Minggu, 17 Maret 2024 – 13:55 WIB Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: Ricardo/JPNN jpnn.com – JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut laporan terhadap capres bernomor urut tiga Ganjar Pranowo sebagai upaya membungkam suara kritis menggunakan instrumen hukum.Konon Ganjar menjadi tokoh pertama yang menganggap DPR perlu menggunakan hak angket, demi menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi di Pemilu 2024. Setelah berbicara soal hak angket, Ganjar dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso atas dugaan gratifikasi.Menurut Hasto, laporan terhadap Ganjar terkesan dibuat-buat oleh seseorang yang terafiliasi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). “Dugaan yang dicari-cari terkait dengan penyalahgunaan kewenangan dan itu, kan, juga memiliki afiliasi dari PSI,” ujar alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu.Menurut Hasto, pembungkaman terhadap suara kritis tidak dialamatkan kepada Ganjar saja, melainkan juga menargetkan dirinya. “Termasuk terhadap saya, karena saya punya rekam jejak mengungkapkan kecurangan pemilu,” ujar pria yang juga Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) itu.Hasto mengatakan belakangan ini menyeruak kasus Harun Masiku yang dikaitkan dengan pria kelahiran Yogyakarta itu.
