serta kerja sama yang lebih efektif dalam pengimplementasian Two-Pillar Solution.
Solusi Dua Pilar itu sendiri merupakan kebijakan yang disepakati negara-negara anggota OECD guna memastikan Multinational Companies (MNC) membayar pajak yang adil di mana mereka beroperasi, serta mencegah MNC menghindari pajak dengan memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak rendah.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada OECD yang telah mengakomodir OECD Economic Survey of Indonesia 2024. Survei ini akan sangat membantu dalam memberikan analisis objektif dan komprehensif terhadap perekonomian Indonesia dengan dua tema utama yaitu digitalisasi dan transisi menuju perekonomian hijau,” tambahnya.
Sri Mulyani menyebut, Indonesia juga memberikan dukungan terhadap Inclusive Framework on Base Erosion Profit Shifting (BEPS) dalam rangka mereformasi kerangka pajak internasional.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Nasib Keanggotaan Indonesia di OECD Diputus Desember 2023
(haa/haa)
