Selasa, 3 Januari 2023 03:35 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Istana Negara, Jakarta, Jumat 30 Desember 2022. Pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan PPKM per 30 Januari 2022 berdasarkan kajian-kajian terkait pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
TEMPO.CO, Jakarta – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) menuntut pemerintah membatalkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja. Adapun Perpu tersebut akan menggantikan UU Cipta Kerja.Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat meminta pemerintah menggantinya dengan penerbitan Perpu Pembatalan Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja, serta memberlakukan kembali Undang Undang yang ada sebelum adanya Undang Undang Cipta Kerja. “Ini demi menjamin hak kesejahteraan rakyat Indonesia dan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum,” tuturnya melalui keterangan tertulis pada Senin, 2 Januari 2023.Mirah menyebut ada dua alasan perlunya Perpu pembatalan Omnibus Law Perpu Cipta Kerja. Pertama, karena Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2021 telah memutuskan Undang Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.Pemerintah wajib melakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun, menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta larangan menerbitkan peraturan pelaksana baru sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. Selanjutnya: Alasan kedua ihwal aspek materiil …
2 jam lalu
Baleg: Perpu Cipta Kerja Akan Dibahas DPR Usai Reses 10 Januari
Baleg menyebut Perpu Cipta Kerja akan dibahas DPR pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 yang dimulai pada 10 Januari 2023.
Baca Selengkapnya
4 jam lalu
AHY Kritik Perpu Cipta Kerja: Lagi-lagi Esensi Demokrasi Diacuhkan
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengkritik Perpu Cipta Kerja. Ia menilai omnibus law itu tidak sesuai dengan Amar Putusan MK yang mengamanatkan pelibatan masyarakat
Baca Selengkapnya
10 jam lalu
Kadin: Perpu Cipta Kerja Menentukan Dunia Usaha dan Investasi
Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menanggapi soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang baru diterbitkan.
Baca Selengkapnya
10 jam lalu
Mantan Komisioner KPK Anggap Perpu Cipta Kerja Wujud Perilaku Koruptif Kekuasaan
Perpu Cipta Kerja dianggap tidak berpijak pada kewarasan yang berpucuk pada kehendak kuat rakyat.
Baca Selengkapnya
10 jam lalu
Perpu Cipta Kerja, Erick Thohir: Saya Gak Bisa Jawab, Belum Saya Pelajari
Erick Thohir mengaku belum membaca Perpu Cipta Kerja.
Baca Selengkapnya
11 jam lalu
Mantan Ketua MK Anggap Perpu Cipta Kerja Preseden Buruk Praktik Ketatanegaraan
Mantan Ketua MK ini menilai tidak ada kegentingan memaksa untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja.
Baca Selengkapnya
13 jam lalu
Politikus PKS Bilang DPR Harus Punya Keberanian Tolak Perpu Cipta Kerja
Perpu Cipta Kerja sebenarnya sudah sah. Namun legitimasi penerbitan Perpu ini patut dipertanyakan.
Baca Selengkapnya
13 jam lalu
Perpu Cipta Kerja Disebut Buka Peluang Pemakzulan, Anggota DPR: Tidak Akan
Politikus Partai Demokrat Santoso mengatakan pemakzulan terhadap Jokowi tak bisa terjadi karena Perpu Cipta Kerja. Koalisi gemuk dukung Jokowi.
Baca Selengkapnya
16 jam lalu
Cuti Panjang Dihapus, Anggota DPR Sebut Perpu Cipta Kerja Tidak Berpihak kepada Pekerja
Politikus Partai Demokrat Lucy Kurniasari mengatakan, Perpu Cipta Kerja menghilangkan cuti panjang dan atur libur sehari saja.
Baca Selengkapnya
17 jam lalu
Jokowi Anggap Pro Kontra Perpu Cipta Kerja Hal Biasa
Presiden Jokowi mengklaim bisa menjelaskan terbitnya Perpu Cipta Kerja. Menurut dia, polemik biasa.
Baca Selengkapnya
