TEMPO.CO, Jakarta – Program makan siang gratis Prabowo-Gibran mendapat sorotan, termasuk dari para ekonom terutama menyangkut jumlah anggaran sangat besar yang diperlukan untuk membiayai asupan pada 70 juta siswa sekolah itu.Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri meragukan anggaran Rp 15 ribu per anak yang direncanakan. “Rp 15 ribu di Jakarta dan Jogja, beda. Beda wilayah, beda harga. Masak mau dipukul rata semua,” kata Faisal di Gedung Tempo, Senin, 4 Maret 2024. “Grand design-nya masih acak-acakan. Masih buram.”Faisal mengatakan, harga bahan makanan di setiap wilayah bisa berbeda karena ketersediaannya. Misalnya, harga satu butir telur di daerah tanpa peternakan unggas bisa saja lebih mahal ketimbang harga telur di sentra peternakan. Ia juga menyebut program makan siang gratis ini terkesan sentralistik untuk seluruh Indonesia. Padahal, setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda. Biasanya, di daerah juga ada pangan lokal yang biasa dikonsumsi masyarakat. Di sisi lain, penentuan menu ini juga belum jelas. “Apakah orang lokal, atau dari nasional?” ucap Faisal. “Misal menunya harus nasional, tahu tempe, kedelainya juga masih impor.”Ekonom yang juga Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies Yusuf Wibisono menyoroti pembiayaan program makan siang dan susu gratis karena akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Sejak awal kami sudah menduga masuknya program makan siang dan minum susu gratis di APBN 2025 akan memberi beban yang sangat berat kepada APBN,” ucap Yusuf kepada Tempo, Senin, 4 Maret 2024. Ia menjelaskan apabila Prabowo resmi menjadi presiden selanjutnya, program makan siang dan minum susu gratis pada tahun pertama diperkirakan akan menelan anggaran antara Rp 100-120 triliun. Ia memprediksi beban yang akan ditanggung APBN 2025 antara Rp 50-72 triliun. “Anggaran tahun pertama program makan siang dan minum susu gratis ini akan setara dengan anggaran IKN sepanjang 2022 hingga 2024,” ucapnya. Anggaran tahun pertama program makan siang dan minum susu gratis ini, kata Yusuf, berpotensi setara dengan 2-3 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025.Adapun anggaran IKN pada 2022 sebesar Rp 12 triliun dari APBN. Pada 2023, anggarannya bertambah menjadi Rp 26,7 triliun. Kemudian pada 2024 sebesar Rp 40 triliun. Iklan
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar mengatakan, menteri-menteri yang sudah mulai membicarakan program makan siang gratis ini harus direspons serta diawasi oleh publik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Pertama, jangan sampai dipolitisasi, di mana menteri-menteri memaksakan program ini demi mengamankan kursi menteri,” katanya ketika dihubungi Tempo pada Senin, 4 Maret 2024.Poin kedua adalah potensi kekacauan terhadap program perlindungan sosial atau Perlinsos yang telah ada. “Jika dipaksakan tanpa alasan evaluasi kebijakan yang jelas, seperti pengalihan dana BOS, (maka) berpotensi mengacaukan kebijakan Perlinsos saat ini yang sudah berjalan dengan baik.”Dia menilai, belum ada urgensi pengalihan dana BOS karena banyak sekolah bergantung pada dana ini. Tidak hanya untuk mengurangi angka putus sekolah, tetapi juga aspek kesejahteraan guru. “Jangan sampai ada idiom ‘agar Prabowo senang’, maka semua anggaran diutak-atik serampangan tanpa evaluasi kebijakan yang matang dan mengganggu kesehatan fiskal,” tuturnya.TIM TEMPOPilihan Editor Greenpeace Kritik Konsep Smart Forest City IKN Jokowi: Hutan Alam Terancam
