PIKIRAN RAKYAT – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat meminta proyek Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dikawal dan diawasi agar benar benar untuk kepentingan rakyat. Hal itu disampaikan SBY dalam pidatonya pada Pembukaan Kongres VI Partai Demokrat, Senin, 24 Februari 2025.
SBY mengatakan bahwa pengelolaan Danantara agar dikawal secara baik demi kepentingan rakyat merupakan bentuk etika yang harus dijunjung tinggi oleh partai dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi agar semua agenda pemerintah termasuk keberadaan Danantara yang hari ini telah diluncurkan oleh presiden kita. Kita kawal, kita pastikan semua benar-benar untuk kepentingan rakyat, for the people, kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan sebagian rakyat,” kata SBY kepada kader peserta Kongres di Ballroom Ritz and Carlton the Pacific Place, Jakarta Selatan.
“Ini etika yang harus kita junjung tinggi, bagi partai demokrat sebagai bagian dalam pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025. Dalam acara peluncuran, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, presiden ke-7 Joko Widodo turut hadir. Selain itu, hadir pula Wakil Presiden ke-10 & 12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, dan Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.
Dikutip dari Antara, posisi pimpinan pengelola Danantara telah ditentukan oleh Presiden. Prabowo menunjuk Rosan P. Roeslani sebagai pimpinan BPI Danantara atau Chief Executive Officer (CEO) Danantara. Rosan saat ini masih menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.
Rosan dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) yang bertugas mengelola holding investasi dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai chief operating officer (COO) yang bertugas mengelola holding operasional.
Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Dewan Pengawas.
Dalam struktur Dewan Penasihat BPI Danantara, ada presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tidak hanya itu, ada juga Komite Pengawas dalam struktur organisasi BPI Danantara, yang terdiri atas BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga lainnya.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
