Jakarta, CNN Indonesia — Timnas AMIN buka suara usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil para tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan proyek sistem proteksi TKI pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2012.
Sekretaris Timnas AMIN Saan Mustopa mengingatkan KPK atas memorandum Kejagung untuk menunda seluruh proses pemeriksaan peserta pemilu terkait kasus dugaan korupsi hingga Pemilu 2024 selesai.
“Itu sudah menjadi komitmen antara KPK, Kejaksaan, dan Polisi. Dan menurut saya terkait ya apapun misalnya laporannya ya, tetap aja berpegang pada kesepakatan tersebut untuk sementara tidak memproses sampai Pemilu selesai,” kata Saan di Gor Parung, Kabupaten Bogor, Senin (22/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saan berharap KPK mengikuti memorandum yang telah dikeluarkan Kejagung. Terlebih, kata dia, hal tersebut dilakukan agar tak muncul pendapat yang menilai adanya politisasi hukum dalam kasus ini.
“Jadi maka untuk menghindari itu semua nanti dikaitkan dengan persoalan politik dan sebagainya maka semua aparat penegak hukum untuk tidak melakukan proses selama pemilu berlangsung,” jelas dia.
Kendati demikian, Saan mempersilakan jika lembaga antirasuah itu bakal lanjut memproses dugaan kasus korupsi itu pasca pemilu 2024 selesai dihelat.
“Nanti setelah pemilu ya silakan saja,” ujar dia.
Sebelumnya, rencana pemanggilan itu dilakukan KPK usai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan penemuan kerugian negara sebesar Rp17,6 miliar dalam pengadaan sistem proteksi TKI ini.
Kasus yang tengah diusut ini terjadi pada 2012. Saat itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menakertrans.
Kini, Cak Imin menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Pada September 2023, KPK telah memeriksa Cak Imin untuk mendalami perihal persetujuan yang bersangkutan selaku pengguna anggaran terhadap proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker.
(mab/dna)
[Gambas:Video CNN]
