Jakarta, CNBC Indonesia – Mengurangi kemiskinan ekstrem di tahun 2024 menjadi salah satu prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anggaran yang disiapkan untuk mewujudkan ambisinya itu, pemerintah sepakat untuk mengalokasikan anggaran mencapai Rp 546,9 triliun.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR pada Selasa (30/5/22023).
“Anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 503,7 triliun hingga Rp 546,9 triliun untuk 2024,” jelas Sri Mulyani. Anggaran ini naik 14,89% dari anggaran perlindungan sosial pada 2023 yang sebesar Rp 476 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perlindungan sosial di 2024, untuk penghapusan kemiskinan ekstrem melalui penyaluran PKH (Program Keluarga Harapan), kartu sembako, BLT Desa. Serta menciptakan gini koefisien yang semakin merata,” kata Sri Mulyani lagi.
Sehingga nantinya, kata Sri Mulyani pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati oleh yang paling tinggi atau kaya, namun juga dirasakan oleh mereka yang paling bawah. Pemerintah pun menargetkan tingkat kemiskinan pada 2024 dapat diturunkan hingga 6,5% hingga 7,5%, lebih rendah dari target APBN 2023 yang mencapai 7,5% sampai 8,55.
Sri Mulyani menjelaskan, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla JK yakni pada periode 2014-2019, tercipta lapangan kerja sebanyak 17,9 juta orang (neto), kemudian menurun sebesar 0,3 juta orang (neto) akibat pandemi pada 2020.
Pemulihan ekonomi 2021-2022 juga diklaim telah mampu menciptakan lapangan kerja, sebanyak 6,8 juta orang (neto), sehingga angka pengangguran turun ke angka 5,45%.
“Penguatan program perlinsos telah mendorong tingkat kemiskinan dan ketimpangan secara signifikan. Tingkat kemiskinan turun dari 11,1% di tahun 2014 menjadi 9,57% di tahun 2022. Rasio gini turun tajam dari 0,414 di tahun 2014 menjadi 0,381 di tahun 2022,” jelas Sri Mulyani.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Tahun Ini Gelap Gulita, Sri Mulyani Ungkap 2024 Lebih Cerah
(cap/cap)
